PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: news

Beda Sikap Pimpinan DPRD DKI soal Paripurna Istimewa Anies-Sandi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melakukan salam commando seusai pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Presiden Joko Widodo melantik Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022.

BEST PROFIT – Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Senin (16/10/2017).

Rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta mulanya disebut sebagai salah satu rangkaian acara setelah prosesi pelantikan berlangsung.

Nyatanya, rapat paripurna untuk mendengarkan pidato politik Anies-Sandi itu belum pernah dijadwalkan dalam rapat badan musyawarah (bamus) DPRD DKI.

Anies pun belum mau menjabarkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan Ibu Kota sebelum rapat paripurna istimewa berlangsung. Menurut dia, itu merupakan etika dalam memulai pemerintahan.

“Sesudah sidang paripurna dilakukan, baru nanti kita mulai melangkah, sekarang kan masih menunggu,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/10/2017).

 

Beda sikap pimpinan DPRD DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, DPRD DKI Jakarta tidak akan menggelar rapat paripurna istimewa setelah Anies dan Sandi dilantik.

Aturan soal rapat paripurna istimewa setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur tidak tercantum dalam tata tertib (tatib) DPRD DKI Jakarta. Anggaran untuk rapat paripurna itu juga dia sebut tidak tersedia.

“Bukan tidak ada, memang enggak diatur, kalau diaturnya ada, saya mau (menggelar rapat paripurna istimewa),” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Prasetio meminta Anies-Sandi langsung bekerja. Sikap Prasetio itu tidak sejalan dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham “Lulung” Lunggana. BESTPROFIT

Menurut Lulung, tidak adanya rapat paripurna istimewa untuk Anies-Sandi diputuskan sepihak oleh Prasetio. Keempat Wakil Ketua DPRD, kata Lulung, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu.

“Pimpinan (ketua) Dewan ini tidak pernah membahas soal ini kepada pimpinan yang lain (wakil ketua). Dia mau sendiri, mau dirinya sendiri. Ya kami diajak dong bicara soal ini,” ujar Lulung saat ditemui terpisah.

Lulung mengaku akan berembuk dengan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang lainnya untuk tetap membicarakan rapat paripurna istimewa tersebut. Dia menuding keputusan yang diambil Prasetio bermuatan politis.

“Ini ada muatan politik, belum move on. Dia kagak sadar kalau ini adalah yang terpilih gubernur Jakarta,” kata Lulung.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan ada aturan yang mengatur pelaksanaan rapat paripurna istimewa seusai pelantikan gubernur dan wakil gubernur.

“Saya kira Pak Pras belum baca peraturan pemerintah, surat edaran Kemendagri. DPRD harus taatlah pada ketentuan itu. Saya kira kalau dia baca enggak mungkin dia ngomong gitu,” kata Taufik.

Dia pun mengaku akan segera mengajak Prasetio serta pimpinan dan anggota DPRD lainnya untuk membahas soal rapat paripurna istimewa itu agar tidak simpang siur.

 

Wajib digelar

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyatakan, rapat paripurna istimewa wajib digelar DPRD DKI seusai pelantikan Anies-Sandi.

Aturan tentang paripurna seusai pelantikan gubernur dan wakil gubernur tercantum dalam surat edaran Dirjen Otda Kemendagri nomor SE.162/3484/OTDA yang diterbitkan 10 Mei 2017.

Selain itu, aturan tentang rapat paripurna istimewa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

PT BESTPROFIT “Kami buat edaran agar diselenggarakan, sifatnya wajib dilakukan. Ada PP 16/2010 dan arahan kebijakan pemerintah pusat. Edaran yang saya buat itu adalah arahan pemerintah pusat,” ujar Sumarsono..

Apabila tata tertib (tatib) DPRD DKI Jakarta tidak mengatur paripurna istimewa, kata Sumarsono, DPRD DKI bisa menggelar paripurna biasa yang tidak mengambil keputusan.

Dari seluruh provinsi di Indonesia yang menggelar Pilkada 2017, lanjut dia, hanya DPRD DKI Jakarta yang belum menggelar rapat paripurna istimewa seusai pelantikan gubernur dan wakil gubernur pemenang pilkada.

Paripurna itu harus digelar paling lambat 14 hari setelah pelantikan Anies-Sandi. Sumarsono meminta DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna istimewa itu.

“DKI-nya masih butuh waktu, masih ada 14 hari kan. Ini baru hari kedua (setelah pelantikan). Kita tunggu saja,” kata Sumarsono.

Sumber: kompas.com

Dalih Polri Bikin Densus Antikorupsi demi Menambah Anggaran

Dalih Polri Bikin Densus Antikorupsi demi Menambah Anggaran

PT BESTPROFIT – Sejak awal pertengahan tahun ini, istilah “Densus Antikorupsi” dalam tubuh Polri kembali mencuat. Semula muncul di Senayan, belakangan berembus dari Trunojoyo—markas besar Polri.

Meski institusi yang dipimpin Jenderal Polisi Tito Karnavian ini sudah punya Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) di bawah Badan Reserse Kriminal, pembentukan badan baru antirasuah dengan kewenangan setara Komisi Pemberantasan Korupsi itu dianggap perlu oleh Tito, dan langsung didukung oleh Komisi III DPR.

Namun, usulan Densus Antikorupsi sebetulnya wacana usang yang dibangkitkan kembali. Semula ia muncul saat uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri baru ketika Jenderal Polisi Sutarmanmenggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo.

Kamis, 17 Oktober 2013, Ahmad Yani—saat itu anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP—bertanya kepada Sutarman, “Apakah Kapolri di bawah Pak Sutarman punya komitmen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemberantasan korupsi?”

Setelah Sutarman mengiyakan, Ahmad Yani menyampaikan pandangan bahwa struktur Direktorat III Tipidkor di bawah Bareskrim Polri “tidak memadai” untuk menangani kasus korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.

“Kesimpulan saya, harus ada yang namanya Densus Antikorupsi. Itu usul genuine saya, semua komisi III DPR mendukung. Setelah itu ditindaklanjuti melalui rapat kerja,” ujar Yani kepada reporter Tirto, yang mengklaim bahwa saat itu anggota DPR “siap membantu mengembangkan anggaran” jika dibentuk badan baru bernama Densus Antikorupsi Polri.

Saat mengusulkan, Yani juga mengatakan ia “sudah jauh hari” mempelajari tata hukum pemberantasan korupsi dengan mengkaji pola kerja KPK dan kejaksaan. “Densus diberikan kewenangan yang sama dengan KPK,” tambahnya.

Latar belakang Ahmad Yani sendiri kontroversial. Setelah menjadi anggota Komisi III DPR, ia gagal mencalonkan diri sebagai komisioner KPK. Ia mengundurkan diri sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Saat Pilgub DKI Jakarta 2017, ketika PPP kubu Djan Faridz mendukung Basuki Tjahaja Purnama dan kubu Muhammad Romahurmuziy mendukung Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Yani bergerak menjadi pecahan ketiga: ia mendukung Anies Baswedan. Saat ini ia berprofesi sebagai advokat.

“Tapi kelemahan di Polri itu rentan intervensi. Kelemahan di Kejaksaan Agung itu rentan intervensi. Jadi penyidiknya tidak begitu independen,” jelas Yani mengungkapkan apa kelemahan dari Densus Antikorupsi jika dibentuk.

Menanggapi usulan Yani, usai dilantik menjadi Kapolri, Sutarman langsung membentuk tim kajian yang terdiri Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri. Nyaris sebulan kemudian, Sutarman menolak usulan pembentukan Densus Antikorupsi. Ia lebih memilih untuk menguatkan lembaga pemberantasan korupsi yang sudah ada di Polri.

Kapolri berikutnya, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, tak pernah menyinggung Densus Antikorupsi saat melewati mekanisme yang sama dengan Komisi III DPR. Dalam arsip percakapan rapat pleno dengan komisi bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu pada 16 April 2015, Badrodin menegaskan lebih akan membentuk tim khusus internal guna mencegah korupsi berkembang luas di institusi Polri. BEST PROFIT

Begitu juga saat Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Pada 23 Juni 2016, di depan Komisi III DPR, Tito mengatakan bakal membereskan pelayanan Polri dan mendukung kebijakan pembentukan pengawasan independen demi mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme meluas di institusinya.

Namun, perkembangan berikutnya justru berkebalikan.

Dua hari setelah Tito dilantik, pada 15 Juli 2016, Fahri Hamzah—wakil ketua DPR yang dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera—kembali menghidupkan wacana lama tersebut. Ia ingin Polri memiliki pelbagai kewenangan spesial seperti KPK.

Bagi Fahri Hamzah, KPK merupakan lembaga yang dibentuk untuk dibubarkan kelak, dan perannya dikembalikan ke Polri serta kejaksaan sebagai lembaga permanen.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 23 Mei 2017, Kapolri Tito Karnavian mengeluh anggaran Direktorat Tipidkor “sangat rendah” dibandingkan KPK, sehingga penanganan korupsi “tak bisa maksimal.”

Tito lantas mengusulkan pembentukan Densus Antikorupsi dengan istilah Densus Tipikor. “Hanya saja kelebihan teman-teman di KPK, mereka kolektif-kolegial dan diangkat DPR, jadi lebih kebal daripada, maaf, intervensi,” katanya.

Dalam waktu singkat tawaran Tito disambut oleh Komisi III DPR.

“Komisi III DPR mendesak Polri membentuk Densus Tipikor dengan anggaran khusus,” kata Desmond Junaidi Mahesa, wakil ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra, saat membacakan poin ke-6 kesimpulan rapat kerja dengan Kapolri.

Selain itu, Pansus Hak Angket KPK di DPR juga memilih pasang badan untuk pembentukan Densus tersebut. Pansus Hak Angket itu dibentuk untuk mengevaluasi kinerja KPK, termasuk wewenang penyadapan, yang bermuara dari megakorupsi e-KTP yang menyeret para politikus kakap Senayan.

Anggaran Tambahan untuk Densus Antikorupsi

Usai menggelar rapat dengan Irjen Bambang Sunarwibowo mengenai rancangan anggaran Polri tahun 2018, Ketua Badan Anggaran DPR yang juga anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin, siap membantu Polri mendapat tambahan bujet.

Anggaran Polri pada 2018 sendiri, dalam situs Kemendagri, sebesar Rp77,751 triliun, atau menurun 7,4 persen dari anggaran tahun ini Rp84 triliun. Anggaran ini adalah ketiga terbesar setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertahanan dalam RUU APBN 2018 yang dibacakan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna DPR, Agustus lalu.

Dari rapat pleno itu, anggaran Densus Antikorupsi masuk dalam rancangan tersebut, yang diproyeksikan sebesar Rp975 miliar dari anggaran Polri tahun 2018. KPK sendiri untuk tahun 2018 mengajukan anggaran sebesar Rp790 miliar. Anggaran KPK sempat diancam akan dibekukan oleh Mukhamad Misbakhun, anggota Pansus Hak Angket KPK serta anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar—salah satu dari rentetan serangan terhadap KPK oleh para politisi Senayan sepanjang tahun ini.

Anggaran Rp975 miliar itu rencananya untuk menguatkan struktur: menaikkan Direktorat Tipidkor setara Bareskrim Polri, lantas mengubah namanya menjadi Densus Tipikor atau Densus Antikorupsi, yang bertanggung jawab langsung di bawah Kapolri.

Meski wacana ini terus menguat sepanjang September, dan dipertegas dengan pernyataan para perwira Polri—bahwa pembentukan Densus Antikorupsi akan dikebut hingga akhir tahun dan mulai beroperasi awal tahun 2018—kewenangan lembaga baru Polri ini belumlah jelas.

Salah satunya, di antara hal lain, Densus Antikorupsi ingin memiliki jaksa penuntut umum sendiri.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan bahwa Polri merencanakan hal tersebut. Berkas perkara tak akan dikonsultasikan dan dikirim ke Kejaksaan lagi, seperti KPK. Namun, Prasetyo menolaknya; ia tidak ingin kejaksaan atau jaksa ditarik untuk bergabung dengan Densus Antikorupsi.

“Tidak mesti kita harus membentuk di satu kantor yang sama seperti KPK. Kami masing-masing punya kemandirian untuk bersama-sama melaksanakan tugas, tanggung jawab melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujar Prasetyo kepada reporter TirtoBESTPROFIT

Prasetyo mengacu pada hukum pidana Indonesia. Polri hanya berwenang menyelidiki dan menyidik kasus. Sementara jaksa yang menentukan apakah berkas dakwaan sudah lengkap atau tidak, dan memprosesnya ke pengadilan.

Meski begitu, kejaksaan agung mendukung pembentukan Densus Antirkorupsi. Alasannya, jaringan kerja Polri yang luas, dari provinsi hingga kecamatan, bisa “menjadi rekan baru yang lebih kuat” untuk memberantas korupsi.

“Korupsi di Indonesia, kan, masih begitu menggurita, masih meluas, bahkan sampai ke daerah-daerah secara masif, intensif, dan kadang dilakukan bersama-sama,” ujarnya.

Begitu juga dengan KPK, yang menilai Densus Antikorupsi bukanlah rival melainkan bisa berdiri dan bergerak bersama memberantas praktik korupsi.

“Kita akan bekerja sesuai kewenangan masing-masing. Densus itu, kan, mempunyai network lebih luas, kalau bisa berfungsi lebih banyak mungkin akan lebih bagus. Kalau sekarang, kan, polisi hanya kewenangan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan penuntutan diberikan ke kejaksaan,” ungkap Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, kepada reporter Tirto.

Sumber: tirto.id

Ini Kriteria Ideal Pendamping Jokowi pada Pilpres 2019

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas masalah penyelundupan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

BEST PROFIT – Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC) Djayadi Hanan mengungkapkan kriteria mengenai sosok ideal untuk mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Lalu seperti apa sosok yang ideal menjadi pendamping Jokowitersebut?

“Yang ideal mungkin orang luar Jawa. Karena dia (Jokowi) kan orang Jawa. Misalnya dari kalangan yang di-respect (dihormati) dari kalangan Islam,” kata Djayadi di kantornya, Kamis (5/10/2017).

Lebih detail, Djayadi menyebut sosok tersebut idealnya masih mirip dengan pasangan Jokowi saat ini, yakni Jusuf Kalla. Bahkan, menurut dia, bisa juga dari kalangan militer.

“Mirip Pak JK dan mungkin dari kalangan militer bisa juga. Karena Jokowi dianggap tidak kuat di situ. Jadi bisa saja kalau menggandeng calon dari itu,” kata dia.

Djayadi menuturkan, persepsi publik masih menganggap bahwa sosok pemimpin yang kuat berasal dari kalangan militer. Sedangkan Jokowi bukan termasuk di dalamnya.

“Jokowi kan dianggap oleh banyak orang pemimpin yang tidak begitu kuat. Pemimpin yang kuat dan tegas biasanya dianggap berasal dari kalangan militer,” ujar dia.

Lalu bagaimana jika Jokowi dipasangkan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo?

Menurut Djayadi, hal tersebut bagus saja. Alasannya, duet Jokowi-Gatot akan bisa memecah suara Prabowo Subianto. Namun, itu pun jika Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

BESTPROFIT “Ada kemungkinan (Jokowi-Gatot) menggerus suara Prabowo. Meski kita belum tahu seberapa banyak atau paling tidak orang yang belum memilih bisa ditarik dengan Gatot kalau dia berpasangan dengan Jokowi,” tutur dia.

Survei yang dilakukan SMRC tersebut terkait kecenderungan dukungan politik setelah tiga tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin. Survei tersebut digelar pada 3-10 September 2017.

Responden survei adalah seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara acak atau multistage random samplingdari 1.220 responden. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.057 atau 87 persen.

Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot checkPT BESTPROFIT

Berikut hasil survei yang dilakukan SMRC, mengenai siapa yang akan dipilih sebagai Presiden jika Pilpres digelar sekarang:

1. Jokowi 38,9 persen.
2. Prabowo 12,0 persen.
3. Susilo Bambang Yudhoyono 1,6 persen
4. Anies Baswedan 0,9 persen.
5. Basuki Tjahaja Purnama 0,8 persen.
6. Jusuf Kalla 0,8 persen
7. Hary Tanoe 0,6 persen.
8. Surya Paloh 0,3 persen.
9. Agus Yudhoyono 0,3 persen.
10. Ridwan Kamil 0,3 persen.
11. Gatot Nurmantyo 0,3 persen.
12. Mahfud MD 0,3 persen.
13. Tuan Guru Bajang 0,2 persen.
14. Chairul Tanjung 0,2 persen.
15. Sri Mulyani 0,1 persen.
16. Patrialis Akbar 0,1 persen.
17. Megawati Soekarnoputri 0,1 persen
18. Soekarno 0,1 persen.
19. Tommy Soeharto 0,1 persen.
20. Gus Dur 0,1 persen.
21. Wiranto 0,1 persen.
22. Risma 0,1 persen.
23. Tidak jawab/rahasia 41,9 persen.

Sumber: kompas.com

Makna di balik pernyataan Jokowi dan penilaian mantan Panglima TNI

BESTPROFIT – Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya adalah Panglima tertinggi Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Jokowi menyampaikannya dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Dalam rapat hadir sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pernyataan Jokowi berkaitan dengan isu pembelian 5.000 senjata api ilegal yang dilontarkan Gatot.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko melihat, penegasan Jokowi sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata untuk meredam situasi di dalam negeri. Sebagai kepala negara, kata Moeldoko, Jokowi tak ingin masyarakat mendapat informasi yang tidak jelas.

“Tidak ingin memunculkan kegaduhan baru,” ujarnya di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

Dia juga mengingatkan agar semua pihak bersama-sama menjaga stabilitas keamanan daripada berpolemik. Sebab, lanjutnya, itu sangat penting buat masyarakat.

“Intinya adalah masyarakat Indonesia perlu mendapatkan sebuah kondisi yang teduh, nyaman, aman. Tidak menginginkan kegaduhan dari waktu ke waktu,” kata Moeldoko.

Moeldoko juga mengingatkan, ancaman dari luar negara harus diperhatikan. Karena itu, energi jangan dihabiskan hanya untuk masalah baru yang muncul di dalam negeri. PT BESTPROFIT

“Jauh lebih penting ancaman di luar, jangan sampai tidak kita kenali dengan baik dan justru kita memunculkan ancaman baru yang justru kita ciptakan sendiri. Padahal ancaman luar yang harus kita sikat,” jelasnya.

Moeldoko meyakini hubungan antara Polri dan TNI tetap harmonis. Belakangan kedua institusi ini tegang akibat isu pembelian 5.000 senjata ilegal.

“Bagaimana membangun harmonisasi ke depan antara TNI dan Polri meskipun saat ini harmonis saja hubungan kedua institusi tersebut,” kata Moeldoko.

Jenderal purnawirawan bintang empat itu menilai, justru pihak luar yang memanasi isu impor senjata. Moeldoko melihat tidak ada potensi mengkhawatirkan dalam isu ini. Menurutnya, semua kembali ke institusi masing-masing dalam konsistensi dalam tupoksinya.

“Kalian saja yang emosional, padahal seungguhnya tidak ada yang dikhawatirkan,” imbuhnya.

Moeldoko meminta semua pihak untuk tidak berpolemik. Sebab itu ia enggan mengomentari isu impor senjata agar tidak makin gaduh. BEST PROFIT

Dalam isu ini, ia mengakui ada miskomunikasi. Wajar institusi besar seperti itu ada sedikit kekeliruan. Paling penting, kata Moeldoko, bagaimana kedepannya antar institusi semakin memperkuat hubungannya.

“Yang paling penting bukan komentar dari orang lain, tapi bagaimana kita memperkuat di dalam bagaimana memperkuat instansi antar lembaga,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai pernyataan Kepala Negara menunjukan sikapnya sebagai panglima tertinggi yang membawahi institusi TNI dan Polri. Menurutnya, tidak bisa prajurit sekali pun jenderal berbicara tanpa ada kontrol pemerintah.

“Itu adalah tamparan keras buat Panglima Gatot,” kata Yunarto saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (2/10) malam.

Dia menilai terlepas benar atau tidaknya yang disampaikan Gatot, namun secara etika kenegaraan sudah melangkahi Presiden. Sikap mantan kepala staf angkatan darat itu juga melanggar kode etik seorang prajurit.

“Bagaimana kode etik harus dijaga. Panglima tugasnya terkait dengan situasi pertahanan dan keamanan negara. Jokowi tegaskan dia tidak diam,” tuturnya.

Sumber: merdeka.com