Wahai Ditjen Pajak, Begini Tips Memata-matai Orang Kaya Kekinian
BEST PROFIT – Imbauan Ditjen Pajak agar masyarakat memasukkan smartphone ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak memunculkan beragam reaksi dari masyarakat. Bahkan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli ikut bercuap-cuap.
Bagi Ditjen Pajak, memasukkan smartphone dalam SPT pajak memiliki alasan tersendiri. Dengan melaporkannya ke SPT pajak, bisa diketahui sinkronisasi antara besarnya penghasilan dengan penambahan harta wajib pajak.
Sementara itu, masyarakat dan para pemilik smartphone menganggap aturan itu dibuat-buat. Bahkan Rizal Ramli menuding kebijakan tersebut merupakan bentuk kepanikan otoritas pajak yang terbebani oleh target tinggi.
Terlepas dari perdebatan tersebut, Ditjen Pajak memang mengangap smartphone sebagai indikator naiknya kekayaan atau aset seseorang. Hal ini semakin ditegaskan oleh admin medsos Ditjen Pajak yang mengingatkan para pemilik iPhone X untuk melaporkan gadget itu dalam SPT pajak. BESTPROFIT
Saya tidak bermaksud berdebat mengenai peraturan soal hal ini, karena aturan sudah cukup jelas.
Namun pertanyaannya, apakah masih relevan menilai smartphonemenjadi indikator bertambahnya kekayaan wajib pajak sehingga harus dilaporkan dalam SPT pajak?
Orang Kaya Kekinian
Tahun 1899, sosiolog AS Thorstein Veblen memublikasikan buku yang berjudul The Theory of the Leisure Class. Dalam buku tersebut, Veblen memotret kondisi sosial orang-orang berduit di AS seputar bagaimana mereka membelanjakan uangnya.
Pada buku itu, Veblen menyatakan bahwa industri telah membagi masyarakat menjadi dua bagian. Pertama adalah karyawan dan kedua adalah pemilik modal. PT BESTPROFIT
Pemilik modal adalah mereka yang memiliki uang berlimpah dan waktu luang yang banyak. Mereka tak memiliki kewajiban untuk bekerja setiap saat, karena semua pekerjaan dilakukan oleh karyawannya.
Lainnya, para pemilik harta itu juga gemar mengenakan barang-barang mahal. Veblen menggunakan istilah conspicuous consumptionatau “konsumsi terang-terangan” untuk menggambarkan kebiasaan para pemilik modal di AS pada waktu itu.
Terminologi itu merujuk pada tren bahwa orang berduit di AS di akhir abad ke-19 cenderung membeli barang-barang yang mencolok untuk memamerkan status sosial mereka.
Dengan barang-barang tersebut, orang kaya di AS saat itu ingin menyampaikan pesan bahwa mereka adalah kelompok elit. Status mereka berbeda dengan kebanyakan orang yang hanya sebagai karyawan.
Sumber: kompas.com
Ambisi Jokowi dan Ahok Mengebut Infrastruktur di Jakarta
BESTPROFIT – Seorang perempuan tua mengacungkan tangan. Dengan nada kesal ia menggerutu dan mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta ke-17, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. “Pak, itu kok di Pancoran macet banget sih sekarang? Proyeknya enggak bisa dikerjakan satu-satu, ya?” keluh si ibu.
Saat itu, 14 April 2017, Ahok diundang grup musik Slank untuk berkunjung ke markas mereka di Gang Potlot, Kalibata. Ahok hadir untuk berkampanye putaran dua Pilgub DKI Jakarta. Sebelum menjawab pertanyaan si ibu, Ahok menganggukkan kepala seakan-akan membenarkan keluhan tersebut.
Ahok menceritakan musabab keputusan membangun jalan layang Pancoran, yang berbarengan dengan konstruksi proyek kereta cepat ringan (LRT). Proyek light rail transit Jabodetabek digarap pemerintah pusat lewat BUMN PT Adhi Karya. Dua proyek itu acap kali memicu kemacetan mengular hingga 2-3 kilometer dari Jalan MT Haryono sampai Universitas Kristen Indonesia. Sebabnya, konstruksi kedua proyek itu memakan hingga separuh lajur jalan.
Ahok menyampaikan, syahdan seorang konsultan datang kepadanya memberi pilihan terkait proyek infrastruktur underpass dan jalan layang di Jakarta.
“Kalau Bapak bangun (jalan layang) sekaligus, macetnya bisa (bertambah) 80 persen. Kalau Bapak pilih satu-satu (bangun jalan layang), macetnya 30 persen. Bapak pilih yang mana?” ucap si konsultan seperti ditirukan Ahok.
“Saya pilih potong sekaligus. Macetnya enggak apa-apa jadi 80 persen,” jawab Ahok. “Orang Jakarta juga sudah biasa mengalami kemacetan. Yang penting dua tahun selesai, jadi plong. Pembangunan LRT juga sama, kami tidak mau tunda,” katanya, lagi.
Sejak 2015, proyek infrastruktur sarana transportasi di Jakarta digenjot habis-habisan secara serempak. Baik oleh pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta.
Dua tahun terakhir, Pemprov Jakarta membangun jalur busway melayang Tendean-Ciledug dan dua jalan layang Kuningan Selatan, Permata Hijau, serta simpang susun Semanggi. Empat proyek ini sudah selesai.
Sementara proyek yang dibangun pemerintah pusat, selain LRT Bekasi-Cawang dan LRT Cibubur-Cawang, adalah angkutan cepat terpadu (MRT) koridor I Lebak Bulus – Bundaran HI, tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), dan Tol Antasari – Depok.
Di saat megaproyek ini belum rampung, proyek baru langsung digeber Jokowi tahun ini lewat konstruksi LRT Cawang – Dukuh Atas, Tol layang Jakarta-Cikampek, dan ruas tol dalam kota Sunter-Pulo Gebang yang digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat.
Peningkatan jumlah proyek juga dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tahun ini saja setidaknya ada 7 proyek besar: 3 jalan layang di Bintaro Permai, Cipinang Lontar, dan Pancoran; 3 underpass di Jalan Kartini, Matraman, dan Mampang-Kuningan; serta proyek LRT Jakarta yang digarap PT Jakarta Propertindo (Jakpro) rute Kelapa Gading-Velodrome.
Proyek-proyek yang digagas pemerintah pusat ditargetkan selesai dan bisa beroperasi sebelum 2019, baik itu tol penghubung ke Jakarta, tol dalam kota, MRT maupun LRT. Target ini diakui PT Adhi Karya (persero) Tbk.
Direktur Utama PT Adhi Karya, Budi Harto, mengatakan pihaknya memang dituntut Jokowi untuk menyelesaikan LRT Jabodetabek sesuai rencana awal, yakni menyelesaikan konstruksi fisik pada akhir 2018, dan bisa beroperasi pada 2019, tepat ketika pemerintahan Jokowi berakhir—jika tidak terpilih lagi.
Sementara Pemprov Jakarta menargetkan proyek pengembangan simpang jalan bisa selesai akhir tahun ini. “Progres pembangunan flyover dan underpass saat ini sekitar 60-an persen. Kami berupaya untuk bisa selesai akhir tahun,” kata Heru Suwondo dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
Adapun proyek LRT Jakarta ditarget bisa beroperasi sebelum pelaksanaan Asian Games, yang rencananya digelar 2 Agustus – 18 September tahun depan. BEST PROFIT
“Persiapan konstruksi LRT Jakarta terus berjalan, dan sekarang kontraktor sudah mulai menebang pohon, penanaman kembali pohon di BKT, pengupasan jalur hijau, pemasangan pagar proyek, perataan tanah dan sebagainya. Kami terus bergerak, dan masih on-schedule. Tanggal 6 Agustus 2018 ditarget bisa beroperasi,” ungkap Presiden Direktur PT Jakarta Propertindo, Satya Heragandhi.
Bikin Jalan Raya Makin Menyempit
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pengerjaan proyek pada tahun ini berdampak signifikan terhadap kemacetan di Jakarta, yang memang sudah parah akibat volume kendaraan lebih tinggi ketimbang penambahan jalan raya.
Musababnya, lokasi proyek seringkali berdekatan, atau bahkan berada di jalan sama. Misalnya, pengerjaan berbarengan LRT Jakarta Kepala Gading – Velodrome dengan Tol Sunter – Pulo Gebang di Jalan Boulevard Timur dan Barat, Jakarta Utara.
Di titik ini, selain ada proyek dari pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta, pihak swasta lewat Agung Sedayu Group—salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia—pun menggarap proyek infrastruktur lewat jembatan layang dari Jalan Boulevard Timur, yang tembus ke Cakung Tipar. Proyek ini dibangun sejak 2014, sempat mangkrak, tetapi direncanakan beroperasi bulan depan.
“Saya sebetulnya sudah malas kalau pagi dan sore lewat sini. Saya saja yang pakai motor bisa habiskan waktu sampai setengah jam sendiri dari La Piazza ke Mall Of Indonesia,” gerutu Irvan, seorang sopir Go-Jek, menyebut dua lokasi berdekatan yang normalnya bisa ditempuh dalam 10-an menit.
“Ya gimana enggak macet? Ini lajur jalan hampir dihabisin proyek. Nyalip pakai motor pun susah. Belum lagi seringkali truk proyek parkir seenaknya,” tambah Irvan.
Kontraktor Tol Sunter – Pulo Gebang, PT Jakarta Tollroad Development dan PT Jakpro selaku pembangun LRT Jakarta berkilah pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengurai kemacetan.
Namun, fakta di lapangan, lajur jalan yang sempit mau tak mau membuat kemacetan parah itu sulit terhindar.
“Enggak apa-apa sekarang sedikit macet, tapi 5-6 tahun lagi, Jakarta akan lebih baik,” ucap Dirut PT Jakarta Tollroad Development Frans S. Sunito.
Apa yang terjadi di Kelapa Gading tentu tidak separah di Cawang – Pancoran – Kuningan. Keluhan kesemrawutan di sana bahkan dilontarkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
“Saya kemarin ketemu Pak Jokowi. Dia ngeluh, ‘Pancoran macet!’” kata Ahok meniru ucapan Jokowi pada April lalu. “Kan, keputusan itu kita ambil sama-sama, Pak,” jawab Ahok, menjelaskan keputusan menggeber proyek infrastruktur tersebut saat Jokowi masih menjabat Gubernur Jakarta.
Di sepanjang Cawang – Pancoran – Kuningan terdapat konstruksi LRT Jabodetabek, yang pembangunan tiang pancangnya menghabiskan hampir 2 lajur atau separuh badan jalan.
Data dari Google Traffic, setiap Senin jam 8-9 pagi, pengendara dari Tol Cililitan hingga Taman Mini Indonesia Indah terkena dampak macet, yang jaraknya 12 kilometer dari Cawang.
Sementara kendaraan dari arah Bekasi via Tol Cikampek, dampak kemacetannya meluber hingga pintu Tol Jatiwaringin. Penyebabnya, usai keluar dari tol, mobil harus bersempit-sempitan melalui jalan MT Haryono yang hanya disiapkan 2-3 lajur dari semula 4 lajur.
Setiap hari Aep Saefullah, supir travel Bandung – Jakarta, mesti melalui jalur panas ini. Tiap hari ia mesti mengantar penumpang dari Pasteur ke pul travel di Pancoran.
“Saya sudah minta ganti rute ke bos, sudah enggak tahan lewat jalur ini. Bayangin, ini bukan di jam sibuk, dari Bandung ke Cawang paling 2 jam. Dari Cawang ke Pancoran bisa 2,5 jam sendiri. Siapa yang enggak stres?” katanya pada satu siang. Jarak Bandung dan Cawang sekitar 144 km, sementara jarak Cawang dan Pancoran cuma 5 km. Perbedaan ini besar sekali.
“Bagaimana enggak macet? Semua kendaraan tumplek jadi satu. Yang pakai motor, mobil, dan TransJakarta harus dipaksa lewati jalan ini, jadi lebih sempit. Hari biasa saja sudah macet, apalagi kalau jalannya dibikin sempit,” ujar Bripda Andi, seorang Polantas yang berjaga di dekat Halte BNN, Cawang.
Bermacam siasat diklaim sudah dilakukan Dishub, Dirlantas Polda, dan kontraktor untuk meminimalisir kemacetan dengan mengalihkan arus lalu lintas agar bisa mengurangi volume kendaraan. Namun, sejauh ini, hasilnya belum efektif.
Apa Benar Bisa Rampung pada akhir 2018?
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai bahwa pelaju sudah telat jika mangeluh macet akibat konstruksi infrastruktur tersebut. “Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian. Berapa lama dan kapan proyek-proyek ini selesai, 2018 atau 2019? Sehingga bisa menyiasatinya,” ucapnya.
Data terbaru dari PT Adhi Karya, yang diterima reporter Tirto, menggambarkan sampai Agustus lalu, progres pembangunan LRT Jabodebek fase I baru mencapai 18,9 persen, dengan progres masing-masing lintas layanan yang berbeda-beda: Cawang-Cibubur 36,7 persen, Cawang-Bekasi Timur 20,2 persen, dan Cawang-Dukuh Atas 4,9 persen.
Dari data di atas, artinya capaian tiap proyek masih belum 50 persen.
Pertanyaannya: Apa mungkin target akhir 2018 bisa tercapai? Terlebih selama bulan-bulan ke depan bakal dilalui musim hujan, biasanya antara November – Januari, yang dapat mengganggu kelancaran proyek.
Begitupun soal pembangunan underpass yang digarap oleh Pemprov DKI. Diakui Dinas Bina Marga, hambatan itu berpotensi memperlambat waktu pengerjaan proyek karena tidak berkaitan secara teknis dengan pembangunan proyek. PT BESTPROFIT
“Kendala-kendala di lapangan cukup lumayan. Terutama kendala pada pembangunan underpass. Kendala terutama masih adanya crossing utilitas yang belum direlokasi,” kata Heru Suwondo dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
Crossing itu di antaranya pipa PAM, PLN, dan gas milik PGN. Lalu kapan urusan ini selesai? “Tergantung kapan pihak utilitas bisa segera relokasi. Kita berharap, pihak pemilik jaringan utilitas segera merelokasi sehingga kita bisa segera bekerja di areal tersebut,” katanya.
Guru Besar Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto, menyebut faktor nonteknis memang seringkali berpengaruh besar terhadap perkembangan proyek. Imbasnya, macet parah akibat proyek bakal lama.
“Ini harus diantisipasi, apakah proyek ini akan berjalan lancar dan on-schedule tidak?” katanya. “Jika tidak, pemerintah dan kontraktor pun harus terbuka, karena kemacetan yang ditimbulkan amat merugikan publik.”
Terkait kemacetan dari imbas pembangunan LRT, ia berharap, jika tiang pancang sudah dipasang dan jalur-jalur rel sudah terkoneksi, alangkah baiknya seng penutup proyek dilepas.
“Saya tahu itu bisa dibuka. Ya bukalah. Kalau dibuka, ruang lalu lintas bisa lebih lebar,” pintanya.
Terkait keluhan penyempitan jalan akibat proyek infrastruktur ini, Sekretaris Korporat PT Adhi Karya, Ki Syahgolang Permata, mengatakan bahwa kondisi itu bakal terus dibiarkan sampai proyek seutuhnya rampung. Artinya, permintaan seperti yang dilontarkan oleh Leksmono sangat mungkin tidak ditanggapi. Kontraktor tidak akan membuka zona proyek secara bertahap sekalipun pengerjaan di titik itu sudah selesai.
“Semuanya menunggu seluruh jalur beroperasi,” ujar Permata.
Ini artinya kemacetan parah bakal terus dialami oleh para pengendara di sepanjang Cawang – Pancoran – Kuningan, dan mereka harus mengurut kesal dan memendam kesabaran sampai 2019—dengan catatan: itu pun bila proyek tersebut memenuhi target pemerintahan Jokowi.
Sumber: tirto.id
Rencana Gubernur Aceh beli 6 pesawat tuai kritik: Kurang bermanfaat
PT BESTPROFIT – Pemerintah Aceh berencana membeli 6 unit pesawat kecil jenis Shark Aero. Rencana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2018 ini menuai kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Enam unit pesawat tersebut dengan harga Rp 12 miliar harus diorder terlebih dahulu. Untuk mengorder pesawat itu pemerintah Aceh harus membayar uang muka sebesar 30 persen yaitu Rp 4,5 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Nur Zahri mengatakan, rencana pembelian pesawat tersebut kurang tetap sasaran, karena masih banyak hal lain yang mendesak dibutuhkan pengalokasian dana. Pembelian pesawat itu dinilai pemborosan anggaran di tengah-tengah kemiskinan dan pengangguran masih tinggi di Aceh.
“Pemerintah Aceh menyediakan anggaran bagi program-program kurang bermanfaat seperti tsunami cup Rp 11 miliar, beli pesawat Rp 10 miliar, Sabang Sail Rp 9,7 miliar dan pengadaan mobil di Jakarta bagi Wagub (Wakil Gubernur) Rp 3 miiar dan program-program aneh lainnya,” kata Nur Zahri, Rabu (20/9) di Banda Aceh.
Menurutnya, ada banyak kebutuhan lain yang mesti diperhatikan oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Seperti mengalokasikan dana untuk guru honor dan tenaga honorer di sekolah seperti penjaga sekolah, cleaning service sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan sejumlah kebutuhan penujung meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh.
BEST PROFIT “Guru kontrak dan tenaga kontrak lainnya hanya digaji Rp 500 ribu per bulan. Padahal pemerintah telah menetapkan UMP Rp 2,3 juta,” kritiknya.
Sementara itu Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf memiliki alasan tersendiri untuk membeli 6 unit pesawat. Perairan laut yang sangat luas, ada tiga sisi berbatasan dengan laut. Laut Aceh memiliki kekayaan ikan yang melimpah sering dicuri oleh nelayan asing.
“Ikan di laut Aceh habis bukan karena ditangkap oleh nelayan Aceh, tetapi habis karena dicuri oleh nelayan illegal yang datang dari mancanegara. Kerugian mencapai puluhan triliun setiap tahun,” jelas Irwandi Yusuf seperti ditulis dalam laman facebooknya.
Kata Irwandi, Kamla dan Angkatan Laut yang ada di Serambi Mekkah tidak cukup kuat untuk mengawal seluruh peraiaran di Aceh. Karena itu, untuk melindungi kekayaan laut memerlukan patroli laut yang masif, cepat dan murah. BESTPROFIT
“Kita perlu pesawat udara yang dilengkapi dengan alat penjejak kapal penangkap ikan illegal. Harga pesawat itu hanya Rp 2 miliar/unit. Kita perlu 6 unit. Sedangkan alat VMS ada sama Ibu Susi,” jelasnya.
Katanya, bila pemerintah berhasil menghalau pencuri ikan di perairan Aceh, maka triliunan rupiah kekayaan laut Aceh terselamatkan. Enam unit pesawat itu, tak hanya bisa mengawasi pencuri ikan, tetapi juga bisa melacak perahu yang menyelundupkan narkoba ke Aceh.
“Di samping itu, pengadaan boat-boat patroli cepat bersenjata juga perlu dilakukan untuk bertindak langsung di lautan setelah menerima info dari patroli udara. Tetapi anggota DPRA mengkritiknya,” tutupnya.
Sumber: merdeka.com
Penyelenggara pemilu di Aceh diminta jangan latah gugat UU Pemilu
BEST PROFIT – Rencana sejumlah komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh secara personal menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menuai kritik. Penyelenggara diminta agar tak latah menyikapi aturan tersebut.
Pengamat Politik Aceh Aryos Nivada menilai, bila gugatan dilayangkan bukan secara kelembagaan penyelenggara pemilu, dipastikan akan kandas.
“Jadi kuncinya kalau perkara ini mau dipersidangkan adalah lembaga KIP Aceh yang menggugat. Kalau person pasti ditolak. Karena ini menyangkut kelembagaan. KPU RI kemarin kan ketika uji materi gugat secara kelembagaan bukan personal,” kata Aryos Nivada, MA, Selasa (19/9) di Banda Aceh kepada merdeka.com.
Menurut Aryos, keberadaan pasal 557 yang disengketakan itu, Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh hirarkinya memang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akan menjadi aneh bila kemudian komisioner KIP secara personal mengguggat keberadaan lembaganya sendiri.
Aryos justru mengaprsiasi secara kelembagaan KIP Aceh tidak turut terjebak dalam polimik Undang-Undang Pemilu. Karena kelembagaan KIP, sebutnya, tidak dibenarkan untuk menafsirkan undang-undang.
BESTPROFIT “Hal itu sudah benar karena memang secara tupoksi KIP hanya berwenang dalam penyelenggara pemilu, yaitu pengendalian seluruh tahapan,” jelasnya.
Kendati demikian, secara personal Aryos Nivada menyebutkan itu hak kewarganegaraan mereka masing-masing dalam menyampaikan pendapat. Terlebih apabila mereka merasa bahwa akibat penerapan UU Pemilu tersebut merugikan hak konstitusionalnya secara langsung.
“Secara personal. Kedua Komisioner KIP Aceh sah-sah saja mendaftarkan gugatan terkait UU Pemilu. Kerugian itu harus jelas menimbulkan hubungan sebab akibat (causal verband ) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Hal itulah yang harus dibuktikan pihak pihak ini dalam persidangan di MK,” jelasnya.
Aryos mengaku heran dengan reaksi salah seorang anggota KIP yang merasa kecewa karena elemen sipil memberi masukan dan saran terhadap KIP Aceh apabila hendak menggugat UU Pemilu.
“Saya tidak tahu apakah beliau kurang ngopi atau piknik. Yang jelas dalam pernyataan kami tidak ada mengatakan KIP Aceh tidak independen selama menyelenggarakan pemilu,” sebutnya.
Adapun dua komisioner yang menggugat pasal 557 Undang-Undang Pemilu adalah Hendra Fauzi dan Robbi Syahputra yang merupakan komisioner KIP Aceh dan sejumlah komisioner KIP tingkat kabupaten/kota.
Hendra Fauzi mengaku, gugatan ini untuk mempertahankan regulasi kekhususan Aceh agar tidak tercabut satu persatu. Gugatan ini juga, Hendra mengaku bukan untuk kepentingan personal dirinya, tetapi untuk kepentingan martabat rakyat Aceh. PT BESTPROFIT
“Ini murni untuk kepentingan Aceh. Sekarang aturan pemilu tercabut, tak tertutup kemungkinan aturan lainnya satu per satu dicabut oleh pemerintah pusat,” tukasnya.
Sumber: merdeka.com
