PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: news

Ini Anggaran yang Dihapus dan Dikurangi dalam R-APBD DKI 2018

Suasana rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).

BESTPROFIT – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) DKI Jakarta sudah selesai dilakukan sejak kemarin, Selasa (28/11/2017).

Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati penghapusan atau pengurangan anggaran sejumlah program.

Nilai R-APBD setelah pembahasan naik Rp 6,5 miliar menjadi Rp 77,117 triliun. Pengurangan anggaran itu tidak otomatis membuat postur APBD menjadi berkurang. Sebab anggaran itu dipindahkan ke pos anggaran lain yang lebih membutuhkan penambahan anggaran.

Rencananya sidang paripurna pengesahan akan dilakukan Kamis (30/11/2017). Berikut ini adalah anggaran yang dicoret maupun dikurangi dalam R-APBD DKI 2018 :

Anggaran kolam dicoret

Anggaran renovasi kolam ikan Gedung DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 620 juta dihapus dari R-APBD 2018. Anggaran ini dicoret setelah ada instruksi dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

“Saya meminta agar TAPD sekali lagi itu tolong dicoret, Rp 620 juta. Karena saya enggak merasa memerintahkan untuk merenovasi itu,” ujar Prasetio.

Kolam di DPRD DKI Jakarta yang rencananya akan direhabilitasi dengan anggaran Rp 620 juta. Foto diambil pada Selasa, (21/11/2017).

Anggaran kunker dikurangi

Selain kolam, anggaran kunjungan kerja anggota Dewan juga dievaluasi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan anggaran untuk kunker berkurang Rp 43 miliar.

“Hasil dari diskusi mengenai anggaran Dewan ada efisiensi senilai Rp 43 miliar dari anggaran perjalanan dinas atau kunker yang semula Rp 107,7 miliar sekarang dikurangi jadi Rp 43 miliar,” ujar Taufik.

Anggaran kunker pun menjadi 64,7 miliar. PT BESTPROFIT

Hibah untuk Laskar Merah Putih dikurangi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Darwis Muhammad Aji mengatakan ada evaluasi besaran dana hibah untuk Laskar Merah Putih. Dana hibah untuk Laskar Merah Putih semula diusulkan sebesar Rp 500 juta.

“LMP menjadi Rp 100 juta dari Rp 500 juta, sementara Komando Resimen Mahasiwa tetap Rp 1 miliar Pak,” ujar Darwis.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).

Hibah dua yayasan pensiunan dicoret

Banggar dan TAPD juga mencoret dana hibah untuk dua organisasi pensiunan yaitu Yayasan Pensiunan DKI Jakarta dan Paguyuban Werdatama Jaya.

Dana hibah untuk dua organisasi ini disoroti oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Awalnya, Prasetio hanya meminta dana hibah untuk salah satu dari organisasi itu dihapus.

BEST PROFIT “Ini kalau saya lihat dua-duanya untuk pensiunan, ini duplikasi anggaran. Itu tolong dicoret Pak salah satunya, itu hampir Rp 3 miliar loh,” ujar Prasetio.

Namun dalam proses rapat, akhirnya dana hibah dihapus untuk dua organisasi itu. Adapun semula Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta akan mendapat dana hibah sebesar Rp 739 juta dan Paguyuban Werdatama Jaya sebesar Rp 2,1 miliar.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

Dana hibah DPD DKI dicoret

Dana hibah untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta sebesar Rp 1,5 miliar juga dicoret dari R-APBD 2018. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi mengatakan hibah itu awalnya diajukan oleh empat senator DPD DKI yaitu Fahira Idris, AM Fatwa, Dailami Firdaus, dan Abdul Azis Khafia.

Pada tahun 2017, DPD juga dianggarkan untuk mendapat dana hibah. Namun sampai sekarang belum bisa dicairkan.

Alasannya, kata Michael, yang berhak mengajukan anggaran adalah Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. PA dan KPA dari DPD DKI adalah Sekretaris Jenderal DPD RI. Pada kasus ini, yang mengajukan dana hibah justru orang per orang, atau senator DPD DKI sendiri.

Dengan alasan itu, maka pengajuan dana hibah senator DPD DKI pada 2018 juga salah. Taufik pun meminta anggaran itu untuk dihapus.

“Kalau salah ya sudah di-drop saja Pak,” kata Taufik.

Sumber: kompas.com

Beda Cara Ahok dan Anies Perlakukan Tim Gubernur Bentukan Jokowi…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) berbincang saat mengumpulkan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perkenalan dengan birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

BEST PROFIT – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menambah jumlah orang-orang yang masuk ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Awal mula pembentukan TGUPP diawali oleh Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu.

TGUPP dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 201 Tahun 2014 tentang Pengangkatan TGUPP yang ditetapkan pada 11 Februari 2014.

Dulu, banyak tudingan bahwa TGUPP merupakan tempat pegawai negeri sipil (PNS) “buangan”.

Sebab TGUPP diisi oleh mantan pejabat eselon yang distafkan akibat bermasalah. Namun karena pengalamannya, dimasukan ke dalam tim gubernur.

Jokowi pernah membantah bahwa TGUPP diisi oleh PNS buangan.

“Siapa yang bilang bermasalah? Siapa yang bilang tempat pembuangan?” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Jokowi mengatakan, TGUPP akan bertugas mengawasi kinerja dinas-dinas, yang kemudian melaporkannya kepada gubernur beserta wakilnya. Tim itu juga bertugas memberikan masukan kepada dinas-dinas maupun gubernur.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono saat tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (23/9/2015). Ia datang ke persidangan untuk menghadiri sidang pembacaan putusan dalam perkara pidana dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam proyek pengadaan bus transjakarta tahun 2012-2013.

Salah satu pejabat bermasalah yang pernah masuk ke TGUPP adalah Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan. Pristono masuk TGUPP ketika berurusan dengan Inspektorat Pemprov DKI lantaran pengadaan bus baru yang beberapa di antara komponennya sudah karatan. Belakangan, Pristono terbukti korupsi dan kini sudah dipenjara.

Nyaris dibubarkan Ahok

Pada saat Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur, TGUPP justru sempat mau dibubarkan. Ketika itu, Basuki atau Ahok akan membubarkan TGUPP dan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI.

Ketika itu, Ahok bilang ingin membubarkan TGUPP jika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah memiliki kinerja baik.

“Kalau semua sistemnya sudah jalan, masih perlu percepatan lagi enggak? Perlu TGUPP enggak? Enggak usah,” kata Ahok. BESTPROFIT

Kemudian, orang-orang yang tadinya ada di TGUPP akan tetap menjadi staf. Namun staf biasa di SKPD, bukan staf “terhormat” yang bekerja langsung di bawah gubernur.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017). Pada sidang tuntutan hari ini, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Ahok bersalah dalam kasus dugaan penodaan agama dan dipidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Meski demikian, pembubaran TGUPP belum jadi dilakukan sampai sekarang.

Masih di era Ahok, tetapi di bawah kepemimpinan Sumarsono sebagai Plt Gubernur, dua orang pejabat dimasukan ke dalam TGUPP. Mereka adalah Agus Bambang Setyowidodo, mantan Kepala Dinas Pelayanan Pajak (kini namanya berubah menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta) dan Firmansyah, mantan Kepala Dinas Olahraga DKI.

Mantan Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/7/2017).

Pada era Djarot Saiful Hidayat, mantan Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun juga masuk ke dalam TGUPP. Sebelum masuk ke TGUPP, Lasro berkelana ke Provinsi Sumatra Utara dan menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Humbang Hasudutan. Dulu Lasro dicopot dari jabatannya karena dinilai bermasalah dalam kasus uninteruptible power supply oleh Ahok.

Selain Lasro, mantan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji juga masuk dalam TGUPP. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan posisi mereka memang tetap staf, tetapi staf terhormat.

“Sebelumnya mereka staf. Sekarang juga staf tapi staf yang termulia he-he. Itu gurauan teman-teman,” ujar Agus.

Anggaran ditambah Anies

Beda kepemimpinan, beda kebijakan.

Di bawah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, fungsi TGUPP justru akan dipertebal. Orang-orang yang masuk ke dalamnya akan diperbanyak.

Pada draf anggaran yang belum dibahas, total anggarannya hanya Rp 2,3 miliar. Namun, setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 28 miliar.

Kompas.com menelusuri anggaran tersebut melalui situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017). Tertulis anggaran honor anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebanyak 23 orang.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Satu bulan mereka digaji sebesar Rp 24.930.000, selama 13 bulan, sehingga total anggaran menjadi Rp 7,4 miliar.

Namun, ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama. Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.

Kemudian, ada lagi anggaran untuk Ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang. Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.

Usulan anggaran ini naik drastis, sebab awalnya orang yang bergabung dalam TGUPP hanya 15 orang saja.

Belum diketahui siapa orang-orang yang akan Anies masukan ke dalam TGUPP ini. Anies pun menolak menjelaskan apa-apa.

“Sesudah lengkap, baru akan kami jelaskan. Sekarang masih garis besar,” ucap Anies.

Sandiaga menjelaskan lebih banyak dari Anies.

Sandiaga mengatakan, kenaikan anggaran TGUPP terjadi karena adanya penambahan jumlah personel. Jumlah tim yang akan bergabung dalam TGUPP sebanyak 45 orang. Jumlah ini juga berbeda dengan rincian yang ada di data.jakarta.go.id yang jumlahnya bisa mencapai 74 orang. PT BESTPROFIT

“Jadi karena jumlahnya banyak menjadi 45 orang, pasti juga biayanya akan bertambah,” kata Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan, pada masa pemerintahan sebelumnya, TGUPP dipisahkan dari tim percepatan pembangunan di tingkat wali kota.

Namun, Anies dan Sandiaga memutuskan untuk menggabungkan tim itu pada masa kepemimpinan mereka. Hal itulah yang menyebabkan jumlah TGUPP bertambah.

“Rencananya kami akan gabungkan supaya efektif, supaya efisien, dalam satu TGUPP yang diperluas,” kata dia.

Sumber: kompas.com

Komnas HAM: Kelompok Bersenjata Jadikan 1300 Warga Sebagai Tameng

Komnas HAM: Kelompok Bersenjata Jadikan 1300 Warga Sebagai Tameng

BEST PROFIT – Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai masyarakat sipil di Kampung Banti dan Kimbeli, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua sengaja dijadikan tameng oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey yang dihubungi dari Timika, Jumat (17/11/2017), mengatakan kelompok sipil bersenjata yang kini menguasai kampung-kampung di sekitar Tembagapura harus segera membuka akses agar suplai bahan makanan maupun bantuan kesehatan segera masuk ke wilayah itu.

“Kita minta kelompok sipil bersenjata untuk tidak menjadikan masyarakat sebagai tameng. Mereka harus buka akses untuk pelayanan dan misi kemanusiaan,” kata Frits. BESTPROFIT

Ia mengatakan saat ini aparat keamanan (Polri dan TNI) serta Pemkab Mimika telah mengirim bahan makanan ke wilayah Tembagapura, tepatnya di sekitar Kantor Polsek Tembagapura.

Hanya saja masyarakat sekitar itu tidak berani pergi mengambil bahan makanan tersebut lantaran takut keselamatan diri mereka terancam sebab KKB tidak segan-segan membunuh karena memiliki senjata api.

“Bahan makanan dan lainnya itu sekarang tertahan di Tembagapura karena tidak ada akses untuk droping ke kampung-kampung itu. Sekali lagi atas nama kepentingan kemanusiaan, ini harus dibuka,” tutur Frits.

Frits juga mengungkapkan Komnas HAM melalui kantor perwakilan Papua sudah beberapa kali mencoba mengupayakan negosiasi dengan KKB, namun belum membuahkan hasil.

“Kita sudah bangun pendekatan namun belum ada hasil. Sampai sekarang tetap buntu. Awalnya sudah ada yang bersedia berkomunikasi, namun kemudian sudah tidak mau lagi,” tutur Frits sembari menolak menyebut identitas kelompok atau pimpinan KKB yang sempat melakukan komunikasi dengan Komnas HAM tersebut.

Komnas HAM, katanya, terus berupaya membangun komunikasi dan pendekatan ke KKB agar mereka mau mengakhiri intimidasi terhadap warga sipil dan bersedia membuka akses agar sekitar 1.300 warga sipil yang kini terisolasi di Banti dan Kimbeli segera mendapatkan bantuan kemanusiaan.

Upaya negosiasi itu dilakukan bersama-sama dengan tim yang didatangkan dari Mabes Polri bersama para tokoh adat, tokoh masyarakat serta pemuka agama di wilayah itu. PT BESTPROFIT

“Kami terus melakukan upaya itu. Apapun kepentingan mereka, akses ini harus dibuka. Masyarakat sipil tidak bisa dijadikan tameng. Sekarang korban terus berjatuhan,” ujar Frits.

Terkait gugurnya sejumlah anggota Brimob dalam kontak tembak dengan KKB di wilayah Tembagapura, Frits menilai hal itu merupakan bentuk tindakan kriminal.

“Komnas HAM turut berduka cita atas gugurnya anggota Brimob Bripka Firman. Saya sangat mengenal almarhum karena beberapa kali kami satu tim. Orangnya sangat gesit dan aktif dalam beberapa kali operasi. Peristiwa yang menimpa almarhum merupakan sebuah tragedi dan kriminal sehingga upaya penegakkan hukum harus dilakukan,” jelas Frits Ramandey.

Bripka Firman gugur saat kontak tembak dengan KKB di Mil 69, Tembagapura, pada Rabu (15/11) sekitar pukul 03.50 WIT.

Almarhum meninggalkan seorang isteri, dr Santa Manangsang) yang tengah hamil tujuh bulan dan seorang putri bernama Lala berusia delapan tahun.

Sumber: suara.com

Sejumlah Kebijakan Ahok yang Mau Diubah Anies-Sandiaga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (13/11/2017).

BESTPROFIT – Belum genap sebulan menjabat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno berniat mengubah beberapa kebijakan yang dibuat oleh pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pada beberapa kebijakan, Anies secara spesifik menyebut akan mengubah peraturan gubernurnya.

Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan yang akan diubah Anies :

1. Larangan sepeda motor

Ahok dulu tidak peduli dengan berbagai macam kritik atas kebijakannya melarang sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat. Dia tetap menerapkan kebijakan itu dan membuat pergubnya. Alasannya adalah menekan kemacetan di ruas jalan protokol.

Namun, kini pergub tersebut akan diubah Anies. Perubahan itu bermula ketika Anies disodorkan rancangan atau desain trotoar Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin. Pada rancangan itu, Anies melihat ke depan sepeda motor tidak bisa melintasi Sudirman-Thamrin. Dia meminta agar rancangan itu diubah agar bisa mengakomodasi sepeda motor.

Setelah diubah nanti, secara otomatis Jalan Sudirman dn MH Thamrin akan bisa dilalui motor. Nasib pergub larangan sepeda motor pun tentunya akan direvisi.

“Ternyata disampaikan ada pergub yang menjadi dasar (larangan motor), maka pergubnya juga nanti akan diubah,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/11/2017).

Foto ilustrasi jalan berbayar elektronik (ERP)
Foto ilustrasi jalan berbayar elektronik (ERP)(Josephus Primus)

2. Pergub tentang electronic road pricing (ERP)

Perubahan desain kawasan Sudirman-Thamrin dan rencana pencabutan larangan sepeda motor berdampak pada kebijakan lainnya, yaitu terkait electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. Konsep ERP pada pemerintahan sebelumnya memang hanya bisa diterapkan pada mobil. Itu sebabnya rancangan awal Sudirman-Thamrin dibuat tanpa akses motor.

Seiring dengan niat Anies mencabut larangan untuk sepeda motor, konsep ERP pun harus diubah agar bisa mengakomodasi sepeda motor.

Artinya, Pergub Nomor 25/2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar atau Electronic Road Pricing harus diubah lagi.

“ERP tadi dilaporkan progress-nya, arahannya adalah asumsikan semua moda kendaraan,” ujar Anies

“Oleh karena itu cari pakai teknologi yang terbaru saat dilaksanakan. Jangan teknologi terbaru saat direncanakan, karena itulah kami minta mereka untuk cari teknologi yang paling tepat,” tambah Anies.

3. Kegiatan agama di Monas

Anies juga akan mengubah peraturan gubernur yang mengatur tentang penggunaan kawasan Monumen Nasional atau Monas. Kawasan Monas hingga saat ini tidak bisa digunakan untuk kegiataan keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.

PT BESTPROFIT “Sekarang itu tidak boleh untuk kegiatan kebudayaan, kegiatan kesenian, kegiatan pengajian juga tidak boleh, jadi bukan hanya kegiatan agama. Karena itu, nanti akan ada perubahan pergub,” kata Anies.

Pada pemerintahan Ahok, Monas tidak boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan. Menurut Ahok, bukan pergub yang harus diubah Anies, melainkan keputusan presiden.

“Itu bukan wewenang gubernur, itu mesti ubah keppres, PP-nya,” kata Ahok.

Keppres yang dimaksud Ahok adalah Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Pemerintah pusat telah mengatur bahwa kawasan Monas merupakan zona netral.

4. Reklame LED

Dulu, Ahok pernah menerbitkan Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame. Isinya mengenai aturan reklame untuk periklanan harus dalam bentuk LED. Ahok menerapkan kewajiban itu untuk mengurangi angka kecelakaan akibat reklame yang rubuh.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) DKI Edy Junaedi mengatakan Pemprov DKI akan membentuk tim untuk mengkaji kembali pergub itu. Sebab, beberapa pihak seperti Asosiasi Media Luar Griya Indonesia keberatan dengan itu. Aturan itu dinilai belum mengakomodasi keadaan industri.

Aktivitas warga di rumah semi-permanen di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Selasa (7/11/2017). Kawasan yang dihuni sekitar 160 KK ini kembali jadi perbincangan setelah Gubernur Anies Baswedan merencanakan Kampung Akuarium sebagai proyek percontohan pertama pembangunan rumah berlapis di Jakarta.
Aktivitas warga di rumah semi-permanen di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Selasa (7/11/2017). Kawasan yang dihuni sekitar 160 KK ini kembali jadi perbincangan setelah Gubernur Anies Baswedan merencanakan Kampung Akuarium sebagai proyek percontohan pertama pembangunan rumah berlapis di Jakarta.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

5. Penataan Kampung Akuarium

Kebijakan Ahok lainnya yang akan diubah terkait penataan Kampung Akuarium. Rencana penataan di sana awalnya disesuaikan dengan rencana induk penataan kawasan Kota Tua yang juga diatur dalam Pergub 36 Tahun 2014. Kampung tersebut akan terintegrasi dengan Museum Bahari dan Masjid Luar Batang. BEST PROFIT

Setelah penggusuran di kawasan itu, beberapa warga masih bertahan di atas puing-puingnya hingga sekarang. Pada era Anies, Pemprov justru akan membangun kembali penampungan sementara yang lebih layak untuk mereka.

Selain itu, Anies juga akan menata ulang kawasan itu dan memadukannya dengan konsep awal. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penataan Kampung Akuarium akan menjadi percontohan program rumah berlapis. Rumah berlapis dibangun dengan konsep land consolidation alias konsolidasi lahan.

“Contohnya nanti di Akuarium. Coba lihat nanti begitu sudah di-launching, itu bagian dari land consolidation,” kata Sandi.

Sumber: kompas.com