PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: Ekonomi

Dagangan Mati akibat Proyek MRT Jakarta

Dagangan Mati akibat Proyek MRT Jakarta

BEST PROFIT – Konstruksi layang buat jalur angkutan cepat terpadu alis mass rapid transit (MRT) membentang di sepanjang Jalan Raya Fatmawati hingga Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Setelahnya, tepat di Jalan Jenderal Sudirman hingga menuju arah Bundaran Hotel Indonesia, imbas pengerjaan proyek bawah tanah untuk jalur cepat tersebut bikin aspal jalan bergeronjal. Ditambah penyempitan jalan karena dipagari pembatas proyek, laju kendaraan di salah satu ruas nadi utama kawasan bisnis Indonesia itu kian semrawut.

Empat tahun sejak proyek itu berjalan, kemacetan sudah jadi langganan para pelaju. Sebagaimana sebuah grafik: jalan sepanjang proyek MRT itu bisa lumpuh total saat puncak jam-jam sibuk. Imbas lainnya, omzet para pemilik usaha di jalan-jalan itu menurun.

Mahesh Lalmalani salah satunya. Toko gorden Serba Indah di Jalan Raya Fatmawati miliknya kini hampir nol pembeli. Tokonya, tepat di lokasi pembangunan Stasiun MRT Haji Nawi, nyaris tutup dan hanya menjajakan sisa dagangan.

Ia sempat menyewakan lahan kecil di depan toko kepada penjual soto. Namun, lantaran kosong pembeli, si penjual soto itu pun angkat kaki.

“Sekarang saja saya sewakan Rp300 ribu tidak ada yang mau,” ujar Mahesh kepada reporter Tirto, Rabu pekan lalu.

Belakangan ada satu problem lagi: pengerjaan proyek MRT bikin penyempitan lahan pinggir jalan, sehingga nyaris memapras habis tempat parkir di depan tokonya. Selain itu, sepanjang jalan proyek MRT selalu macet parah. Bahkan pada awal tahun ini, jalan itu ditutup demi mengejar target.

“Sekarang saja lahan parkir sudah tidak ada,” ujar Mahesh.

Pengerjaan MRT di sepanjang Jalan Raya Fatmawati ini nyaris persis menggambarkan semua proyek infrastruktur transportasi di ibu kota: jalan raya menyempit dan berkelak-kelok dibatasi pagar, kondisi aspal bergelombang, dan kemacetan akut tak terhindarkan saat jam-jam aktivitas sibuk warga kota.

Sepanjang tiga hari pada pekan lalu, saat menyusuri jalan yang terimbas proyek MRT di Jalan Raya Fatmawati, sebanyak 210 toko tutup. Paling mencolok di lokasi pembangunan stasiun MRT. Hampir semua toko di titik itu tidak beroperasi lagi. Penyebabnya, sejak ada penyempitan jalan yang hanya bisa dilintasi satu mobil, lahan parkir di depan toko itu hilang.

Pusat-pusat perbelanjaan di jalan itu pun terkena imbas yang sama. Tiga pusat perbelanjaan—ITC Fatmawati, Lotte Mart (di pertigaan Jalan Cipete Raya) dan Plaza Mebel—sepi pengunjung. Bahkan saking sepinya, seperti terjadi di Plaza Mebel, beberapa penyewa ruko memutuskan angkat kaki dan memindahkan usaha mereka.

“Mulai sepi ketika proyek pembangunan tiang pancang dilakukan,” ujar Sudrajat, pengelola kompleks Pertokoan Plaza Mebel kepada reporter Tirto. Ia berkata bahwa omset penjualan mebel turun hingga 50 persen.

“Dulu, sebelum ada proyek, masih normal-normal saja. Bahkan ada satu toko di Plaza Mebel yang buka tapi barangnya tidak laku,” ujar Sudrajat. BESTPROFIT

Meski bikin usaha skala kecil dan menengah ini mati suri, sejauh ini belum ada solusi yang ditawarkan baik oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Warga Terdampak Menolak Sejak Rencana MRT Dicanangkan

Wienarsih Waloeyo, pemilik tanah yang aset propertinya terkena ganti rugi lahan—atau kerap disebut “pembebasan lahan”—demi pembangunan Stasiun MRT Cipete, mengatakan warga sekitar protes untuk menyuarakan penolakan sejak rencana MRT didengar pada 2011.

Warga mendatangi Kantor Walikota Jakarta Selatan, bilangan Kebayoran Baru, dan mendesak pemkot agar mengikuti saran mereka: proyek MRT dibangun tidak dengan konstruksi layang seperti yang berjalan saat ini.

“Saya memimpikan proyek dibangun dengan tertata rapi dan tidak semrawut seperti ini,” ujar Wienarsih kepada reporter Tirto di kediamannya, Jumat pekan lalu.

Alasannya, pembangunan jalan bawah tanah bagi MRT bisa mengurangi dampak besar atas ruang hidup tata kota dan warga sekitar di atasnya. Ia mengklaim bahkan sempat mengutarakan unek-uneknya ini kepada Joko Widodo menjelang pencalonan gubernur DKI Jakarta pada 2012.

Sesuai konsep awal, pembangunan MRT tahap satu, yang digaungkan pada era Gubernur Sutiyoso(1997-2007), mengadopsi rencana konstruksi bawah tanah. Di masa Bang Yos, proyek ini disebut subway sebelum dikenal MRT seperti sekarang.

Nama proyek MRT mencuat lagi ketika Fauzi Bowo menjabat gubernur (2007-2012). Setahun setelah Foke menjabat, PT Mass Rapid Transit Jakarta, perusahaan yang akan mengelola proyek infrastruktur transportasi itu, resmi didirikan. Di bawah pemerintahan Foke, proyek ini resmi dicanangkan, dan Jokowi mengeksekusinya pada Oktober 2013.

Menjelang pengerjaan proyek, ada tarik-ulur pembangunan MRT yang berlangsung alot termasuk proses negosiasi dengan warga terdampak. Apalagi, ketika proyek MRT dijadikan materi janji kampanye oleh Jokowi dan pasangannya, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, dan janji itu ditagih untuk dikerjakan, pembahasan krusial mengenai analisis dampak lingkungan dianggap tidak relevan.

Muaranya, sejak proyek MRT Jakarta disebut-sebut bakal dijalankan, sejumlah warga terdampak berkata tidak pernah menerima sosialisasi—sebuah bagian terpenting dari proses hak warga memberi persetujuan tanpa paksaan berbasis informasi awal yang mereka terima.

Terlebih misalnya di Jalan Raya Fatmawati, salah satu pusat niaga Jakarta Selatan, semestinya harus dihitung benar dampak proyek terhadap bisnis warga.

Mahesh Lalmalani, pemilik toko gorden, berkata tak pernah menerima sosialisasi sejak proyek ini digembar-gemborkan. Ia menyayangkan proyek ambisius ini—yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta serta didukung oleh dana pinjaman melalui Japan International Cooperation Agency—justru berdampak pada usahanya.

Mahesh kini masih berperkara dengan Pemprov Jakarta setelah gugatan atas nilai tanahnya menang di pengadilan tetapi ditahan oleh Pemprov Jakarta dengan melayangkan proses kasasi di Mahkamah Agung.

Protes Warga, Pemangku Proyek MRT: “Itu Hanya Soal Harga”

Klaim warga bahwa tak ada sosialisasi sejak awal proyek, disebut “tak memiliki dasar” oleh Yusmada Ismail, Kepala Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta.

“Sudah klasik,” ia berkata pada Jumat pekan lalu. “Pembangunan MRT, kan, sudah lama, tidak setahun-dua tahun. Dan soal pembebasan lahan, semua sudah ada pembayaran.” PT BESTPROFIT

Saefullah, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, enggan berkomentar panjang mengenai dampak MRT. Ia juga irit bicara meski ada kendala dalam ganti rugi lahan proyek pada tahap satu sekarang ini.

“Tidak mungkin terganggu. Ini, kan, proyek strategis nasional. Siapa sih yang mau menghalang-halangi?” ujarnya, Selasa pekan lalu.

Hal sama diutarakan William P. Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta. Sejauh ini, meski ada gugatan dari pemilik lahan, proyek ini tetap ditargetkan rampung pada Maret 2019.

Ia menyebut problem lahan pada proyek MRT lantaran warga emoh menyepakati nilai kompensasi yang ditentukan pemerintah.

“Itu hanya soal harga,” ujar William melalui sambungan telepon, Jumat pekan lalu.

Sumber: tirto.id

Sengkarut Pajak Royalti Penulis

BESTPROFIT  – Tepat pukul 19.21, Rabu, 13 September 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang sedikit terlambat. Hadirin sudah memenuhi Auditorium Cakti Buddhi Bhakti di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Ada lebih dari tiga puluh meja bundar, masing-masing berisi sembilan sampai sepuluh orang. Belum lagi awak media yang menyelip-nyelip di sisi ruangan.

Auditorium itu betul-betul ramai. Mereka antusias dalam Dialog Perpajakan Perlakuan Pajak Bagi Penulis dan Pekerja Seni Lainnya. Padahal ia digagas Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) hanya dalam tiga hari. Keputusan kilat itu dibikin Menteri Mulyani Indrawati untuk merespons keluhan para penulis tentang pajak royalti yang membebani profesi mereka.

Seminggu sebelumnya, Selasa malam, 5 September, penulis Tere Liye memacak keluhan di Facebook. Dalam satu uraian itu, ia memutuskan untuk menarik 28 judul bukunya dari dua penerbit mayor, Gramedia Pustaka Utama dan Republika, per 31 Juli lalu. Buku-buku itu tak akan dicetak lagi, “dan dibiarkan habis secara alamiah hingga Desember 2017”. Keputusan Tere muncul karena menilai pajak terhadap penulis terlalu besar.

“Kalian harus tahu, penulis buku adalah orang paling dermawan kepada negara,” Tere membuka tulisannya.

Tere mengilustrasikan perbandingan pajak antara penulis dan sejumlah profesi lain: dokter, akuntan, arsitek, pengusaha, pengacara, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, artis terkenal, dan motivator. Dari hitung-hitungannya, penulis memang profesi yang pajaknya paling besar, jika pendapatan mereka semua disamaratakan Rp1 miliar per tahun.

“Penulis buku membayar pajak 24 kali dibanding pengusaha UMKM, dan 2 kali lebih dibanding profesi pekerjaan bebas,” tulis Tere.

Padahal, dalam sebuah buku, royalti yang diterima seorang penulis rata-rata hanya 10 persen dari harga penjualan. Sementara penerbit biasanya langsung memotong 15 persen dari pendapatan tersebut untuk pajak. Potongan itu yang menurut Tere terlalu besar, dan tidak peka pada siklus pendapatan profesi penulis.

“Catat baik-baik, penulis adalah profesi pekerjaan bebas, dia bukan karyawan tetap. Beda sekali sifatnya. Penulis bisa sukses, bisa gagal, bukunya bisa laku bisa tidak, penghasilannya bisa ada, lebih banyak tidaknya, tapi karyawan swasta dan PNS, gajinya pasti, tetap sifatnya, dan diberikan oleh perusahaan tempat dia bekerja,” tulis Tere.

Penggemar Tere kaget. Keluhan itu viral. Penerbit dan toko buku juga kena imbas—penarikan buku dari penulis produktif macam Tere pasti berdampak ke kas mereka. Tapi di saat bersamaan, keluhan Tere menjadi momentum para penulis lain membahas kemaslahatan hajatnya.

Dua hari usai unggahan Tere, giliran Dewi ‘Dee’ Lestari, penulis kenamaan lain, yang juga mengeluhkan pajak royalti penulis di akun Facebook dia. Kurang lebih isi curhatan Dee serupa Tere. Di dalam royalti yang cuma 10 persen, potongan 15 persen itu tidak adil menurut Dee, terlalu besar jika benar-benar melihat siklus pendapatan penulis yang biasanya baru dibayarkan satu semester sekali.

PT BESTPROFIT “Potongan kue kami yang mungil itu dipotong lagi lima belas persen, tak peduli kami hidup seperti burung hantu, wara-wiri untuk riset, merogoh kocek untuk 365 cangkir kopi per tahun, atau apa pun juga. It’s done deal. Kami tidak akan pernah mengecap seratus persen penerimaan royalti karena pemotongan itu bersifat langsung,” ungkap Dee.

Keluhan itu yang kemudian direspons Sri Mulyani.

“Kalau sudah dua penulis yang sedemikian laku bukunya bicara, itu sudah semacam fatwa,” ujar Mulyani.

Dalam acara Dialog Perpajakan, Mulyani tak cuma mengundang dua penulis tersebut—meski yang hadir hanya Dee, sebab Tere berhalangan. Tapi juga penulis dan pekerja seni lain, semisal penyanyi, pemain film, dan penerbit. Di kesempatan itu ia mencoba meluruskan lagi perhitungan pajak yang dibebani kepada profesi tersebut.

Menurutnya, perkara jerih payah penulis dalam mengumpulkan ide dan menulis naskah—seperti yang dikeluhkan Tere dan Dee—sudah diakomodasi Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak dengan menyediakan pilihan penggunaan potongan norma sebesar 50 persen.

Artinya, seluruh pendapatan penulis yang dihitung pada akhir tahun dapat dikurangkan 50 persen terlebih dulu sebelum akhirnya dipotong pajak. Misalnya, seorang penulis yang pendapatannya dalam setahun mencapai Rp1 miliar. Maka pendapatannya yang dikenai pajak adalah Rp1 miliar dikurangi 50 persen, alias Rp500 juta.

“Itu belum lagi dipotong PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak),” kata Ani.

Norma 50 persen tersebut dianggap negara sebagai modal seorang penulis dalam menghasilkan karya. Sementara PTKP adalah potongan Rp54 juta yang berhak didapatkan seluruh wajib pajak di Indonesia. Sebab, siapa pun warga Indonesia yang pendapatan per tahunnya tak mencapai Rp54 juta, ia tidak diwajibkan membayar pajak.

Hitung-hitungan di atas lengkap dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015.

Masalahnya, penyamarataan norma 50 persen belum cukup adil jika melihat siklus pendapatan penulis, kata Dee.

“Saya mengibaratkan kami—penulis—ini sebagai petani, Bu,” katanya langsung kepada Mulyani. “Kalau petani mungkin bisa dapat hasil kerjanya setelah panen, bisa empat bulan atau enam bulan jaraknya. Sementara penulis? Biasanya harus menunggu 18 bulan, baru bisa mencicipi apa yang dikerjakannya hari ini,” ungkap Dee.

Proses penerbitan sebuah buku, termasuk promosi dan penjualan, memang bisa makan waktu lama. Pada umumnya, penerbit juga baru melaporkan hasil royalti penulis sekali per enam bulan. Menurut Dee, hal itu harusnya bisa dikaji ulang agar tak terlalu mencekik para penulis.

“Karena, dalam masa 18 bulan itu, kami tetap ada pengeluaran,” tambah Dee.

Hal itu yang akhirnya membuat penulis mau tak mau mengkapitalisasi dirinya, dengan menerima pekerjaan lain. Misalnya: mengajar seminar, mengisi gelar wicara, memberi loka karya, menjadi motivator, menulis lepasan (dibayar putus dan bukan royalti) untuk perusahaan maupun perorangan, dan sebagainya.

“Sayangnya, enggak semua penulis bisa begitu, kadang ada yang memang cuma mengandalkan royalti sebagai penulis,” ujar Dee.

Sementara, menurut Mulyani, perkara siklus profesi penulis yang demikian tak bisa cuma diselesaikan di sektor pajak sendiri. “Perlu kementerian lain yang terlibat untuk sama-sama mengkaji lagi ekosistemnya secara keseluruhan.”

Kementerian Keuangan sendiri, kata Mulyani, bakal mengkaji ulang lagi terkait angka norma pada profesi penulis.

“Nanti kita akan lihat, apakah 50 persen norma itu masih mencukupi kebutuhan dari profesi penulis dan pekerja seni lain. Dan (akan melihat) apakah ada yang perlu direvisi untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk industri kreatif di Indonesia,” ungkapnya.

Solusi yang Tak Tersosialisasi

Sebelum pertemuan Rabu malam itu, Dewi ‘Dee’ Lestari juga sempat membahas penerapan norma 50 yang belum tersosialisasikan merata di setiap kantor cabang pajak.

Dee menilai dirinya beruntung karena ia paham regulasi tersebut dan lumayan terbantu dengan potongan 50 persen yang dianggap modal. Setidaknya, ia yang tak punya pembukuan secara rinci tentang modalnya dalam menciptakan sebuah naskah bisa meringkas menghitung pajak dengan norma tersebut.

Tapi, menurut Dee, ada sejumlah kawan penulis lain yang masih tak paham aturan itu karena sosialisasi yang kurang. Misalnya seperti yang dialami Trinity, penulis rangkaian buku perjalanan Naked Traveler.

Kepada saya, Trinity berkata akan menghitung lagi pajak yang sudah dibayarkannya selama ini dan menguranginya dengan perhitungan norma 50, pada akhir bulan September ini. BEST PROFIT

“Saya sebelumnya enggak tahu tentang hitungan itu kalau enggak baca dari tulisan Dee itu,” kata Trinity.

Sejauh ini Trinity belum bisa memastikan restitusi yang akan ditagihnya lagi, sebab ia masih harus mengumpulkan bukti-bukti potongan pajak yang didapatkannya dari penerbit.

Sri Mulyani mengakui kelalaian itu, dan memohon maaf atas ketidaknyamanan para penulis.

Aturan norma 50 memang baru bisa dipakai 2017, menurut Dee. Sebab sebelumnya, penggunaannya hanya bisa dipakai pada penghasilan nonroyalti.

“Bila dalam pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat adanya ketidaksamaan pendapat dan ketidakpastian perlakuan—seperti yang dikeluhkan Tere Liye—maka saya sudah meminta kawan-kawan di Ditjen Pajak untuk menyamakan kembali pemahaman tersebut, untuk meninjau “Standard Operating Procedure” dalam penanganan masalah-masalah seperti ini,” tulis Mulyani pada akun Instagramnya.

“Saya mengambil tanggung jawab dalam hal ini. Kami harus memperbaiki,” tegasnya ulang dalam dialog Rabu malam itu.

Dee mengapresiasi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan yang langsung merespons kegelisahannya, Tere Liye, dan kebanyakan penulis lain tentang pajak royalti penulis. Ia berharap dengan adanya pengkajian ulang tentang pola siklus penulis dapat menumbuhkan industri perbukuan Indonesia lebih geliat lagi.

“Pemerintah harus cepat tanggap dengan perubahan profesi. Bisa jadi perubahannya lebih cepat ketimbang merombak undang-undang,” tegas Dee.

Sumber: tirto.id