PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: Megapolitan

Anies: Tidak Ada Mahar pada Pilkada DKI, Kemarin Itu Iuran

Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman (kiri), Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kedua dari kiri), kandidat calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan (kedua dari kanan) dan kandidat calon wakil gubernur DKI Jakarta no urut 3, Sandiaga Uno di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan,  Rabu (19/4/2017). Hasil sementara penghitungan cepat Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang atas pasangan Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat.

BESTPROFIT – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tidak ada mahar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi kabar kader Gerindra La Nyalla Mattalitti yang dimintai mahar Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk Pilkada Jawa Timur 2018.

“Tidak ada mahar (pada Pilkada DKI), enggak ada, sama sekali enggak ada,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (12/1/2018).

Anies menjelaskan, dana yang digunakan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 berasal dari patungan dia, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, dan timnya. Sebab, pilkada dipastikan membutuhkan biaya.

“Kalau bisa dibilang ya semuanya kemarin itu iuran sehingga terjadi gerakan, semuanya terlibat. Jadi, bahwa proses politik memerlukan biaya itu benar, tapi bahwa calon, kami harus membayar, itu tidak ada,” kata Anies.

Sandiaga juga menyampaikan hal serupa. Dia menyebut Prabowo tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang diusung partainya. Namun, setiap kontestasi politik pasti memiliki biaya.

La Nyalla Mattalitti mendapat surat mandat dari Prabowo pada 11 Desember 2017. Surat mandat tersebut berlaku 10 hari dan berakhir pada 20 Desember 2017. PT BESTPROFIT

Dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 itu dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai calon gubernur Jawa Timur sedang diproses DPP Partai Gerindra.

Selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta menyiapkan kelengkapan pemenangan. Salah satu kelengkapan pemenangan, kata La Nyalla, ia diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo. Uang itu digunakan untuk saksi dalam Pilkada Jawa Timur.

Permintaan itu dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, 10 Desember 2017, bertepatan dengan Gerindra mengumumkan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat. BEST PROFIT

“Saya dimintai uang Rp 40 miliar. Uang saksi disuruh serahkan tanggal 20 Desember 2017, kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasi,” ujar La Nyalla seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (11/1/2018).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai wajar jika La Nyalla diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur. Menurut Arief, uang itu memang dibutuhkan untuk keperluan membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS).

Sumber: kompas.com

Ini Anggaran yang Dihapus dan Dikurangi dalam R-APBD DKI 2018

Suasana rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).

BESTPROFIT – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) DKI Jakarta sudah selesai dilakukan sejak kemarin, Selasa (28/11/2017).

Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati penghapusan atau pengurangan anggaran sejumlah program.

Nilai R-APBD setelah pembahasan naik Rp 6,5 miliar menjadi Rp 77,117 triliun. Pengurangan anggaran itu tidak otomatis membuat postur APBD menjadi berkurang. Sebab anggaran itu dipindahkan ke pos anggaran lain yang lebih membutuhkan penambahan anggaran.

Rencananya sidang paripurna pengesahan akan dilakukan Kamis (30/11/2017). Berikut ini adalah anggaran yang dicoret maupun dikurangi dalam R-APBD DKI 2018 :

Anggaran kolam dicoret

Anggaran renovasi kolam ikan Gedung DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 620 juta dihapus dari R-APBD 2018. Anggaran ini dicoret setelah ada instruksi dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

“Saya meminta agar TAPD sekali lagi itu tolong dicoret, Rp 620 juta. Karena saya enggak merasa memerintahkan untuk merenovasi itu,” ujar Prasetio.

Kolam di DPRD DKI Jakarta yang rencananya akan direhabilitasi dengan anggaran Rp 620 juta. Foto diambil pada Selasa, (21/11/2017).

Anggaran kunker dikurangi

Selain kolam, anggaran kunjungan kerja anggota Dewan juga dievaluasi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan anggaran untuk kunker berkurang Rp 43 miliar.

“Hasil dari diskusi mengenai anggaran Dewan ada efisiensi senilai Rp 43 miliar dari anggaran perjalanan dinas atau kunker yang semula Rp 107,7 miliar sekarang dikurangi jadi Rp 43 miliar,” ujar Taufik.

Anggaran kunker pun menjadi 64,7 miliar. PT BESTPROFIT

Hibah untuk Laskar Merah Putih dikurangi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Darwis Muhammad Aji mengatakan ada evaluasi besaran dana hibah untuk Laskar Merah Putih. Dana hibah untuk Laskar Merah Putih semula diusulkan sebesar Rp 500 juta.

“LMP menjadi Rp 100 juta dari Rp 500 juta, sementara Komando Resimen Mahasiwa tetap Rp 1 miliar Pak,” ujar Darwis.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).

Hibah dua yayasan pensiunan dicoret

Banggar dan TAPD juga mencoret dana hibah untuk dua organisasi pensiunan yaitu Yayasan Pensiunan DKI Jakarta dan Paguyuban Werdatama Jaya.

Dana hibah untuk dua organisasi ini disoroti oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Awalnya, Prasetio hanya meminta dana hibah untuk salah satu dari organisasi itu dihapus.

BEST PROFIT “Ini kalau saya lihat dua-duanya untuk pensiunan, ini duplikasi anggaran. Itu tolong dicoret Pak salah satunya, itu hampir Rp 3 miliar loh,” ujar Prasetio.

Namun dalam proses rapat, akhirnya dana hibah dihapus untuk dua organisasi itu. Adapun semula Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta akan mendapat dana hibah sebesar Rp 739 juta dan Paguyuban Werdatama Jaya sebesar Rp 2,1 miliar.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

Dana hibah DPD DKI dicoret

Dana hibah untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta sebesar Rp 1,5 miliar juga dicoret dari R-APBD 2018. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi mengatakan hibah itu awalnya diajukan oleh empat senator DPD DKI yaitu Fahira Idris, AM Fatwa, Dailami Firdaus, dan Abdul Azis Khafia.

Pada tahun 2017, DPD juga dianggarkan untuk mendapat dana hibah. Namun sampai sekarang belum bisa dicairkan.

Alasannya, kata Michael, yang berhak mengajukan anggaran adalah Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. PA dan KPA dari DPD DKI adalah Sekretaris Jenderal DPD RI. Pada kasus ini, yang mengajukan dana hibah justru orang per orang, atau senator DPD DKI sendiri.

Dengan alasan itu, maka pengajuan dana hibah senator DPD DKI pada 2018 juga salah. Taufik pun meminta anggaran itu untuk dihapus.

“Kalau salah ya sudah di-drop saja Pak,” kata Taufik.

Sumber: kompas.com

DKI Jakarta dan Anggaran Siluman

Ilustrasi anggaran.

BEST PROFIT – ingat dengan wawancara di TV dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), yang sangat viral hingga dua tahun setelahnya, bahkan lebih?

Kala itu, hasil wawancara menjadi viral, karena ada kegeraman luar biasa, yang akhirnya tersebutlah “bahasa toilet” dalam wawancara siaran langsung yang saya pandu.
Anggaran siluman

Setelah satu pekan dibahas di berbagai media, saya pun mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), karena dianggap tidak segera menghentikan program dengan siaran langsung (live) tersebut. Meskipun kala itu, saya sudah mengingatkan beberapa kali Pak Ahok.

Dan akhirnya, saya memutuskan menceritakan detail kejadian yang melatarbelakangi situasi itu. Baru kali ini, saya hendak blak-blakan tentang apa yang terjadi pada Maret 2015 silam. Simak, ya…

Kala itu, awal bulan Maret 2015, saya mendapat kepastian untuk mewawancarai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), setelah sebelumnya Pemimpin Redaksi KompasTV, Ibu Rosianna Silalahi, memberi kabar ke saya, soal kesediaan Pak Ahok untuk diwawancara.

Apa yang diwawancara? Anggaran DKI Jakarta!

Ya, saya sangat ingin mengupas apa yang terjadi dengan anggaran yang baru saja diserahkan DPRD DKI Jakarta ke Gubernur.

Kejadiannya persis sama saat ini, di mana masyarakat termasuk media, melihat ada kejanggalan dalam anggaran tersebut.

Gubernur Ahok pun waktu itu beberapa kali sudah memberikan sinyal-sinyal kegeramannya dalam wawancara doorstop alias wawancara harian media di Balai Kota Jakarta.

Saya pun tertantang untuk menanyakan blak-blakan soal anggaran yang janggal. Tercapailah wawancara saya EKSKLUSIF dan pertama kali dengan Gubernur Ahok, pada 17 Maret 2015 di Balai Kota Jakarta, membahas anggaran Ibu Kota.

Mungkin tidak ada yang tahu, Pak Ahok kala itu mengajak saya makan malam di ruang kantor Gubernur, sebelum wawancara berlangsung.
Ngobrol sebelum wawancara

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) dan stafnya Sunny Tanuwidjaja menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016). Dalam kasus ini, Ariesman Widjaja didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi sebesar Rp 2 miliar secara bertahap terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi.
Di sana kami bersama beberapa staf Gubernur Ahok, juga dengan sosok yang belakangan baru saya tahu namanya, Sunny Tanuwidjaja.Kami di meja makan itu membicarakan anggaran di DPRD DKI Jakarta yang begitu karut-marut. Pak Ahok sambil makan malam, bercerita kepada saya, betapa ia kalut dan kecewa dengan hasil pembahasan anggaran kala itu.

Ia juga sempat menyebut andil sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan petinggi di Provinsi DKI Jakarta yang terlibat dalam pembahasan anggaran DKI Jakarta, yang menurutnya ada Rp 12 triliun dana yang entah berantah alias siluman.

Di akhir makan malam kami, Pak Ahok mengatakan kepada saya, ”Saya akan buka-bukaan soal anggaran ini, kamu beruntung bisa wawancara!”

Mulailah sesi wawancara, Live!

Segmen pertama berlangsung lancar, sebagai prolog dialog berbicara soal kejadian paling akhir di Balai Kota, termasuk soal anggaran DKI Jakarta yang banyak jadi konsumsi media beberapa hari terakhir.

Beranjak ke segmen kedua, saya bertanya ke Pak Ahok lebih detail, soal jumlah, cara alias modus, dan bagaimana bisa ada uang siluman triliunan rupiah dalam anggaran. BESTPROFIT

Termasuk pertanyaan “serangan” yang disampaikan oleh sejumlah pihak DPRD DKI Jakarta kala itu, terkait dengan foto istri Ahok, Ibu Veronica Tan, yang duduk di kursi rapat Gubernur.

Pada pertanyaan soal inilah, ia tampak marah besar bukan kepada saya, tetapi pada pihak DPRD, barulah saya ingatkan, kepadanya soal ini.
Wawancara berujung sanksi

Mengapa saya tidak menghentikan serta merta kala itu? Saya menganggap ada hak publik untuk tahu soal kongkalikong anggaran Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta. Dan saat itu, Gubernur Ahok berjanji akan mengupas semua kebobrokan pembahasan yang diketahuinya.

Sekali lagi, saya sebagai jurnalis tertantang untuk membuka hal ini semua. Walaupun akhirnya ada sanksi yang dikenakan terkait wawancara saya di stasiun KompasTV, tempat saya bekerja.

Meski demikian, saya cukup puas, karena dari wawancara inilah, pertama kali dibahas dalam soal dana siluman Rp 12 triliun, yang akhirnya jadi diskusi berminggu–minggu di masyarakat dan juga media.

Suasana sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus UPS Alex Usman di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kamis (3/3/2016).
Belakangan, diketahui sebagiannya dibelanjakan untuk alat yang bernama uninterruptible power supply (UPS). Kemudian dipasang khusus di banyak sekolah di DKI Jakarta.Pada akhirnya, kasus hukum korupsi UPS ini akhirnya menjerat Pejabat Pemprov DKI, Anggota DPRD, hingga vendor alias penyedia unit pada proyek ini. Kasusnya ditangani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Sebagian darinya sudah divonis penjara.

Bagaimana kini?


Anggaran DKI Jakarta kini

Saya belum berani mengatakan anggaran siluman. Karena memang belum bisa dibuktikan secara hukum.

Meski saya kembali mewawancarai khusus Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, hari Sabtu dua hari lalu (25/11/2017). Saya menanyakan kepadanya perihal ini. PT BESTPROFIT

Pak Wagub setuju dengan pertanyaan saya, bahwa ada angka yang mencurigakan dalam anggaran yang baru dibahas oleh DPRD dan SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Ia menyebutkan satu hal, Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari hasil penyisiran PMD ini saja, satu hal, bisa menghemat anggaran hingga lebih dari Rp 2 triliun.

Wagub menginformasikan ini baru dalam wawancara saya kepadanya, alias belum pernah diungkapkan sebelumnya.

Ilustrasi APBD DKI Jakarta, diambil dari http://apbd.jakarta.go.id/pub/2018/1/6
Sandiaga Uno mengingatkan kepada seluruh masyarakat, bahkan di luar Jakarta sekalipun, untuk terus menyuarakan kejanggalan dalam anggaran, yang kini bisa bebas dilihat melalui situs: apbd.jakarta.go.id.Pfuuuh… memang setiap zaman selalu ada pemburu keuntungan, dengan jalan yang tak dibenarkan, angkanya bahkan mencapai triliunan! Padahal sudah dengan cara e-budgeting di zaman now!

Eh, tapi ada yang berbeda, deh. Dahulu media sosial tidak seperti sekarang. Kalau sekarang, sadisnya enggak ketulungan, meski sumber datanya tidak semua bisa diandalkan, serta tak jarang salah sasaran. Bukan nurani, tapi jangan-jangan sekadar emosi berbalut benci.

So…, cari data detail yang valid, dan tetap suarakan kebenaran, karena mengawal anggaran adalah hak kita, untuk masa depan peradaban!

Sumber: kompas.com

Beda Cara Ahok dan Anies Perlakukan Tim Gubernur Bentukan Jokowi…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) berbincang saat mengumpulkan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perkenalan dengan birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

BEST PROFIT – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menambah jumlah orang-orang yang masuk ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Awal mula pembentukan TGUPP diawali oleh Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu.

TGUPP dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 201 Tahun 2014 tentang Pengangkatan TGUPP yang ditetapkan pada 11 Februari 2014.

Dulu, banyak tudingan bahwa TGUPP merupakan tempat pegawai negeri sipil (PNS) “buangan”.

Sebab TGUPP diisi oleh mantan pejabat eselon yang distafkan akibat bermasalah. Namun karena pengalamannya, dimasukan ke dalam tim gubernur.

Jokowi pernah membantah bahwa TGUPP diisi oleh PNS buangan.

“Siapa yang bilang bermasalah? Siapa yang bilang tempat pembuangan?” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Jokowi mengatakan, TGUPP akan bertugas mengawasi kinerja dinas-dinas, yang kemudian melaporkannya kepada gubernur beserta wakilnya. Tim itu juga bertugas memberikan masukan kepada dinas-dinas maupun gubernur.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono saat tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (23/9/2015). Ia datang ke persidangan untuk menghadiri sidang pembacaan putusan dalam perkara pidana dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam proyek pengadaan bus transjakarta tahun 2012-2013.

Salah satu pejabat bermasalah yang pernah masuk ke TGUPP adalah Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan. Pristono masuk TGUPP ketika berurusan dengan Inspektorat Pemprov DKI lantaran pengadaan bus baru yang beberapa di antara komponennya sudah karatan. Belakangan, Pristono terbukti korupsi dan kini sudah dipenjara.

Nyaris dibubarkan Ahok

Pada saat Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur, TGUPP justru sempat mau dibubarkan. Ketika itu, Basuki atau Ahok akan membubarkan TGUPP dan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI.

Ketika itu, Ahok bilang ingin membubarkan TGUPP jika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah memiliki kinerja baik.

“Kalau semua sistemnya sudah jalan, masih perlu percepatan lagi enggak? Perlu TGUPP enggak? Enggak usah,” kata Ahok. BESTPROFIT

Kemudian, orang-orang yang tadinya ada di TGUPP akan tetap menjadi staf. Namun staf biasa di SKPD, bukan staf “terhormat” yang bekerja langsung di bawah gubernur.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017). Pada sidang tuntutan hari ini, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Ahok bersalah dalam kasus dugaan penodaan agama dan dipidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Meski demikian, pembubaran TGUPP belum jadi dilakukan sampai sekarang.

Masih di era Ahok, tetapi di bawah kepemimpinan Sumarsono sebagai Plt Gubernur, dua orang pejabat dimasukan ke dalam TGUPP. Mereka adalah Agus Bambang Setyowidodo, mantan Kepala Dinas Pelayanan Pajak (kini namanya berubah menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta) dan Firmansyah, mantan Kepala Dinas Olahraga DKI.

Mantan Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/7/2017).

Pada era Djarot Saiful Hidayat, mantan Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun juga masuk ke dalam TGUPP. Sebelum masuk ke TGUPP, Lasro berkelana ke Provinsi Sumatra Utara dan menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Humbang Hasudutan. Dulu Lasro dicopot dari jabatannya karena dinilai bermasalah dalam kasus uninteruptible power supply oleh Ahok.

Selain Lasro, mantan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji juga masuk dalam TGUPP. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan posisi mereka memang tetap staf, tetapi staf terhormat.

“Sebelumnya mereka staf. Sekarang juga staf tapi staf yang termulia he-he. Itu gurauan teman-teman,” ujar Agus.

Anggaran ditambah Anies

Beda kepemimpinan, beda kebijakan.

Di bawah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, fungsi TGUPP justru akan dipertebal. Orang-orang yang masuk ke dalamnya akan diperbanyak.

Pada draf anggaran yang belum dibahas, total anggarannya hanya Rp 2,3 miliar. Namun, setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 28 miliar.

Kompas.com menelusuri anggaran tersebut melalui situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017). Tertulis anggaran honor anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebanyak 23 orang.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Satu bulan mereka digaji sebesar Rp 24.930.000, selama 13 bulan, sehingga total anggaran menjadi Rp 7,4 miliar.

Namun, ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama. Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.

Kemudian, ada lagi anggaran untuk Ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang. Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.

Usulan anggaran ini naik drastis, sebab awalnya orang yang bergabung dalam TGUPP hanya 15 orang saja.

Belum diketahui siapa orang-orang yang akan Anies masukan ke dalam TGUPP ini. Anies pun menolak menjelaskan apa-apa.

“Sesudah lengkap, baru akan kami jelaskan. Sekarang masih garis besar,” ucap Anies.

Sandiaga menjelaskan lebih banyak dari Anies.

Sandiaga mengatakan, kenaikan anggaran TGUPP terjadi karena adanya penambahan jumlah personel. Jumlah tim yang akan bergabung dalam TGUPP sebanyak 45 orang. Jumlah ini juga berbeda dengan rincian yang ada di data.jakarta.go.id yang jumlahnya bisa mencapai 74 orang. PT BESTPROFIT

“Jadi karena jumlahnya banyak menjadi 45 orang, pasti juga biayanya akan bertambah,” kata Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan, pada masa pemerintahan sebelumnya, TGUPP dipisahkan dari tim percepatan pembangunan di tingkat wali kota.

Namun, Anies dan Sandiaga memutuskan untuk menggabungkan tim itu pada masa kepemimpinan mereka. Hal itulah yang menyebabkan jumlah TGUPP bertambah.

“Rencananya kami akan gabungkan supaya efektif, supaya efisien, dalam satu TGUPP yang diperluas,” kata dia.

Sumber: kompas.com