PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: Makro

Para Bupati Se-Indonesia Minta Pemerintah Kaji Ulang Impor Beras

Para Bupati Se-Indonesia Minta Pemerintah Kaji Ulang Impor Beras

PT BESTPROFIT – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) minta kepada pemerintah untuk mengkaji soal rencana kebijakan impor beras 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Caranya dengan melihat kembali (crosscheck) data riil beras di daerah-daerah.

“Berdasarkan data, fakta dan masukan rekan-rekan bupati kepada dewan pengurus, maka Apkasi memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar mengkaji dengan serius kebijakan impor beras tersebut sehingga tidak merugikan petani di daerah,” kata Ketua Umum Apkasi, Mardani H Maming dalam siaran pers yang diterima, Rabu (17/1/2019).

Mardani yang juga menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ini juga tengah menggalakkan pembangunan sektor pertanian di daerahnya, terutama menjadikannya sebagai pusat pembibitan tanaman padi dan jagung untuk regional Kalimantan.

“Kebijakan impor merupakan upaya pemerintah yang sangat wajar dalam upaya menstabilkan harga sebuah komoditi di dalam negeri. Namun, kebijakan yang diambil ini harus benar-benar dipelajari. Kalau tidak, kebijakan impor ini justru bisa kontra produktif dan dapat memukul kondisi petani dalam negeri,” ujar dia.

Hal senada juga dikemukakan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang mengatakan, pemerintah seharusnya mendengar suara dari para bupati yang mengetahui secara langsung kondisi komoditi beras di daerah.

Menurut dia, kebijakan impor beras itu, sangat tidak berpihak kepada rakyat. BEST PROFIT

“Kami jajaran pemerintah dan rakyat Kabupaten Serang berharap rencana impor beras dikaji lebih jauh terlebih dahulu,” ujar Tatu Chasanah Dia mengungkapkan kebijakan impor hanya akan memberatkan rakyatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Kabupaten Serang sendiri, kata Tatu Chasanah, masa panen baru akan masuk minggu ketiga Januari. Dan diperkirakan akan berlangsung selama dua tiga bulan ke depan. Sementara menurut data yang dimiliki, rata-rata produk beras atau padi di Serang selalu surplus setiap tahunnya.

Keberatan akan impor beras ini juga disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Di Kabupaten Sergei, menurut Bupati Soekirman, mulai minggu ini masuk masa panen raya. Sementara harga beras di daerahnya pun terbilang sangat bagus, yaitu Rp5.000 per kilogram.

“Kondisi yang sangat kondusif seperti ini, dipastikan bakal rusak dengan masuknya beras impor. Oleh karena itu, kami khawatir dengan rencana impor beras tersebut,” kata Soekirman.

Bupati Merangin Al Haris juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia stok beras cukup aman, dan hasil panen sawah program Pajale di Merangin cukup berhasil.

Bupati Mempawah Ria Norsan juga mendukung sikap Apkasi agar sebelum kebijakan impor beras diambil benar-benar dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu.

Sementara itu Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo berpendapat, sebagai negara agraris sangat disayangkan jika masih terus melakukan impor berbagai komoditi pertanian, terutama beras.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan impor beras tidak akan mengganggu harga jual petani di daerah. Impor beras itu dilakukan Bulog untuk memenuhi cadangan di atas 1 juta ton, kata Jusuf Kalla.

Wapres menambahkan dengan kebijakan impor beras tersebut, maka petani beras di daerah dapat terlindungi dari lonjakan harga beras. BESTPROFIT

“Jangan lupa, kalau harga naik maka petani juga mendapat masalah. Petani zaman sekarang ini justru membeli beras, dan tidak ada lagi seperti dulu yakni memiliki lumbung padi,” jelasnya.

Sementara itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencatat kebijakan impor beras sejak 2016 tidak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kebijakan impor di awal 2018 bukan masalah besar.

“Kami ingin sampaikan beberapa capaian, capaian itu per hari ini adalah kita di 2016 – 2017 tidak ada impor beras medium,” kata Amran.

Sumber: suara.com

Politisi PKS Curiga Harga Beras Disengaja Naik Supaya Bisa Impor

Politisi PKS Curiga Harga Beras Disengaja Naik Supaya Bisa Impor

PT BESTPROFIT – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menduga kenaikan harga beras saat ini merupakan kondisi yang sengaja diciptakan untuk memberi peluang beras impor masuk kedalam sistem pasar.

“Ketiadaan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian telah menimbulkan situasi yang tidak jelas. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan besar dengan menaikkan harga beras,” kata dia di Padang, Sumatera Barat, Selasa (16/1/2017).

Ia menyampaikan sebelumnya harga beras medium naik dan bertahan diatas Harga Eceran Tertinggi, selanjutnya pemerintah memutuskan untuk impor beras.

Politisi PKS tersebut mengatakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan beras yang diimpor oleh pemerintah masuk dalam kategori khusus dimuat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.

“Dalam aturan tersebut dinyatakan beras tersebut harus memiliki derajat sosoh lima persen dengan kadar air yang relatif lebih kering ketimbang beras medium dan premium, beras khusus impor itu nantinya dijual dengan harga beras medium,” katanya. BEST PROFIT

Akan tetapi ia menilai Kemendag mencari pembenaran untuk melakukan impor beras dan penunjukan PT. PPI sebagai importir juga melanggar aturan.

“Menurut Perpres No 48 tahun 2016 dan Inpres No 5 tahun 2015 pengimpor semestinya adalah Perum Bulog,” ujar legislator daerah pemilihan Sumbar ini.

Ia menilai dengan akan masuknya beras impor tersebut petani tidak diuntungkan dengan kenaikan harga beras saat ini.

“Semestinya pemerintah bisa mengatasi kenaikan harga beras dengan mengoptimalkan penyerapan pembelian beras dari petani apalagi saat ini telah masuk musim panen,” katanya.

Lebih jauh ia menegaskan impor beras tidak selaras dengan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

BESTPROFIT “Undang-undang ini mengamanatkan kedaulatan pangan, artinya apa yang kita makan berasal dari yang kita produksi,dengan kata lain pangan kita diproduksi di dalam negeri sendiri,” katanya.

Terpisah Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton tidak akan mengganggu harga jual petani daerah.

“Tidak (akan mengganggu). Rumusannya, Bulog harus punya cadangan di atas satu juta ton, begitu (cadangan) di bawah satu juta ton, maka perlu impor,” kata Wapres Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

Wapres menambahkan dengan kebijakan impor beras tersebut, maka petani beras di daerah dapat terlindungi dari lonjakan harga beras. Karena jika stok beras dalam negeri terbatas, maka harga beras di dalam negeri akan mencekik.

Sumber: suara.com