PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: Kriminal

PT Bestprofit : Polemik Ultra Petita dan Penahanan dalam Vonis Ahok

PT Bestprofit : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis dua tahun penjara kepada terdakwa kasus penodaan agama Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Putusan yang dibacakan di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan ini memicu kontroversi, salah satunya vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dari tuntutan jaksa.

Dalam sidang 13 Desember tahun lalu, Jaksa Penuntut Umum menjerat Ahok dengan dua dakwaan alternatif, pasal 156 dan pasal 156a KUHP. Namun, dalam sidang pembacaan tuntutan pada 20 April, jaksa menjerat Ahok dengan Pasal 156. Mereka meminta majelis hakim menghukum Ahok penjara 1 tahun dengan masa percobaan dua tahun.

“Pertimbangan memberatkan, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat dan menimbulkan kesalahpahaman masyarakat antar-golongan rakyat Indonesia,” kata Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono.

Berbeda dari tuntutan jaksa, majelis hakim memvonis Ahok dengan Pasal 156a. Mantan Bupati Belitung Timur itu dihukum penjara selama dua tahun. Ahok dinilai “secara sah dan meyakinkan” melakukan tindak pidana penodaan agama.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama dua tahun penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto.

Kontroversi Penahanan

Tak lama setelah vonis hakim dibacakan, Ahok langsung ditahan di Rumah Tahanan Cipinang. Hal ini membuat salah satu pengacara Ahok, Tommy Sihotang, murka. “Ini bukan penahanan. Ini pelanggaran HAM yang dilakukan majelis hakim.”

Menurut Tommy, Ahok tidak bisa ditahan karena kuasa hukum sudah menyatakan banding. Artinya, putusan hakim belum bersifat tetap.

“Ini pelaksanaan (penahanan) Ahok dasarnya apa? Dalam rangka eksekusi? Ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Tapi Romli Atmasasmita, ahli hukum dari Universitas Padjadjaran, berpendapat berbeda. Menurutnya, Ahok tidak bisa berkelit dari penahanan meski dengan alasan telah mengajukan banding. “Banding tidak banding tetap ditahan.”

Romli menjelaskan penangguhan penahanan hanya bisa dilakukan saat seseorang masih berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Sedangkan bagi terpidana seperti Ahok, penangguhan penahanan tidak bisa dilakukan. Termasuk di pengadilan tingkat banding nanti. “Undang-undang KUHAP mengatur begitu,” ujar Romli.

Berbeda dengan Romli, Huda berpendapat bahwa banding yang diajukan kuasa hukum Ahok membuat Ahok kembali berstatus sebagai terdakwa. “Ahok masih terdakwa karena dia banding. Sehingga statusnya belum terpidana,” kata Huda.

Sebagai terdakwa, kata Huda, Ahok bisa mendapatkan penangguhan penahanan. Sepanjang majelis hakim tingkat banding menyetujuinya. “Boleh (penangguhan penahanan). Tapi nanti penangguhan oleh majelis hakim banding,” ujar Huda.

PT Bestprofit

Best Profit : Menunggu Vonis Hakim untuk Ahok

Best Profit : Persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memasuki babak akhir. Hari ini, Selasa (9/5/2017), Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengagendakan sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa kasus penistaan agama ini.
Dalam sidang yang berlangsung di Aula Kementerian Pertanian ini, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Dwiarso Budi Santiarto akan menentukan nasib Gubernur DKI Jakarta ini. Majelis Hakim tentunya akan mempertimbangkan argumentasi kedua belah pihak dalam memutus perkara Ahok tersebut.

Ahok sendiri mengaku siap atas vonis yang akan dibacakan hakim terhadap dirinya terkait kasus dugaan penodaan agama ini. “Udah 21 kali sidang mau ngapain? Besok cuma tinggal dengar hakim, pasrah aja,” kata Ahok di Balai Kota, Senin (8/5/2017).

Menurut Ahok selama ini ia telah berusaha membuktikan bahwa dirinya tak bermaksud melakukan penodaan agama. Karena itu, ia berharap hakim dapat memberikan vonis secara independen.

Sebab, ia meyakini, tuntutan yang menjeratnya selama ini telah dipengaruhi oleh tekanan masa, dan berkaitan dengan politik elektoral yang sedang terjadi di Jakarta.

“Saya bilang itu dipaksakan. Ada perbedaan pendapat di kepolisian kok. Mana ada dalam sejarah hukum kita begitu cepat, hitungan jam, jaksa nggak periksa langsung masukin. Itu kan karena tekanan massa aja,” ujar Ahok.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa seluruh fakta persidangan serta tuntutan jaksa telah membuktikan bahwa dirinya tak bisa dijerat dengan pasal penodaan agama. Karena itu, vonis terhadap dirinya besok bergantung dari hati nurani hakim.

“Ya tergantung nurani hakim, toh sudah terbukti tuntutan jaksa bahwa saya tidak menodai dan menista agama, juga tidak terbukti saya menghina golongan tertentu, itu sudah jelas, dengan tuntutan jaksa, sekarang tinggal hakim,” terangnya.

Menyedot Perhatian Publik

Sejak awal, persidangan dugaan penodaan agama ini telah menyedot perhatian publik, terlebih saat sidang ke-19 pada 11 April 2017 dengan agenda tuntutan. Saat itu, Ketua JPU Ali Mukartono meminta agar Majelis Hakim menunda pembacaan tuntutan untuk Ahok karena JPU belum selesai mengetiknya.

Sidang berikutnya, yang berlangsung pada Kamis (20/4/2017) tak kalah menghebohkan. Dalam sidang tersebut, JPU menyatakan Ahok bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama. Akan tetapi, mantan Bupati Belitung Timur itu tidak dikenakan Pasal 156a seperti yang diharapkan pelapor. JPU hanya menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP.

Tim JPU berpendapat, dakwaan pelanggaran Pasal 156a tidak layak untuk disematkan kepada Ahok. Jaksa beralasan, perbuatan Ahok di Kepulauan Seribu lebih mengarah pada pernyataan sikap permusuhan.

“Perbuatan saudara secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur 156 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun,” kata JPU Ali Mukartono di hadapan majelis hakim, di Aula Kementan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Namun, sikap JPU yang hanya menuntut Ahok dengan Pasal 156 memunculkan protes. Misalnya, usai sidang pembacaan tuntutan, massa ormas Islam mengamuk di depan Kementerian Pertanian. Beberapa peserta aksi melemparkan botol minuman ke arah aparat yang berada di balik barikade.

Beruntung peserta aksi tersebut segera diamankan dan dibawa ke mobil komando aksi. Beberapa peserta aksi pun sempat menunggu komando lebih lanjut terkait langkah yang akan diambil selanjutnya.

David (28), salah satu peserta aksi dari Srengseng, Jakarta Barat, mengatakan meski kecewa dirinya tak mau bertindak apa-apa. “Kalau saya, tergantung komando ulama. Semuanya kan ini persatuan. Enggak bisa sendiri-sendiri,” kata dia di sela-sela aksi.

Kekecewaan juga diungkapkan Basri Pratama (33), peserta aksi dari Kalimantan Barat. Ia mengatakan bahwa penista agama seharusnya dituntut dengan hukuman maksimal agar dapat memberi efek jera bagi pelakunya dan menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

“Kita ini kan mau menjaga persatuan. Kalau sesuai dengan pelanggaran, aturan hukum, dia [harus dihukum] lima tahun. Kalau harus segitu kenapa di bawahnya? Ini untuk memberi pelajaran kepada masyarakat Indonesia umumnya,” kata Basri.

Tetap Meminta Ahok Bebas

Meskipun sudah diberikan tuntutan yang jauh lebih ringan, penasihat hukum Ahok tetap bersikukuh bahwa kliennya itu tidak bersalah. Dalam persidangan ke-21, Selasa (25/4/2017), Ahok dan penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika telah membacakan pembelaan terhadap tuntutan jaksa.

Anggota Tim Penasihat Hukum Basuki Tjahaja Purnama Fifi Lety meragukan tuntutan jaksa bahwa Ahok telah menodai agama dan melanggar pasal 156 seperti tuntutan jaksa. Menurut Fifi, persidangan Ahok telah mencoreng peradilan karena mantan Bupati Belitung Timur itu dinilai bukan untuk membenarkan suatu pihak.

“Peradilan pidana bukan lah tempat mencari pembenaran dengan cara apapun untuk mendukung seorang terdakwa,” ujar Fifi saat membacakan pledoi di Aula Kementan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Fifi menilai perkara ini tidak layak untuk memvonis Ahok dari beragam faktor. Ia melihat dari saksi persidangan Ahok selama ini. Fifi meragukan klaim jaksa, yang menjadikan 12 di antara 14 orang pelapor kasus penistaan agama dengan pelaku Ahok, sebagai saksi fakta. Alasan dia, tidak ada satu pun dari pelapor itu mendengar dan menyaksikan langsung pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

“Mereka mengaku seolah mendengar langsung pidato Ahok, padahal tidak tahu apa yang terjadi di Kepulauan Seribu,” kata Fifi di sidang ke-21 kasus penodaan agama ini.

Ia menyebutkan bukti kredibel suatu saksi. Dalam persidangan, saksi pelapor seharusnya harus hadir sendiri di TKP dan mengetahui langsung apa yang terjadi dalam arti melihat, mendengar secara langsung. Dalam perkara Ahok, pelapor tidak berada di tempat. Bahkan, ada saksi yang mengeluarkan pernyataan bersifat intimidatif seperti Novel Bakmumin.

“Dia enteng bilang orang di Kepulauan Seribu tak beriman. Padahal hanya tuhan yang tahu kadar keimanan seseorang,” ujar dia.

Dengan demikian, pemeriksaan 12 pelapor di kasus ini sebagai saksi fakta melanggar prinsip Testimonium de Auditu sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP. Ketentuan ini mewajibkan saksi fakta harus mereka yang mendengar dan menyaksikan langsung kejadian perkara di lokasi.

“Jadi, tak ada saksi fakta di perkara ini [kasus penistaan agama Ahok],” kata dia.

Dalam pembelaan itu, Fifi menyimpulkan perkara penistaan agama didalangi oleh mereka yang ingin menjegal Ahok di Pilkada DKI Jakarta dengan cara menebar fitnah dan menggerakkan aksi demonstrasi yang memunculkan trial by the mob atau proses hukum karena desakan massa.

Sebaliknya, kelompok yang menganggap Ahok melakukan penistaan agama justru mendesak Majelis Hakim agar memberikan vonis lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat selama ini para terdakwa penista agama selalu dituntut dengan Pasal 156a.

Namun demikian, semua keputusan berada di tangan Majelis Hakim. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung (MA) menjamin bahwa Majelis Hakim yang menangani kasus dugaan penodaan agama ini bisa dipercaya, adil dan bebas intervensi.

“Kami berani menjamin majelis hakim akan berlaku adil dan terbebas dari intervensi apapun bentuknya,” kata Panitera MA, Made Rawa Aryawan menanggapi tuntutan dari massa aksi 55 yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), seperti dikutip Antara, Jumat (5/5/2017) lalu.

Aryawan mengatakan bahwa independensi hakim dalam menangani berbagai kasus dijamin oleh undang-undang, sehingga tidak boleh ada pihak yang ikut campur tangan dalam perkara yang ditangani hakim.

“Intervensi ke hakim bisa dikenakan pidana,” ujarnya.

Best Profit

 

Bestprofit : Menggiring Buruh Untuk Membenci AHOK

Bestprofit : “DKI ini kotor. Kita harus jantan. DKI ini kotor. Harus dibersihkan… harus dibersihkan.” Seorang orator berteriak lewat pelantang suara di atas mobil komando aksi May Day di depan Balai Kota Jakarta.
“Jadikan satu tumpukan. Jadikan satu titik. Kita bersihkan balai kota dari ucapan-ucapan yang tidak jelas…”

Di Jalan Medan Merdeka Selatan itu, sebagaimana banyak direkam lewat video, massa buruh yang mengenakan seragam kaos hitam dan lengan panjang merah membawa dan menyeret karangan bunga untuk Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, yang tampaknya dikirim oleh para pendukungnya, setelah sang petahana kalah dalam pertarungan sengit Pilkada DKI Jakarta.

Kepulan asap segera membumbung di badan jalan. Sang orator berkali-kali memprovokasi massa, sementara sebagian yang lain—orang-orang di sekitar lokasi termasuk para polisi—menonton aksi bakar karangan bunga tersebut.

“Kita mau buat sejarah baru, kita mau (per)lihatkan sama Ahok bahwa kita LEM SPSI membersihkan Jakarta. Setuju? Setuju?”

Siang itu, di tengah perayaan May Day 2017, buruh dari Forum Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, atau disingkat FSP LEM SPSI, dari DKI Jakarta malah sibuk bergumul dengan aksi bakar-membakar karangan bunga. Mereka bersitegang dengan aparat penegak hukum yang mencoba memadamkan api.

Aksi itu jadi sorotan setelah rekaman video dari orang-orang di sekitar lokasi menyebar di media sosial. Karena aksi itu, May Day 2017 agak tercoreng dan mengesankan sesuatu yang beringas padahal sama sekali tidak mewakili semua elemen kelas pekerja yang tumpah di Jakarta pada hari libur itu.

Tak pelak aksi FSP LEM SPSI itu memunculkan indikasi dukungan politik mereka kepada pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Namun, hal itu dibantah oleh FSP LEM SPSI Jakarta Utara, Dadan Muldan. Ia menjelaskan, aksi itu sama sekali tak berhubungan dengan dukungan serikat sektoral SPSI pada Pilkada lalu, dan menyebutnya sebagai “aksi spontanitas.”

“Kita spontanitas, kita sampaikan kepada Pemda DKI Jakarta: Ini permasalahan ada apa? Kan, semestinya kantor Balai Kota harus bersih dari segala macam hal,” kata Dadan. Alasan mereka membakar karangan bunga karena “mengganggu ketertiban umum.”

Said Iqbal, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjelaskan tak tahu mengenai aksi pembakaran bunga oleh para buruh LEM SPSI. Saat aksi itu, ia sedang beristirahat di dalam mobil karena sakit di dekat Gedung Kantor Berita Antara, sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Iqbal kemudian pergi kantor MNC Media, sekitar 2 menit dengan kendaraan, untuk mengisi acara bincang-bincang. Ia bilang aksi itu tidak melibatkan KSPI.

“Setelah selesai aksi jam 17.00, saya diberitahu kawan-kawan wartawan tentang pembakaran bunga tersebut. Dan saya cek ke bawah, kawan FSPMI dan KSPI tidak ada yang terlibat,” ujar Said Iqbal melalui pesan pendek, kemarin (7/5). Ia menegaskan dukungan politik FSP LEM SPSI kepada pasangan Anies-Sandiaga dalam Koalisi Buruh Jakarta tidak punya kaitan dengan aksi bakar karangan bunga untuk Ahok.

“Tidak ada hubungannya, Bung,” kata Iqbal.

Mendukung Anies-Sandiaga 

Tergabung dalam Koalisi Buruh Jakarta bersama 12 serikat pekerja lain, FSP LEM SPSI mendukung kandidat Anies-Sandiaga, pemenang Pilkada Jakarta. Pada 1 April, dua minggu sebelum pencoblosan, mereka mendeklarasikan dukungan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

Koalisi Buruh Jakarta terdiri FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) DKI Jakarta, FSP LEM SPSI DKI Jakarta, ASPEK Indonesia Provinsi DKI Jakarta, SPN DKI Jakarta, FSP KEP KSPI, Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta, FSP FARKES Reformasi DKI Jakarta, SP PPMI KSPI, FSP Pariwisata Reformasi, FSPASI, FSUI, dan SPOI.

Sebelum menyatakan diri mendukung pasangan Anies-Sandiaga di kantor DPP Gerindra, koalisi serikat pekerja yang berafiliasi dengan KSPI ini mendatangi kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 30 Maret 2017.

Mereka yang hadir di antaranya Tubagus Arif (anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS), Arief Wicaksono (Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan/ BPPN DPW PKS DKI Jakarta), Adang Sudrajat (anggota DPR RI Komisi Ketenagakerjaan dan Ketua BPPN DPP PKS), dan Muhammad Rusdi (wakil presiden KSPI). Sementara koordinator Koalisi Buruh diwakili oleh Winarso. Dalam acara itu Sandiaga Uno turut hadir. Dua hari kemudian dukungan Koalisi dideklarasikan oleh Said Iqbal di kantor DPP Gerindra.

Alasan Koalisi mendukung Anies-Sandiaga karena penetapan upah tak pernah diperjuangkan oleh Ahok selama memimpin Jakarta.

Kahar S. Cahyono, Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, mengatakan dukungan tersebut bukan sikap organisasi. Pihaknya mendukung Anies-Sandiaga karena pasangan itu “mau menandatangani kontrak politik” dengan buruh. Kontrak politik itu disebut “Sepultura”, akronim “sepuluh tuntutan rakyat” yang salah satu poinnya soal penanganan upah murah.

“Kalau DKI Jakarta itu ada kontrak politik Sepultura dengan Anies-Sandi, sementara dengan sebelah (Ahok-Djarot) sulit sekali untuk mendapatkan kontrak politik,” ujar Kahar melalui sambungan telepon.

Ia mengklaim, sebelum melakukan kontrak politik, para pengurus KSPI sudah melakukan komunikasi dengan Ahok-Djarot.

Kahar menjawab soal aksi buruh KSPI yang lebih cenderung tajam mengkritisi Ahok maupun Presiden Joko Widodo. “Karena kebetulan Jokowi dan Ahok representasi dari kekuasaan. Presidennya Jokowi dan Ahok Gubernurnya. Jadi secara bentuk tuntutan dan protes, kita arahkan ke Pak Jokowi dan Ahok sebagai penguasa saat ini.”

Caleg PKS di KSPI dan Pendukung Prabowo

Di balik mobilisasi elemen serikat buruh KSPI mendukung Anies-Sandiaga, jauh sebelumnya, menjelang 2016, organisasi buruh yang dikomandani oleh Said Iqbal ini ikut mengerahkan massa ke Jakarta soal isu sentimen agama.

Para pengurus elemen KSPI membuat koalisi para buruh berupa Gerakan Pekerja Indonesia (GPI) dan Gerakan Pekerja Muslim Indonesia (GPMI) buat ikut memainkan sentimen agama. Mereka berperan memobilisasi para buruh buat ikut terjun ke Jakarta saat demonstrasi apa yang disebut Aksi Bela Islam.

Bendera Gerakan Pekerja Muslim Indonesia berkibar saat Aksi Bela Islam III atau lebih dikenal dengan “Aksi 212”. Selain bendera GPMI, bendera FSPMI juga ikut berkibar di aksi massa yang menuntut Ahok segera dipenjara itu.

Para pengurus KSPI ini pun adalah pengurus elemen sektor yang tergabung dalam Koalisi Buruh Jakarta.

Para pengurus itu menjadi presidium GPI buat ikut Aksi Bela Islam. Mereka adalah Ahmad Jazuli, Ashary, Didi Suprijadi, Herry Hermawan, Iswan Abdullah, Muhamad Rusdi, Mirah Sumirat, Riden Hatam Azis, Roro Dwi Handyani, Sabda Pranawa Djati, Winarso, dan Yulianto.

Muhamad Rusdi tercatat sebagai wakil presiden KSPI. Ia juga hadir saat “silaturahmi” Koalisi Buruh Jakarta menemui Bidang Buruh Petani dan Nelayan DPW PKS DKI Jakarta. Ketika kasus dugaan makar mencuat pada akhir tahun lalu, Rusdi pernah diperiksa sebagai saksi dari tersangka makar Ratna Sarumpaet.

Sementara Mirah Sumirat adalah presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK), salah satu elemen sektor pekerja KSPI. Mirah beberapa kali melontarkan isu “serbuan tenaga asing” yang masuk ke Indonesia. Riden Hatam Azis adalah Sekjen FSPMI yang mendampingi Said Iqbal. Saat menjabat Ketua DPW FSPMI Banten, Hatam pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang diusung PKS.

Nama lain adalah Yulianto, Ketua DPD FSP Logam Elektronik dan Mesin SPSI DKI Jakarta, dan Sabda Pranawa Djati, Sekjen asosiasi serikat pekerja Indonesia (Aspek), yang pernah menyatakan diri mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.

Sementara Iswan Abdulah ialah Ketua Departeman Pengupahan dan Jaminan Sosial KSPI periode 2012-2017. Iswan pernah menjajal calon legislatif untuk daerah pemilihan Jawa Barat VII dari PKS. Adapun Didi Suprijadi, ketua Majelis Nasional KSPI periode 2017-2022 dan ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), pernah menjabat sebagai wakil presiden KSPI dan pernah mengkritik Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan.

Kahar S. Cahyono, yang ikut dalam gerakan buruh pada Aksi Bela Islam, mengatakan pelbagai spektrum dukungan politik itu tak ada kaitan dengan konfederasi yang dipimpin Said Iqbal. Ia menjelaskan, meski para pengurus sektor pekerja yang terafiliasi KSPI mendukung aksi jalanan anti-Ahok dan meneken “kontrak politik” dengan Anies-Sandiaga, hal itu “bukan sikap organisasi.”

“Secara organisasi, KSPI tidak termasuk di dalam situ,” kata Kahar, menambahkan bahwa dukungan politik itu bersifat individu, sekalipun mereka pengurus elemen KSPI.

Ia menjelaskan, kasus pembakaran karangan bunga yang lantas dikaitkan dengan KSPI dan Partai Keadilan Sejahtera sama sekali tak memiliki dasar.

Banyak anggota KSPI dari berbagai partai, kata Kahar. Bahkan, pada pemilihan legislatif 2014, banyak anggota KSPI yang ikut maju melalui banyak partai, dari PDI Perjuangan, PAN, PKS, hingga Hanura.

“Tidak hanya ke PKS. Yang jadi di Bekasi, kita bisa meloloskan dua orang, kader dari PDI (Nyumarno) dan Nurdin (Muhidin) dari PAN. Jadi tidak benar secara hierarki kita menjadi underbouw-nya PKS,” ujarnya.

“KSPI sama sekali tak berhubungan dengan partai,” kata Kahar, menegaskan. Bestprofit

 

Bestprofit : Pembaca Al Quran Meninggal saat Mengaji di Rumah Menteri Sosial

Bestprofit : Seorang lelaki warga Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah bernama Danuri (52) mengalami luka di bagian kepala akibat dipukul istrinya sendiri.

Awalnya Danuri tidak mengaku jika lukanya karena digebuki sang istri. Dia malah mengaku rampok yang melakukan itu.

“Memang sebelumnya korban diduga dilukai perampok, ternyata merupakan alibi dari tersangka yang merupakan istri dari korban sendiri bernama Rusminiati (40),” kata Kapolsel Gunung Timang, Iptu Ecky Widi Prawira ketika dihubungi wartawan dari Muara Teweh, Senin (24/4/2017).

Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, Jumat (21/4/2017) sekitar pukul 23.00 WIB di rumah korban dan pelaku di Jalan negara Muara Teweh-Banjarmasin kilometer 60 atau di Desa Kandui RT 04 Kecamatan Gunung Timang. Akibat penganiayaan itu korban mengalami luka robek di bagian pelipis kepala kena palu godam sehingga dilarikan ke Ruamah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.

“Motif pelaku melukai suaminya sendiri karena sakit hati selama 7 tahun berumah tangga dengan korban sering dianiaya, dicaci maki dan dilarang menemui anak kandung pelaku oleh korban,” katanya.

Terungkapnya kasus ini setelah polisi menerima laporan pelaku yang mengaku suaminya dilukai orang tidak dikenal atau bertopeng di rumahnya. Pelaku mengajak kerabatnya mendatangi tempat kejadian, sesampai di TKP melihat korban dalam keadaan luka robek di bagian pelipis sebelah kanan dan menutup wajahnya dengan kain karena berlumuran darah. Atas kejadian tersebut pelaku merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Gunung Timang.

Setelah menerima laporan itu polisi melakukan olah TKP secara mendalam dengan hasil jejak kaki kecil berlumur darah (jejak kaki wanita), sedangkan pintu rumah dan jendela tidak ada yang rusak dan daun pintu ada bercak darah.

Kemudian ditemukan satu baju perempuan warna putih ada bercak darah serta palu godam yang dipakai pelaku adalah palu milik korban yang berada di rumah.

“Dalam pengakuan pelaku dia memukul korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan palu godam milik korban pada saat korban tidur dalam posisi telentang mengakibatkan luka terbuka atas kepala dan dahi bagian kanan. Kasus ini murni penganiayaan berat dan dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP atau pasal 44 ayat 2 UU KDRT,” ujar Ecky.

Bestprofit