PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: NARKOBA

PT Bestprofit – Ironi Pemberantasan Narkoba Era Jokowi

Ironi Pemberantasan Narkoba Era JokowiPT Bestprofit – Brigadir Jenderal Eko Daniyanto meminta anak buahnya mengambil sebuah pistol saat kami mewawancarainya, beberapa hari lalu. Tak lama, pistol itu diantar ke ruangannya. Pistol itu kecil, berwarna hitam doff, dengan peluru berbentuk oval. Ia mencoba memasukkannya ke sebuah sarung. Sayang, pistol itu tak muat.

“Tidak ada Glock?” tanya Eko seraya menyebut merek pistol kepada anak buahnya.

“Tidak ada,” jawab anak buahnya.

Siang itu Eko memberi bocoran kepada kami soal operasi penggerebekan narkoba di satu tempat di Jakarta. Isyarat itu ia lontarkan bahkan saat kami memasuki ruangannya. Seraya menunjuk kaos bertuliskan ‘Turn Back Crime’ yang ia kenakan, Eko berkata jika seragam itu pertanda ia akan ke lapangan.

Sebelum bergegas menuju target lokasi penggerebekan, ia menyempatkan untuk berbincang dengan kami mengenai penanganan narkoba. Menurutnya, tak ada problem penanganan narkoba yang di bawah kendalinya di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Markas Besar Polri.

“Tidak ada masalah dalam hal penindakan, pengungkapan, sampai penyidikan,” ujar Eko.

Eko tak menyebut lokasi yang bakal digerebek, tetapi ia menjelaskan operasi ini digelar bersama Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional. Karena pistolnya tak muat ke dalam sarung, Eko menyelipkan senjata api itu ke pinggang kiri.

“Sudah begini saja,” katanya sembari mondar-mandir ruangan.

Dua pekan ini, setelah pengungkapan peredaran narkoba jenis sabu seberat satu ton menjadi topik perbincangan di media, penangkapan demi penangkapan semakin intens dilakukan kepolisian termasuk BNN. Lantaran pengungkapan sabu satu ton itu Presiden Joko Widodo kembali melontarkan mengejutkan di depan publik saat ia menghadiri acara sebuah partai politik, 21 Juli lalu. (Baca: Tim Gabungan Gerebek Pengedar Ratusan Kilo Sabu)

Dalam pidatonya, Jokowi secara lisan memerintahkan tembak mati bagi para bandar narkoba berkewarganegaraan asing. Alasannya, Indonesia sudah dalam tahap “darurat narkoba.”

“Karena betul-betul kita ini ada pada posisi yang darurat di dalam urusan narkoba,” kata Jokowi, disambut tepuk tangan khalayak.

Apa yang dikatakan Presiden Jokowi sebetulnya bukan kali pertama dilontarkan. Sejak dikritik karena pelaksanaan hukuman mati, Presiden Jokowi gemar berujar “darurat narkoba di Indonesia”.

Sayangnya, pernyataan ini sama sekali tak diiringi langkah-langkah penguatan rehabilitasi bagi para pencandu narkoba. Alhasil, semakin tinggi angka penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pelajar hingga mahasiswa.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) BNN menguatkan hal tersebut.

Meski ada tren menurun penyalahgunaan narkoba pada pelajar dan mahasiswa selama sepuluh tahun terakhir (2006-2016), tetapi jumlahnya naik jika diklasifikasi.

Misalnya, tersangka narkoba pada tingkat pendidikan tahap pertama (SLTP) sebesar 8.262 orang pada 2010 meningkat menjadi 12.765 orang pada 2015. Juga pada tingkat atas (SLTA): 20.280 orang pada 2010 meningkat jadi 30.055 orang pada 2015. Sementara tersangka narkoba pada usia mahasiswa: 943 orang pada 2010 meningkat jadi 1.367 orang pada 2015.

Rehabilitasi, Bukan Penahanan

Adrianus Eliasta Meliala, kriminolog dan komisioner Ombudsman RI, mengkritisi kebijakan berat sebelah penanggulangan bahaya narkoba saat ini.

Ia menyebut, pemberantasan narkoba di bawah BNN kini berubah haluan saat berganti pimpinan. Dulu, sebelum Inspektur Jenderal Budi Waseso menjabat Kepala BNN, lembaga negara ini berfokus pada upaya rehabilitasi.

Namun, BNN kini dinilai tidak lagi menguatkan perannya pada rehabilitasi melainkan penindakan untuk mengungkap peredaran narkoba.

“Kenapa ketika zaman Irjen Anang Iskandar, BNN konsen di pencegahan, di rehabilitasi, sekarang tidak?” kata Adrianus kepada reporter Tirto di ruang kerjanya.

“Kita, kan, orang (yang memakai) data. Tetapi jika berdasarkan kepada kesukaan saja, dulu Pak Anang suka kepada rehabilitasi, dan Pak Budi Waseso suka menangkap. Ini uangnya terlalu besar,” kata Adrianus.

Jika kebijakan ini tetap dilakukan, ia menilai target untuk merehabilitasi pencandu narkoba yang ditetapkan pemerintah bisa jadi tak tercapai. “Makanya, target yang ditetapkan oleh negara lewat terus, kan. Semua bikin target tapi lewat semua.”

Namun, kritik kebijakan berat sebelah terhadap BNN diluruskan oleh Inspektur Jenderal Gatot Subiyaktoro, sekretaris utama BNN. Ia berkata BNN telah melakukan upaya penindakan dan pencegahan, beriringan langkah mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Di gedung parlemen, ia mengutip hasil survei BNN yang mengungkapkan prevalensi alias tren angka penyalahgunaan narkoba menurun.

Tren angka penyalahgunaan yang disebut Gatot berdasarkan hasil survei BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan UI yang dirilis pada Februari 2017. Survei itu menyasar responden dari kalangan pelajar dan mahasiswa di 18 provinsi. Survei tak mencantumkan data detail korban penyalahgunaan narkoba.

Namun, berdasarkan pernyataan Irjen Budi Waseso, jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat. Ia menyebut, misalnya, jumlahnya mencapai 5,9 juta orang pada awal 2016. Angka ini meningkat secara fantastis sejak Juni 2015.

Klaim angka pengguna narkoba meningkat di Indonesia itu sejalan langkah penindakan BNN, yang dilakukan pula oleh Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Angka pemakai narkoba bisa disebut “meningkat” karena banyak pengguna harus menjalani hukuman.

Padahal, menurut Adrianus, penanganan bagi pengguna atau pencandu seharusnya tidak pada tindakan hukum. Untuk membuat jera, ia harus menjalani rehabilitasi.

“Ia orang sakit, bukan orang yang bersalah,” ujar Adrianus, menambahkan bahwa untuk menekan angka tinggi pencandu narkoba, perlu ada revisi kebijakan pemerintah soal korban penyalahgunaan narkotika.

Brigadir Jenderal Eko Daniyanto tak menampik jika penanganan narkoba di kepolisian lebih diutamakan pada penindakan. Namun, ia menegaskan, jika ada tersangka menjadi korban penyalahgunaan narkotika, ia direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi usai mendapatkan penilaian dari Badan Narkotika Nasional.

“Manakala kita menemukan di lapangan di bawah pasal pengguna, kita langsung proses kerja sama dengan BNN untuk assessment. Bukan langsung rehabilitasi,” ujar Eko.

Ironi Pemberantasan Narkoba Era Jokowi

Tembak Mati Bukan Solusi

Segera setelah instruksi tembak mati dilontarkan Presiden Joko Widodo, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian memerintah bawahannya. Instruksi itu diamini Brigjen Eko Daniyanto. Menurutnya, perintah itu tindakan tegas untuk memberantas peredaran narkotika, khususnya bandar dari luar negeri.

“Kapolri, kan, perintah kepada saya. Saya perintahkan lagi ke bawah untuk mengambil tindakan tegas, enggak usah ragu, saya di depan,” ujar Eko.

Ia menilai tindakan tembak di tempat bagi para bandar narkoba berkewarganegaraan asing dinilai efektif untuk memberantas peredaran narkotika. Namun, seberapa jauh efektifitas tindakan itu, ia bilang harus “dilihat dari sindikat yang masuk.”

“Masa kita korbankan masyarakat dan generasi ke depan. Kita harus berani ambil tindakan,” dalih Eko.

Langkah ini menuai kritik dari pelbagai kalangan.

Ricky Gunawan, Direkur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, menilai langkah pemerintah menginstruksikan tembak di tempat bagi para bandar justru menambah problem darurat narkoba yang digadang-gadang tak akan pernah selesai.

Masalahnya, kata dia, kebijakan itu bikin permintaan narkoba makin meningkat seiring bertambahnya jumlah pencandu yang angkanya ikut menanjak setiap tahun.

“Tembak mati justru akan buat harga lebih tinggi karena taruhannya besar,” ujar Ricky. Ia menyebut tindakan tembak di tempat itu memunculkan pasar baru narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Ricky bukan sekali ini saja mengkritik langkah koboi pemerintahan Jokowi dalam kasus narkoba. Pada September tahun lalu, sesudah hukuman mati terhadap napi narkoba, muncul dugaan maladministrasi, termasuk praktik penyiksaan terhadap tersangka narkoba agar mau mengaku. Temuan lain: eksekusi mati itu berbiaya mahal. PT Bestprofit.

Bestprofit : Pesta Sabu di Sel Mewah Seharga Rp36,6 Miliar Cipinang

Bestprofit : Nanti orang orang yang terlibat akan saya sanksi berat kemudian dipindah jauh-jauh. Saya sudah katakan enggak ada kompromi lagi,” ungkap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Yasonna mengakui narapidana narkoba Haryanto Chandra alias Gombak, menempati sel mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Cipinang, Jakarta Timur. Dalam sel Haryanto terdapat laptop, iPad, empat unit ponsel, dan barang mewah lainnya.

“Di ruangan tersebut terdapat AC, CCTV yang bisa memonitor setiap orang yang datang, wifi, akuarium ikan arwana, dan menu makanan spesial,” kata  Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso.

Temuan tersebut mengemuka saat BNN melakukan penggeledahan pada, 31 Mei 2017 yang lalu. Saat razia, penyidik BNN juga menemukan aktivitas para narapidana sedang menghisap sabu di dalam ruangan sel.

Ada 19 narapidana yang dipindah usai BNN melakukan sidak. Pada 31 Mei 2017, jumlah narapidana sebanyak 2856 jiwa. Kemudian pada 1 Juni 2017, jumlah narapidana berubah menjadi 2873 jiwa.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor, 1111/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, Haryanto memiliki nama samaran lainnya yakni Yudi Prasetyo.

Haryanto ditangkap aparat kepolisian pada Jumat 13 Juli 2012 sekitar Jam 19.00 silam. Di dalam tas punggung hitam Haryanto ditemukan paket sabu 3 ribu gram. Di tas warna cokelat miliknya, terdapat sabu juga seberat 631 gram.

Jaksa penuntut umum sempat memberikan dakwaan pada Haryanto dengan pidana penjara 17 tahun pada, 8 Januari 2014. Tapi majelis hakim memvonis Haryanto dengan pidana penjara seumur hidup pada, 12 Maret 2014.

Sebelumnya, di Lapas yang sama pada 2013, narapidana narkoba yang sudah dihukum mati, Freddy Budiman dipergoki menempati sel mewah. Freddy juga menggelar pesta seks di Lapas. Freddy juga menjadikan Lapas Cipinang sebagai pabrik pengolahan sabu.

Temuan sel mewah tersebut muncul di antara riuhnya masalah klasik: jumlah penghuni Lapas yang melebihi kapasitas maksimal. Berdasarkan data  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada 14 Juni 2017 jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan mencapai 2926 — padahal kapasitas makmimal hanya untuk 880 orang.

Lapas yang dihuni Haryanto kelebihan kapasitas sebanyak 2.046 jiwa. Rincian klasifikasi kasus penghuni Lapas, dari data terakhir bulan April, terdapat 1563 jiwa bandar dan pengedar narkoba, 972 pengguna narkoba, 17 koruptor, 10 pelaku human trafficking, dan 9 pelaku tindak pidana pencucian uang.

Dari 9 Lapas dan Rutan di Jakarta, Lapas Cipinang menelan anggaran negara terbesar kedua. Lapas Cipinang mematok pagu anggaran setahun dari APBN sebesar Rp36,6 miliar. Sementara Rutan Kelas I Jakarta Pusat, memiliki pagu anggaran terbesar yakni Rp37,3 miliar.

Pemecatan dan Peningkatan Keamanan

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan telah mencopot jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Petrus Kunto Wiryanto. Surat penonaktifan tugas Petrus sudah dia tanda tangani kemarin.

“Kepala Lapas-nya bilang enggak pernah lihat. Enggak benar, berarti dia tidak melakukan tugas dan fungsinya,” ungkap Yasonna di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Selain itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cipinang (KPLP) Sugeng Hardono juga dicopot jabatannya. Sedangkan Haryanto, akan dipindah ke Lapas pinggiran setelah perkaranya usai ditangani BNN.

“Si (Haryanto) Chandra itu nanti dipindahin ke Nusakambangan, di sel khusus, sesudah BNN kembalikan ke kami,” tuturnya.

Yasonna sudah meminta bawahannya untuk melayangkan surat ke BNN. Surat itu berisi permintaan daftar nama penghuni Lapas yang ditengarai memiliki jaringan narkoba yang kuat. Dia juga tengah memeriksa beberapa pegawai Lapas Cipinang yang diduga terkait dengan kasus mengistimewakan sel Haryanto.

Peristiwa ini terjadi saat Direktur Jenderal Pemasyarakatan, I Wayan Kusmiantha Dusak akan pensiun 2 bulan lagi. Wayan menganggap dalam kasus pengistimewaan narapidana tersebut, ada petugas Lapas yang terlibat.

“Kalau orang dalam main, kami sulit,” ungkapnya di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Wayan mengakui, penghuni Lapas yang membandel kerap kucing-kucingan dengan pengawas Lapas. Dia pun berjanji akan memperketat pengawasan. “Pengawasan ini harus kita tingkatkan,” tuturnya. Bestprofit