PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: Politik

Di Rakernas LDII, Prabowo bicara pengkhianatan elite parpol pada Indonesia

BEST PROFIT – Calon Presiden Prabowo Subianto bicara soal pengkhianatan yang dialami Indonesia. Menurut dia, hal itu dilakukan oleh para elite bangsa, termasuk para pimpinan partai politik.

“Ada masalah besar di Republik kita, pendapat saya, bahwa saya melihat ada satu pengkhianatan terjadi. Pengkhianatan ini dilakukan oleh elite bangsa kita sendiri terhadap rakyatnya,” ujar Prabowo di Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (11/10).

“Saya sebut elite, saya tidak sebut partai mana, kelompok mana, elite itu unsur pimpinan, saya juga bagian dari elite itu,” jelas Prabowo.

Ketum Partai Gerindra ini menilai, para elite bangsa tidak lagi berpikir untuk kepentingan yang besar, yakni rakyat Indonesia. Prabowo merasa para elite hanya berpikir untuk kepentingan kelompok pribadi, dirinya, dan keluarganya sendiri. BESTPROFIT

“Sehingga disconnect terjadi suatu jurang terjadi antara realita masyarakat dan kehidupan elite. Ini sudah berjalan puluhan tahun. Perkembangan seperti ini yang mengakibatkan terjadi keadaan paradoks, kejanggalan,” kritik dia.

Prabowo berkeyakinan, saat ini Indonesia ada dalam situasi pelik. Negara yang disebut-sebut terkaya sumber alamnya nomor enam sedunia, diklaimnya tidak memiliki apa-apa lantaran kekayaan diserap dan dibawa lari asing ke luar negeri.

“Negara begini kaya, oleh ahli-ahli di dunia mengandung sumber mineral dibutuhkan untuk bisa menjadi negara advance industrial country, tetapi bisa dikatakan tekor. Kita adalah bangsa rugi, hidup dari utang, dan yang menyedihkan banyak elite kita yang hidup dari utang itu (merasa) biasa saja,” keluh dia. PT BESTPROFIT

Terakhir, Prabowo pun menyinggung soal nilai tukar rupiah yang terus merosot. Herannya, menurut Prabowo, hal itu tampak tak menjadi ketakutan para elite. Padahal, bila menengok lima tahun silam, dapat dikatakan ekonomi Indonesia disebut mengalami masa buruk.

“Kalau 1 dolar 10 ribu, lima tahun yang lalu, sekarang 15 ribu. Artinya kita tambah miskin. Hasil kerja kita nilainya tidak sama. Kita bangsa yang tambah miskin. Tapi elite banyak merasa ini tidak penting untuk dibahas oleh rakyat, jadi inti masalahnya, ternyata elite bangsa,” tutup Prabowo.

Sumber: merdeka.com

‘Medan tempur’ para menteri dan petinggi parpol di Pileg 2019

BEST PROFIT – Pertarungan Pileg 2019 tak kalah seru dengan Pilpres 2019. Apalagi, nama-nama beken diketahui akan bertarung di medan pertempuran yang sama.

Sederet Menteri Joko Widodo daftar menjadi calon legislatif. Begitu juga para ketua umum partai dan sekjen partai. Mereka akan bertarung demi kursi empuk di DPR RI.

Dikutip dari laman resmi KPU, Senin (13/8), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sandjojo misalnya. Dia akan bertarung di daerah pemilihan Bengkulu. Eko dapat nomor urut 1 Caleg PKB.

Berikutnya, Menkum HAM Yasonna Laoly. Politikus PDIP ini mendapat nomor urut 1 yang akan bertarung di dapil Sumut I. Dapil ini meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebingtinggi.

Pekerjaan Yasonna cukup berat, karena harus bertarung dengan sejumlah nama beken di sini. Di antaranya, Politikus Gerindra Romo M Syafii, Politikus Golkar Meutya Hafid. BESTPROFIT

Selanjutnya, di dapil ini ada nama mantan Menkominfo era SBY, Politikus PKS Tifatul Sembiring. Berikutnya anak Surya Paloh, Politikus NasDem Prananda Paloh serta mantan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi dari NasDem. Di kubu PPP juga ada incumbent Hasrul Azwar dan di PAN ada Mulfachri Harahap.

Pertarungan tak kalah seru juga terjadi di daerah pemilihan Lampung 1. Dapil ini meliputi Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Kota Metro.

Di sini, ada nama beken Ketum PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dia akan menghadapi Sekjen Golkar, Lodewijk F Paulus. Tak cuma itu, Zul juga harus bertarung dengan incumbent, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.

Di sini juga ada nama Politikus NasDem Taufik Basari dan Al Muzzammil Yusuf dari PKS.

Sementara Menpora Imam Nahrawi, bertarung di dapil DKI 1. Dia mendapatkan nomor urut 1 dari partainya PKB. Imam akan bertarung dengan nama beken seperti Politikus Gerindra Habiburokhman, Politikus PKS Mardani Ali Sera, Politikus PAN Eko Patrio dan Politikus NasDem Wanda Hamida. PT BESTPROFIT

Menaker yang juga Politikus PKB, Hanif Dhakiri akan berhadap hadapan dengan Menteri Agama yang juga Politikus PPP Lukman Hakim Saifuddin. Keduanya akan bertarung di Dapil Jabar VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok.

Dua menteri Jokowi ini juga akan melawan Politikus PDIP Sukur Nababan, pengacara kondang Farhat Abbas yang maju dari PKB. Di Dapil ini juga ada Politikus NasDem Lucky Hakim.

Di Dapil DIY Yogyakarta juga tak kalah seru. Di sini ada Politikus Partai Berkarya Siti Heidiati Soeharto alias Titiek Soeharto. Dia akan melawan Waketum PAN Hanafi Rais dan Waketum Demokrat Roy Suryo di dapil ini.

Jawa Timur VII juga tak lepas dari sorotan. Sebab, di sini ada nama Jubir Jokowi, Johan Budi yang dapat nomor urut 1 dari PDIP. Tak tanggung-tanggung, Johan akan melawan nama beken sekelas mantan Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang juga putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sumber: merdeka.com

Wiranto yakin Jokowi dengar aspirasi rakyat dalam memilih cawapres

wiranto-yakin-jokowi-dengar-aspirasi-rakyat-dalam-memilih-cawapres

BEST PROFIT – Menteri Koordinator Politk Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meyakini Presiden Jokowi mendengar harapan masyarakat dalam memilih cawapres yang mendampinginya di Pilpres 2019. Sebab, kata Wiranto, Jokowi selama ini selalu turun ke lapangan untuk mendengarkan suara dan harapan rakyat.

“Kedepan nanti pembantu beliau harus paham betul cara beliau mengelola negeri ini, cara beliau untuk membangun suatu pemerintahan yang sehat, yang berorientasi pada pembangunan seutuhnya. Jadi kita enggak usah ribut, karena beliau yang menentukan,” ujar Wiranto di JS Luwansa Hotel Kuningan JakartaSelatan, Selasa (10/7).

Menurut dia, saat ini, bangsa Indonesia membutuhkan kesinambungan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Jokowi. Wiranto mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sangat memberi perhatian merawat bangsa untuk mencapai keinginan dan harapan masyarakat. BESTPROFIT

“Banyak kebijakan beliau yang merupakan terobosan-terobosan yang mengacu kepada public opinion dan public interest. Keinginan rakyat dan harapan rakyat, itulah mengapa beliau sering turun ke bawah. Bukan untuk aksi-aksian tapi untuk mendengarkan suara rakyat seperti apa. Harapan rakyat seperti apa,” sambung dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Romahurmuziy menuturkan, Presiden Jokowi mengantongi 10 nama yang digadang menjadi cawapresnya. Menurut Rommy, sapan karibnya, nama-nama itu telah disampaikan kepada ketua umum partai pendukung.

Hanya saja, ia enggan membocorkan nama-nama calon pendamping Jokowi. Romi hanya memberikan kisi-kisi figur tokoh yang sudah di kantong Jokowi.

“Saya hanya bisa katakan dari 10 nama ada figur politisi, ada figur cendikiawan, purnawirawan TNI Polri dan kalangan teknokrat dan profesional,” kata Romi. PT BESTPROFIT

Dia mengatakan, perihal figur cawapres Jokowi tinggal dibahas bersama dengan semua pimpinan partai koalisi. Belakangan, kata Romi, Jokowi meminta pendapat masing-masing ketua umum terkait 10 nama yang sudah ada.

“Saat ini kami masih terus mencermati nama-nama tersebut, meminta masukan dari para ulama meminta pandangan dari dewan pimpinan wilayah untuk respons 10 nama itu,” kata dia.

Sumber: merdeka.com

Ruang gelap di rumah Wiranto hingga deal revisi UU Terorisme

PT BESTPROFIT – Senin 14 Mei, Menko Polhukam Wiranto mengumpulkan para sekjen partai pendukung pemerintah. Pertemuan berlangsung di rumah dinas Wiranto Jalan Denpasar, Jakarta Selatan.

Hadir dalam pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Sekjen PPP Arsul Sani.

Dalam pertemuan itu dibahas kendala revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mangkrak sudah dua tahun. Pertemuan digelar hanya selang satu jam serangan bom bunuh diri di MapolrestaSurabaya yang terjadi 08.50 WIB. Akibat serangan ini, empat pelaku tewas dan polisi luka-luka.

Tak sampai dua jam rapat, Wiranto menegaskan, bahwa pemerintah dan DPR sudah sepakat akan mengesahkan revisi UU Terorisme yang sempat mandek. Dua hal krusial yang bikin mandek yakni definisi terorisme dan pelibatan TNI sudah diselesaikan.

“Sudah selesai. Juga demikian tidak ada yang perlu diperdebatkan akan kita jelaskan saat revisi itu muncul,” kata Wiranto usai pertemuan.

Apa saja yang membuat deal?

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding membocorkan sedikit pembahasan dalam pertemuan di rumah Wiranto awal pekan ini. Dia membenarkan bahwa terjadi deal di pertemuan itu. Pemerintah sudah mengakomodir permintaan DPR dalam definisi terorisme itu sendiri.

Selain itu, Wiranto juga menegaskan akan menyelesaikan perbedaan pendapat di internal pemerintah tentang pelibatan TNI.

“Waktu itu disampaikan kalau yang tidak disepakati adalah soal definisi dan akhirnya Pak Wiranto mengatakan urusan internal beliau yang akan menyelesaikan. Karena memang sebelumnya pemerintah meminta tunda pembahasannya,” kata Karding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (17/5). BEST PROFIT

Menurut Karding dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan. Bahwa revisi UU Terorisme ini akan segera diketok. Termasuk permintaan DPR yang ingin memasuki unsur politik dalam definisi terorisme itu sendiri.

“Dan Alhamdulillah sudah disetujui semua usulan kedua belah pihak sudah terakomodir. Soal definisi terkait tujuan politik dan keamanan negara sudah diakomodir,” tambah Karding.

Sehari setelah pertemuan itu, Wiranto juga mengatakan, bahwa pelibatan TNI nantinya akan diatur dalam Peraturan presiden. Hal ini menjadi salah satu jalan keluar tentang tarik ulurnya pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.

Wiranto menekankan, pelibatan TNI sudah tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan alias sudah sepakat. Dia telah membahas perihal ini langsung dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Pelibatan TNI juga sudah dimasukkan di situ, sudah sepakat kita, karena UU TNI, TNI bisa dilibatkan untuk masalah yang berbentuk melawan terorisme,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/5).

Wiranto mengatakan, pemerintah juga akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur secara teknis pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme. Namun, Wiranto enggan membeberkan lebih jauh terkait Perpres tersebut.

“Caranya bagaimana, akan diatur dalam Perpres,” ucap Wiranto.

Pertemuan di rumah Wiranto dikritik

Deal yang terjadi di rumah dinas Wiranto dikritik koalisi masyarakat sipil. Sekretaris Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menekankan, pertemuan tersebut patut dicurigai.

Dia mempertanyakan maksud Wiranto membahas revisi UU Terorisme di ruang yang tak dapat dikonsumsi oleh media dan masyarakat.

“Ini ruang gelap dan hampa yang tidak bisa disentuh publik. Dalam forum apa pertemuan Menkopolhukam dan Sekjen Parpol Pemerintah?” kata Julius.

Menurut dia, pertemuan yang membahas terkait UU sebaiknya dilakukan di DPR. Karena di DPR, semua orang bisa memantau, tidak ada kongkalingkong, sehingga menjadi transparan dan akuntabel dalam proses pembuatan aturan tersebut. BESTPROFIT

“Ini kan proses Legislasi RUU, harusnya dilakukan secara terbuka di forum RDP di Senayan,” kata dia lagi.

Julius semakin khawatir jika revisi UU Terorisme berpotensi memicu abuse of power penegak hukum nantinya. Sejumlah pasal menjadi sorotan. Salah satunya, definisi terorisme itu sendiri.

“Hal yang paling sederhana misalnya, (seseorang) memiliki relasi dalam bentuk komunikasi personal dengan teroris, apakah dikategorikan juga sebagai teroris? Atau mendukung tindakan Terorisme? Masih absurd sampai di situ,” kata Julius.

Sumber: merdeka.com