Rektor yang Lempar Disertasi ke Komala dari Universitas Muhammadiyah Riau
BESTPROFIT – Seorang rektor yang melempar disertasi ke mahasiswi S3, Komala Sari dari Universitas Muhammadiyah Riau. Rektor UMRI, Mubarak sudah dilaporkan ke polisi.
Kekinian, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Pekanbaru menyegel kantor rektor Universitas Muhammadiyah Riau sebagai bentuk protes dan desakan mundur kepada pimpinan tertinggi salah satu universitas terkemuka di wilayah tersebut.
Aksi penyegelan kantor ruangan rektor itu dilakukan mahasiswa Senin (10/12/2018) di kampus II Universitas Muhammadiyah Riau, Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Mahasiswa menyegel kantor dengan memasang spanduk besar bertuliskan “Ruangan ini disegel oleh gerakan pengawal Keputusan Muspimwil PWM Riau”.
“Pak Rektor harus mundur karena telah melanggar aturan pemilihan rektor dan mencoreng nama baik Muhammadiyah,” kata Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Pekanbaru, Rozi kepada di Pekanbaru. PT BESTPROFIT
Rozi menjelaskan bahwa rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Mubarak telah melanggar mekanisme pemilihan pimpinan yang ada di majelis Pengurus Pusat Muhammadiyah. Pelanggaran itu, lanjutnya, dilakukan saat pemilihan rektor untuk periode ke dua beberapa waktu lalu. DR Mubarak selanjutnya kembali terpilih setelah masa jabatan lima tahun sebagai rektor usai.
Usai terpilih sebagai rektor, selanjutnya, pada 10 November 2018 lalu, IMM Pekanbaru meminta agar Mubarak mengundurkan diri.
“Pak Rektor melanggar mekanisme pemilihan pimpinan yang ada di majelis PP Muhammadiyah. Tidak sesuai lagi dengan aturan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan isu tidak sedap yang menerpa Mubarak hingga harus berurusan dengan Polda Riau baru-baru ini membuat desakan mundur semakin kuat. Menurut dia, dugaan rektor yang melempar disertasi seorang mahasiswi program Doktor Universitas Riau, Komala Sari (35) dan ucapan tidak pantas tersebut mencoreng citra Muhammadiyah dan perguruan tinggi.
“Ini mengganggu nama baik Muhammadiyah dan Universitas. Tapi kita tidak fokus ke sana (laporan polisi rektor). Kita fokus pada hasil musyawarah bahwa beliau harus mundur,” ujarnya. BEST PROFIT
Sebelumnya diberitakan bahwa rektor UMRI Mubarak telah dilaporkan ke Direktorat Kriminal Umum Polda Riau oleh Komala Sari. Insiden berawal ketika Komala dan DR Mubarak bertemu di kampus UMRI, awal Oktober 2018 lalu.
DR Mubarak merupakan salah satu dari tujuh penguji Komala untuk menguji disertasinya. Namun, pertemuan itu berujung pada pelemparan draft disertasi setebal 250 halaman tersebut. Selain itu, Komala juga mengatakan Mubarak melemparkan kalimat tidak pantas kepada dirinya.
Atas kejadian itu, Komala selanjutnya melaporkan Mubarak ke Polda Riau dengan tuduhan tindak pidana penganiayaan dan atau penghinaan seperti yang diatur dalam Pasal 315 atau 352 KUHPidana. Laporan itu diterima Polda Riau pada 3 Oktober 2018, atau satu hari pasca kejadian.
Sementara itu, Mubarak hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan. Upaya konfirmasi Antara baik melalui telepon, pesan singkat dan aplikasi Whatsapp belum ditanggapi.
Sumber: suara.com
Eks Pekerja: Penembakan Nduga karena Istaka Karya Langgar Perjanjian OPM
PT BESTPROFIT – Konflik bersenjata antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di lokasi pembangunan jembatan jalan Trans Papua ruas Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Minggu dan Senin (2-3/12) awal pekan ini, mengakibatkan korban jiwa.
Proyek pembangunan Trans Papua itu sendiri secara resmi ditangani oleh PT Istaka Karya, yang merupakan badan usaha milik negara.
Nathal, mantan karyawan PT Istaka Karya yang ikut dalam proyek tersebut, menyesalkan peristiwa berdarah itu terjadi. Sebab, ia menilai penyerangan TPNPB itu sebenarnya bisa dihindarkan.
Ia mengatakan, pada tahun 2017, berpengalaman menjadi operator alat berat di proyek jalan dan jembatan Trans Papua ruas Habema-Mugi yang juga rawan.
Nathaal menuturkan, kala itu, sempat meminta agar pekerja proyek Trans Papua dibuatkan surat perjanjian kerja (SPK) dari perusahaan sebagai pegangan atau jaminan bagi keluarganya.
“Permintaan saya itu sempat ditunda sampai saya akhirnya naik (berada) ke lokasi proyek,” kata Nathal seperti diberitakan Tabloid Jubi, Kamis (6/12/2018). BEST PROFIT
Pada masa awal pengerjaan proyek, seluruh pekerja sipil selalu dikawal pihak keamanan. Minimal ada enam orang personel keamanan dan setiap minggu bergantian berjaga.
Bahkan, kata dia, para pekerja poyek Trans Papua tinggal satu kamp dengan aparat keamanan. Tapi ternyata, dikawal aparat keamanan justru membuat mereka tak aman.
“Satu kamp dengan aparat saja kami masih sering diganggu, seperti pelemparan atau pengejaran. Setelah itu, Pak Jhoni Arung (pemimpin proyek) berpandangan jika kami terus dikawal aparat, akan terus diganggu,” jelasnya.
“Sebab, TPNPB OPM selalu mengejar aparat, bukan mengejar kami pekerja sipil.”
Karena itulah, kata Nathal, pemimpin proyek mengganti aparat keamanan dengan warga lokal untuk mengawal buruh bekerja.
“Kami pakai masyarakat di sana, sedikit aman karena bisa beradaptasi tetapi itu tidak bisa menjamin juga, karena mereka kadang baik dan kadang keras,” ujarnya. BESTPROFIT
Namun, ia menjelaskan selama pekerjaan dilakukan, kelompok bersenjata di wilayah Nduga bersama perusahaan pernah membuat perjanjian bahwa setiap tanggal 24 November mes atau kamp harus dikosongkan.
Sebab, setiap tanggal 1 Desember, terdapat agenda hari peringatan kelompok bersenjata tersebut.
“Waktu itu sekitar November 2017, dibuat perjanjian bahwa setiap tanggal 24 November mes atau kamp harus dikosongkan, karena 1 Desember itu perayaannya mereka. Tetapi waktu itu kita turun tanggal 27 November 2017. Walaupun pimpinan proyek di lapangan waktu itu bersikeras bertahan, saya berpikir kalau kami bertahan di sini siapa yang bisa tanggungjawab kami punya nyawa? Sehingga saya bersama rekan-rekan kosongkan mes,” katanya.
Tak lama setelah itu, seusai ada kejadian penembakan operator dan anggota TNI di wilayah Nduga tahun 2017, ia dan pekerja lainnya disuruh kembali bekerja.
Namun, ketika mau ke lokasi proyek, para pekerja ini ditahan oleh aparat keamanan di Mbua dan diminta untuk kembali ke Wamena.
“Kami disuruh naik lagi oleh pimpinan proyek dan sebagai anak buah kami ikuti perintah. Sampai di sana, kami ditahan sama aparat di Mbua dan disuruh kembali ke Wamena karena akan dilakukan penyisiran. Padahal aparat saja tidak bisa naik, sehingga sampai di Pos Mbua di suruh kembali,” katanya.
Karenanya, ia sangat menyesalkan kejadian di Distrik Yall tanggal 2 Desember 2018. Ia mempetanyakan, mengapa awal Desember para karyawan masih berada di kamp proyek, padahal sudah jelas masuk akhir November itu sudah harus dikosongkan.
“Saya kecewa dengan kejadian ini, kenapa sudah Desember masih berada di kamp padahal sudah harus dikosongkan karena sudah peraturan dari kelompok bersenjata.”
Ia juga mengakui pernah mendapatkan surat dari TPNPB di wilayah tersebut pada November 2017 yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan pemimpin proyek.
Saat itu tiga orang datang ke kamp pada malam hari menyerahkan surat yang isinya memerintahkan para pekerja jangan mengganggu kegiatan kelompok bersenjata ini selama bulan desember.
“Mereka bilang karena kami (TPN-OPM) juga tidak akan mengganggu kalian, karena kami ingin merdeka. Karena Desember itu perayaan kami, sehingga tolong hargai kami. Tetapi saya baca begitu langsung besoknya kami kabur, dan surat untuk Pak Jokowi dibawa pimpinan proyek,” ujar dia.
Lanjutnya, selama bekerja sepanjang 2017, ia sering mengalami gangguan, hingga keluar dari perusahaan PT Istaka Karya April 2018. Ia merasa tidak ada jaminan keamanan, bahkan SPK yang diminta karyawan tidak kunjung dibuatkan.
“April 2018 saya berhenti dari pekerjaan, karena saya berpikir tidak pernah ada SPK untuk menjamin pekerja, sehingga saya kabur saat mau naik ke lokasi proyek. Walau begitu selain di bulan Desember pun, OPM saat ketemu dengan kami, mereka bawa senjata, tidak pernah kami diganggu,” tutup dia.
Sumber: suara.com
TPNPB: Kami Bukan Kriminal, Korban Tewas di Trans Papua Bukan Dieksekusi
PT BESTPROFIT – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menegaskan, korban tewas yang disebut sebagai karyawan PT Istaka Karya yang tengah membangun jalan Trans Papuatidak dibunuh dengan cara dieksekusi.
Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom kepada Jubi melalui sambungan telepon, Rabu (5/12/2018), membantah keterangan aparat keamanan Indonesia yang menyebut para pekerja dibunuh dengan cara dieksekusi.
“Kami yang bertanggungjawab. Ada kontak senjata. Itu serangan bersenjata, bukan eksekusi seperti yang disampaikan aparat keamanan Indonesia,” kata Sebby Sambom.
Untuk diketahui, Kapendam Cenderawasih, Kolonel Muhamad Aidi sebelumnya mengatakan karyawan PT Istaka Karya dieksekusi di sebuah tempat bernama Puncak Kabo.
Sebby menuturkan, Panglima Daerah Tentara Pembebasan Nasional Papaua Barat (TPNPB) Makodap III Ndugama Egianus Kogeya, telah memerintahkan Pemne Kogoya untuk menyerang sejumlah orang di kali Aworak, Kali Yigi dan Pos TNI Distrik Mbua. BEST PROFIT
Ia mengungkapkan, TPNPB sudah cukup lama memantau para pekerja di kali Awarok dan Kali Yigi.
“Mereka itu anggota militer, Denzipur. Bukan pekerja sipil,” lanjut Sebby yang ketika dihubungi sedang berada di Papua Nugini.
Sebby juga menyebutkan, TPNPB bukanlah kelompok kriminal sebagaimana yang sering disebutkan oleh aparat keamanan Indonesia.
TPNPB adalah tentara pembebasan nasional rakyat Papua Barat yang bertujuan membebaskan Papua Barat dari Indonesia. BESTPROFIT
“Kami sudah sampaikan pernyataan perang pada awal tahun 2018 ini,” ujar Sebby.
Sumber: suara.com
Diprotes Pilot Susi Air karena Seragam, Kapolda Papua Barat Gagal Terbang
PT BESTPROFIT – Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Rudolf A. Rodja dan rombongan dibatalkan keberangkatannya dari Manokwari tujuan Teluk Bintuni pada Senin (3/12/2018) gara-gara diprotes pilot maskapao Susi Air.
Protes itu disampaikan karena alasan Rudolf dan rombongan memakai seragam dinassaat menaiki pesawat milik Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Hary Supriono mempertanyakan alasan protes yang disampaikan pilot pesawasat Susi Air. Padahal, kata dia, Brigjen Rudolf dan pejabat lainnyabsudah menuntup seragam dinas dengan jaket
“Padahal saat itu Kapolda Papua Barat dan pejabat utama lainnya sudah menutup seragam dengan jaket, ketika dilayangkan protes oleh pilot kapten maskapai Susi Air penerbangan perintis itu,” kata Hary seperti dikutip Kabarpapua.co–jaringan Suara.com, Selasa, kemarin. BEST PROFIT
Hary pun menyayangkan sikap protes pilot secara sepihak yang membuat Kapolda dan rombongan batal mengudara. Menurutnya, saat itu Brigjen Rudolf sudah dudk dan memasang sabuk pengaman.
“Kejadian ini tentu saja membuat kecewa kapolda. Padahal di Teluk Bintuni, bupati dan ketua DPRD telah menunggu Kapolda Brigjen Polisi Rudolf A Rodja bersama rombongan untuk menghadiri peletakkan batu pertama pembangunan Aula Polres Teluk Bintuni,” kata dia.
Dia pun menganggap, manajemen Susi Air pun tak pernah memberikan pemberitahuan secara lisan dan tertulis terkait aturan kepada penumpang saat penerbangan dilaksanakan. Hary juga mengatakan, seharusnya dijelaskan kembali, sebab sehari sebelumnya pihak Susi Air sudah setuju kalau gunakan jaket sipil dan sesuai koordinasi dengan protokol Polda Papua Barat.
“Malah sebelumnya Polda akan carter pesawat karena hanya pulang pergi, namun Susi Air tak berkenan, akhirnya kapolda dan rombongan membeli tiket reguler. Namun apa yang telah terjadi dan dilakukan merupakan diskriminasi terhadap TNI dan Polri,” beber Kapolres Teluk Bintuni ini.
Menurut Hary, sama seperti penumpang lain pada umumnya, Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Rudolf A Rodja telah berada di ruang VIP Bandara Rendani sejak pukul 06.35 WIT karena pesawat dijadwalkan boarding pukul 07.00 WIT menuju Teluk Bintuni. BESTPROFIT
Dia pun mempertanyakan alasan Susi Air tak diperbolehkan penumpang mengenaikan seragam TNI-Polri karena situasi keamanan di Papua sedang bergejolak pasca penembakan kelompok bersenjata yang menewaskan puluhan pekerja di Trans Papua.
“Jika ada aturan Susi Air yang melarang penumpang berseragam TNI/Polri naik pesawat dipertanyakan. Kalau alasan keamanan Papua Barat tak bisa disamakan dengan Papua yang sering terjadi penembakan. Lagi pula Susi Air belum pernah mensosialisasikan ini ke publik,” katanya.
Jika alasan keamanan itu, Hary pun meminta manajemen maskapai Susi Air tak menyamakan situasi keamanan di Papua dengan Papua Barat.
“Kalau memang karena keamanan, sejak Polda Papua Barat berada empat tahun lalu hingga hari ini, tak pernah sekalipun terjadi aksi penembakan KKB di wilayah hukum Papua Barat. Penembakan yang terjadi di wilayah Papua jangan disamakan dengan Papua Barat,” ucapnya.
Sementara, manajemen Maskapai Susi Air Manokwari hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden dibatalkannya penerbangan Kapolda Papua Barat dan rombongan karena memakai seragam dinas di pesawat.
Sumber: suara.com
