PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: Politik

Upaya ISIS Menjadikan Marawi sebagai ‘Mosul Kecil’ di ASEAN

BESTPROFIT – Saat ini Marawi, ibu kota provinsi Lanao del Sur di Pulau Mindanao, terbagi dua wilayah: sisi barat dan timur. Sisi barat dikuasai pemerintah Filipina, sementara kombatan Negara Islam (ISIS) menguasai kawasan timur. Dua kubu ini dipisahkan oleh Sungai Agus yang membelah kota. Ada tiga jembatan utama penghubung: Bayabao, Desarip, dan Mapandi.PT BESTPROFIT

Pada tiga lokasi inilah baku tembak rutin saban jam. Hampir dua bulan berselang, tentara Filipina kepayahan menyeberangi jembatan tersebut. ISIS selalu menyambut kedatangan pasukan Filipina dengan tembakan granat berpeluncur roket (RPG), sniper, senapan mesin kaliber 50 yang bisa menembus baja, dan bom molotov.BEST PROFIT

PT BEST PROFIT Satu-satunya akses ke kawasan timur Marawi melewati Jalan Roroagus, lima kilometer dari utara kota. Dari sana lalu menyeberangi Jembatan Guimba, memutari Sacred Mountain National Park seluas 94 hektare, dan tembus di Jalan Makalilay.

Jalan Makalilay membentang lurus sepanjang 3 km dan mengarah ke pusat wilayah ISIS. Di jalan inilah satu-satunya akses untuk mengepung kombatan ISIS dan mencegah mereka tidak kabur ke sebelah timur ke Perbukitan Arumpac atau Gunung Mupo—di kawasan taman nasional. Wajar jika militer pemerintah mengerahkan penjagaan di belasan pos pemeriksaan sepanjang jalan.PT BESTPROFIT FUTURES

Pada 22 Juli lalu, di salah satu pos itu, terjadi sebuah petaka.PT BEST PROFIT FUTURES

Sekitar jam 1 siang, sebuah colt tua melaju kencang dari arah pusat kota mengarah ke sebuah pos pemeriksaan. Tentara yang bersiaga di sana melepas tembakan peringatan, tetapi supir colt malah menginjak pedal gas dalam-dalam. Setelah menubrukkan mobilnya ke pos tersebut, ledakan keras berdentam.

Itulah untuk kali pertama serangan bom mobil bunuh diri terjadi di Marawi. (Dalam istilah bahasa Inggris: suicide vehicle borne improvised explosive device.)

Informasi ini diungkap seorang pejabat intelijen militer Filipina. Ia mengatakan serangan bom bunuh diri itu setidaknya menewaskan lima tentara Filipina.

ISIS, katanya, merekam detik-detik serangan dan hendak menjadikannya alat propaganda. Namun niatan itu urung terlaksana karena mereka kesusahan mendapatkan sinyal untuk bisa mengirimkan video itu ke Amaq, media resmi ISIS.

Meski begitu, informasi kematian lima tentara Filipina dibenarkan dan disebarkan oleh Amaq. Di hari yang sama, lima jam sesudah kejadian, Amaq menyebarkan rilis teks di Telegram bahwa ISIS berhasil membunuh lima tentara Filipina di Marawi. Tapi mereka tidak merinci penyebab kematian lima tentara nahas tersebut.BESTPROFIT FUTURES

Konfirmasi yang sama pun datang dari Angkatan Bersenjata Filipina (AFP). Usai kejadian, AFP menyatakan ada lima pasukannya yang tewas pada 22 Juni siang hari tersebut.

Di Marawi, sudah jadi kebiasaan militer menggelar jumpa pers di pagi dan sore hari. Pada Kamis pagi, 22 Juni itu, juru bicara Pasukan Gabungan Letkol Jo-Ar Hererra menyatakan total prajurit KIA (killed in action) mencapai 100 orang. Sorenya, bertambah lima orang. Namun, Herrera enggan merinci kematian lima prajuritnya.BEST PROFIT FUTURES

Klarifikasi akhirnya dituturkan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Komandan Mindanao Barat, Letnan Jenderal Carlito Galvez. Dalam satu acara di kamp pengungsi di Kota Iligan, keesokan harinya, ia mengungkap penyebab tewas anak buahnya oleh granat tangan.

Galvez enggan berkomentar saat ditanya apakah serangan ini akibat aksi bom mobil bunuh diri. “Ini masalah operasional, saya tidak bisa memaparkannya,” katanya kepada saya.

Meski begitu, ia tak menampik informasi ISIS telah mempersiapkan taktik baru lewat aksi bom bunuh diri. Kata Galvez, aksi serangan bom bunuh diri bisa saja terjadi di pertempuran utama di Kota Marawi atau kota-kota tetangga seperti Iligan, Cagayan de Oro, atau Davao. “Ini adalah bentuk keputusasaan mereka menghadapi kita,” ucapnya.

Sebelum pergi ke Marawi, saya sempat singgah selama dua hari di Kota Cotabato. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat pemberontak Front Pembebasan Islam Moro (MILF)Sidney Jones, saat ini direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), menyebut MILF adalah organisasi milisi bersenjata paling kuat di Asia Tenggara.BPF

Dalam perhitungan Jones, MILF memiliki sekitar 20 ribu–30 ribu milisi bersenjata. Angka ini belum ditambah ratusan ribu simpatisan. MILF memang jadi garda terdepan mengupayakan kemerdekaan terhadap Bangsamoro, sekelompok 13 suku Austronesia berbasis etnoreligius muslim di selatan Filipina.

Setelah puluhan tahun berperang, Sejak 2012, MILF memilih gencatan senjata dan berdamai dengan pemerintah Filipina. Pada awalnya grup-grup di Filipina yang berbaiat kepada ISIS lahir dari rahim MILF.BESTPRO

Seorang komandan MILF di Cotabato, yang memiliki akses informasi ke dalam kelompok ISIS, menyebut aksi bom mobil bunuh diri memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.

“Hampir 2-3 minggu setelah pengepungan, mereka baru saja menyelesaikan empat bom mobil,” ucapnya kepada saya, menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan jumlah ini semakin bertambah karena perang hampir memasuki bulan ketiga.

Filipina selatan punya sejarah panjang berurusan dengan konflik. Sejak estafet perlawanan terhadap Manila oleh Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), MILF, Kelompok Abu Sayyaf, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, atau milisi komunis macam Tentara Rakyat Baru (NPA), mereka nyaris tak pernah melakukan strategi bom mobil bunuh diri di medan pertempuran.

“Kami lebih memilih mundur dan merancang serangan balik di kemudian hari ketimbang menyerang dengan aksi bom bunuh diri,” ujar Safrullah Dipatuan, Kepala Bangsamoro Development Agency (BDA)-MILF, ketika saya menemuinya di kantornya di Iligan, sebuah kota berjarak 37 kilometer dari arah utara Marawi.

Data Global Terrorism menyebut sejak 1970-2016, ada 6.213 serangan teror di Filipina. Hampir 2.044 serangan melalui aksi pengeboman. Dari ribuan serangan itu hanya satu yang dilakukan lewat aksi bom bunuh diri—itu pun dilakukan oleh milisi komunis NPA saat hendak meledakkan diri di Istana Malacanang pada 2000 silam.

“Strategi itu [bom bunuh diri] bukanlah budaya perjuangan Bangsamoro,” ucap Safrullah.

Lalu siapa yang mengimpor strategi bom bunuh diri ke Marawi?

“Siapa lagi kalau bukan para kombatan asing,” ucap seorang pejabat MILF di Cotabato. “Merekalah yang mengajari Maute membuat bom mobil. Kami tak punya keahlian membuat itu.”

“Milisi dari negara Anda [Indonesia] dan Malaysia yang pandai membuat itu. Dan mungkin mereka yang datang dari Timur Tengah dan pernah bertempur di Irak dan Suriah membantu Maute,” katanya.

Upaya ISIS Menjadikan Marawi sebagai 'Mosul Kecil' di ASEANshare infografik

Menjiplak Taktik di Mosul ke Marawi

ISIS saat ini didapuk sebagai organisasi milisi yang gemar memakai strategi bom bunuh diri di pelbagai front. Amaq, media resmi ISIS, dalam rilis infografik pada awal Januari 2017 mengklaim sepanjang 2016 telah melancarkan 1.112 operasi bom bunuh diri di Irak dan Suriah. Ini angka tertinggi sepanjang konflik.

Angka itu tak lepas dari siasat bertahan saat melakoni perang kota di Mosul. Hampir 20 persen serangan bom bunuh diri atau 212 serangan pada 2016 dilakukan di Kota Mosul. Pada Januari-Juni 2017, siasat itu dilakukan sebanyak 127 kali. Jadi, apakah taktik ini efektif saat bertarung di perang kota? Tentu saja.

ISIS mengklaim telah membunuh 3.500 tentara Koalisi selama 2017. Data Kementerian Pertahanan AS menyebut kerugian tempur pasukan Irak di Mosul mencapai 40 persen. Artinya, korban jiwa dari pihak pasukan Irak mencapai ribuan orang. Pola ini yang ingin dicangkok untuk diterapkan di Marawi.

McGurk Brett, wakil utusan Presiden AS untuk pasukan Koalisi, menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah ini, AS membekali unit-unit infanteri pasukan Irak di garis depan dengan roket anti-tank atau senapan mesin berat.

Solusi ini akan pelik jika dilakukan di selatan Filipina mengingat pemerintahan Rodrigo Duterte kerepotan membekali seluruh pasukannya dengan rompi dan helm antipeluru yang layak sekalipun.

Bestprofit – Ambisi Jokowi di Balik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ambisi Jokowi di Balik Proyek Kereta Cepat Jakarta-BandungBestprofit – Satu siang, pertengahan Juli lalu, Jaja dan rekan-rekannya bergegas turun kembali ke parit. Ayunan tiga cangkul dan dua kantong goni membuka kegiatan mereka yang sudah dua pekan membuat parit.

Mereka mengenakan seragam oranye plus helm dan sepatu bot. Di dada kanan seragam tertulis HSRCC, kependekan dari High Speed Railway Contractor Consortium, gabungan 7 kontraktor yang mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai pengembang proyek.

Perusahaan-perusahaan itu sudah menekan kontrak senilai 4,7 miliar dolar AS pada April 2017 lalu untuk pengerjaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi. Perusahaan negara PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) adalah satu dari ke-7 kontraktor tersebut. Enam perusahaan lain dari Tiongkok: China Railway International, China Railway Group Ltd., Sinohydro Corporation Ltd, CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd, China Railway Signal & Communication Corporation Co. Ltd, dan The Third Railway Survey Design Institute Group Corporation.

Dalam proyek tersebut, WIKA menggenggam porsi 30 persen dari nilai kontrak Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sisanya dibiayai oleh ke-6 perusahaan Cina tersebut. Mayoritas pembiayaan proyek akan dikucurkan lewat pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB), sementara empat perusahaan pelat merah lain dilibatkan buat menyediakan pembebasan lahan proyek.

Keempatnya—tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—terdiri PT WIKA, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga. Pembagian semula proyek ini: PT PSBI memiliki saham 60 persen dan China Railway Corporation memiliki saham 40 persen di PT KCIC.

Sampai kini proyek yang ditaksir semula menghabiskan duit 5,1 miliar dolar AS atau setara Rp70 triliun ini tidak jelas, molor, perhitungan biayanya membengkak, dan problem pelik lain seperti proses pembebasan lahan yang mandek.

Di lapangan, reporter Tirto mendatangi lokasi yang sedang dikerjakan Jaja dan rekan buruh lain. Mereka adalah sekrup kecil dari megaproyek tersebut, yang lebih menampakkan ambisi Presiden Joko Widodoketimbang hitungan cermat pemerintahannya yang getol menggenjot sejumlah proyek infrastruktur.

Jalur yang tengah dikerjakan Jaja dan rekan-rekannya berada di Desa Mandalasari, Bandung Barat. Desa ini pernah disambangi Jokowi pada 21 Januari 2016 dalam acara groundbreaking. Ia terletak di lokasi Perkebunan Walini yang disiapkan sebagai transit oriented development (TOD) kereta cepat seluas 2.800 hektare milik PTPN VIII.

“Di sini untuk stasiunnya, tetapi enggak tahu titiknya yang mana. Dengar-dengar juga harus selesai 2019. Ini sudah 2017. Enggak tahu nanti jadi enggak,” ucap salah satu rekan Jaja.

Di bagian lain, tampak tiga ekskavator, satu buldoser, satu loader, dan satu pemadat tanah. Namun tak semua alat berat itu dipakai. Usut punya usut, aktivitas ala kadar di tengah belantara hutan karet ini belum berjalan rutin. Beberapa kali kegiatan lapangan dihentikan dan alat berat dipindahkan.

Di sisi timur, berjarak belasan kilometer dari lokasi peletakan batu pertama proyek, ada lokasi batching plant kereta cepat seluas 3 ha di Kampung Cigentur. Lokasinya di pinggir Jalan Cikalongwetan, sekitar 200 meter dari Kantor Desa Mandalasari.

Dari pantauan kami, pertengahan Juli lalu, belum ada aktivitas kegiatan konstruksi yang penting sama sekali selain tumpukan material pasir dan batu di lokasi tersebut.

“Sekarang ada alat berat di TOD, ada sekitar 5 alat berat. Itu baru berjalan satu-dua bulan. Sebelumnya putus hingga empat bulan ke belakang sehingga pekerjaan berhenti,” kata Adey, kepala desa setempat, kepada kami.

Sembari tertawa, Adey hanya menduga-duga bahwa “mungkin uang belum cair” sehingga proyek berjalan putus-sambung. Itu juga yang bikin macet proses jual-beli lahan proyek seluas 4 hektare di desanya.

Setidaknya ada dua warga dari Kampung Cikuda yang belum sepakat soal biaya ganti rugi yang diberikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China. Begitu pula di Desa Cikalong, Desa Rende, dan Desa Puteran. Desa-desa ini berada di Kecamatan Cikalongwetan.

Mereka termasuk dari 17 desa di antara 4 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang akan dilintasi oleh trase atau sumbu jalan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Konsorsium BUMN Kewalahan Menalangi Proyek

Perkara pembebasan lahan yang macet adalah imbas dari pembiayaan proyek yang terhambat: dana pinjaman dari Bank Pembangunan China dan duit patungan dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Empat perusahaan negara di PT PSBI terseok-seok untuk menyetor dana. Keempatnya kesulitan memenuhi tambahan biaya buat membebaskan lahan, salah satunya PT KAI.

Menurut direktur keuangan Didiek Hartantyo, PT KAI—perusahaan negara yang berumur 71 tahun tersebut—belum mampu menyetor modal tahap kedua karena menunggu pendapatan dan pengerahan aset.

PT KAI telah menggelontorkan Rp478 miliar pada tahap pertama ke PT PSBI. Dana ini berasal dari pinjaman internal anak perusahaan. Pada awal pembentukan KCIC tahun 2015, empat perusahaan pelat merah dalam konsorsium kewalahan menyetor dana tunai patungan.

Pasalnya, dalam rencana bisnis megaproyek ini, mereka semula tidak memakai dana tunai. PT KAI, PT Jasa Marga, dan PTPN VIII memakai aset lahan sebagai lintasan kereta cepat.

Namun, karena ada perubahan sumbu jalan kereta cepat—semula dari Stasiun Gambir ke Stasiun Bandung diubah jadi Stasiun Halim Perdanakusuma ke Stasiun Bandung—nilai aset dalam penyertaan modal semakin kecil.

Karena perubahan itu, ujar Didiek, “Aset yang digunakan berkurang sehingga kita optimalkan dari aset Manggarai.”

PTPN VIII juga punya kesulitan modal tunai. Karena hal inilah akhirnya hanya PT KAI, PT WIKA, dan PT Jasa Marga yang menyetor modal tunai tambahan. Sebagai gantinya, PTPN VIII merelakan seluruh aset tanah di Walini sebagai bagian penyertaan modal. Kawasan Walini dikenal punya lanskap indah serta dalam perencanaan proyek kota baru oleh pemerintah Bandung Barat.

Pelbagai masalah ini memunculkan pertanyaan besar kepada PT KCIC sebagai pengembang megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan irit bicara saat dikonfirmasi reporter Tirto, “Saya belum kasih rilis, saya harus menghormati perintah atasan.”

“Nanti pada saatnya saya akan sampaikan begitu kondisi sudah lebih kondusif. Tahun lalu juga begitu, jadi saya tidak perlu klarifikasi,” lanjut Hanggoro saat ditemui di lantai lima Gedung WIKA, beberapa waktu lalu.

Sementara Komisaris PT KCIC Sahala Lumban Gaol menyatakan “tidak ada hambatan” yang penting pada proyek tersebut. “Semua sesuai rencana,” klaim Sahala saat ditemui di lobi Kementerian BUMN.

Apa yang disampaikan oleh Sahala menafikan kondisi di lapangan sejak omong-omong proyek ini tercetus pada 2015 dan peletakan batu pertama proyek oleh Jokowi pada awal tahun 2016.

Baru-baru ini Presiden Jokowi menghendaki perubahan komposisi saham Cina di proyek tersebut. Perusahaan Tiongkok diharapkan meningkatkan komposisi saham hingga 90 persen, sementara BUMN hanya 10 persen. Langkah Jokowi ini lebih terlihat biar proyek kereta cepat tidak mangkrak berlarut-larut.

Di sisi lain, Menteri BUMN Rini Soemarno—yang diberi tugas untuk mengevaluasi pembiayaan proyek bersama Menteri Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan—masih “optimistis” soal pencairan dana pinjaman dari China.

Dalam satu pernyataan di Istana Negara beberapa lalu, Soemarno mengatakan pembebasan lahan proyek kereta cepat baru 55 persen, tapi dengan capaian sebanyak itu, pinjaman tahap pertama sebesar 1 miliar dolar AS dari Bank Pembangunan China sudah bisa dicairkan.

“Jadi target kita untuk penarikan, kita harapkan bisa dilakukan di akhir minggu pertama bulan Agustus,” kata Rini.

Ambisi Jokowi di Balik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Tangan Jokowi di Kereta Cepat

Persoalan pinjaman memang jadi pelik dan berisiko gagal. Semula pemerintah tak mau ikut campur soal pembiayaan proyek. Namun, belakangan, Presiden Jokowi mengeluarkan beberapa regulasi yang bisa memberi ruang bagi pemerintah terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Regulasi itu termasuk Peraturan Presiden No. 3/2016 tentang proyek strategis nasional dan Perpres No. 107/2015 tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung masuk di urutan 60 dari 225 proyek strategis nasional. Artinya, pembangunan kereta cepat memang sangat mungkin mendapat jaminan dan anggaran dari pemerintah. Padahal, di sisi lain, Perpres 2015 menegaskan proyek tersebut tak memakai APBN atau dana jaminan pemerintah.

“Dalam proyek strategis nasional (ada proyek kereta cepat) itu udah enggak benar. Ada upaya colongan. Diam-diam memasukkan kereta cepat dalam daftar proyek strategis nasional,” kata Azas Tigor Nainggolan yang konsen pada isu transportasi.

Usai ada peraturan soal proyek yang dinilai “strategis” dalam skala nasional, di hari yang sama, 8 Januari 2016, Jokowi menginstruksikan kepada kejaksaan agung, menteri, kepolisian, dan pejabat lain untuk “mengambil langkah agar proyek strategis nasional berjalan dengan cepat.” Artinya, ada keistimewaan bagi proyek tersebut termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki pernah menyatakan khusus proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan memakai anggaran negara dan jaminan pemerintah, sebagaimana disebutkan lewat Perpres 107/2015.

Namun, dalih macam itu bisa dipatahkan karena Indonesia juga punya peraturan pemerintah—notabene lebih tinggi kedudukan hukumnya ketimbang Perpres—mengenai badan usaha milik negera. Dalam PP No. 45/2005 ada pasal yang menyebut pemerintah bisa menugaskan BUMN untuk memberi ganti rugi atas semua biaya jika secara keuangan tidak menguntungkan.

“Lebih tinggi PP daripada Perpres. Masa enggak terbalik cara berpikirnya,” tegas Tigor.

Selain itu, Jokowi juga telah mengelurkan perubahan aturan atas Perpres No. 58/2017, isinya termasuk menambahkan sejumlah proyek infrastruktur baru, dan menetapkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di urutan ke-82 dari 248 proyek strategis nasional.

Perpres itu mengatur, salah satunya, proyek strategis nasional—yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun nonpemerintah—harus dipercepat pelaksanaannya. Ia juga menegaskan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa ditunjuk sebagai koordinator untuk mengusulkan perubahan proyek strategis nasional yang bersumber dari non pembiayaan negara.

Lagak tergesa-gesa demi mengamankan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Jokowi ini mengesankan cara pemerintahan sekarang yang ingin serba cepat tetapi luput perhitungan yang riil.

Itu dikemukakan oleh Djoko Setijowarno, akademisi teknik sipil dari Unika Soegijapranata, yang pernah menjadi pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia. Keterlibatan negara luar, dalam hal ini perusahaan negara Cina semakin besar justru ketika proyek macam ini diklaim pemerintah punya nilai “strategis” secara nasional.

“Saya sudah beri masukan sejak awal. Harusnya kita siap dulu,” kata Setijowarno, “Jadi jangan membikin groundbreaking dahulu sementara tidak jelas perjanjiannya.”

“Akhirnya, kan, seperti ini … Sudah salah langkah. Yang rugi kita sendiri … Kita sudah keluarkan duit sementara yang janji (perusahaan negara Cina), satu Yuan pun belum keluar.” Bestprofit.

Bestprofit – ISI Yogyakarta Cegah Pengaruh HTI ke Mahasiswa

ISI Yogyakarta Cegah Pengaruh HTI ke Mahasiswa Bestprofit – Dalam dua tahun terakhir, seiring menguat dan meluas pengaruh Hizbut Tahrir Indonesia ke kampus, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta membuat aksi kecaman terhadap HTI.

Pada 17 Juni 2016, ratusan mahasiswa dan alumni kampus ini menggelar aksi menolak keberadaan HTI di sana. Aksi di depan Rektorat ISI itu didukung oleh petinggi kampus.

Aksi serupa muncul pada 22 Mei 2017. Kelompok atas nama Kesatuan Aksi Alumni-Mahasiswa Institut Seni Indonesia mendeklarasikan petisi yang mendesak pemecatan dosen, karyawan, dan mahasiswa ISI Yogyakarta yang menjadi simpatisan, anggota, dan pengurus HTI. Aksi ini juga mendukung rencana pemerintah membubarkan HTI.

Tindakan ini sebagian didorong rasa terkejut bahwa bahkan di kampus yang didominasi komunitas seniman dan tak punya kedekatan dengan sejarah panjang tradisi gerakan Islam kampus, bisa “disusupi” oleh organisasi politik yang mengusung ide khilafah.

Meski demikian, Pembantu Rektor ISI Bidang Kemahasiswaan, Anusapati, mengatakan tipis kemungkinan Rektorat ISI menuruti desakan tersebut. Langkah itu, katanya, terlalu jauh.

“Mereka juga, kan, teman-teman kita sendiri. Kalau statusnya PNS juga jadi urusan pemerintah pusat,” ujarnya di Gedung Rektorat ISI Yogyakarta, Kamis kemarin.

Anusapati menegaskan Rektorat ISI lebih berfokus membatasi kegiatan HTI agar pengaruh pahamnya tidak meluas di kalangan mahasiswa.

“Sebenarnya, setelah ada keputusan pemerintah, langkah kami pada 2016 mendapatkan dasar lebih kuat. Tapi, sampai sekarang, kami belum membahas rencana baru terkait HTI di ISI,” katanya.

Anusapati membenarkan sejumlah dosen ISI menjadi anggota HTI. Sebagiannya menjadi pengurus lembaga seni bernama Khilafah Arts Network (KHAT), yang berdiri di Yogyakarta pada medio 2016.

Deni Junaedi, yang menolak diwawancara, adalah ketua Khilafah Arts Network. Dalam satu tulisan yang membahas retrospeksi karyanya lewat KHAT, Deni berkata ia aktif dalam organisasi politik HTI sejak 2008.

Anusapati menjelaskan, sebelum ada aksi penolakan HTI pada 2016, Rektorat ISI telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang larangan organisasi masyarakat “berpaham radikal” dan partai politik masuk ke kampus. SK Rektor itu terbit pada 16 Juni 2017.

“Kami tidak secara khusus menyebut melarang HTI, sebab tak ada dasarnya. SK Rektor itu secara umum melarang semua ormas berpaham radikal masuk ke kampus kami,” kata Anusapati.

Namun, Anusapati membenarkan sasaran SK Rektor itu mengarah pada HTI. Aturan ini muncul sebab pimpinan kampus ISI mengklaim telah menerima “banyak laporan” yang mengeluhkan aktivitas HTI.

“Mereka menjaring banyak mahasiswa baru. Kami tak mau mahasiswa baru terkena brain wash paham mereka,” ujarnya.

Anusapati menambahkan, setelah SK Rektor itu terbit, Rektorat ISI merombak kepengurusan masjid kampus. Ini lantaran mereka menerima “banyak keluhan” soal masjid kampus ISI menjadi markas kegiatan HTI.

Selain kerap menjadi lokasi penyebaran buletin dan diskusi soal gagasan HTI, para khatib Jumat di masjid kampus ISI terindikasi berafiliasi dengan organisasi politik tersebut.

“Setelah kepengurusan masjid dirombak, tak ada lagi selebaran, diskusi, dan materi khotbah berisi gagasan mereka. Kami membatasi kegiatannya saja. Kalau pemikiran, tak mungkin dibatasi,” katanya.

Anusapati mengatakan Rektorat ISI berupaya hati-hati dalam membatasi pengaruh HTI agar “tidak mengarah pada upaya memberangus kebebasan.” Karena itu, mayoritas bentuk pembatasan kegiatan disandarkan dari adanya laporan.

Misalnya, pada 2016, Rektorat ISI menyadari basis HTI di kampus berakar pada organisasi intrakampus bernama Keluarga Mahasiswa Islam (KMI) ISI. Tahun lalu, organisasi itu mengalami pergantian pengurus. Hingga sekarang, Rektorat ISI menolak mengesahkan kepengurusan baru ini.

“Soalnya ada masalah. Pemilihan kepengurusan baru itu diprotes mahasiswa lain, BEM juga menolaknya. Jadi kepengurusan baru tidak kami sahkan dulu,” kata Anusapati.

Ia menduga KMI ISI sejak lama menjadi alat HTI membangun basis simpatisan di ISI. “Sepertinya sudah mengakar, dari angkatan-angkatan sebelumnya,” tambahnya.

SK badan hukum HTI dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu lalu, 19 Juli, menyusul terbitnya Perppu Ormas 2/2017 pada pertengahan pekan lalu. Kepolisian mengatakan melarang kegiatan dakwah HTI, termasuk aktivisnya tidak boleh lagi memakai nama, lambang, bendera atau atribut HTI.

“Kalau dakwahnya jelas-jelas anti-Pancasila, anti-NKRI, akan kami tertibkan dan amankan,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto.

Pihak HTI tengah menimbang untuk melakukan gugatan hukum setelah organisasinya dibubarkan.

Menjelang dan setelah HTI dibekukan, beredar dokumen yang belum sepenuhnya terverifikasi yang memuat daftar nama pengurus, anggota, dan simpatisan HTI dari kalangan aparatur sipil negara, termasuk dari akademisi, di 34 provinsi. Dokumen itu salah satunya mencantumkan dua nama dosen dari ISI Yogyakarta. Bestprofit, PT Bestprofit.

Bestprofit – “Kekebalan” Hukum Setya Novanto Berakhir di Kasus e-KTP

"Kekebalan" Hukum Setya Novanto Berakhir di Kasus e-KTPBestprofit – Kalimat itu disampaikan terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin pada Januari 2014 silam. Sebutan sinterklas dari Nazaruddin untuk Setya Novanto bukan tanpa alasan. Menurut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut, Novanto kerap berperan dalam urusan bagi-bagi uang di sejumlah proyek pemerintahan. Kata Nazar, Novanto dibekingi oleh orang-orang “kuat”.

“Orang ini namanya tidak ada di mana-mana. Tapi kalau soal bagi-bagi duit di APBN dia (Novanto) yang selalu mengatur di mana-mana. Dan 2000 persen orang ini dilindungi oleh orang-orang yang sangat kuat,” kata Nazaruddin di lain kesempatan.

Kasus Korupsi PON

Seperti kata Nazaruddin, nama Novanto memang kerap dikaitkan dalam sejumlah kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada bulan Maret 2013 misalnya, sejumlah penyidik KPK menggeledah ruang kerja Novanto di Lantai 12 Gedung Nusantara I, kompleks Parlemen Senayan.

Ruang kerja Novanto — saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar — digeledah dalam rangka pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) yang melibatkan mantan Gubernur Riau sekaligus kader Golkar Rusli Zainal.

Dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekan Baru, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menyebut Novanto sebagai orang yang memerintahkan terpidana Lukman Abbas (mantan Kadispora Provinsi Riau) mengurus dana tambahan proyek PON ke Kahar Muzakkir (Anggota Komisi X Fraksi Golkar). “Setya Novanto memerintahkan Lukman Abbas untuk mengurusi dana tambahan itu ke Kahar Muzakir,” kata JPU saat membacakan dakwaan untuk Rusli Zainal pada 6 Desember 2013.

Namun hingga majelis hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung yang diketuai Artidjo Alkostar memperberat vonis hukuman penjara bagi Rusli dari 10 tahun menjadi 14 tahun pada 17 November 2014, sosok Novanto tetap lolos dari jerat hukum.

Kasus Suap MK

Nama Novanto kembali disebut dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Nama Novanto disebut dalam pembicaraan di Blackberry Messengger (BBM) antara Akil dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin.

“Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjenmu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai Nov sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis disana. Jd (jadi) sama aku kecil2 aja, wah.. gak mau saya saya bilang besok atw (atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Golkar di DPR)?” demikian bunyi pesan BBM yang dikirimkan Akil pada 1 Oktober 2013.

Tapi lagi-lagi Novanto lolos. Dia membantah pernyataan Akil dan mengklaim telah melarang Zainuddin mengurus masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil dengan Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar.

Kasus E-KTP

Nama Novanto mulai menjadi sorotan dalam proyek e-KTP setelah JPU dari KPK membacakan dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) dan Sugiharto (Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.

Dalam dakwaannya JPU menyebut ada pertemuan antara Andi Narogong (dari pihak swasta) dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin di kediaman Novanto. Pertemuan itu membahas pembagian “fee” proyek e-KTP. JPU mengatakan, setelah beberapa kali pertemuan, keempat orang tersebut bersepakat DPR akan menyetujui anggaran kurang-lebih Rp5,9 triliun dengan pengawalan dari Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam pembahasannya.

Sebelum pembacaan dakwaan tersebut, Novanto  juga sudah pernah diperiksa KPK untuk kasus yang sama pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017. Ia juga sempat menjadi saksi dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa Irman dan Sugiharto pada 6 April 2017 lalu. Dalam persidangan ia membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam wawancara khusus dengan mingguan Tempo (edisi 13-19 Maret 2017), Novanto sesumbar akan memberikan Rp 1 miliar kepada siapa saja yang bisa membuktikan dirinya terlibat korupsi.

Kepada sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Novanto menyatakan dukungannya terhadap KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP. Ia membantah telah melakukan pertemuan dengan Andi Narogong, Nazaruddin, dan Anas Urbaningrum. “Saya dapat informasi yang sangat utuh bahwa saya ada pertemuan dengan saudara Nazar, Anas Urbaningrum dan Andi Narogong dan saya itu tidak benar. Apalagi akan menyerahkan dana. Mudah-mudahan sampai hari ini saya tidak pernah menerima dana apapun dari e-KTP,” katanya 8 Maret 2017.

Sehari sesudahnya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Golkar di Jakarta, Novanto kembali menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Di hadapan ratusan peserta rakornis Novanto berkata, “Saya sudah bersumpah saya tidak terima apapun. Saya sampaikan di DPR waktu itu apakah Partai Golkar menerima Rp150 miliar? Saya bilang durhaka itu,” kata Novanto, yang langsung disambut tepuk tangan peserta Rakornis di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Terakhir Novanto diperiksa KPK pada Jumat 14 Juli 2017 lalu. Kali ini ia tidak terlalu banyak bicara kepada awak media. “Sama kayak yang di dalam fakta persidangan,” kata Novanto saat hendak melangkah pulang.

Namun pada Senin 17 Juli 2017, Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan tersangka Novanto. “SN diduga, untuk keuntungan sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan pada dirinya, sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp2,3 triliun dari nilai pengadaan proyek e-KTP Rp5,9 triliun,” kata Agus.

Setya Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pengumuman itu menandai berakhirnya kesaktian Setnov.

Bestprofit, Best Profit