PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: Bisnis

Pemerintah Harus Hati-hati Soal Kesepakatan dengan Freeport

BEST PROFIT – Pertemuan antara Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia yang berlangsung pada Minggu (27/8/2017) akhirnya menyepakati sejumlah poin penting, yaitu: perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen, komitmen bangun smelter, dan stabilitas penerimaan negara.

Dengan kesepakatan tersebut, PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasional maksimal 2×10 tahun hingga 2041. Namun demikian, pemerintah masih menghitung skema penerimaan negara dari Freeport, dan merinci pembagian saham yang telah disepakati.

“Di satu sisi sudah ada PP 01/2017, namun di satu sisi kita dorong lagi agar kesepakatan lebih cepat. Nanti akan didetailkan waktu dan prosesnya, karena ini berkaitan dengan siapa yang berpartisipasi dan juga pemerintah,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers, Selasa (29/8).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mengharapkan agar pemerintah dan PT Freeport Indonesia bisa konsisten terhadap hasil perundingan yang telah dicapai. Hasil renegosiasi final yang telah berlangsung dapat dikatakan positif. BESTPROFIT

Kendati demikian, Satya mengimbau agar pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan rincian dari divestasi saham yang telah ditentukan. “Karena kontrak berakhir pada 2021, lalu bisa diperpanjang 2 x 10 tahun hingga 2041, maka [divestasi] harganya harus bisa lebih tinggi di saat itu,” kata Satya saat dihubungi Tirto melalui sambungan telepon, pada Selasa malam.

Politisi Partai Golkar ini juga menyinggung perihal pembangunan smelter yang direncanakan bakal berlangsung hingga 2022 mendatang. “Pentahapannya pun harus jelas. Seperti di tahun pertama bagaimana, tahun kedua, dan selanjutnya. Karena memang yang terpenting dari itu adalah implementasinya,” kata Satya.

Satya juga menyinggung perihal penggantian izin operasi PT Freeport Indonesia dari yang tadinya berbentuk KK menjadi IUPK. Selain untuk mematuhi aturan yang tercantum pada PP No 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan adanya perubahan pada skema operasional yang harus dilakukan.

Menurut Satya, seharusnya dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah harus mengadakan lelang. “Tapi mungkin karena ini kontrak lama, jadi ada satu dan lain hal yang menjadi kesepakatan tersendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa berpendapat seharusnya pemerintah bisa lebih utuh dalam menjelaskan kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia. Masyarakat perlu tahu bagaimana hitungan dari fiskal, perpajakan, maupun divestasi saham tersebut.

“Esensi kontraknya kan ada di level itu. Kalau sudah tahu, baru kita akan tahu apakah kesepakatan itu menguntungkan atau tidak,” kata Fabby kepada Tirto, Selasa malam.

Tak hanya itu, Fabby juga menilai pemerintah tidak cukup transparan dalam menjabarkan rincian proses negosiasi yang telah dilakukan. Salah satunya, seperti informasi bahwa ternyata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan adalah ketua dari tim negosiasi.

“Sebelumnya tidak diketahui kan siapa sebenarnya yang melakukan negosiasi dengan Freeport dari Indonesia. Lalu apakah dari awal Menteri Keuangan juga ikut dalam tim, atau hanya sekadar dimintai pertimbangannya?” jelas Fabby.

Karena itu, meski mengapresiasi langkah yang telah ditempuh pemerintah, namun Fabby melihat kesepakatan yang muncul baru sebatas payung hukum. Masih banyak hal-hal teknis lainnya yang perlu didetailkan dan dijabarkan lebih lanjut. PT BESTPROFIT
“Ini semacam framework agreement saja, banyak detail teknis yang belum (terungkap),” tutur Fabby.

Hal senada juga diungkapkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. Ia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati terkait penentuan harga divestasi saham Freeport. Jangan sampai pemerintah membeli saham sangat mahal, atau saking mahalnya akhirnya pemerintah tidak bisa melakukan divestasi.

“Nah yang pemerintah harus hati-hati adalah dengan harga berapa divestasi saham akan dilakukan. Saya yakin ini akan alot. Freeport pasti minta harga premium sementara pemerintah minta harga serendah-rendahnya,” kata Hikmahanto, seperti dikutip Antara.

Terkait dengan pengumuman hasil negosiasi dengan Freeport, Hikmahanto menilai sudah baik karena pemerintah berhasil mengharuskan PT Freeport Indonesia untuk mematuhi Pasal 170 UU 4/2009, yaitu untuk Kontrak Karya tidak lagi melakukan ekspor kalau tidak dimurnikan di dalam negeri.

Kalaupun sekarang masih melakukan ekspor, kata Hikmahanto, hal itu karena Freeport memilih untuk melakukan konversi dari KK menjadi IUPK.

“Dalam konteks IUPK berdasarkan Pasal 102 dan 103 tidak ada batas waktu lamanya melakukan kewajiban memurnikan di dalam negeri. Tapi berdasarkan PP 1/2017 Freeport hanya diberi waktu dalam jangka waktu 5 tahun,” kata dia.

Sumber: tirto.id

Pemerintah Harus Hati-hati Soal Kesepakatan dengan Freeport

BEST PROFIT – Pertemuan antara Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia yang berlangsung pada Minggu (27/8/2017) akhirnya menyepakati sejumlah poin penting, yaitu: perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen, komitmen bangun smelter, dan stabilitas penerimaan negara.

Dengan kesepakatan tersebut, PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasional maksimal 2×10 tahun hingga 2041. Namun demikian, pemerintah masih menghitung skema penerimaan negara dari Freeport, dan merinci pembagian saham yang telah disepakati.

“Di satu sisi sudah ada PP 01/2017, namun di satu sisi kita dorong lagi agar kesepakatan lebih cepat. Nanti akan didetailkan waktu dan prosesnya, karena ini berkaitan dengan siapa yang berpartisipasi dan juga pemerintah,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers, Selasa (29/8).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mengharapkan agar pemerintah dan PT Freeport Indonesia bisa konsisten terhadap hasil perundingan yang telah dicapai. Hasil renegosiasi final yang telah berlangsung dapat dikatakan positif. BESTPROFIT

Kendati demikian, Satya mengimbau agar pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan rincian dari divestasi saham yang telah ditentukan. “Karena kontrak berakhir pada 2021, lalu bisa diperpanjang 2 x 10 tahun hingga 2041, maka [divestasi] harganya harus bisa lebih tinggi di saat itu,” kata Satya saat dihubungi Tirto melalui sambungan telepon, pada Selasa malam.

Politisi Partai Golkar ini juga menyinggung perihal pembangunan smelter yang direncanakan bakal berlangsung hingga 2022 mendatang. “Pentahapannya pun harus jelas. Seperti di tahun pertama bagaimana, tahun kedua, dan selanjutnya. Karena memang yang terpenting dari itu adalah implementasinya,” kata Satya.

Satya juga menyinggung perihal penggantian izin operasi PT Freeport Indonesia dari yang tadinya berbentuk KK menjadi IUPK. Selain untuk mematuhi aturan yang tercantum pada PP No 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan adanya perubahan pada skema operasional yang harus dilakukan.

Menurut Satya, seharusnya dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah harus mengadakan lelang. “Tapi mungkin karena ini kontrak lama, jadi ada satu dan lain hal yang menjadi kesepakatan tersendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa berpendapat seharusnya pemerintah bisa lebih utuh dalam menjelaskan kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia. Masyarakat perlu tahu bagaimana hitungan dari fiskal, perpajakan, maupun divestasi saham tersebut.

“Esensi kontraknya kan ada di level itu. Kalau sudah tahu, baru kita akan tahu apakah kesepakatan itu menguntungkan atau tidak,” kata Fabby kepada Tirto, Selasa malam.

Tak hanya itu, Fabby juga menilai pemerintah tidak cukup transparan dalam menjabarkan rincian proses negosiasi yang telah dilakukan. Salah satunya, seperti informasi bahwa ternyata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan adalah ketua dari tim negosiasi.

“Sebelumnya tidak diketahui kan siapa sebenarnya yang melakukan negosiasi dengan Freeport dari Indonesia. Lalu apakah dari awal Menteri Keuangan juga ikut dalam tim, atau hanya sekadar dimintai pertimbangannya?” jelas Fabby.

Karena itu, meski mengapresiasi langkah yang telah ditempuh pemerintah, namun Fabby melihat kesepakatan yang muncul baru sebatas payung hukum. Masih banyak hal-hal teknis lainnya yang perlu didetailkan dan dijabarkan lebih lanjut. PT BESTPROFIT
“Ini semacam framework agreement saja, banyak detail teknis yang belum (terungkap),” tutur Fabby.

Hal senada juga diungkapkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. Ia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati terkait penentuan harga divestasi saham Freeport. Jangan sampai pemerintah membeli saham sangat mahal, atau saking mahalnya akhirnya pemerintah tidak bisa melakukan divestasi.

“Nah yang pemerintah harus hati-hati adalah dengan harga berapa divestasi saham akan dilakukan. Saya yakin ini akan alot. Freeport pasti minta harga premium sementara pemerintah minta harga serendah-rendahnya,” kata Hikmahanto, seperti dikutip Antara.

Terkait dengan pengumuman hasil negosiasi dengan Freeport, Hikmahanto menilai sudah baik karena pemerintah berhasil mengharuskan PT Freeport Indonesia untuk mematuhi Pasal 170 UU 4/2009, yaitu untuk Kontrak Karya tidak lagi melakukan ekspor kalau tidak dimurnikan di dalam negeri.

Kalaupun sekarang masih melakukan ekspor, kata Hikmahanto, hal itu karena Freeport memilih untuk melakukan konversi dari KK menjadi IUPK.

“Dalam konteks IUPK berdasarkan Pasal 102 dan 103 tidak ada batas waktu lamanya melakukan kewajiban memurnikan di dalam negeri. Tapi berdasarkan PP 1/2017 Freeport hanya diberi waktu dalam jangka waktu 5 tahun,” kata dia.

Sumber: tirto.id

Seberapa Kuat Perdagangan Indonesia – Malaysia?

BEST PROFIT – Hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Ajang olahraga SEA Games yang sedianya ditujukan untuk mengakrabkan negara-negara di ASEAN, justru memantik keributan. Penyebabnya adalah kesalahan memasang bendera Merah Putih dalam buku panduan SEA Games 2017.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, melalui akun Twitter-nya, menuliskan “Pembukaan SEA Games 2017 yang bagus tapi tercederai dengan keteledoran fatal yang amat menyakitkan.” Hal ini dikarenakan pencetakan bendera Indonesia yang terbailk dalam buku panduan SEA Games 2017. Hal ini tentunya mengundang berbagai reaksi, baik dari warga Indonesia maupun Malaysia sendiri. Tak sedikit netizen Indonesia yang meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas kepada Malaysia seperti yang dilakukan oleh Bung Karno pada 1963.BESTPROFIT

Menanggapi permasalahan ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya. Ia meminta agar masyarakat tidak terlalu membesarkan masalah ini. “Kita sangat menyesalkan kejadian seperti itu, tetapi tidak usah dibesar-besarkan, kita menunggu permintaan maaf dari Pemerintah Malaysia dalam hal ini karena ini menyangkut sebuah kebanggaan nasionalisme dan bangsa kita Indonesia,” katanya di Gorontalo, Minggu (20/8/2017).PT BESTPROFIT

Hubungan dua negara tetangga yang sudah terjalin dengan baik selama bertahun-tahun memang mengalami naik turun. Relasi yang baik itu memang sudah seharusnya dijaga mengingat kedua negara saling membutuhkan satu sama lain. Hal itu salah satunya bisa dilihat dari transaksi perdagangan kedua negara yang cukup besar.PT BEST PROFIT

Dari sisi perdagangan, total perdagangan Indonesia dan Malaysia sejak 2012 hingga 2016 memang mengalami tren penurunan. Namun, hubungan perdagangan kedua negara masih memainkan peran yang cukup penting.

Jika dibandingkan dengan dunia, pada 2016, Malaysia menempati posisi ke lima negara tujuan ekspor utama Indonesia. Cina merupakan negara tujuan ekspor pertama Indonesia dengan nilai ekspornya yang mencapai $16,79 miliar pada 2016.PT BESTPROFIT FUTURES

Bagi Malaysia, Indonesia pun merupakan pasar besar bagi produknya. Pada 2016, Nilai ekspor Malaysia ke Indonesia tercatat senilai RM27,66 miliar atau setara dengan 3,5 persen dari total ekspornya. Nilai ini menempatkan Indonesia pada posisi mitra dagang terbesar ke delapan bagi Malaysia. Begitu pula pada 2015, dimana nilai ekspor Malaysia ke Indonesia mencapai RM29,1 miliar atau setara dengan 3,7 persen dari total ekspornya.PT BEST PROFIT FUTURES

Minyak bumi mentah dan hasil minyak merupakan beberapa komoditas utama ekspor Indonesia ke Malaysia. Pada 2016, nilai ekspor minyak bumi mentah ke Malaysia sebesar $617,5 juta atau meningkat 147,59 persen dibandingkan 2015. Sedangkan, eskpor hasil minyak pada 2016 bernilai $294,3 juta atau mengalami penurunan sebesar 66,08 persen dibandingkan 2015 yang bernilai $867,7 juta.

Selain hasil tambang, komoditas ekspor utama Indonesia ke Malaysia adalah kopi. Sejak 2012 hingga 2016, per tahunnya, rata-rata nilai ekspor Indonesia ke Malaysia sebesar $66,01 juta. Selain kopi, buah-buahan tahunan juga menjadi komoditas ekspor utama Indonesia ke Malaysia. Pada 2016, nilai ekspornya mencapai $118 juta atau meningkat 271,07 persen dibandingkan 2015 yang tercatat bernilai $31,86 juta.

Dari sisi impor, sejak 2012 hingga 2016, nilai impor Indonesia dari Malaysia menujukan trend yang menurun. Pada 2012, nilai impor Malaysia tercatat senilai $12,2 miliar dan menurun menjadi $7,2 miliar atau setara dengan 5,31 persen terhadap total impor Indonesia. Jika dibandingkan negara ASEAN, pada 2016, Malaysia menempati posisi ketiga importir terbesar bagi Indonesia. Singapura menempati posisi pertama negara asal impor barang bagi Indonesia dengan nilai sebesar $14,54 miliar pada 2016.BESTPROFIT FUTURES

Bagi Malaysia, Indonesia masih tetap menjadi mitra dagang utama. Pada 2016, impor Indonesia berkontribusi sebesar 4,2 persen terhadap total impor Malaysia atau setara dengan RM29,43 miliar. Indonesia menempati posisi ke delapan importir terbesar ke Malaysia pada periode yang sama. Tingginya kontribusi dan nilai dagang, baik ekspor maupun impor, Malaysia – Indonesia ini menunjukkan kuatnya hubungan perdagangan kedua negara.

Meskipun Malaysia merupakan salah satu mitra dagang terbesar, akan tetapi Indonesia mengalami minus dari sisi neraca perdagangan. Berdasarkan data BPS, pada 2012, neraca perdagangan Indonesia-Malaysia menunjukkan nilai negatif yang berarti nilai impor lebih besar daripada ekspornya.

Pada 2012, neraca perdagangan Indonesia-Malaysia sebesar minus $965,24 juta dan meningkat 175,16 persen menjadi minus $2.655,9 juta pada 2013. Pada 2016, neraca perdagangan Indonesia-Malaysia masih belum menunjukkan nilai positif, di mana neraca perdagangannya senilai minus $79,28 juta. Pada periode Januari-Mei 2017, neraca perdagangan Indonesia-Malaysia menunjukkan angka minus $139,25 juta, yaitu nilai ekspor tercatat sebesar $3,56 miliar dan impor sebesar $3,7 miliar.BEST PROFIT FUTURES

Meskipun Malaysia salah satu pasar ekspor Indonesia, tetapi kontribusinya masih kecil dibandingkan negara lainnya sehingga masih bisa diabaikan sebagai tujuan ekspor. Dari sisi pemenuhan permintaan domestik yang dapat dilihat dari nilai impor pun, kontribusi Malaysia tidak besar, hanya sekitar 5 persen.BPF

Begitu pula kedudukan Indonesia bagi Malaysia. Neraca perdagangan pada dua tahun terakhir menunjukkan nilai negatif. Berdasarkan laporan Malaysia External Trade Development Corporation (Matrade), neraca perdagangan Malaysia dari perdagangan dengan Indonesia menunjukkan nilai defisit MYR 1,9 miliar pada 2015 dan MYR 1,77 miliar pada 2016. BESTPRO

Mencari Fulus saat Izin Meikarta Belum Terurus

BEST PROFIT – Tulisan memuat seruan membeli apartemen pada reklame besar itu terlihat mencolok bagi siapa saja yang baru keluar pintu Cibatu, Tol Jakarta-Cikampek. Sesudahnya Anda disambut beragam reklame di kawasan properti Lippo Cikarang tersebut. BESTPROFIT
Ada reklame berlogo “M”, “Lippo”, dan ilustrasi proyek di kanan-kiri jalan, membentuk lorong panjang menutupi lokasi proyek. Balon-balon udara bertuliskan “Meikarta” menghiasi sebentang langit di atas kawasan Kabupaten Bekasi tersebut.

Hutan crane, dari sudut mana pun, seakan ingin memberi pesan kepada para calon pembeli bahwa proyek “Kota Baru Meikarta” tengah dikerjakan. Namun, puluhan crane itu tak lebih sebagai pajangan. Tak ada kegiatan konstruksi. Yang ada baru sebatas penggalian tanah untuk dasar pondasi, dengan mengerahkan alat-alat berat.

“Bahwa ada crane segala macam, tentu crane dipasang untuk bekerja dong,” kata CEO Meikarta, Ketut Budi Widjaja, Kamis lalu (17/8).PT BESTPROFIT

Namun, proses pengecoran belum pula dikerjakan. Lippo tak mau gegabah atau coba-coba melakukannya karena bisa berujung pelanggaran. Hingga sekarang, proyek Meikarta masih menghadapi pelbagai perkara izin, termasuk izin peruntukan lahan dan mendirikan bangunan.PT BEST PROFIT

Menurut EY Taupik, Kepala Prasarana Wilayah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, duduk masalah proyek Meikarta bisa diurut sejak 1996.

Saat itu Lippo Group—perusahaan publik milik konglomerat Riady, salah satu keluarga superkaya di Indonesia—telah memiliki rancangan utama (masterplan) di kawasan tersebut lewat izin lokasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Izin ini sebagai bagian dari pengembangan Lippo Cikarang. Waktu itu belum ada istilah Meikarta, ujar Taupik.PT BESTPROFIT FUTURES

“Nah, setelah itu dia mengajukan sekarang, tapi karena sudah terlalu lama, ini ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai dengan RTRW kita. Nah, yang tidak sesuai ini masih belum kita keluarkan izinnya,” tambahnya kepada Tirto saat ditemui di kantornya, beberapa waktu lalu.PT BEST PROFIT FUTURES

Taupik mengatakan, tak semua dari total lahan 360 hektare milik Lippo untuk proyek Meikarta memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi. Kawasan itu ada yang memang untuk pengembangan kawasan hunian, tetapi ada sebagian lain untuk zona pengembangan kawasan industri.

Dari jumlah itu, Lippo mengajukan izin seluas 140 hektare. Tapi yang lolos untuk izin peruntukan lahan hanya 84 ha.

Dalam brosur iklan—dan ragam promosi lain—Lippo memakai angka 500 ha untuk kawasan apa yang mereka sebut “Kota Baru Meikarta.”

Taupik menyebut angka itu keliru. Luas lahan yang diajukan Lippo Group sejak awal hanya 360 hektare—setara 4,5 kali luas taman monumen nasional (Monas).

“Jadi kalau katanya Meikarta itu (luasnya) 500 hektare, terdiri dari ini dan itu—ini kayak yang saya bilang tadi: jualan aja,” kata Taupik.BESTPROFIT FUTURES

Di sisi lain, dengan hanya bermodal izin peruntukan penggunaan tanah seluas 84 ha, Lippo dengan jualan merek “Meikarta” tak bisa langsung menggarap bangunan fisik, baik untuk sentra permukiman maupun bisnis, karena harus mengantongi izin lain, di antaranya, izin lingkungan, lalu lintas, air, limbah, hingga izin konstruksi.

Semua izin ini masih dalam proses evaluasi di tangan Pemkab Bekasi, dan menunggu rekomendasi dari Pemprov Jabar karena proyek ini dianggap “strategis.”BEST PROFIT FUTURES

“Sertifikat tanah (keseluruhan) sudah dikuasai, tapi (Lippo) tidak ada de jure (kekuatan hukum) untuk membangun,” kata Taupik.

Selain luas lahan yang digelembungkan, nama megaproyek “Kota Baru Meikarta” pun jadi perkara.

Lippo Group, menurut Taupik, hanya memakai bendera Lippo, bukan secara terang-terangan menyebut “Kota Baru Meikarta”—sebagaimana dalam iklan mereka—saat mengajukan izin peruntukan lahan dan konstruksi.

Pemkab Bekasi sempat kaget saat tahu ada pembangunan proyek bernama Meikarta di daerahnya. Sampai-sampai mereka ditegur oleh Pemprov Jawa Barat.

“Kenapa investasi segitu gedenya Jawa Barat enggak dilaporin? Siapa itu Meikarta?” ujar Taupik menirukan teguran tersebut. BPF

CEO Meikarta Ketut Budi Widjaja mengamini bahwa baru 84 ha yang baru dikantongi untuk izin peruntukan lahan. Namun, ia menepis anggapan bila klaim luas Meikarta sampai 500 hektare—seperti tertera dalam iklan atau brosur—adalah pembohongan publik.

Ketut beralasan, pembangunan Meikarta memang dilakukan bertahap—per blok atau tidak sekaligus—sehingga nanti total luasnya 500 ha.

“Yang kita jual (ke konsumen), kan, yang 84 hektare. Perizinan secara bertahap kita lakukan,” kata Ketut.

Jualan Jalan Terus

Sejak dipasarkan pada 13 Mei 2017 sampai memicu polemik izin dari Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, pemasaran Meikarta tetap lanjut. Padahal sudah ada imbauan untuk menghentikan penjualan.

“Saya mohon hentikan sementara (pemasaran). Jangan takut miskin!” kata Deddy. BESTPRO 

Bila mendengar, Deddy barangkali kaget bahwa pemasaran Meikarta hingga peluncuran utama pada 17 Agustus lalu masih terus membuka nomor urut pemesanan untuk unit apartemen. Lippo mengklaim sudah ada 99.300 antrean pemesan. Bila dikonversi dalam bentuk menara, dengan rata-rata satu menara ada 500 unit, konsumen Meikarta sudah memesan 200 menara.

Respons gila-gilaan konsumen ini boleh jadi karena kelihaian Lippo di bawah komando James Riady—putra Mochtar Riady—yang jorjoran menjual megaproyek tersebut.

Kawasan Meikarta—yang diproyeksikan menelan investasi Rp278 triliun—dijual dengan klaim “kota mandiri”, yang akan dipenuhi ragam akses sehingga bisa memudahkan dan menguntungkan investasi para penghuninya kelak.

Jual kecap itu seperti bakal ada monorel, kereta ringan alias light rapid transit  (LRT), kereta cepat Jakarta-Bandung, jalan tol layang Jakarta-Cikampek, Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, dan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang.

Lokasi yang strategis bagi Meikarta ini memunculkan pertanyaan: Apakah Lippo melakukan lobi kepada pemerintah untuk menguntungkan proyek Meikarta?

Menanggapi ini, bantahan langsung disampaikan oleh CEO Lippo Group, James Riady, di sela peluncuran utama Meikarta di Cikarang. James menegaskan bahwa Lippo Group hanya fokus pada pembangunan proyek Meikarta dan tak terlibat langsung pada investasi keenam infrastruktur pemerintah.

Bagi James, gagasan awal proyek Meikarta ialah salah satu upaya “menyelesaikan defisit perumahan” di Indonesia.

“Itu yang utama, itu hati kita,” ujar James.

Berdasarkan perhitungannya, saat ini ada 8 juta orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak bisa memiliki rumah karena harganya tak terjangkau.

“Semoga bisa ada 100 pengembang seperti Meikarta, yang dibangun untuk menyelesaikan defisit perumahan,” ujarnya.

James boleh saja beralibi bahwa langkah Lippo dalam megaproyek Meikarta adalah mendukung warga tuna papan, di mana harga unit apartemen termurah Meikarta dibanderoli Rp126 juta.

Namun, persoalan izin yang belum tuntas menjadi tanda tanya besar bagi nasib konsumen yang sudah memesan atau membeli unit apartemen di Meikarta.

Nasib Konsumen di Meikarta

Proyek Meikarta dikemas sedemikian rupa, dari promosi yang gencar dan pemasaran yang masif, target pembangunan yang cepat, hingga James Riyadi sendiri yang turun tangan.

Namun, kekecewaan dan kekhawatiran konsumen tak bisa disembunyikan.

Berdasarkan pantauan reporter Tirto di Maxxbox—lokasi penjualan properti Lippo Cikarang—pada 17 Agustus lalu, ada antrean panjang di Layanan Konsumen Meikarta. Mayoritas dari mereka meminta pengembalian biaya pemesanan atau refund unit apartemen sebesar Rp2 juta.

Pelbagai alasan pun diungkapkan. Salah satunya oleh Andri. Pria yang saat ditemui tengah mengantre bersama istrinya itu berkata tidak jadi pesan unit apartemen di Meikarta karena tak sesuai janji orang pemasaran. Keterangan tertulis, Lippo menjanjikan apartemen Meikarta baru mulai dihuni pada Desember 2018.

“Karena ini pembangunannya cukup lama, sementara kami terburu-buru. Waktu itu sales-nya janji dua bulan sudah jadi (unitnya). Ternyata masih begini. Ini mah bisa 2-3 tahun,” ujar Andri.

Ada juga konsumen seperti Bengar—ia hanya ingin dipanggil dengan nama tersebut—yang sengaja datang ke acara peluncuran Meikarta karena ingin tahu lebih banyak soal pembangunan proyek tersebut. Ia mulai bimbang apakah meneruskan pembelian atau minta Rp2 juta dikembalikan, apalagi banyak pemberitaan soal izin Meikarta yang belum beres.

“Saya mulai ragu dengan proyek ini. Kakak saya bilang, ‘Kamu anggap saja uang Rp2 juta hilang,’” ujar Bengar, seorang karyawan swasta.

Menanggapi persoalan refund, CEO Meikarta Ketut Budi Widjaja menilai masalah itu hal biasa. Menurut Ketut, paling banyak alasan pengembalian uang muka karena unit yang diinginkan calon pembeli sudah tak tersedia.

Sumber : Tirto.id