Aartje: RUU Masyarakat Hukum Adat Sangat Dinantikan Publik

BEST PROFIT BEST PROFIT FUTURES BESTPRO BESTPROFIT BESTPROFIT FUTURES Bola Dunia BPF

Ketua Panja RUU Masyarakat Hukum Adat, Willy Aditya bersama Pakar hukum Aartje Tehupeiory saat menjadi pembicara pada diskusi Forum Legislasi  di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 23 November 2021.Ketua Panja RUU Masyarakat Hukum Adat, Willy Aditya bersama Pakar hukum Aartje Tehupeiory saat menjadi pembicara pada diskusi Forum Legislasi di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 23 November 2021. (Foto: BeritaSatu Photo/Ruht Semiono)

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI  – Pakar hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Aartje Tehupeiory menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) sangat dinantikan oleh publik. Hal ini dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan melestarikan masyarakat dari hukum adat di berbagai daerah.

“Harta benda yang ada di sekitar mereka (masyarakat adat) itu termasuk bagian dari hak wilayah yang harus dilestarikan, oleh karena itu harus ada jaminan dari aspek hukum,” kata Aartje, Rabu (24/11/2021). PT BESTPROFIT

Aartje mengatakan dibutuhkan strong politicall will, baik dari pemerintah maupun DPR. Apabila pemerintah dan DPR terbentur berbagai kepentingan yang melingkupinya, Aartje menyarankan pemerintah daerah (pemda) mengambil inisiatif dengan menerbitkan regulasi yang mengatur masyarakat adat sesuai karakteristik daerahnya. PT BESTPROFIT FUTURES
BPF

“Kita perlu memang investasi, tetapi juga harus ada keseimbangan-keseimbangan yang tidak merugikan masyarakat adat itu sendiri,” ujar Aartje. BEST PROFIT

Aartje juga menyinggung bagaimana masyarakat adat di suatu daerah yang mempunyai hak-hak tanah secara wilayah, karena lahir turun-temurun sampai mencari nafkah, tetapi atas nama pembangunan tiba-tiba terusir, karena kepentingan pembangunan. Tragisnya, diantaranya harus dipaksa pergi karena ulah mafia tanah. BESTPROFIT

“Dia dilahirkan dari situ, keturunannya di situ, mencari nafkah di situ, lalu kemudian dia tidak tahu-menahu tiba-tiba dikatakan telah merampok, merampas. Sekali lagi, memamg ini diperlukan strong political will. Hukum adat ini kan merupakan amanat konstitusi. Di situlah ada yang namanya azas keseimbangan, azas keadilan,” demikian Aartje.

Sumber : Jakarta, Beritasatu.com

Leave a Reply