PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: Nasionalisme

Makna di balik pernyataan Jokowi dan penilaian mantan Panglima TNI

BESTPROFIT – Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya adalah Panglima tertinggi Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Jokowi menyampaikannya dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Dalam rapat hadir sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pernyataan Jokowi berkaitan dengan isu pembelian 5.000 senjata api ilegal yang dilontarkan Gatot.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko melihat, penegasan Jokowi sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata untuk meredam situasi di dalam negeri. Sebagai kepala negara, kata Moeldoko, Jokowi tak ingin masyarakat mendapat informasi yang tidak jelas.

“Tidak ingin memunculkan kegaduhan baru,” ujarnya di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

Dia juga mengingatkan agar semua pihak bersama-sama menjaga stabilitas keamanan daripada berpolemik. Sebab, lanjutnya, itu sangat penting buat masyarakat.

“Intinya adalah masyarakat Indonesia perlu mendapatkan sebuah kondisi yang teduh, nyaman, aman. Tidak menginginkan kegaduhan dari waktu ke waktu,” kata Moeldoko.

Moeldoko juga mengingatkan, ancaman dari luar negara harus diperhatikan. Karena itu, energi jangan dihabiskan hanya untuk masalah baru yang muncul di dalam negeri. PT BESTPROFIT

“Jauh lebih penting ancaman di luar, jangan sampai tidak kita kenali dengan baik dan justru kita memunculkan ancaman baru yang justru kita ciptakan sendiri. Padahal ancaman luar yang harus kita sikat,” jelasnya.

Moeldoko meyakini hubungan antara Polri dan TNI tetap harmonis. Belakangan kedua institusi ini tegang akibat isu pembelian 5.000 senjata ilegal.

“Bagaimana membangun harmonisasi ke depan antara TNI dan Polri meskipun saat ini harmonis saja hubungan kedua institusi tersebut,” kata Moeldoko.

Jenderal purnawirawan bintang empat itu menilai, justru pihak luar yang memanasi isu impor senjata. Moeldoko melihat tidak ada potensi mengkhawatirkan dalam isu ini. Menurutnya, semua kembali ke institusi masing-masing dalam konsistensi dalam tupoksinya.

“Kalian saja yang emosional, padahal seungguhnya tidak ada yang dikhawatirkan,” imbuhnya.

Moeldoko meminta semua pihak untuk tidak berpolemik. Sebab itu ia enggan mengomentari isu impor senjata agar tidak makin gaduh. BEST PROFIT

Dalam isu ini, ia mengakui ada miskomunikasi. Wajar institusi besar seperti itu ada sedikit kekeliruan. Paling penting, kata Moeldoko, bagaimana kedepannya antar institusi semakin memperkuat hubungannya.

“Yang paling penting bukan komentar dari orang lain, tapi bagaimana kita memperkuat di dalam bagaimana memperkuat instansi antar lembaga,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai pernyataan Kepala Negara menunjukan sikapnya sebagai panglima tertinggi yang membawahi institusi TNI dan Polri. Menurutnya, tidak bisa prajurit sekali pun jenderal berbicara tanpa ada kontrol pemerintah.

“Itu adalah tamparan keras buat Panglima Gatot,” kata Yunarto saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (2/10) malam.

Dia menilai terlepas benar atau tidaknya yang disampaikan Gatot, namun secara etika kenegaraan sudah melangkahi Presiden. Sikap mantan kepala staf angkatan darat itu juga melanggar kode etik seorang prajurit.

“Bagaimana kode etik harus dijaga. Panglima tugasnya terkait dengan situasi pertahanan dan keamanan negara. Jokowi tegaskan dia tidak diam,” tuturnya.

Sumber: merdeka.com

PT Bestprofit : Ingin Jadi Raja Kutai, Hidup James Murray Berakhir Nahas

PT Bestprofit : Saat James Brooke sudah menjadi raja di Sarawak, Kalimantan bagian utara pada 1841, ada James lain yang juga disebut ingin menjadi raja juga di belahan Kalimantan timur. Ia adalah James Murray, anak ketiga bangsawan Skotlandia Alexander Murray alias Lord Elibank VII, kelahiran 4 Mei 1810 itu, yang tadinya berprofesi sebagai advokat di Inggris (Buku Annual Register or a View of the History and Politics of the Year 1844, 1845).

Menurut sumber Indonesia, Murray berupaya mengikuti jalan Raja James Brooke. Brooke mengakali Sultan Brunei, sedangkan Murray mengakali Sultan Kutai. Brooke, meski armadanya kuat karena didukung Inggris, berusaha mengambil siasat persuasif. Murray lain. Ia memakai jalan paksaan, sehingga pecahlah pertempuran yang membuatnya terbunuh. Akhirnya, dia pun tak pernah jadi Rajah Putih seperti Brooke di Sarawak.

Kata Inggris, Murray Cs dalam Bahaya

“Dengan konjungsi Mr. C.W. Bowra, dia ambil alih perjalanan dagang dari Tiongkok ke Pulau Kalimantan, di mana dia menemui ajalnya. Setelah kedatangan mereka di pesisir (Timur Kalimantan), dua kapal, satu tipe sekunar Young Queen dan tipe perusak Anna, berada 80 mil memasuki sungai ke pusat Kutai dan akhirnya berlabuh di Tenggarong,” demikian menurut Graham Irwin dalam Borneo Abad Kesembilan Belas (1986).

Kapal Young Queen dan Anna disewa khusus dari Hong Kong dan Murray adalah pemimpin pelayaran itu.

Menurut Moh. Nur Ars, Yunus Rasyid, Hasyim Achmad, dan Mukhlis P. dalam buku Mereka Sejarah Kota Samarinda (1986), kapal Young Queen dinakhodai Kapten Hart, sedangkan kapal Anna oleh Kapten Lewis. “Dengan tidak menunggu izin Sultan Kutai, rombongan itu berlayar dengan dua kapalnya menuju udik, ke Tenggarong,” demikian tertulis dalam buku tersebut.

Di kota itulah Sultan Kutai Aji Muhammad Salehudin tinggal. Menurut catatan Inggris, Sultan tampak senang dengan kedatangan kapal asing yang hendak berdagang. Namun, gestur itu kemudian berubah. Menurut orang-orang Inggris, seperti tercatat dalam Annual Register, rombongan Murray merasa “ditipu dengan keramahtamahan [orang-orang Kutai itu], nampaknya tidak ada niat dari penduduk untuk jual-beli. Ada juga frasa “dari sekelompok besar orang bersenjata yang berkumpul di sekitar rumah Sultan.”

Intinya, orang-orang Inggris merasa ada niat jahat dari orang-orang sultan. Karena itulah mereka waspada. Apalagi setelah sultan “telah tak lagi ramah, dan tidak ada keraguan lagi tentang niatnya untuk menghancurkan kapal jika memungkinkan.”

Merasa posisinya dalam bahaya, Murray pun perintahkan ke Kapten Hart dan Kapten Lewis untuk bersiap. Murray yakin, dia hanya bisa melarikan diri. Menurut buku Annual Register, “dia juga akhirnya mendapat sandera dari Sultan, agar bisa melarikan diri dengan aman menyusuri sungai, namun dalam usaha ini dia gagal.”

Kapal-kapal Murray mulai diserang pada 16 Februari 1944 ketika mereka belum mengangkat jangkar. Mereka bertahan dengan memberi beberapa tembakan. Dari kapal Young Queen, 550 peluru ditembakkan. Dari kapal Anna juga banyak tembakan. Setelah bertempur 36 jam, Murray pun terbunuh di usia 33 tahun.

Menurut buku Sejarah Kota Samarinda, justru Murray dianggap punya gelagat buruk. Dari awal, “Ekspedisi yang dipimpin oleh James Erskine Murray itu mencoba menanam pengaruhnya di Kerajaan Kutai. Dengan perantaraan juru bicaranya, seorang Bengali, ia mengumumkan kepada penduduk Samarinda dengan menyebut dirinya sebagai Tuwan Besar Maris.”

Dari sumber di atas, orang akan berpikir bahwa Murray memang ingin menjadi raja di Kalimantan Timur. Ini agak aneh. Bagaimanapun, Murray adalah seorang advokat. Artinya, ia paham hukum. Seharusnya Murray mafhum betul bahwa Kalimantan Timur secara de jure milik kerajaan Belanda. Puluhan tahun sebelumnya, memang ada seorang Inggris lain yang jelas-jelas berlaku layaknya raja di sekitar Kesultanan Banjarmasin. Alexander Hare, nama “raja” itu, telah angkat kaki dari Borneo karena diusir.

Tentu saja masuk akal jika berpikir bahwa Murray membutuhkan lahan untuk urusan dagangnya di Kalimantan Timur. Menurut sumber lokal dan nasional tadi, “Kepada Sultan ia menyatakan kemauannya meminta tanah di kota Tenggarong. Di atas tanah itu ia bermaksud mendirikan kantor dan memonopoli perdagangan. Sultan Salehuddin mengizinkannya mendirikan perwakilan dagang di Samarinda, dengan alasan bahwa tempat itu memang disiapkan sebagai kota dagang.”

Menurut sumber lokal, “Murray memaksakan kehendaknya” dengan mengeluarkan ancaman. Murray seakan merasa dirinya lebih kuat, meski awaknya jelas kalah jumlah ketimbang Sultan Kutai. Demi barang murah dari daerah Sultan, Murray minta kapal-kapalnya boleh ke pedalaman untuk berdagang dengan jaminan keamanan Sultan Kutai. Untuk itu, Sultan Kutai diancam dengan hanya diberi kesempatan setengah jam saja untuk setuju.

Sumber Indonesia menyebut Sultan tak mau diancam dan tak mau menuruti kemauan Murray.

“[…K]eraton Sultan ditembak dengan meriam. Karena tindakan Murray itu, terjadilah pertempuran yang mengakibatkan pemimpin ekspedisi itu dengan beberapa anak buahnya tewas. Sisa-sisa dari anak buahnya melarikan diri ke Makassar dengan sekoci kapal Belgi yang kandas muara Sungai Mahakam,” demikian tertulis dalam Sejarah Kota Samarinda. Setelah bertemu pasukan Kutai, seisi kapal itu dirampas.

Namun, meski ada versi kronologi yang menunjukkan kesalahan Murray, pihak Inggris tetap naik pitam karena kematiannya. Aparat Belanda pun menindak Kutai. Kapal perusak Arend bersama Egmond, Zephijr dan Janus—di bawah komando Letnan Hooft—dengan diperkuat 74 pelaut dan 140 serdadu darat bertindak.

Armada Belanda yang berlabuh di Samarinda pada 1 April 1844 itu memanggil Sultan untuk bersua. Sultan tak mau. Ketika armada itu tiba di Tenggarong pada 6 April, istana kosong dan tak ada Sultan. Esoknya, Tenggarong dibakar.

Sumber lokal seperti buku Herman Salam yang berjudul Senopati Awanglong (2002) menyebut armada Hooft itu dilawan pasukan Kutai yang dibantu orang-orang Bugis di bawah panglima Kutai Awang Long. Perlawanan itu tak membuat Kutai bebas dari kuasa Belanda. Sultan akhirnya meneken perjanjian pada 11 Oktober 1844 yang mengakui kedaulatan Belanda di tanahnya secara de facto. PT Bestprofit

Bestprofit : Dari Pejambon Lahir Pancasila

Bestprofit – Gedung dengan delapan pilar penyangga di muka beranda itu berdiri anggun menghadap Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Warna dindingnya putih bersih. Sebuah patung garuda berwarna emas terpatri di atapnya, menegaskan nama gedung tersebut: Gedung Pancasila.

Bukan tanpa alasan gedung yang kini menjadi bagian Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. Persis 72 tahun lalu, 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan gedung inilah Sukarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia saat itu, untuk kali pertama Sukarno menawarkan istilah Pancasila sebagai dasar negara.

“Di situ ada yang namanya ruang konstitusi. Di situlah sebenarnya para pendiri republik memikirkan konstitusi kita. Lahirnya Pancasila di situ. Karena Pancasila bagian dari konstitusi kita maka disebut Gedung Pancasila,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir kepada Tirto, Jumat pekan lalu.

Dalam pidato yang sekarang dikenang sebagai Hari Lahir Pancasila, Sukarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota BPUPKI mengenai dasar negara merdeka. Sukarno menawarkan lima sila yang terdiri: Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain Sukarno, Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Ada juga M. Yamin dan Soepomo yang memaparkan pandangan mereka. Namun, pidato Sukarno yang dianggap paling pas dijadikan rumusan dasar negara Indonesia.

“Pidato itu disambut hampir semua anggota dengan tepuk tangan riuh. Tepuk tangan yang riuh sebagai suatu persetujuan,” kenang Mohammad Hatta dalam Menuju Gerbang Kemerdekaan (2010).

Gedung Pejambon

Gedung Pancasila, berdiri sekitar tahun 1830, semula menjadi kediaman Hertog Bernhard (1792-1862), bangsawan Jerman yang menjadi panglima tentara Belanda di Batavia (1829). Menurut Alwi Shabab dalam esai “Gedung Lahirnya Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Jakarta,” gedung bersejarah ini semula tanah pertanian milik Anthony Chastelein, putra Cornelis Chastelein (1657-1714), seorang tuan tanah di daerah Depok pada masa awal kolonialisasi VOC di Jawa.

Karena itu, tulis Alwi, nama Hertog pernah diabadikan sebagai nama jalan dan nama taman di kawasan yang kini disebut Pejambon. “Zaman dulu terdapat “Hertog Park” (Lapangan Hertog). Bahkan, jalan itu … bernama “Hertog Laan” (Jalan Hertog),” tulisnya dalam esai “Arsenal dan Batavia yang Hilang,” seperti terangkum dalam buku Betawi: Queen of The East (2002).

Menurut Alwi, Pejambon sudah menjadi salah satu kawasan penting di Batavia sejak Willem Herman Daendles menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda (1808-1811). Hal ini berdasarkan peta Batavia (1853) koleksi Allgemen Rijksarchief Den Haag, yang menyebut bahwa di belakang Pejambon, persisnya di dekat RSPAD Gatot Subroto dan samping Hotel Borobudur sekarang, pernah ada kawasan bernama Arsenal. Dalam bahasa Belanda maupun Inggris, Arsenal berarti gudang peluru atau pangkalan persenjataan.

“Waktu itu Gubernur Jenderal Willem Herman Daendels (1808-1811) memang sudah memindahkan Kota Lama, Oud Batavia, ke Weltevreden di sekitar Lapangan Banteng, Senen, dan Pasar Baru. Di tempat ini Daendels membangun tangsi-tangsi militer,” tulis Alwi.

Hertog diperkirakan berdiam di kawasan Pejambon sampai tahun 1916 seiring dipindahkannya Departemen Urusan Peperangan Hindia Belanda ke Bandung pada 1914-1917.

Gedung Pejambon ini lantas digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada Mei 1918 sebagai Gedung Volksraad (Dewan Rakyat). Pemerintah juga pernah menggunakannya sebagai kantor Raad van Indie (Dewan Pemerintahan Hindia Belanda), sebelum akhirnya mendirikan kantor khusus di Jalan Pejambon No. 2 sekarang.

Menjadi Gedung BPUPKI

Maret 1942, Jepang menaklukkan tentara Hindia Belanda tanpa syarat. Pada 1943, serdadu Jepang menjadikan gedung Volksraad sebagai gedung Chuo Sangi In/ Tyuuo Sangi In—semacam dewan pertimbangan, yang bertugas memberikan nasihat dan usulan politik kepada Pemerintahan Militer Jepang di Hindia Belanda.

“Setiap anggota Chuo Sangi-in memperoleh uang jabatan f.3.600/tahun, dan jika bersidang menerima uang saku f.15/hari serta uang penginapan f30/malam,” tulis Darul Aqsha dalam Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan dan Pemikiran (2005).

Sidang pertama Chuo Sangi-In berlangsung pada 16-20 Oktober 1943. Ia membahas tentang upaya memenangkan Perang Pasifik. Namun, seiring melemahnya kekuatan militer Jepang dalam babak terakhir Perang Dunia Kedua itu, Perdana Menteri Koiso mulai menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dalam sidang istimewa Parlemen Jepang ke-85 di Tokyo, 7 September 1944.

Janji tersebut direalisasikan pada 1 Maret 1945 dengan membentuk Dokuritsu Zyunbi Tjooosakai (BPUPK) dan menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Kedua badan tersebut bekerja di gedung Chuo Sangi In.

Tugas pokok kedua badan itu menyiapkan tata pemerintahan, tata hukum, dan tata ekonomi seandainya Indonesia merdeka di kemudian hari. Selama kurun persiapan itu, dan hari-hari menjelang proklamasi kemerdekaan, Gedung Pancasila menjadi saksi bagaimana para pendiri bangsa bersidang menyiapkan dan menyepakati dasar-dasar kemerdekaan Indonesia.

Gedung dengan delapan pilar penyangga di muka beranda itu berdiri anggun menghadap Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Warna dindingnya putih bersih. Sebuah patung garuda berwarna emas terpatri di atapnya, menegaskan nama gedung tersebut: Gedung Pancasila.

Bukan tanpa alasan gedung yang kini menjadi bagian Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. Persis 72 tahun lalu, 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan gedung inilah Sukarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia saat itu, untuk kali pertama Sukarno menawarkan istilah Pancasila sebagai dasar negara.

“Di situ ada yang namanya ruang konstitusi. Di situlah sebenarnya para pendiri republik memikirkan konstitusi kita. Lahirnya Pancasila di situ. Karena Pancasila bagian dari konstitusi kita maka disebut Gedung Pancasila,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir kepada Tirto, Jumat pekan lalu.

Dalam pidato yang sekarang dikenang sebagai Hari Lahir Pancasila, Sukarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota BPUPKI mengenai dasar negara merdeka. Sukarno menawarkan lima sila yang terdiri: Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain Sukarno, Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Ada juga M. Yamin dan Soepomo yang memaparkan pandangan mereka. Namun, pidato Sukarno yang dianggap paling pas dijadikan rumusan dasar negara Indonesia.

“Pidato itu disambut hampir semua anggota dengan tepuk tangan riuh. Tepuk tangan yang riuh sebagai suatu persetujuan,” kenang Mohammad Hatta dalam Menuju Gerbang Kemerdekaan (2010).

Gedung Pejambon

Gedung Pancasila, berdiri sekitar tahun 1830, semula menjadi kediaman Hertog Bernhard (1792-1862), bangsawan Jerman yang menjadi panglima tentara Belanda di Batavia (1829). Menurut Alwi Shabab dalam esai “Gedung Lahirnya Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Jakarta,” gedung bersejarah ini semula tanah pertanian milik Anthony Chastelein, putra Cornelis Chastelein (1657-1714), seorang tuan tanah di daerah Depok pada masa awal kolonialisasi VOC di Jawa.

Karena itu, tulis Alwi, nama Hertog pernah diabadikan sebagai nama jalan dan nama taman di kawasan yang kini disebut Pejambon. “Zaman dulu terdapat “Hertog Park” (Lapangan Hertog). Bahkan, jalan itu … bernama “Hertog Laan” (Jalan Hertog),” tulisnya dalam esai “Arsenal dan Batavia yang Hilang,” seperti terangkum dalam buku Betawi: Queen of The East (2002).

Menurut Alwi, Pejambon sudah menjadi salah satu kawasan penting di Batavia sejak Willem Herman Daendles menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda (1808-1811). Hal ini berdasarkan peta Batavia (1853) koleksi Allgemen Rijksarchief Den Haag, yang menyebut bahwa di belakang Pejambon, persisnya di dekat RSPAD Gatot Subroto dan samping Hotel Borobudur sekarang, pernah ada kawasan bernama Arsenal. Dalam bahasa Belanda maupun Inggris, Arsenal berarti gudang peluru atau pangkalan persenjataan.

“Waktu itu Gubernur Jenderal Willem Herman Daendels (1808-1811) memang sudah memindahkan Kota Lama, Oud Batavia, ke Weltevreden di sekitar Lapangan Banteng, Senen, dan Pasar Baru. Di tempat ini Daendels membangun tangsi-tangsi militer,” tulis Alwi.

Hertog diperkirakan berdiam di kawasan Pejambon sampai tahun 1916 seiring dipindahkannya Departemen Urusan Peperangan Hindia Belanda ke Bandung pada 1914-1917.

Gedung Pejambon ini lantas digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada Mei 1918 sebagai Gedung Volksraad (Dewan Rakyat). Pemerintah juga pernah menggunakannya sebagai kantor Raad van Indie (Dewan Pemerintahan Hindia Belanda), sebelum akhirnya mendirikan kantor khusus di Jalan Pejambon No. 2 sekarang.

Menjadi Gedung BPUPKI

Maret 1942, Jepang menaklukkan tentara Hindia Belanda tanpa syarat. Pada 1943, serdadu Jepang menjadikan gedung Volksraad sebagai gedung Chuo Sangi In/ Tyuuo Sangi In—semacam dewan pertimbangan, yang bertugas memberikan nasihat dan usulan politik kepada Pemerintahan Militer Jepang di Hindia Belanda.

“Setiap anggota Chuo Sangi-in memperoleh uang jabatan f.3.600/tahun, dan jika bersidang menerima uang saku f.15/hari serta uang penginapan f30/malam,” tulis Darul Aqsha dalam Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan dan Pemikiran (2005).

Sidang pertama Chuo Sangi-In berlangsung pada 16-20 Oktober 1943. Ia membahas tentang upaya memenangkan Perang Pasifik. Namun, seiring melemahnya kekuatan militer Jepang dalam babak terakhir Perang Dunia Kedua itu, Perdana Menteri Koiso mulai menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dalam sidang istimewa Parlemen Jepang ke-85 di Tokyo, 7 September 1944.

Janji tersebut direalisasikan pada 1 Maret 1945 dengan membentuk Dokuritsu Zyunbi Tjooosakai (BPUPK) dan menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Kedua badan tersebut bekerja di gedung Chuo Sangi In.

Tugas pokok kedua badan itu menyiapkan tata pemerintahan, tata hukum, dan tata ekonomi seandainya Indonesia merdeka di kemudian hari. Selama kurun persiapan itu, dan hari-hari menjelang proklamasi kemerdekaan, Gedung Pancasila menjadi saksi bagaimana para pendiri bangsa bersidang menyiapkan dan menyepakati dasar-dasar kemerdekaan Indonesia. Bestprofit