PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: Politik

PKS-PAN rebutan cawapres Prabowo, NasDem lihat ada potensi tak capai kesepakatan

BEST PROFIT – Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin santer disebut sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Jhonny G Plate tak mau ikut campur soal kemungkinan Anies berduet dengan Prabowo.

Jhonny hanya berharap koalisi partai pendukung Prabowo segera mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden definitif yang akan diusung. Dengan demikian, kubu pendukung Joko Widodo bisa mengetahui program kerja kubu Prabowo.

“Kalau semakin cepat ada pasangan calon kan semakin cepat juga bisa keluar programnya. Saat ini enggak ada programnya belum tahu programnya apa,” kata Jhonny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/5).

Jhonny memandang, banyaknya nama cawapres yang diajukan koalisi pendukung Prabowo, berpotensi tak mencapai kesepakatan. Sebut saja PKS yang mengajukan 9 nama kader atau PAN yang mengajukan nama Ketua Umumnya Zulkifli Hasan. BESTPROFIT

“Nah yang kami lihat ada banyak cawapres, cawapres dari PKS ada 9, cawapres dari PAN 1 kekeuh solid PAN minta. Ini kan potensi tidak tercapai kesepakatan. Nah jangan sampai tidak tercapai kesepakatan supaya segera ada koalisi,” terangnya.

Akan tetapi, jika Anies batal dicalonkan menjadi cawapres Prabowo, Jhonny berharap Anies bisa melanjutkan tugasnya mengurus Jakarta dengan baik.

“Urusannya mereka kalau mereka sudah putuskan baru kami komentari sebagai kalau jadi sebagai lawan politik. Kalau tidak jadi kami dukung supaya pemerintahannya DKI bisa berjalan dengan baik,” ucap Jhonny.

Diketahui, Ketua Tim Pemenangan Gerindra, Sandiaga Uno bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK pekan lalu, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sandiaga mengaku membahas soal Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Dia (JK) bilang gimana Prabowo sama Anies,” kata Sandi menirukan pembicaraannya dengan JK, di Balai Kota Jakarta, Senin (7/5).

Sandiaga pun menjawab pertanyaan JK itu dengan mengatakan ia masih nyaman bekerja dengan Anies di DKI. “Saya bilang kayaknya Anies masih fokus ya kerja di DKI pak, kita nyaman kerja bersama. Dia bilang, bagus bagus,” katanya. PT BESTPROFIT

Menurut Sandi, pertemuan itu tidak membahas spesifik nama-nama di Pilpres. “Kita enggak spesifik membahas (Pilpres), tapi ada pembicaraan tentang DKI di mana saya menyatakan saya nyaman sekali dengan Pak Anies,” ujarnya.

Sandi menyebut, pertemuan dirinya dengan JK adalah bentuk pertukaran informasi. Sebab, JK mendukung Jokowi sedangkan dirinya mendukung Prabowo.

“Pilpres jelas Pak JK dukung Pak Jokowi, saya Pak Prabowo, kita bertukar informasi. Dan kesamapandangan kita itu ekonomi bahwa ekonomi tidak bergerak, lapangan kerja tidak tercipta. Harga belum stabil dan menjadi kekhawatiran masyarakat,” beber Sandi.

Sumber: merdeka.com

Strategi politik Ketum PPP Romahurmuziy

PT BESTPROFIT – Wajah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy terpampang di baliho-baliho yang ada di beberapa Kota di Indonesia. Dia tampil dengan mengenakan peci putih dipadu dengan baju koko putih. Namanya terpampang jelas. Tertulis pula nama Gus Rommy. Tercantum pula tulisan bernada ajakan. ‘Mari Bersatu Membangun Indonesia’.

Rommy ingin memperkenalkan diri. Diakuinya, tidak semua rakyat Indonesia mengetahui sosok dan figur ketua umum partai politik.

“Tentu figur itu kepada ketua umum karena dia adalah pimpinan partai. Untuk itulah PPP memilih berdasarkan harapan di DPP memunculkan di DPP, di banyak, daerah termasuk dengan yang paling praktik, pertama memasang baliho-baliho, bilboard untuk memastikan masyarakat Indonesia mengetahui bahwa PPP satu kepemimpinan dan inilah pemimpinnya,” ujar Rommy saat berbincang dengan merdeka.com akhir pekan lalu.

Spekulasi bermunculan. Rommy tidak sekadar ingin memperkenalkan diri sebagai Ketua Umum PPP, tapi juga terkait bursa calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019. Rommy menampik. Politik PPP tidak mengharap imbalan.

“Ketika kita memberikan dukungan bulan Juli 2017 itu tidak ada syarat kita harus diberi jatah cawapres. Kita sudah memberikan dukungan saja sebelum pak Jokowi sebagai calon presiden. Lho wong ketika memberi dukungan enggak ada syarat dipilih sebagai wakil presiden, lain halnya kalau kita belum dukung kita minta jadi cawapres, lain itu,” tegasnya.

Rommy memaparkan strategi politik PPP jelang Pemilu 2019. Termasuk spekulasi bahwa dia mengincar posisi cawapres Jokowi. Berikut wawancara khusus jurnalis merdeka.com Angga Yudha Pratomo dengan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. BEST PROFIT

T: Survei terakhir, LSI Denny JA memprediksi PPP tidak lolos ke parlemen. Pemilu sudah setahun lagi, apa langkah Anda sebagai ketua umum PPP?
J: Pertama, dari sejak survei itu dilakukan di Indonesia, PPP selalu diprediksikan sebagai partai yang tidak pernah lolos Parlementary Threshold. Karena sebenarnya ada kesalahan metode teknis yang jarang dikoreksi oleh lembaga-lembaga survei. Ini mudah dipahami karena mereka juga terikat biaya, waktu, di mana biasanya ada error pemilihan sampel. PPP itu partai islam. Maka semestinya ada normalisasi, ini karena bicara metodologi, terhadap jumlah sampel yang ada. Misalnya jumlah yang non muslim ada 13 persen, 87 persen muslim. Untuk partai-partai Islam ini harus dilakukan treatment. Sehingga kalau sampelnya melebihi 13 persen, itu harus diperlakukan dengan normalisasi dianggap sebagai 13 persen. Nah ini sayangnya tidak dilakukan. Sehingga pada umumnya partai-partai Islam apalagi PPP mendapatkan angka lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang sesungguhnya.
Kedua, survei itu juga terlihat berbeda antara survei yang satu dengan yang lainnya. Sehingga kita tidak terlalu resah dengan survei itu meskipun itu menjadi cambuk.
Kalau berbicara konkret tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, pertama kita bicara konsolidasi struktur dan itu Alhamdulillah sudah tuntas. Kita sudah melakukan pembentukan ranting dan latihan kepemimpinan dasar di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk memastikan semua pimpinan partai adalah warga PPP yang mengetahui sejarah dan nilai tradisi yang ada di partai. Kedua, mereka yang mengetahui bagaimana cara mengelola negara, itu pertama.
Kedua, kami berusaha dengan segala ikhtiar. Ingin merajut kembali seluruh komponen dan kultural partai yang memang PPP ini dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren dan ulama, kita kembali. Seperti yang saya lakukan hari ini, saya menyampaikan khotbah di salah satu pondok pesantren Al-Hamid di JakartaTimu. Itu merupakan bagian dari safari pondok pesantren yang kita lakukan.
Ketiga, figur. Hari ini kami berusaha menerbitkan, memunculkan tokoh-tokoh nasional partai yang memang ukuran kapasitas sangat memadai tetapi belum banyak dikenal. Nah ini yang kita lakukan dengan ikhtiar, segenap daya yang mungkin agar figur itu dikenali dan di sisi lain figur-figur lokal itu terus kita cari untuk dijadikan calon-calon anggota legislatif. Kami menyakini figur-figur kami ini masih banyak karena Alhamdulillah dari pembukaan pendaftaran calon anggota legislatif dari hari ke hari calonnya semakin berkualitas.

T: Untuk figur secara nasional, apakah termasuk Anda sendiri?
J: Antara lain. Karena kita memiliki banyak tokoh nasional tetapi tentu setiap partai politik adalah kontribusi dari 3 komponen ini. Komponen kultur, struktur dan figur. Struktur adalah infantri dari dewan pimpinan di tingkat bawah dan juga caleg-caleg. Kultur adalah faktor ideologis karena PPP adalah ideologis dan figur ini adalah tokoh nasional. Tentu figur itu kepada ketua umum karena dia adalah pimpinan partai. Untuk itulah PPP memilih berdasarkan harapan di DPP memunculkan di DPP di banyak daerah termasuk dengan yang paling praktik, pertama memasang baliho-baliho, bilboard untuk memastikan masyarakat Indonesia mengetahui bahwa PPP satu kepemimpinan dan inilah pemimpinnya.
Kedua, memastikan agar masyarakat juga mengetahui PPP memiliki pemimpin yang sangat terbuka dengan pembaharuan dan sangat welcome dari orang yang ada di luar. Dari PPP, kita lihat hari ini kita buka 40 persen pencalonan dari kalangan profesional di luar PPP. Ketiga, untuk memberikan panduan kepada masyarakat bahwa pilihan-pilihan nasional ini banyak, antara lain ini.

T: Termasuk bergabung dengan partai koalisi pemerintah?
J: Kalau bergabung dengan pemerintah itu kan sudah lama. Kita sudah sejak 2014, kita adakan muktamar kita masuk ke dalam pemerintahan ini karena prinsip PPP didirikan untuk amar am’ruf nahimunkar. Kalau kita di DPR hanya bisa melakukan amar ma’ruf saja, membuat undang-undang, menyuruh ini, melarang ini. Tetapi nahimunkar-nya untuk melakukan tindakan hukum itu tidak bisa, nah penegakan hukum itu hanya bisa kalau kita berada di eksekutif, butuh tangan eksekutif untuk menggerakannya. sehingga kita bergabung dengan pemerintah.

T: Banyak tersebar baliho Anda, tujuannya selain menunjukkan tokoh nasionalis, adakah tujuan lainnya?
J: Tujuannya mengenalkan masyarakat kepada pemimpinnya karena party identity dari survei yang kita lakukan itu semua partai rendah karena mereka tidak terikat dengan partai politik. Kenapa? karena pemimpin jarang menyapa. Menyapanya seorang pemimpin kepada rakyat itu melalui dua jalan.
Pertama melalui media elektronik, kedua melalui media konvensional. media konvensional ini antaranya bilboard. Jadi kalau di kemudian hari banyak muncul di media konvensional seperti bilboard itu adalah bagian dari menyapa dan mendekatkan dirinya kepada masyarakat. Karena untuk bisa menyapa bagi seorang politisi apalagi ketua umum atau pemimpin nasional, untuk menyapa seluruh masyarakat secara langsung itu tidak mungkin. Makanya harus ada proxy yang mewakili, cara mewakilinya seperti itu.

T: Ada yang mengaitkan kalau Anda menjadi cawapres seperti yang dilakukan Cak Imin. Apa benar Bapak mengincar kursi cawapres?
J: Saya malah tidak mengincar cawapres. PPP tidak pernah dalam posisi cawapres atau presiden sekalipun pada 2019 ini. Karena untuk presiden kita sudah memantapkan diri mengusung kembali Pak Jokowi. Sedangkan untuk cawapres kita telah sepakati di dalam PDIP dan PPP sepekan lalu setelah Pilkada 27 Juni.
Yang kita lakukan dalam hal ini yang tadi tiga komponen penyumbang suara partai, meningkatkan elektoral PPP itu ada komponen kultural, struktural, dan figur. Nah kultur, struktur dan figur ini yang kita sama-sama naikkan. Struktur itu kita naikkan dengan cari caleg-caleg berkualitas. Figur kita tonjolkan pimpinan nasional kita. Kemudian kultur kita kembalikan ke pondok-pondok pesantren yang melahirkan kita. Jadi ini yang sebenarnya kita sama-sama naikkan termasuk kita naikkan nasionalisasi figur yang dipunyai PPP karena ketika tahun 2004 dan 1999 ini berada di posisi 3 besar di nasional, kita memiliki figur nasional yang sangat kuat yaitu Pak Hamzah Haz, dan inilah yang kita coba dinaikkan oleh rekan-rekan di PPP. Tentu tugas saya sebagai ketua umum. BESTPROFIT

T: Berapa anggaran yang disiapkan untuk baliho itu?
J: Besar. Gitu saja. Ya itu hampir di seluruh Indonesia.

T: Sampai angka miliaran?
J: Sudah pasti karena tidak mungkin memasang bilboard itu hitungannya ratusan atu puluhan juta, pasti miliran bahkan puluhan miliar.

T: Kalau nanti dalam pemilihan cawapres Pak Jokowi tidak memilih calon dari PPP, Apakah tetap mendukung atau akan bubar koalisinya?
J: Loh, ketika kita memberikan dukungan bulan Juli 2017 itu tidak ada syarat kita harus diberi jatah cawapres, artinya pertanyaannya menjadi tidak perlu. Kita sudah memberikan dukungan saja sebelum pak Jokowi sebagai calon presiden, kalau enggak dipilih sebagai wakil presiden, PPP cabut, enggak. Lho wong ketika memberi dukungan enggak ada syarat dipilih sebagai wakil presiden, lain halnya kalau kita belum dukung kita minta jadi cawapres, lain itu.

T: Kita cuma butuh penegasan saja, politik kan dinamis dan mengambang.
J: Ya itu selain PPP, kalau politiknya PPP itu sangat santun, jujur, sangat tulus. Iya, iya. Tidak, tidak, gitu.

Sumber: merdeka.com

Fadli Zon setuju dana kampanye dibatasi asal biaya saksi TPS ditanggung pemerintah

BESTPROFIT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang peraturan KPU soal batasan dana kampanye yang bisa dimiliki calon presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif dalam pemilu 2019. Dalam hal ini, Capres-Cawapres hanya bisa menerima maksimal Rp 25 miliar sumbangan dana kampanye dari partai politik.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai rancangan tersebut harus dikaji dengan matang.

“Ini harus terang dan jelas mengenai aturan fundraising karena kita tahu parpol enggak dapat dana yang memadai, nanti juga caleg-caleg termasuk capres, caleg, ini harus ada ketentuannya yang jelas mengenai uang iuran atau sumbangannya dan lain lain. Dulu kan dari parpol kalau enggak salah aturannya Rp 1 M, Rp 7,5 M,” kata Fadli di DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/3). PT BESTPROFIT

Fadli yang juga Wakil Ketua DPR ini setuju bahwa ada batasan soal sumbangan dana kampanye. Asalkan soal biaya akomodasi saksi Tempat Pemilihan Suara (TPS) ditanggung oleh pemerintah.

“Ya (setuju), kecuali tadi saksinya dibayarin juga, kan saksi juga perlu transportasi, konsumsi, makan, biayanya kan dari unit per costnya sebenarnya kecil tapi jumlahnya banyak. Sekarang TPS ditambah dari 600 ribu jadi 900 ribu TPS. Bayangkan 900 ribu TPS ada 2 orang di TPS nya berarti ada 1,8 juta saksi,” tutur Fadli.

“Dari sisi partai kita harus membiayai transportasi, makan dan lain lain kalau enggak, enggak ada saksi di tempat tersebut. Ini bahaya. Kecuali pemerintah atau negara membiayai semua saksi. Itu menurut saya jauh lebih meringankan,” sambungnya. BEST PROFIT

Tak hanya itu, Fadli juga menilai jika segala atribut iklan kampanye Pemilu 2019 dibiayai oleh KPU maka hal tersebut lebih baik. Kebijakan seperti itu juga dapat mencegah terjadinya politik uang.

Berdasarkan draft PKPU sendiri tentang dana kampanye, terdapat tiga kriteria sumber modal kampanye yakni dari parpol, perseorangan, dan kelompok atau perusahaan.

“Jangan sampai nanti ada bohir atau cukong yang menitipkan uangnya kepada calon dan akhirnya kalau terpilih menagih dalam bentuk proyek dan lain lain, ujar Fadli.

Sumber: merdeka.com

Debat Kusir Peluang JK Jadi Cawapres Lagi di Pemilu 2019

Debat Kusir Peluang JK Jadi Cawapres Lagi di Pemilu 2019

BESTPROFIT – Wacana menduetkan kembali Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2019 menuai pro dan kontra. Perdebatan muncul karena Jusuf Kalla (JK) sebagai wakil, sudah dua kali menjabat pada periode 2004-2009 dan 2014-2019.

Pria kelahiran 15 Mei 1942 ini sempat maju kembali sebagai capres pada Pilpres 2009 tapi gagal. JK akhirnya terpilih kembali sebagai wapres untuk periode 2014-2019 mendampingi Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal dua periode. Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen, secara tegas mengaturnya.

“Jadi walau tak berturut-turut, selama dia sudah dua kali [jadi presiden/wapres] maka tak boleh lagi mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil. Eksplisit disebutkan pembatasannya,” kata Feri kepada Tirto, Senin (26/2/2018).

Pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Sebelum diubah, Pasal tersebut berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”

Imbas penafsiran ulang terhadap pasal 7 UUD 1945 maka dampak negatif bisa muncul. Pasal ini bisa jadi pembenaran bahwa presiden atau wapres “dapat dipilih kembali” terutama mereka yang sudah pernah menjabat, tapi masa jabatannya tak berturut-turut seperti pada kasus JK sebagai wapres. PT BESTPROFIT

Menurut Feri, pasal tersebut dirancang untuk membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden agar tak terus-terusan berkuasa. “Jelas aturannya apabila sudah dua kali menjabat, berturut-turut maupun tidak, ya tak boleh lagi [ikut pemilu]” kata dosen hukum tata negara ini.
Batasan Pada UU Pemilu

Larangan ikut pemilu bagi presiden/wapres yang sudah menjabat dua periode juga terdapat dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu. Beleid itu mengatur capres dan cawapres harus “belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai Pasal 169 huruf n UU Pemilu dan penjelasannya harus dibaca dulu sebelum ada wacana permintaan fatwa ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keinginan PDIP menduetkan kembali Jokowi-JK di Pilpres 2019.

“Jadi tidak bisa lagi [JK menjadi cawapres]. Pemerintah baca saja penjelasan pasalnya,” ujar Bivitri kepada Tirto.
Pernyataan Bivitri itu sebagai respons atas keinginan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang akan meminta fatwa MK terkait wacana JK maju kembali sebagai cawapres. Mentan Sekjen PDIP ini berdalih, aturan soal apakah JK boleh dicalonkan kembali sebagai wakil presiden di Pilpres 2019 masih menjadi debat kusir.

“Saya kira tidak ada masalah, karena ini abu-abu ya menurut saya, apakah pengertian dua kali masa jabatan itu berturut-turut atau bisa ada tenggat waktunya. Saya kira ini perlu duduk bersama, ini multitafsir, kan Pak JK ada tenggang waktunya,” jelas Tjahjo.

Pendapat Bivitri seirama dengan anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017 Sigit Pamungkas. Menurut Sigit, KPU punya wewenang mencoret nama JK sebagai cawapres bila politikus Partai Golkar itu mencalonkan sebagai kandidat pada Pemilu 2019.

“Tidak perlu meminta tafsir ke MK atau menunggu KPU membuat regulasi. UU sudah menjelaskannya sendiri bahwa itu tidak bisa,” kata Sigit.
Berbeda dengan Feri Amsari dan Bivitri, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Margarito Kamis menganggap, JK masih bisa ikut pemilu 2019. Menurutnya, keabsahan JK menjadi peserta Pemilu karena dia belum pernah menjadi wapres dua kali secara berturut-turut.

“JK masih mungkin… Karena norma itu menunjuk pada masa jabatan secara berturut-turut. Pak JK kan tidak berturut-turut menjadi wapres,” kata Margarito kepada Tirto.

Pria yang pernah menjabat Staf Khusus Kementerian Sekretaris Negara pada 2006-2007 itu menjelaskan, masa jeda JK sebagai wapres memutus makna Pasal 7 UUD 1945. Margarito yakin, beleiditu lahir dalam konteks membatasi kekuasaan yang terjadi berturut-turut.

“Karena merujuk peristiwa Pak Soeharto yang berkali-kali menjadi presiden. Silakan cek perdebatan di BP (Badan Pekerja) MPR saat itu,” kata Margarito.

Margarito menyarankan agar pemerintah atau masyarakat meminta pandangan MK. Menurut dia, perbaikan aturan soal pencalonan capres/cawapres di UU Pemilu hanya bisa dilakukan dengan meminta fatwa ke MK.

Respons JK Soal Peluangnya Menjadi Cawapres

JK angkat suara dan berterima kasih kepada orang atau kelompok yang menginginkan dirinya kembali menjadi wakil presiden. Namun, JK menjawabnya dengan diplomatis bahwa konstitusi menjadi rujukan.

“Saya tentu tidak bisa memberikan komentar, saya berterima kasih atas usulan itu tapi akhirnya kembali kepada konstitusi,” kata JK usai memberikan pengarahan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Institut Lembang 9 di Jakarta, Senin (26/2/2018).

Menurut pria asal Sulawsi Selatan ini, larangan presiden dan wakil presiden menjabat lebih dari dua periode muncul karena tidak mengulang Soeharto yang berkuasa puluhan tahun.

“Waktu Orde Baru pada saat itu, Pak Harto tanpa batas. Kita menghargai itu, menghargai konstitusi itu, walaupun memang ada debatnya ada argumentasi-argumentasi lain,” kata JK.

JK juga sempat bercanda soal dirinya sebagai satu-satunya orang di Indonesia yang paling banyak mengikuti ajang Pilpres. JK memang sudah tiga kali mengikuti ajang Pilpres, satu kali sebagai capres dan dua kali sebagai wapres. “Dua kali menang dan satu kali kalah,” kata JK.
Kemendagri Cari Celah

Tjahjo Kumolo berencana meminta fatwa MK karena beleid soal batasan periode jabatan wapres dinilainya multitafsir. Upaya dari Tjahjo ini bisa dimaknai sebagai upaya pemerintah meminta penegasan soal ketentuan tata negara, atau juga sebagai upaya mencari celah agar sosok seperti JK kembali melaju sebagai wapres.

“Saya, secara lisan, sudah diskusi dengan Ketua KPU (Arief Budiman) dan tim kami di Kemendagri sudah mencoba menelaah karena pengertian dua kali, dua periode, itu berturut-turut atau tidak. Kalau perlu, minta fatwa MK karena kan menyangkut tata negara,” kata Mendagri ditemui di kantornya, Senin (26/2/2018) siang. BEST PROFIT

Tjahjo menjelaskan, bunyi Pasal 7 UUD 1945 multitafsir karena tidak menjelaskan apakah larangan dua kali menjabat berlaku secara berturut-turut atau tidak.

“Saya kira tidak ada masalah karena ini abu-abu ya menurut saya, apakah pengertian dua kali masa jabatan itu berturut-turut atau bisa ada tenggat waktunya. Saya kira ini perlu duduk bersama, ini multitafsir, kan Pak JK ada tenggang waktunya,” jelas Tjahjo seperti dikutip Antara.

Keinginan Tjahjo minta fatwa MK mendapat dukungan Komisioner KPU RI, Ilham Saputra. Namun, Komisioner KPU lainnya, yakni Wahyu Setiawan berkata, ada larangan pejabat politik menduduki posisi dua kali dalam posisi yang sama.

“Jadi ukurannya bukan berturut-turut, tapi adalah menduduki jabatan yang sama dua kali,” kata Wahyu kepada wartawan.

Sumber: tirto.id