PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: Artikel

BOR Capai 82 Persen, Pemkot Semarang Batasi Pasien Luar Kota

Pemkot Semarang membatasi pasien Covid-19 rujukan dari luar kota lantaran ketersediaan tempat tidur yang makin menipis.

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI

—  Pemerintah Kota Semarang mulai membatasi pasien Covid-19 rujukan dari luar kota seiring naiknya kasus Virus Corona di dalam kota yang diikuti dengan tingkat penggunaan tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) yang tinggi.Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam menyebut 82 persen dari 1.400 tempat tidur untuk pasien Corona di sejumlah RS di Semarang kini sudah terhuni.

“BOR-nya saat ini sudah hampir 82 persen, dari sekitar 1.400 tempat tidur. ICU juga sama berikut ventilatornya. Tapi karena [alasan] kemanusiaan kita kan tidak bisa menolak, hanya bisa membatasi,” ungkap dia, di kantornya, Kamis (10/6).

Kondisi sama juga terjadi pada tempat isolasi di Semarang. Dari pantauan CNNIndonesia.com, tempat isolasi di rumah dinas (rumdin) Wali Kota sudah penuh dan tempat tambahan Asrama Haji Islamic Centre serta Gedung Diklat.

“Isolasi di rumdin sudah penuh, kemarin kita mulai buka lagi di Asrama Haji Islamic Centre dan Gedung Diklat Ketileng hari ini langsung terisi sekitar 30 sampai 40 orang. Dominasinya masih OTG (orang tanpa gejala) dan dari klaster keluarga”, jelas Hakam. BESTPROFIT

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjelaskan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi membuka kamar hotel sebagai tempat isolasi tambahan. Langkah darurat pun telah diambil bersama Polri dan TNI berikut para pengusaha hotel di Semarang.

“Kita sudah lakukan langkah kontijensi, hotel sudah kami rencanakan untuk isolasi. Kemarin kita sudah komunikasi dengan PHRI, sudah sepakat semua, kita juga sinergi dengan Polri dan TNI supaya semua berjalan kondusif”, kata Hendrar.

Hingga Kamis (10/6), kasus Covid-19 aktif di Semarang tercatat 1.122 orang, dengan 489 kasus di antaranya merupakan pasien rujukan luar kota.

Terpisah, tingkat keterisian tempat tidur di 32 RS khusus pasien Covid-19 Kota Tangerang saat ini telah mencapai angka 52,54 persen.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang Kamis mengatakan BOR yang saat ini terisi adalah 67 dari 116 tempat tidur ICU, sedangkan untuk perawatan sebanyak 655 dari 1.244 total kamar keseluruhan.

“Untuk itu saya berpesan agar masyarakat bisa terus menjaga protokol kesehatan dan jika mengalami gejala segera periksa ke faskes (fasilitas kesehatan) terdekat,” kata dia, di Tangerang, Kamis (10/6), dikutip dari Antara.

Sebagai langkah tindak lanjut dari penambahan kasus positif COVID-19 yang terjadi di Kota Tangerang, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Kesehatan menggencarkan vaksinasi kepada kelompok masyarakat rentan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Dwi Oktavia mengatakan pihaknya tak terdampak beban anggaran isolasi warga negara indonesia (WNI) yang pulang atau repatriasi dari berbagai negara.

Pernyataan itu disampaikan Dwi untuk merespons kebijakan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional yang menghentikan pembiayaan hotel, penginapan untuk isolasi. PT BESTPROFIT FUTURES

“Kalau WNI repartriasi atau orang yang baru masuk ke Indonesia mereka karantina nya di Wisma Atlet Pademangan,” kata Dwi saat dihubungi, Rabu (9/6) malam.

Jika pun ada yang melakukan isolasi di hotel-hotel di DKI, ia menyebut pembiayaannya ditanggung secara pribadi. “Kalau hotel karantina itu kan berbiaya sendiri. Atas keinginan mereka,” ucap Dwi. BPF

Sumber : Semarang, CNN Indonesia

Bebas Bui, Ini Skenario Hapus Sanksi Pidana Pengemplang Pajak

Ilustrasi pelayanan pajak. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Ilustrasi pelayanan pajak. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMB Pemerintah memutuskan untuk menghapus sanksi pidana para pengemplang pajak.

Hal tersebut diterangkan dalam draft RUU perubahan kelima atas undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar dan diperoleh CNBC Indonesia. PT BESTPROFIT

“Pidana denda (pada Pasal 39-39A) tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana,” tulis Pasal 44C draft RUU KUP, dikutip Kamis (3/6/2021).

Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan inkracht, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda tersebut. BEST PROFIT

Seperti diketahui pada UU KUP sebelumnya, dalam Pasal 39 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, dan sebagainya. BESTPROFIT

Atau mereka yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. PT BESTPROFIT FUTURES

Serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. BPF

“Pidana sebagaimana dimaksud ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan,” jelas Pasal 39 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP.

Sumber : Jakarta, CNBC Indonesia

P2G Ingatkan Pemerintah Potensi Gagal Rekrut 1 Juta Guru PPPK

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sangsi pemerintah mampu mencapai target perekrutan 1 juta guru PPPK pada 2021.
Ilustrasi. Seorang guru di tengah kegiatan belajar mengajar di sekolah. (ANTARA FOTO/IRWANSYAH PUTRA)
PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengingatkan bahwa pemerintah terancam gagal merekrut 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).Pasalnya menurut Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai formasi di beberapa daerah. Selain itu target 1 juta guru pun diperkirakan tak tercapai mengingat formasi yang diajukan hanya setengah dari jumlah sasaran awal.

“Rencana merekrut 1 juta guru PPPK pada 2021 ini nampaknya tidak tercapai. Padahal secara nasional kita darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri, yaitu mencapai 1,3 juta guru,” tutur Satriwan Salim melalui keterangan tertulis, Senin (31/5).

Menurut penghitungan Satriwan, saat ini pemerintah hanya bisa menerima 513 ribu formasi dari yang diajukan daerah. Tapi seluruh formasi itu pun belum tentu semuanya terisi jika banyak peserta yang tidak lolos seleksi.

Dia pun mengatakan, di daerah masih banyak didapati formasi yang diajukan tidak sesuai dengan harapan guru honorer. Menurut laporan yang diterima lembaganya dari guru-guru di daerah, formasi yang disiapkan tidak mengakomodasi seluruh guru honorer.

Contohnya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pemerintah daerah mengusulkan formasi sebanyak 1.080 guru. Akan tetapi yang disetujui pemerintah pusat hanya 660 formasi.

Kemudian di Kabupaten Serang, Banten, pemerintah pusat menyetujui 2.087 formasi guru. Namun dari keseluruhan formasi tersebut hanya satu formasi guru Agama Islam yang dibuka.

“Padahal jumlah guru honorer PAI (Pendidikan Agama Islam) di Kabupaten Serang sebanyak 430 orang. Fakta ini sungguh menyakitkan bagi guru honorer PAI apalagi honorer kategori 2,” ungkap Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Z. Haeri menambahkan.

Kejadian serupa terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di wilayah ini hanya disediakan 246 formasi yang disetujui pusat dari total usulan Pemda mencapai 9.200 formasi.

Selanjutnya untuk Kabupaten Subang, Jawa Barat, Iman membeberkan, formasi guru Agama Islam yang disediakan hanya 13 orang. Padahal guru honorer Agama Islam di sana ada sekitar 600 orang. PT BESTPROFIT FUTURES
BPF

Tak hanya ihwal jumlah formasi, Iman juga mengkritik langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang masih melanjutkan tahapan seleksi guru PPPK padahal Komisi X DPR tengah membahas aspirasi guru honorer melalui panitia kerja pengangkatan guru honorer menjadi ASN.

“P2G menilai pemerintah mengabaikan proses penyerapan aspirasi yang tengah terjadi di DPR,” tambah dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyatakan pihaknya berusaha mencari jalan keluar agar guru honorer dapat langsung diangkat menjadi ASN tanpa diseleksi. Upaya itu dilakukan melalui panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN. BEST PROFIT
BESTPROFIT

Sementara, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan opsi pengangkatan tanpa seleksi tidak mungkin dilakukan, meskipun untuk guru honorer yang sudah lama mengabdi.


PT BESTPROFIT

sumber : Jakarta, CNN Indonesia

Heboh Hotel-hotel di Surabaya-Bandung Diobral Murah, Ada Apa?

Elmi Hotel (Tangkapan Layar Website elmihotel.co.id dan Lamudi) Foto: Elmi Hotel (Tangkapan Layar Website elmihotel.co.id dan Lamudi)

 PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI – Banyak pengelola hotel yang akhirnya mulai angkat tangan dengan menutup usahanya setelah satu tahun terkena pandemi Covid-19. Mereka tidak kuat untuk menahan biaya operasional yang besar, mulai dari listrik air hingga kebutuhan pegawai.

Di Surabaya Jawa Timur (Jatim) misalnya, hotel bintang 5 pun sudah menyatakan tutup antara lain Grand Tulip Legacy Surabaya.

Di Jawa Barat juga sama, tidak sedikit hotel yang akhirnya harus menutup usaha. Beberapa hotel berbintang di Bandung seperti di Dago banyak yang diobral. Di situs jual beli online Lamudi misalnya, hotel-hotel di Bandung ditawarkan dari harga Rp 20-an miliar sampai ratusan miliar rupiah.

BEST PROFIT

“Saya dengar-dengar saja banyak yang tutup, nggak sedikit, banyak jumlahnya,” kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Muchtar kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (20/5/21).

Tutupnya banyak hotel di Jawa Barat karena tidak mampu untuk menahan biaya operasional yang menggunung. Ketika hotel tutup, biaya tetap seperti listrik dan air tetap terkena abodemen. Selain itu, gaji pegawai pun harus terpangkas sesuai kesepakatan antara pemilik dan karyawan.

“Iya, sekarang kalau nggak ada tamu gimana. Karyawan dari 80 orang tinggal 25 orang, sekarang mau dikurangi lagi kan kasihan. Gaji karyawan sudah mau kompromi dengan pemilik hotel, ada yang gaji 40% 50% 60%, ada yang 2 hari kerja, 2 hari nggak,” sebut Herman.

Kondisi makin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang kerap berubah. Pengusaha hotel sudah berkali-kali mengalami gelombang refund atau pengembalian tiket dari pengunjung karena sejumlah kebijakan, misalnya larangan mudik maupun bepergian ke luar kota.

“Kalau dari awal tahu kondisi begini, saya kira dari awal banyak hotel yang tutup, tapi ini kondisi dadakan,” ujarnya. PT BESTPROFIT FUTURES
BPF

Fenomena tutupnya banyak hotel di Jawa Barat menjadi contoh masifnya penutupan hotel di seluruh Indonesia. Berdasarkan catatan PHRI Pusat, per Agustus tahun lalu ada 1.504 hotel yang harus tutup akibat wabah virus corona. BESTPROFIT

Sebagian masuk ke dalam ketegori tutup sementara, namun kini tidak menutup kemungkinan sudah ada yang masuk ke dalam tutup permanen.

Sumber : Jakarta, CNBC Indonesia