PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: BESTPROFIT

Blak-blakan Pertamina Soal Sinyal Kenaikan Harga LPG ‘Melon’

Petugas mengisi ulang gas Elpiji subsidi 3kg di depot Pertamina, Koja, Jakarta Utara, Senin (21/5). Dibulan Ramadan Pertamina meningkatkan ketahanan stok LPG menjadi rata-rata 17,6 hari sebesar 27ribu metrik ton dan akan menyiagakan 49 SPPBE kantong di Pulau Jawa.  (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI  Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilo gram (kg) selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengubah skema subsidi menjadi subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi, bukan lagi pada komoditas.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, atas rekomendasi ini, pemerintah meminta waktu untuk mutasi subsidi komoditas kepada masyarakat yang berhak menerima. Banggar memberikan batas waktu sampai Juli 2022 untuk mengimplementasikannya. PT BESTPROFIT

“Banggar merekomendasikan subsidi LPG langsung diberikan dalam bentuk non-tunai kepada rumah tangga/keluarga yang berhak. Dan LPG 3 kg dijual harga keekonomian, sama dengan harga LPG non subsidi lainnya, untuk menghilangkan disparitas harga LPG di pasar,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (14/09/2021).

“Banggar memberikan waktu kepada pemerintah sampai Juli 2022. Banggar juga merekomendasikan menghilangkan biaya kompensasi kenaikan harga, sebagai akibat selisih harga produksi dan penetapan harga dari pemerintah, di luar skema subsidi untuk orang miskin,” jelasnya.

PT Pertamina (Persero) pun angkat bicara mengenai rekomendasi DPR ini. BESTPROFIT

Putut Andriatno, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Trading & Commerce Pertamina, juga menjelaskan bahwa perubahan skema subsidi ini atau dikenal dengan istilah subsidi tertutup ini yaitu dilakukan dengan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak.

“Rencana mekanisme distribusi tertutup saat ini, rencana kebijakannya adalah pemberian subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/09/2021).

Jika subsidi diberikan langsung kepada masyarakat, artinya tidak ada lagi subsidi kepada barang, dalam hal ini LPG 3 kg. Dampaknya, harga LPG 3 kg akan disesuaikan dengan harga keekonomian seperti LPG 12 kg.

“Artinya, subsidi tidak lagi kepada barang yakni LPG 3 kg, sehingga akan ada penyesuaian harga LPG 3 kg (harga tanpa subsidi),” jelasnya.

Pihaknya menyebut jika soal subsidi menjadi ranah dari pemerintah. Jika sudah diputuskan demikian, maka Pertamina sebagai badan usaha siap untuk menjalankannya.

“Untuk ke depan, kebijakan terkait distribusi tertutup ini berada dalam ranah pemerintah dan Pertamina akan siap menjalankannya,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, nantinya jika subsidi diimplementasikan secara tertutup, PT Pertamina (Persero) masih akan terus menyediakan semua varian produk LPG, mulai dari tabung 3 kg, Bright Gas (BG) 5,5 kg, 12 kg, dan lainnya. PT BESTPROFIT FUTURES
BPF

Menurutnya, proses distribusi serta seluruh sarana fasilitas penyaluran LPG akan tetap berjalan dengan optimal.

“Pertamina akan tetap menyediakan seluruh varian/produk LPG (3 kg, BG 5,5 kg, BG 12 kg, dan sebagainya),” tuturnya.

Masyarakat akan tetap bisa membeli seluruh produk LPG perseroan, termasuk juga LPG 3 kg. Dengan demikian, rencana perubahan skema pemberian subsidi LPG ini tidak akan terlalu berpengaruh pada bisnis LPG Pertamina.

“Masyarakat tetap dapat membeli seluruh produk, termasuk LPG 3 kg,” imbuhnya.

Sumber : Jakarta, CNBC Indonesia

Jokowi: Akhir September Kasus Aktif Corona di Bawah 100 Ribu

Presiden RI Jokowi di acara Sarasehan 100 Ekonom. (Rusman - Sekretariat Presiden) Foto: Presiden RI Jokowi di acara Sarasehan 100 Ekonom. (Rusman – Sekretariat Presiden)

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI– Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengevaluasi sejumlah daerah yang mengalami tren peningkatan dan penurunan kasus Covid-19.

Pesan tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/9/2021).

“Saya minta nanti evaluasi mengenai daerah-daerah mana yang naik, daerah mana-mana yang menurun, penting sekali, sehingga perlu kita segera sikapi,” kata Jokowi.

Jokowi memandang, evaluasi secara berkala diperlukan agar pemerintah mengetahui upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menekan penyebaran virus.

“Agar angka-angka yang terus menurun ini bisa kita tekan terus, terutama kasus aktif,” katanya. BEST PROFIT

Jokowi lantas meminta seluruh pemangku kepentingan dapat secara konsisten mengendalikan penyebaran wabah. Eks Gubernur DKI Jakarta itu menargetkan, kasus aktif bisa di bawah angka 100 ribu akhir bulan ini.

“Kita tahu, dulu kasus aktif kita sampai 500 ribuan. Hari ini, seingat saya di angka 150 ribuan [kasus],” katanya. PT BESTPROFIT FUTURES
BPF

“Ini kalau kita terus lakukan pekerjaan-pekerjaan kita secara konsisten, saya yakin Insya Allah di akhir September, kita akan berada di angka di bawah 100 ribu [kasus],” tegasnya.

Sumber :Jakarta, CNBC Indonesia

SIM Mati Bisa Diperpanjang, Buruan Cek Syarat dan Caranya

Kado Polri buat Ulang tahun TNI
Foto: Doc. BNI

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI  Bagi Anda yang Surat Izin Mengemudi (SIM) telah habis masa berlakunya sampai 30 Agustus 2021, Polda Metro Jaya memberikan dispensasi pengurusan perpanjangannya.

Artinya, bagi pemilik SIM di wilayah kerja Polda Metro Jaya yang masa kedaluwarsa sampai 30 Agustus masih ada waktu cukup memperpanjang saja, tanpa harus membuat memulai tes awal dari baru lagi.

Hal ini bagian dari mendukung perpanjangan PPKM. Seperti dikutip akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya, Senin (30/8/2021): PT BESTPROFIT

1. Bagi pemegang SIM yang habis masa berlakunya pada tanggal 23 Agustus s.d. 30 Agustus 2021 dapat diperpanjang pada tanggal 31 Agustus s.d 7 September 2021 dengan mekanisme perpanjangan.

2. Bagi pemegang SIM yang tidak melaksanakan perpanjangan pada tenggang waktu tersebut akan melaksanakan mekanisme penerbitan SIM baru.

“Ketentuan di atas berlaku pada Saptas jajaran Polda Metro Jaya,” jelas Polda Metro Jaya. BEST PROFIT

Berlaku Juga di Daerah Lain

Kepolisian di beberapa daerah juga memberikan dispensasi, misalnya Polres Metro Bekasi Kota dan Palembang.

“Bagi pemegang SIM yang habis masa berlakunya pada tanggal 23 Agustus s/d 30 Agustus 2021 dapat diperpanjang pada tanggal 31 Agustus s/d 7 September 2021 dengan mekanisme perpanjangan,” tulis @restrobkskota di akun resmi Twitter. BESTPROFIT

“Bagi pemegang SIM yang tidak melaksanakan perpanjangan pada tenggang waktu tersebut akan melaksanakan mekanisme penerbitan SIM baru.”

Selain itu, Polres Metro Bekasi Kabupaten juga melakukan langkah yang sama, baik jangka waktu maupun aturan yang mengikatnya. PT BESTPROFIT FUTURES
BPF

Di Polres Kota Palembang juga memberikan dispensasi perpanjangan SIM. Namun, bedanya proses dispensasi sudah mulai berlangsung pada pekan ini.

“Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis tanggal 3 Juli sampai dengan 23 Agustus 2021, dapat diperpanjang pada tanggal 24 sampai dengan 31 Agustus,” tulis akun instagram Sat Lantas Polrestabes Palembang, @Lantas_Palembang.

Pemegang SIM yang tidak melaksanakan perpanjangan pada tenggang waktu tersebut harus melaksanakan mekanisme penerbitan SIM baru.

Sumber : Jakarta, CNBC Indonesia

Subsidi Energi 2022 Diusulkan Naik 4%, Tembus Rp 134 T

TOPIK_MAJU MUNDUR BBM
Foto: Aristya Rahadian Krisabella

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI – Pemerintah akan menganggarkan subsidi energi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar Rp 134,03 triliun, naik 4,3% dibandingkan outlook subsidi energi pada 2021 sebesar Rp 128,47 triliun.

Berdasarkan Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, dikutip Senin (16/08/2021), subsidi energi pada RAPBN 2022 tersebut direncanakan terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tabung 3 kilo gram (kg) Rp 77,55 triliun dan subsidi listrik Rp 56,48 triliun.

Subsidi BBM pada RAPBN 2022 tersebut diperkirakan meningkat 15,9% bila dibandingkan dengan outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 66,94 triliun.

Anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2022 diarahkan untuk:

(1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah;

(2) melaksanakan transformasi kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg tepat sasaran dan menjadi berbasis target penerima secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Perhitungan anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg tahun 2022 tersebut dipengaruhi asumsi dan parameter, antara lain:
(1) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (Rp 14.350) dan ICP (US$ 63 per barel);
(2) subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp 500 per liter;
(3) volume BBM jenis solar sebesar 15,1 juta kilo liter (kl) dan minyak tanah sebesar 0,48 juta kl; dan
(4) volume LPG tabung 3 kg sebesar 8,0 juta metrik ton.

BESTPROFIT

Subsidi Listrik

Sementara subsidi listrik pada RAPBN 2022 Rp 56,48 triliun itu diperkirakan lebih rendah 8,2% dibandingkan dengan outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 61,53 triliun.

Perhitungan anggaran subsidi listrik tahun 2022 tersebut dipengaruhi perkiraan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP.

Arah kebijakan subsidi listrik tahun 2022 diarahkan untuk:
(1) memberikan subsidi listrik hanya kepada golongan yang berhak;
(2) subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan daya 450 VA dan 900 VA sesuai DTKS; dan
(3) mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien. PT BESTPROFIT FUTURES

“Dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran, pemerintah akan berupaya
melaksanakan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kebijakan ini merupakan lanjutan pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran yang telah dilaksanakan pemerintah sebelumnya,” bunyi nota keuangan RAPBN 2022, dikutip Senin (16/08/2021).

Pada 2017, pemerintah telah melaksanakan pemadanan terhadap data pelanggan rumah tangga daya 900 VA dengan DTKS. Hasilnya, terdapat penurunan jumlah pelanggan dari 53,0 juta pelanggan pada 2017 menjadi 37,6 juta pelanggan pada 2021.

Pada 2022, pemerintah akan kembali melakukan pemadanan data pelanggan rumah tangga daya 450 VA dengan DTKS untuk memastikan agar subsidi/bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan (protect the poor).

“Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini akan dilakukan secara bertahap, dan mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkembangan perekonomian dan sosial masyarakat,” bunyi nota keuangan ini. BPF

Sumber :Jakarta, CNBC Indonesia