PT Best Profit Futures Jambi

^N225 14283.72-112.32 – -0.78% ^FTSE 6725.82+4.48 – +0.07% ^HSI 22775.971-30.609 – -0.13% ^KS11 2042.32-5.82 – -0.28% ^IXIC 3940.129-3.232 – -0.08% ^JKSE 4555.492-35.046 – -0.76% ^JKLQ45 764.511-8.308 – -1.08% CLK12.NYM N/A – N/A PAL 1.07+0.0015 – +0.16% PLG 2.00-0.02 – -1.74% COCO 2.64-0.025 – -1.00% GCJ12.CMX N/A – N/A WP Stock Ticker

 

Beda Cara Ahok dan Anies Perlakukan Tim Gubernur Bentukan Jokowi…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) berbincang saat mengumpulkan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perkenalan dengan birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

BEST PROFIT – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menambah jumlah orang-orang yang masuk ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Awal mula pembentukan TGUPP diawali oleh Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu.

TGUPP dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 201 Tahun 2014 tentang Pengangkatan TGUPP yang ditetapkan pada 11 Februari 2014.

Dulu, banyak tudingan bahwa TGUPP merupakan tempat pegawai negeri sipil (PNS) “buangan”.

Sebab TGUPP diisi oleh mantan pejabat eselon yang distafkan akibat bermasalah. Namun karena pengalamannya, dimasukan ke dalam tim gubernur.

Jokowi pernah membantah bahwa TGUPP diisi oleh PNS buangan.

“Siapa yang bilang bermasalah? Siapa yang bilang tempat pembuangan?” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Jokowi mengatakan, TGUPP akan bertugas mengawasi kinerja dinas-dinas, yang kemudian melaporkannya kepada gubernur beserta wakilnya. Tim itu juga bertugas memberikan masukan kepada dinas-dinas maupun gubernur.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono saat tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (23/9/2015). Ia datang ke persidangan untuk menghadiri sidang pembacaan putusan dalam perkara pidana dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam proyek pengadaan bus transjakarta tahun 2012-2013.

Salah satu pejabat bermasalah yang pernah masuk ke TGUPP adalah Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan. Pristono masuk TGUPP ketika berurusan dengan Inspektorat Pemprov DKI lantaran pengadaan bus baru yang beberapa di antara komponennya sudah karatan. Belakangan, Pristono terbukti korupsi dan kini sudah dipenjara.

Nyaris dibubarkan Ahok

Pada saat Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur, TGUPP justru sempat mau dibubarkan. Ketika itu, Basuki atau Ahok akan membubarkan TGUPP dan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI.

Ketika itu, Ahok bilang ingin membubarkan TGUPP jika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah memiliki kinerja baik.

“Kalau semua sistemnya sudah jalan, masih perlu percepatan lagi enggak? Perlu TGUPP enggak? Enggak usah,” kata Ahok. BESTPROFIT

Kemudian, orang-orang yang tadinya ada di TGUPP akan tetap menjadi staf. Namun staf biasa di SKPD, bukan staf “terhormat” yang bekerja langsung di bawah gubernur.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017). Pada sidang tuntutan hari ini, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Ahok bersalah dalam kasus dugaan penodaan agama dan dipidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Meski demikian, pembubaran TGUPP belum jadi dilakukan sampai sekarang.

Masih di era Ahok, tetapi di bawah kepemimpinan Sumarsono sebagai Plt Gubernur, dua orang pejabat dimasukan ke dalam TGUPP. Mereka adalah Agus Bambang Setyowidodo, mantan Kepala Dinas Pelayanan Pajak (kini namanya berubah menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta) dan Firmansyah, mantan Kepala Dinas Olahraga DKI.

Mantan Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/7/2017).

Pada era Djarot Saiful Hidayat, mantan Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun juga masuk ke dalam TGUPP. Sebelum masuk ke TGUPP, Lasro berkelana ke Provinsi Sumatra Utara dan menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Humbang Hasudutan. Dulu Lasro dicopot dari jabatannya karena dinilai bermasalah dalam kasus uninteruptible power supply oleh Ahok.

Selain Lasro, mantan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji juga masuk dalam TGUPP. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan posisi mereka memang tetap staf, tetapi staf terhormat.

“Sebelumnya mereka staf. Sekarang juga staf tapi staf yang termulia he-he. Itu gurauan teman-teman,” ujar Agus.

Anggaran ditambah Anies

Beda kepemimpinan, beda kebijakan.

Di bawah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, fungsi TGUPP justru akan dipertebal. Orang-orang yang masuk ke dalamnya akan diperbanyak.

Pada draf anggaran yang belum dibahas, total anggarannya hanya Rp 2,3 miliar. Namun, setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 28 miliar.

Kompas.com menelusuri anggaran tersebut melalui situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017). Tertulis anggaran honor anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebanyak 23 orang.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Satu bulan mereka digaji sebesar Rp 24.930.000, selama 13 bulan, sehingga total anggaran menjadi Rp 7,4 miliar.

Namun, ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama. Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.

Kemudian, ada lagi anggaran untuk Ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang. Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.

Usulan anggaran ini naik drastis, sebab awalnya orang yang bergabung dalam TGUPP hanya 15 orang saja.

Belum diketahui siapa orang-orang yang akan Anies masukan ke dalam TGUPP ini. Anies pun menolak menjelaskan apa-apa.

“Sesudah lengkap, baru akan kami jelaskan. Sekarang masih garis besar,” ucap Anies.

Sandiaga menjelaskan lebih banyak dari Anies.

Sandiaga mengatakan, kenaikan anggaran TGUPP terjadi karena adanya penambahan jumlah personel. Jumlah tim yang akan bergabung dalam TGUPP sebanyak 45 orang. Jumlah ini juga berbeda dengan rincian yang ada di data.jakarta.go.id yang jumlahnya bisa mencapai 74 orang. PT BESTPROFIT

“Jadi karena jumlahnya banyak menjadi 45 orang, pasti juga biayanya akan bertambah,” kata Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan, pada masa pemerintahan sebelumnya, TGUPP dipisahkan dari tim percepatan pembangunan di tingkat wali kota.

Namun, Anies dan Sandiaga memutuskan untuk menggabungkan tim itu pada masa kepemimpinan mereka. Hal itulah yang menyebabkan jumlah TGUPP bertambah.

“Rencananya kami akan gabungkan supaya efektif, supaya efisien, dalam satu TGUPP yang diperluas,” kata dia.

Sumber: kompas.com

Setya Novanto: Kecelakaan Itu di Luar Dugaan, Saya Terluka Berat

Setya Novanto: Kecelakaan Itu di Luar Dugaan, Saya Terluka Berat

BESTPROFIT – Ketua DPR RI Setya Novanto mengklaim, tak pernah berniat mangkir, apalagi melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana KTP elektronik oleh KPK.

Setnov menegaskan, dirinya juga tak sengaja “menghilang” setelah KPK melakukan upaya penjemputan paksa ke rumahnya, Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/11) malam.

Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut menuturkan, sudah berniat datang ke kantor KPK untuk diperiksa pada Kamis (16/11) malam. Tapi, niatnya itu tak terwujud lantaran mengalami kecelakaan lalu lintas.

“Saya memang sudah niat untuk bersama-sama DPD I (Partai Golkar) ke KPK pukul 20.00 WIB waktu itu (Kamis malam),” tutur Setnov diperiksa penyidik KPK dan mau dibawa ke Rutan KPK, Senin (20/11/2017) dini hari.

Namun, lanjut Novanto, niat tersebut dia tunda lantaran dapat undangan wawancara di Metro TV. Tapi, saat dalam perjalan menuju studio Metro TV, mobil yang ditumpanginya tiba-tiba mengalami kecelakaan.

PT BESTPROFIT “Di luar dugaan saya ada kecelakaan sehingga saya terluka,” tukasnya.

Ia juga mengakui terkejut, saat KPK memutuskan memindahkan dirinya ke Rutan KPK. Setnov dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK pada Minggu (19/11) malam sekitar pukul 23.30 WIB.

“Ya saya sudah menerima (surat penahanan), meskipun dalam kondisi saya yang masih sakit, masih vertigo karena tabrakan,” terangnya.

Setnov mengakui sempat berpikir, KPK akan memberikannya waktu untuk memulihkan kesehatan pascadiperiksa tim dokter Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Saya tadi juga tak menyangka bahwa malam ini (ditahan). Saya pikir masih diberi kesempatan untuk recovery (pemulihan). Tapi ya saya mematuhi hukum,” ujar Novanto.

Ketika dipindahkan dari RSCM ke kantor KPK, Setnov memakai kursi roda. Namun, setelah diperiksa dan hendak menuju mobil tahanan, ia tampak bisa berjalan kami meski tetap dipapah.

”Saya terluka berat. (Luka) juga di kaki, di tangan, dan juga di kepala masih memar, (maka harus dirawat),” tukasnya.

Untuk diketahui, setelah dirawat selama dua hari tiga malam di RSCM Kencana pascakecelakaan pada Kamis (16/11), penyidik KPK akhirnya membawa Novanto ke KPK pada Minggu (19/11) malam.

Tiba di kantor lembaga antirasywah pada jam 23.39 Wib, penyidik tidak lagi mau mengulur waktu untuk memeriksa Novanto. BEST PROFIT

Sekitar pukul 01.15 dini hari, pemeriksaan selesai dan ia langsung dibawa ke Rumah Tahanan KPK.

Fredrich Yunadi, pengacara Setnov, mengatakan pemeriksaan penyidik KPK terhadap kliennya berlangsung sebentar. Pemeriksaan itu, kata dia, tidak bisa dilanjutkan karena Setnov masih sakit.

“Iya dia tidak sehat, tidak bisa dilanjutkan pemeriksaan, titik. Jadi (pemeriksaan) pembukaan saja,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan itu, terus Yunadi, Setnov hanya dipertanyakan mengenai nama lengkap, alamat, dan mengenai kepastian identitas lainnya.

”Setelahnya dia ditanya kan, ’apakah saudara dalam keadaan sehat?’. Ya dijawab tidak sehat, ya sudah, selesai. Setelah itu dicek kesehatan,” tandasnya.

Setnov ditahan selama 20 hari terhitung 17 November sampai 6 Desember di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK.

Sumber: suara.com

Janggal, KPK Dilarang Lihat Novanto Usai Ditemukan di RS

Janggal, KPK Dilarang Lihat Novanto Usai Ditemukan di RS

PT BESTPROFIT – Direktur eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan apapun kondisi tersangka dugaan korupsi KTP berbasis elektronik Setya Novanto, KPK sebaiknya langsung menahannya.

“Menurut saya KPK harus cepat bergerak. Bahkan saudara Setya Novanto ini kan sudah di dalam DPO artinya sudah ketemu orangnya, tinggal penahanan,” kata Ray kepada Suara.com, Jumat (17/11/2017).

Ray menambahkan semua yang berkaitan dengan ketua umum Partai Golkar harus dibawah koordinasi lembaga antirasuah.

“Namanya DPO kan, kalau sudah ketemu tetap ditahan. Sebelumnya kan dicari, sekarang ketemu, jangan dibiarkan,” kata Ray.

Karena nama Novanto sudah masuk DPO, Ray mengharapkan KPK segera menahannya.

“Mestinya segera mereka secara hukum mengesahkan ditahan karena proses hukum segala hal yang berkaitan dengan kesehatan Setya Novanto di bawah kewenangan KPK di rumah sakit mana dokter siapa itu semuanya KPK yang menunjukkan,” kata Ray.

Ray menilai janggal penyidik KPK dilarang melihat Novanto setelah ditemukan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.  BESTPROFIT

“Jadi aneh kalau sudah DPO ketemu begitu ketemu mau dibesuk malah KPK-nya nggak boleh ikut melihat ke dalam kan aneh sekali itu. Orang sudah DPO kok atas perintah undang-undang, mereka bisa langsung,” kata Ray.

Saat ini, Novanto di RSCM setelah dirujuk dokter RS Medika Permata Hijau. Novanto kecelakaan ketika sedang dicari penyidik KPK.

Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi, menceritakan peristiwa yang terjadi di rumah sakit ketika tim KPK datang ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, pagi tadi.

Peristiwa itu terjadi sesaat sebelum Novanto dibawa ke RSCM.

“Tadi ada peristiwa yang kurang mengenakkan terjadi antara KPK, keluarga dengan saya. Karena tadi tiba-tiba setelah ada perundingan kesepakatan Setnov dipindahkan ke sana karena medis dan sudah dikoordinasi sama dokter di sana (RSCM) tiba-tiba KPK yang dalam hal ini diwakili timnya dengan inisial D, mengeluarkan surat mengatakan bahwa Pak SN telah ditahan,” ujar Fredrich di RS Medika Permata Hijau.

Pengacara dan keluarga Novanto menolak.

BEST PROFIT “Dia bilang sekarang (Setnov) adalah wewenang daripada KPK. Saya bilang bisa disebutkan nggak Pak SN itu diperiksa juga belum pernah, ditanya juga belum pernah,” kata dia.

Fredrich menolak membaca surat apalagi mengambilnya.. Dia beralasan tidak ada undang-undang yang mengatur tentang penahanan disaat penyidik KPK belum pernah melakukan pemeriksaan.

“Orang dalam keadaan sakit, dan saya tanya wewenang apa? UU mana yang memberikan wewenang pada KPK langsung menahan orang tanpa di periksa dan dalam keadaan sakit cukup parah,” kata Fredrich.

“Dijawab (penyidik) KPK punya wewenang. Saya tanya wewenang yang mana. Nggak bisa disebutkan UU mana. Dan surat tersebut nggak mau ada yang tanda tanganin,” katanya.

Sumber: suara.com

Komnas HAM: Kelompok Bersenjata Jadikan 1300 Warga Sebagai Tameng

Komnas HAM: Kelompok Bersenjata Jadikan 1300 Warga Sebagai Tameng

BEST PROFIT – Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai masyarakat sipil di Kampung Banti dan Kimbeli, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua sengaja dijadikan tameng oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey yang dihubungi dari Timika, Jumat (17/11/2017), mengatakan kelompok sipil bersenjata yang kini menguasai kampung-kampung di sekitar Tembagapura harus segera membuka akses agar suplai bahan makanan maupun bantuan kesehatan segera masuk ke wilayah itu.

“Kita minta kelompok sipil bersenjata untuk tidak menjadikan masyarakat sebagai tameng. Mereka harus buka akses untuk pelayanan dan misi kemanusiaan,” kata Frits. BESTPROFIT

Ia mengatakan saat ini aparat keamanan (Polri dan TNI) serta Pemkab Mimika telah mengirim bahan makanan ke wilayah Tembagapura, tepatnya di sekitar Kantor Polsek Tembagapura.

Hanya saja masyarakat sekitar itu tidak berani pergi mengambil bahan makanan tersebut lantaran takut keselamatan diri mereka terancam sebab KKB tidak segan-segan membunuh karena memiliki senjata api.

“Bahan makanan dan lainnya itu sekarang tertahan di Tembagapura karena tidak ada akses untuk droping ke kampung-kampung itu. Sekali lagi atas nama kepentingan kemanusiaan, ini harus dibuka,” tutur Frits.

Frits juga mengungkapkan Komnas HAM melalui kantor perwakilan Papua sudah beberapa kali mencoba mengupayakan negosiasi dengan KKB, namun belum membuahkan hasil.

“Kita sudah bangun pendekatan namun belum ada hasil. Sampai sekarang tetap buntu. Awalnya sudah ada yang bersedia berkomunikasi, namun kemudian sudah tidak mau lagi,” tutur Frits sembari menolak menyebut identitas kelompok atau pimpinan KKB yang sempat melakukan komunikasi dengan Komnas HAM tersebut.

Komnas HAM, katanya, terus berupaya membangun komunikasi dan pendekatan ke KKB agar mereka mau mengakhiri intimidasi terhadap warga sipil dan bersedia membuka akses agar sekitar 1.300 warga sipil yang kini terisolasi di Banti dan Kimbeli segera mendapatkan bantuan kemanusiaan.

Upaya negosiasi itu dilakukan bersama-sama dengan tim yang didatangkan dari Mabes Polri bersama para tokoh adat, tokoh masyarakat serta pemuka agama di wilayah itu. PT BESTPROFIT

“Kami terus melakukan upaya itu. Apapun kepentingan mereka, akses ini harus dibuka. Masyarakat sipil tidak bisa dijadikan tameng. Sekarang korban terus berjatuhan,” ujar Frits.

Terkait gugurnya sejumlah anggota Brimob dalam kontak tembak dengan KKB di wilayah Tembagapura, Frits menilai hal itu merupakan bentuk tindakan kriminal.

“Komnas HAM turut berduka cita atas gugurnya anggota Brimob Bripka Firman. Saya sangat mengenal almarhum karena beberapa kali kami satu tim. Orangnya sangat gesit dan aktif dalam beberapa kali operasi. Peristiwa yang menimpa almarhum merupakan sebuah tragedi dan kriminal sehingga upaya penegakkan hukum harus dilakukan,” jelas Frits Ramandey.

Bripka Firman gugur saat kontak tembak dengan KKB di Mil 69, Tembagapura, pada Rabu (15/11) sekitar pukul 03.50 WIT.

Almarhum meninggalkan seorang isteri, dr Santa Manangsang) yang tengah hamil tujuh bulan dan seorang putri bernama Lala berusia delapan tahun.

Sumber: suara.com