PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: Post

Bitcoin Makin Mahal, Apakah Investasinya Makin Aman?

BEST PROFIT – Ada berkah yang didapat para investor Bitcoin dari ketegangan di Asia. Tensi yang meninggi di Semenanjung Korea dan Selatan Cina membuat para investor di pasar keuangan mencari alternatif produk investasi yang bukannya lebih aman seperti emas atau obligasi pemerintah Amerika Serikat, melainkan Bitcoin, mata uang digital pertama yang ada di dunia.PT BESTPROFIT

BESTPROFIT Per akhir pekan lalu, nilai tukar Bitcoin mencapai angka tertinggi. Satu Bitcoin setara dengan 4.224 dolar atau sekitar Rp56 juta. Angka ini sudah melonjak berkali-kali lipat. Forbes mencatat, sejak sembilan bulan terakhir saja, kenaikannya mencapai 780 persen.PT BEST PROFIT 

Vinsensius Sitepu, pengamat dan praktisi mata uang digital, menilai naik daunnya Bitcoin disebabkan penggunaannya yang relatif mudah. Terutama ketika sejumlah negara yang sebelumnya menolak mentah-mentah Bitcoin, malah menerbitkan regulasi yang mendukung mudahnya penggunaan mata uang digital ini.

“Ada regulasi pemerintah sehingga (membuat) pengguna merasa aman,” menjadi salah satu alasan mengapa pengguna Bitcoin meningkat, kata Vinsensius.PT BESTPROFIT FUTURES

Salah satu contohnya adalah Jepang, seperti dilansir AntaraPemerintah mereka sempat tegas menolak Bitcoin dianggap sebagai mata uang. Namun, Februari lalu, pemerintahnya mulai mengakui keberadaan Bitcoin dan teknologi Blockchain.PT BEST PROFIT FUTURES

Bitcoin adalah uang elektronik yang ditransfer lewat internet.  Ia didistribusikan tanpa perlu melalui perantara apa-apa termasuk bank, langsung dari satu orang ke orang lain, sehingga biaya transaksi jadi jauh lebih murah. Itu artinya ia bisa ditransfer ke seluruh dunia, bahkan dengan waktu yang relatif jauh lebih singkat daripada transfer lewat bank. Akun Anda juga tak bisa dibekukan.BESTPROFIT FUTURES

Kemudahan-kemudahan ini yang kemudian juga mendukung naiknya pamor Bitcoin di dunia investasi.

“Mata uang virtual menganut paham pasar bebas. Supply and demandSupply sedikit dan demand-nya besar, maka harga naik,” kata Vinsen.BEST PROFIT FUTURES

Tak hanya di mata investor, di mata peretas kriminal, Bitcoin juga laris.

Bitcoin Makin Mahal, Apakah Investasinya Makin Aman?

Bestprofit – Ambisi Jokowi di Balik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ambisi Jokowi di Balik Proyek Kereta Cepat Jakarta-BandungBestprofit – Satu siang, pertengahan Juli lalu, Jaja dan rekan-rekannya bergegas turun kembali ke parit. Ayunan tiga cangkul dan dua kantong goni membuka kegiatan mereka yang sudah dua pekan membuat parit.

Mereka mengenakan seragam oranye plus helm dan sepatu bot. Di dada kanan seragam tertulis HSRCC, kependekan dari High Speed Railway Contractor Consortium, gabungan 7 kontraktor yang mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai pengembang proyek.

Perusahaan-perusahaan itu sudah menekan kontrak senilai 4,7 miliar dolar AS pada April 2017 lalu untuk pengerjaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi. Perusahaan negara PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) adalah satu dari ke-7 kontraktor tersebut. Enam perusahaan lain dari Tiongkok: China Railway International, China Railway Group Ltd., Sinohydro Corporation Ltd, CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd, China Railway Signal & Communication Corporation Co. Ltd, dan The Third Railway Survey Design Institute Group Corporation.

Dalam proyek tersebut, WIKA menggenggam porsi 30 persen dari nilai kontrak Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sisanya dibiayai oleh ke-6 perusahaan Cina tersebut. Mayoritas pembiayaan proyek akan dikucurkan lewat pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB), sementara empat perusahaan pelat merah lain dilibatkan buat menyediakan pembebasan lahan proyek.

Keempatnya—tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—terdiri PT WIKA, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga. Pembagian semula proyek ini: PT PSBI memiliki saham 60 persen dan China Railway Corporation memiliki saham 40 persen di PT KCIC.

Sampai kini proyek yang ditaksir semula menghabiskan duit 5,1 miliar dolar AS atau setara Rp70 triliun ini tidak jelas, molor, perhitungan biayanya membengkak, dan problem pelik lain seperti proses pembebasan lahan yang mandek.

Di lapangan, reporter Tirto mendatangi lokasi yang sedang dikerjakan Jaja dan rekan buruh lain. Mereka adalah sekrup kecil dari megaproyek tersebut, yang lebih menampakkan ambisi Presiden Joko Widodoketimbang hitungan cermat pemerintahannya yang getol menggenjot sejumlah proyek infrastruktur.

Jalur yang tengah dikerjakan Jaja dan rekan-rekannya berada di Desa Mandalasari, Bandung Barat. Desa ini pernah disambangi Jokowi pada 21 Januari 2016 dalam acara groundbreaking. Ia terletak di lokasi Perkebunan Walini yang disiapkan sebagai transit oriented development (TOD) kereta cepat seluas 2.800 hektare milik PTPN VIII.

“Di sini untuk stasiunnya, tetapi enggak tahu titiknya yang mana. Dengar-dengar juga harus selesai 2019. Ini sudah 2017. Enggak tahu nanti jadi enggak,” ucap salah satu rekan Jaja.

Di bagian lain, tampak tiga ekskavator, satu buldoser, satu loader, dan satu pemadat tanah. Namun tak semua alat berat itu dipakai. Usut punya usut, aktivitas ala kadar di tengah belantara hutan karet ini belum berjalan rutin. Beberapa kali kegiatan lapangan dihentikan dan alat berat dipindahkan.

Di sisi timur, berjarak belasan kilometer dari lokasi peletakan batu pertama proyek, ada lokasi batching plant kereta cepat seluas 3 ha di Kampung Cigentur. Lokasinya di pinggir Jalan Cikalongwetan, sekitar 200 meter dari Kantor Desa Mandalasari.

Dari pantauan kami, pertengahan Juli lalu, belum ada aktivitas kegiatan konstruksi yang penting sama sekali selain tumpukan material pasir dan batu di lokasi tersebut.

“Sekarang ada alat berat di TOD, ada sekitar 5 alat berat. Itu baru berjalan satu-dua bulan. Sebelumnya putus hingga empat bulan ke belakang sehingga pekerjaan berhenti,” kata Adey, kepala desa setempat, kepada kami.

Sembari tertawa, Adey hanya menduga-duga bahwa “mungkin uang belum cair” sehingga proyek berjalan putus-sambung. Itu juga yang bikin macet proses jual-beli lahan proyek seluas 4 hektare di desanya.

Setidaknya ada dua warga dari Kampung Cikuda yang belum sepakat soal biaya ganti rugi yang diberikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China. Begitu pula di Desa Cikalong, Desa Rende, dan Desa Puteran. Desa-desa ini berada di Kecamatan Cikalongwetan.

Mereka termasuk dari 17 desa di antara 4 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang akan dilintasi oleh trase atau sumbu jalan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Konsorsium BUMN Kewalahan Menalangi Proyek

Perkara pembebasan lahan yang macet adalah imbas dari pembiayaan proyek yang terhambat: dana pinjaman dari Bank Pembangunan China dan duit patungan dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Empat perusahaan negara di PT PSBI terseok-seok untuk menyetor dana. Keempatnya kesulitan memenuhi tambahan biaya buat membebaskan lahan, salah satunya PT KAI.

Menurut direktur keuangan Didiek Hartantyo, PT KAI—perusahaan negara yang berumur 71 tahun tersebut—belum mampu menyetor modal tahap kedua karena menunggu pendapatan dan pengerahan aset.

PT KAI telah menggelontorkan Rp478 miliar pada tahap pertama ke PT PSBI. Dana ini berasal dari pinjaman internal anak perusahaan. Pada awal pembentukan KCIC tahun 2015, empat perusahaan pelat merah dalam konsorsium kewalahan menyetor dana tunai patungan.

Pasalnya, dalam rencana bisnis megaproyek ini, mereka semula tidak memakai dana tunai. PT KAI, PT Jasa Marga, dan PTPN VIII memakai aset lahan sebagai lintasan kereta cepat.

Namun, karena ada perubahan sumbu jalan kereta cepat—semula dari Stasiun Gambir ke Stasiun Bandung diubah jadi Stasiun Halim Perdanakusuma ke Stasiun Bandung—nilai aset dalam penyertaan modal semakin kecil.

Karena perubahan itu, ujar Didiek, “Aset yang digunakan berkurang sehingga kita optimalkan dari aset Manggarai.”

PTPN VIII juga punya kesulitan modal tunai. Karena hal inilah akhirnya hanya PT KAI, PT WIKA, dan PT Jasa Marga yang menyetor modal tunai tambahan. Sebagai gantinya, PTPN VIII merelakan seluruh aset tanah di Walini sebagai bagian penyertaan modal. Kawasan Walini dikenal punya lanskap indah serta dalam perencanaan proyek kota baru oleh pemerintah Bandung Barat.

Pelbagai masalah ini memunculkan pertanyaan besar kepada PT KCIC sebagai pengembang megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan irit bicara saat dikonfirmasi reporter Tirto, “Saya belum kasih rilis, saya harus menghormati perintah atasan.”

“Nanti pada saatnya saya akan sampaikan begitu kondisi sudah lebih kondusif. Tahun lalu juga begitu, jadi saya tidak perlu klarifikasi,” lanjut Hanggoro saat ditemui di lantai lima Gedung WIKA, beberapa waktu lalu.

Sementara Komisaris PT KCIC Sahala Lumban Gaol menyatakan “tidak ada hambatan” yang penting pada proyek tersebut. “Semua sesuai rencana,” klaim Sahala saat ditemui di lobi Kementerian BUMN.

Apa yang disampaikan oleh Sahala menafikan kondisi di lapangan sejak omong-omong proyek ini tercetus pada 2015 dan peletakan batu pertama proyek oleh Jokowi pada awal tahun 2016.

Baru-baru ini Presiden Jokowi menghendaki perubahan komposisi saham Cina di proyek tersebut. Perusahaan Tiongkok diharapkan meningkatkan komposisi saham hingga 90 persen, sementara BUMN hanya 10 persen. Langkah Jokowi ini lebih terlihat biar proyek kereta cepat tidak mangkrak berlarut-larut.

Di sisi lain, Menteri BUMN Rini Soemarno—yang diberi tugas untuk mengevaluasi pembiayaan proyek bersama Menteri Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan—masih “optimistis” soal pencairan dana pinjaman dari China.

Dalam satu pernyataan di Istana Negara beberapa lalu, Soemarno mengatakan pembebasan lahan proyek kereta cepat baru 55 persen, tapi dengan capaian sebanyak itu, pinjaman tahap pertama sebesar 1 miliar dolar AS dari Bank Pembangunan China sudah bisa dicairkan.

“Jadi target kita untuk penarikan, kita harapkan bisa dilakukan di akhir minggu pertama bulan Agustus,” kata Rini.

Ambisi Jokowi di Balik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Tangan Jokowi di Kereta Cepat

Persoalan pinjaman memang jadi pelik dan berisiko gagal. Semula pemerintah tak mau ikut campur soal pembiayaan proyek. Namun, belakangan, Presiden Jokowi mengeluarkan beberapa regulasi yang bisa memberi ruang bagi pemerintah terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Regulasi itu termasuk Peraturan Presiden No. 3/2016 tentang proyek strategis nasional dan Perpres No. 107/2015 tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung masuk di urutan 60 dari 225 proyek strategis nasional. Artinya, pembangunan kereta cepat memang sangat mungkin mendapat jaminan dan anggaran dari pemerintah. Padahal, di sisi lain, Perpres 2015 menegaskan proyek tersebut tak memakai APBN atau dana jaminan pemerintah.

“Dalam proyek strategis nasional (ada proyek kereta cepat) itu udah enggak benar. Ada upaya colongan. Diam-diam memasukkan kereta cepat dalam daftar proyek strategis nasional,” kata Azas Tigor Nainggolan yang konsen pada isu transportasi.

Usai ada peraturan soal proyek yang dinilai “strategis” dalam skala nasional, di hari yang sama, 8 Januari 2016, Jokowi menginstruksikan kepada kejaksaan agung, menteri, kepolisian, dan pejabat lain untuk “mengambil langkah agar proyek strategis nasional berjalan dengan cepat.” Artinya, ada keistimewaan bagi proyek tersebut termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki pernah menyatakan khusus proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan memakai anggaran negara dan jaminan pemerintah, sebagaimana disebutkan lewat Perpres 107/2015.

Namun, dalih macam itu bisa dipatahkan karena Indonesia juga punya peraturan pemerintah—notabene lebih tinggi kedudukan hukumnya ketimbang Perpres—mengenai badan usaha milik negera. Dalam PP No. 45/2005 ada pasal yang menyebut pemerintah bisa menugaskan BUMN untuk memberi ganti rugi atas semua biaya jika secara keuangan tidak menguntungkan.

“Lebih tinggi PP daripada Perpres. Masa enggak terbalik cara berpikirnya,” tegas Tigor.

Selain itu, Jokowi juga telah mengelurkan perubahan aturan atas Perpres No. 58/2017, isinya termasuk menambahkan sejumlah proyek infrastruktur baru, dan menetapkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di urutan ke-82 dari 248 proyek strategis nasional.

Perpres itu mengatur, salah satunya, proyek strategis nasional—yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun nonpemerintah—harus dipercepat pelaksanaannya. Ia juga menegaskan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa ditunjuk sebagai koordinator untuk mengusulkan perubahan proyek strategis nasional yang bersumber dari non pembiayaan negara.

Lagak tergesa-gesa demi mengamankan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Jokowi ini mengesankan cara pemerintahan sekarang yang ingin serba cepat tetapi luput perhitungan yang riil.

Itu dikemukakan oleh Djoko Setijowarno, akademisi teknik sipil dari Unika Soegijapranata, yang pernah menjadi pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia. Keterlibatan negara luar, dalam hal ini perusahaan negara Cina semakin besar justru ketika proyek macam ini diklaim pemerintah punya nilai “strategis” secara nasional.

“Saya sudah beri masukan sejak awal. Harusnya kita siap dulu,” kata Setijowarno, “Jadi jangan membikin groundbreaking dahulu sementara tidak jelas perjanjiannya.”

“Akhirnya, kan, seperti ini … Sudah salah langkah. Yang rugi kita sendiri … Kita sudah keluarkan duit sementara yang janji (perusahaan negara Cina), satu Yuan pun belum keluar.” Bestprofit.

PT Bestprofit – Ironi Pemberantasan Narkoba Era Jokowi

Ironi Pemberantasan Narkoba Era JokowiPT Bestprofit – Brigadir Jenderal Eko Daniyanto meminta anak buahnya mengambil sebuah pistol saat kami mewawancarainya, beberapa hari lalu. Tak lama, pistol itu diantar ke ruangannya. Pistol itu kecil, berwarna hitam doff, dengan peluru berbentuk oval. Ia mencoba memasukkannya ke sebuah sarung. Sayang, pistol itu tak muat.

“Tidak ada Glock?” tanya Eko seraya menyebut merek pistol kepada anak buahnya.

“Tidak ada,” jawab anak buahnya.

Siang itu Eko memberi bocoran kepada kami soal operasi penggerebekan narkoba di satu tempat di Jakarta. Isyarat itu ia lontarkan bahkan saat kami memasuki ruangannya. Seraya menunjuk kaos bertuliskan ‘Turn Back Crime’ yang ia kenakan, Eko berkata jika seragam itu pertanda ia akan ke lapangan.

Sebelum bergegas menuju target lokasi penggerebekan, ia menyempatkan untuk berbincang dengan kami mengenai penanganan narkoba. Menurutnya, tak ada problem penanganan narkoba yang di bawah kendalinya di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Markas Besar Polri.

“Tidak ada masalah dalam hal penindakan, pengungkapan, sampai penyidikan,” ujar Eko.

Eko tak menyebut lokasi yang bakal digerebek, tetapi ia menjelaskan operasi ini digelar bersama Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional. Karena pistolnya tak muat ke dalam sarung, Eko menyelipkan senjata api itu ke pinggang kiri.

“Sudah begini saja,” katanya sembari mondar-mandir ruangan.

Dua pekan ini, setelah pengungkapan peredaran narkoba jenis sabu seberat satu ton menjadi topik perbincangan di media, penangkapan demi penangkapan semakin intens dilakukan kepolisian termasuk BNN. Lantaran pengungkapan sabu satu ton itu Presiden Joko Widodo kembali melontarkan mengejutkan di depan publik saat ia menghadiri acara sebuah partai politik, 21 Juli lalu. (Baca: Tim Gabungan Gerebek Pengedar Ratusan Kilo Sabu)

Dalam pidatonya, Jokowi secara lisan memerintahkan tembak mati bagi para bandar narkoba berkewarganegaraan asing. Alasannya, Indonesia sudah dalam tahap “darurat narkoba.”

“Karena betul-betul kita ini ada pada posisi yang darurat di dalam urusan narkoba,” kata Jokowi, disambut tepuk tangan khalayak.

Apa yang dikatakan Presiden Jokowi sebetulnya bukan kali pertama dilontarkan. Sejak dikritik karena pelaksanaan hukuman mati, Presiden Jokowi gemar berujar “darurat narkoba di Indonesia”.

Sayangnya, pernyataan ini sama sekali tak diiringi langkah-langkah penguatan rehabilitasi bagi para pencandu narkoba. Alhasil, semakin tinggi angka penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pelajar hingga mahasiswa.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) BNN menguatkan hal tersebut.

Meski ada tren menurun penyalahgunaan narkoba pada pelajar dan mahasiswa selama sepuluh tahun terakhir (2006-2016), tetapi jumlahnya naik jika diklasifikasi.

Misalnya, tersangka narkoba pada tingkat pendidikan tahap pertama (SLTP) sebesar 8.262 orang pada 2010 meningkat menjadi 12.765 orang pada 2015. Juga pada tingkat atas (SLTA): 20.280 orang pada 2010 meningkat jadi 30.055 orang pada 2015. Sementara tersangka narkoba pada usia mahasiswa: 943 orang pada 2010 meningkat jadi 1.367 orang pada 2015.

Rehabilitasi, Bukan Penahanan

Adrianus Eliasta Meliala, kriminolog dan komisioner Ombudsman RI, mengkritisi kebijakan berat sebelah penanggulangan bahaya narkoba saat ini.

Ia menyebut, pemberantasan narkoba di bawah BNN kini berubah haluan saat berganti pimpinan. Dulu, sebelum Inspektur Jenderal Budi Waseso menjabat Kepala BNN, lembaga negara ini berfokus pada upaya rehabilitasi.

Namun, BNN kini dinilai tidak lagi menguatkan perannya pada rehabilitasi melainkan penindakan untuk mengungkap peredaran narkoba.

“Kenapa ketika zaman Irjen Anang Iskandar, BNN konsen di pencegahan, di rehabilitasi, sekarang tidak?” kata Adrianus kepada reporter Tirto di ruang kerjanya.

“Kita, kan, orang (yang memakai) data. Tetapi jika berdasarkan kepada kesukaan saja, dulu Pak Anang suka kepada rehabilitasi, dan Pak Budi Waseso suka menangkap. Ini uangnya terlalu besar,” kata Adrianus.

Jika kebijakan ini tetap dilakukan, ia menilai target untuk merehabilitasi pencandu narkoba yang ditetapkan pemerintah bisa jadi tak tercapai. “Makanya, target yang ditetapkan oleh negara lewat terus, kan. Semua bikin target tapi lewat semua.”

Namun, kritik kebijakan berat sebelah terhadap BNN diluruskan oleh Inspektur Jenderal Gatot Subiyaktoro, sekretaris utama BNN. Ia berkata BNN telah melakukan upaya penindakan dan pencegahan, beriringan langkah mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Di gedung parlemen, ia mengutip hasil survei BNN yang mengungkapkan prevalensi alias tren angka penyalahgunaan narkoba menurun.

Tren angka penyalahgunaan yang disebut Gatot berdasarkan hasil survei BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan UI yang dirilis pada Februari 2017. Survei itu menyasar responden dari kalangan pelajar dan mahasiswa di 18 provinsi. Survei tak mencantumkan data detail korban penyalahgunaan narkoba.

Namun, berdasarkan pernyataan Irjen Budi Waseso, jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat. Ia menyebut, misalnya, jumlahnya mencapai 5,9 juta orang pada awal 2016. Angka ini meningkat secara fantastis sejak Juni 2015.

Klaim angka pengguna narkoba meningkat di Indonesia itu sejalan langkah penindakan BNN, yang dilakukan pula oleh Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Angka pemakai narkoba bisa disebut “meningkat” karena banyak pengguna harus menjalani hukuman.

Padahal, menurut Adrianus, penanganan bagi pengguna atau pencandu seharusnya tidak pada tindakan hukum. Untuk membuat jera, ia harus menjalani rehabilitasi.

“Ia orang sakit, bukan orang yang bersalah,” ujar Adrianus, menambahkan bahwa untuk menekan angka tinggi pencandu narkoba, perlu ada revisi kebijakan pemerintah soal korban penyalahgunaan narkotika.

Brigadir Jenderal Eko Daniyanto tak menampik jika penanganan narkoba di kepolisian lebih diutamakan pada penindakan. Namun, ia menegaskan, jika ada tersangka menjadi korban penyalahgunaan narkotika, ia direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi usai mendapatkan penilaian dari Badan Narkotika Nasional.

“Manakala kita menemukan di lapangan di bawah pasal pengguna, kita langsung proses kerja sama dengan BNN untuk assessment. Bukan langsung rehabilitasi,” ujar Eko.

Ironi Pemberantasan Narkoba Era Jokowi

Tembak Mati Bukan Solusi

Segera setelah instruksi tembak mati dilontarkan Presiden Joko Widodo, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian memerintah bawahannya. Instruksi itu diamini Brigjen Eko Daniyanto. Menurutnya, perintah itu tindakan tegas untuk memberantas peredaran narkotika, khususnya bandar dari luar negeri.

“Kapolri, kan, perintah kepada saya. Saya perintahkan lagi ke bawah untuk mengambil tindakan tegas, enggak usah ragu, saya di depan,” ujar Eko.

Ia menilai tindakan tembak di tempat bagi para bandar narkoba berkewarganegaraan asing dinilai efektif untuk memberantas peredaran narkotika. Namun, seberapa jauh efektifitas tindakan itu, ia bilang harus “dilihat dari sindikat yang masuk.”

“Masa kita korbankan masyarakat dan generasi ke depan. Kita harus berani ambil tindakan,” dalih Eko.

Langkah ini menuai kritik dari pelbagai kalangan.

Ricky Gunawan, Direkur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, menilai langkah pemerintah menginstruksikan tembak di tempat bagi para bandar justru menambah problem darurat narkoba yang digadang-gadang tak akan pernah selesai.

Masalahnya, kata dia, kebijakan itu bikin permintaan narkoba makin meningkat seiring bertambahnya jumlah pencandu yang angkanya ikut menanjak setiap tahun.

“Tembak mati justru akan buat harga lebih tinggi karena taruhannya besar,” ujar Ricky. Ia menyebut tindakan tembak di tempat itu memunculkan pasar baru narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Ricky bukan sekali ini saja mengkritik langkah koboi pemerintahan Jokowi dalam kasus narkoba. Pada September tahun lalu, sesudah hukuman mati terhadap napi narkoba, muncul dugaan maladministrasi, termasuk praktik penyiksaan terhadap tersangka narkoba agar mau mengaku. Temuan lain: eksekusi mati itu berbiaya mahal. PT Bestprofit.

Best Profit – Layar Raksasa IMAX di Balik Kesuksesan Dunkirk

Layar Raksasa IMAX di Balik Kesuksesan DunkirkBest Profit – Saat Warner Bros mengumumkan bahwa Dunkirk akan dirilis pada 21 Juli 2017, muncul pertanyaan: mengapa film bencana perang tersebut dilempar ke publik di tengah-tengah peluncuran blockbuster seperti Transformer: The Last Knight dan War for the Planet of the Apes?

Baru dua hari sejak Dunkirk dimainkan di bioskop seluruh dunia, keraguan itu pelan-pelan memudar. Dunkirk meraup pendapatan sebesar $50,5 juta di pembukaan akhir minggu yang berasal dari 3.720 lokasi penayangan. Hampir seminggu sudah film yang dibintangi Tom Hardy itu menarik penonton bioskop di berbagai negara. Harapan studio untuk mengembalikan biaya produksi yang diperkirakan mencapai $100 juta pun makin terbuka.

Apa rahasianya? Nolan dan segenap kru sesungguhnya telah mengabarkan resepnya jauh-jauh hari: layar super lebar bernama Image Maximum alias IMAX.

IMAX adalah proyeksi film yang mampu menampilkan gambar dengan ukuran dan resolusi yang lebih besar dari proyeksi film konvensional. Standar layar IMAX bisa mencapai tinggi 16,1 meter dan lebar 22 meter atau lebih. Di Sydney Imax Theater, Australia, bahkan tersimpan layar IMAX terbesar di dunia dengan tinggi mencapai 29,7 meter dan lebar 35,7 meter.

Keistimewaan IMAX berawal dari film negatifnya yang memiliki ukuran 70 milimeter, dua kali lebih lebar dibanding film negatif konvensional yang berukuran 35 milimeter. IMAX menawarkan pengalaman menonton yang lebih spesial — jadi, terima kasih kepada trio asal Kanada yang menciptakan dan mengomandoi IMAX Corporation di akhir 1960-an: Roman Kroitor, Robert Kerr, dan William C. Shaw.

Penggunaan kamera IMAX, yang dikenal berukuran jumbo dan berbobot lumayan berat, menjadi salah satu katalisator kesuksesan Nolan yang dengan penuh semangat menggarap Dunkirk. Bersama The Avenger: Infinity War yang dirilis tahun depan dan Sully yang dirilis tahun lalu, Dunkirk adalah tiga film teraktual yang merekam hampir seluruh adegan dengan kamera IMAX. Lebih tepatnya 70 persen memakai kamera IMAX 15 perforasi, dan sisanya 5 perforasi (65 milimeter).

“Kualitas gambar yang dihasilkan benar-benar tak ada duanya. Kami benar-benar mencoba dan menciptakan sensasi realitas maya bagi penonton tanpa mereka perlu memakai kacamata khusus,” kata Nolan dalam video bertajuk “Behind the Frame” yang diunggah IMAX sembilan hari sebelum Dunkirk dirilis.

Strategi Nolan dan studio berbuah manis. Dari total keuntungan yang diraih pada minggu pertama pemutaran Dunkirk, 11,7 juta di antaranya berasal dari penayangan di layar IMAX. Kedua pihak memperkirakan hanya butuh dua minggu untuk balik modal dan mulai menghitung selisih keuntungan di minggu-minggu setelahnya. Dan sejauh ini, antusiasme penonton masih hangat-hangatnya jelang minggu kedua pemutaran.

Keputusan menggunakan kamera IMAX di hampir seluruh adegan dalam film Dunkirk didasarkan pada rekam jejak Nolan yang sukses dengan film-film hasil sorotan kamera IMAX-nya yang lain—meski hanya di beberapa adegan. Antara lain Trilogi The Dark Knight (2005, 2008, 2012), Inception (2010), dan Interstellar (2014). Ibarat menabung, Nolan memperoleh hasil akhirnya mulai dari Dunkirk, dan berlanjut di film-film lainnya kelak.

Studio film, IMAX, dan Nolan terlihat memiliki hubungan bersifat simbiosis mutualisme. Nolan adalah sineas ambisius yang cocok — atau bahkan hanya mampu — ditangkap layar raksasa IMAX. Studio babon seperti Warner Bros senang-senang saja membiayai film produksi Nolan, termasuk untuk menyewa kamera IMAX yang harganya terkenal sangat mahal. Mereka paham bahwa blockbuster bikinan Nolan pasti akan laris di pasaran.

Perjuangan Sang CEO Membesarkan IMAX

Kini hampir tak ada film blockbuster dan film franchise yang tak mendapat sentuhan kamera IMAX. Namun tak banyak orang yang mengetahui kisah IMAX yang dulunya pernah dicibir pengelola bioskop seantero Amerika Serikat sebelum akhirnya eksis di mancanegara. Terhitung 31 Maret 2017, menurut PRNEwswire, IMAX Corporation telah menancapkan 1.226 layarnya di 75 negara, termasuk tujuh buah di Indonesia (tiga di Jakarta, dua di Surabaya, satu di Tangerang, dan satu Bekasi).

Empat tahun silam, di bulan yang sama, CEO IMAX Corporation Richard Gelfond menerbitkan kisah perjalanan bisnisnya di Harvard Bussines Review. Sejak ditemukan di awal 1970-an, tuturnya, IMAX Corporation hanya membuat film dokumenter tentang alam dan ditayangkan di museum. Saat ia membelinya pada 1994 tujuannya adalah membawa IMAX ke industri film Hollywood.

Sayangnya, orang-orang belum tertarik. Masalah lebih pokoknya, kata Gelfond, adalah model bisnis yang belum kokoh untuk berkembang. Jarang ada bioskop yang mau menancapkan layar super besar IMAX sebab tak yakin akan menarik penonton. Situasinya muter-muter, sebab tiap bioskop berkata akan mau memasangkannya jika bioskop lain juga sudah memasangnya. Belum lagi biaya pemasangannya tinggi, mencapai $5 juta per bioskop.

Layar Raksasa IMAX di Balik Kesuksesan Dunkirk

Gelfond menikmati hasil kerjanya sebagai imbalan dari pertemuannya dengan orang dari berbagai latar belakang motivasi. Mereka ini, kata dia, yang membuat IMAX kompetitif namun tetap dalam suasana win-win. Gelfond tentu ingin terus maju. Setelah sukses dengan Nolan, selanjutnya ia akan mencari sosok-sosok lain yang punya visi sejalan dengan penggunaan kamera dan layar raksasanya. Best Profit, PT Bestprofit.