PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: Post

Best Profit – Layar Raksasa IMAX di Balik Kesuksesan Dunkirk

Layar Raksasa IMAX di Balik Kesuksesan DunkirkBest Profit – Saat Warner Bros mengumumkan bahwa Dunkirk akan dirilis pada 21 Juli 2017, muncul pertanyaan: mengapa film bencana perang tersebut dilempar ke publik di tengah-tengah peluncuran blockbuster seperti Transformer: The Last Knight dan War for the Planet of the Apes?

Baru dua hari sejak Dunkirk dimainkan di bioskop seluruh dunia, keraguan itu pelan-pelan memudar. Dunkirk meraup pendapatan sebesar $50,5 juta di pembukaan akhir minggu yang berasal dari 3.720 lokasi penayangan. Hampir seminggu sudah film yang dibintangi Tom Hardy itu menarik penonton bioskop di berbagai negara. Harapan studio untuk mengembalikan biaya produksi yang diperkirakan mencapai $100 juta pun makin terbuka.

Apa rahasianya? Nolan dan segenap kru sesungguhnya telah mengabarkan resepnya jauh-jauh hari: layar super lebar bernama Image Maximum alias IMAX.

IMAX adalah proyeksi film yang mampu menampilkan gambar dengan ukuran dan resolusi yang lebih besar dari proyeksi film konvensional. Standar layar IMAX bisa mencapai tinggi 16,1 meter dan lebar 22 meter atau lebih. Di Sydney Imax Theater, Australia, bahkan tersimpan layar IMAX terbesar di dunia dengan tinggi mencapai 29,7 meter dan lebar 35,7 meter.

Keistimewaan IMAX berawal dari film negatifnya yang memiliki ukuran 70 milimeter, dua kali lebih lebar dibanding film negatif konvensional yang berukuran 35 milimeter. IMAX menawarkan pengalaman menonton yang lebih spesial — jadi, terima kasih kepada trio asal Kanada yang menciptakan dan mengomandoi IMAX Corporation di akhir 1960-an: Roman Kroitor, Robert Kerr, dan William C. Shaw.

Penggunaan kamera IMAX, yang dikenal berukuran jumbo dan berbobot lumayan berat, menjadi salah satu katalisator kesuksesan Nolan yang dengan penuh semangat menggarap Dunkirk. Bersama The Avenger: Infinity War yang dirilis tahun depan dan Sully yang dirilis tahun lalu, Dunkirk adalah tiga film teraktual yang merekam hampir seluruh adegan dengan kamera IMAX. Lebih tepatnya 70 persen memakai kamera IMAX 15 perforasi, dan sisanya 5 perforasi (65 milimeter).

“Kualitas gambar yang dihasilkan benar-benar tak ada duanya. Kami benar-benar mencoba dan menciptakan sensasi realitas maya bagi penonton tanpa mereka perlu memakai kacamata khusus,” kata Nolan dalam video bertajuk “Behind the Frame” yang diunggah IMAX sembilan hari sebelum Dunkirk dirilis.

Strategi Nolan dan studio berbuah manis. Dari total keuntungan yang diraih pada minggu pertama pemutaran Dunkirk, 11,7 juta di antaranya berasal dari penayangan di layar IMAX. Kedua pihak memperkirakan hanya butuh dua minggu untuk balik modal dan mulai menghitung selisih keuntungan di minggu-minggu setelahnya. Dan sejauh ini, antusiasme penonton masih hangat-hangatnya jelang minggu kedua pemutaran.

Keputusan menggunakan kamera IMAX di hampir seluruh adegan dalam film Dunkirk didasarkan pada rekam jejak Nolan yang sukses dengan film-film hasil sorotan kamera IMAX-nya yang lain—meski hanya di beberapa adegan. Antara lain Trilogi The Dark Knight (2005, 2008, 2012), Inception (2010), dan Interstellar (2014). Ibarat menabung, Nolan memperoleh hasil akhirnya mulai dari Dunkirk, dan berlanjut di film-film lainnya kelak.

Studio film, IMAX, dan Nolan terlihat memiliki hubungan bersifat simbiosis mutualisme. Nolan adalah sineas ambisius yang cocok — atau bahkan hanya mampu — ditangkap layar raksasa IMAX. Studio babon seperti Warner Bros senang-senang saja membiayai film produksi Nolan, termasuk untuk menyewa kamera IMAX yang harganya terkenal sangat mahal. Mereka paham bahwa blockbuster bikinan Nolan pasti akan laris di pasaran.

Perjuangan Sang CEO Membesarkan IMAX

Kini hampir tak ada film blockbuster dan film franchise yang tak mendapat sentuhan kamera IMAX. Namun tak banyak orang yang mengetahui kisah IMAX yang dulunya pernah dicibir pengelola bioskop seantero Amerika Serikat sebelum akhirnya eksis di mancanegara. Terhitung 31 Maret 2017, menurut PRNEwswire, IMAX Corporation telah menancapkan 1.226 layarnya di 75 negara, termasuk tujuh buah di Indonesia (tiga di Jakarta, dua di Surabaya, satu di Tangerang, dan satu Bekasi).

Empat tahun silam, di bulan yang sama, CEO IMAX Corporation Richard Gelfond menerbitkan kisah perjalanan bisnisnya di Harvard Bussines Review. Sejak ditemukan di awal 1970-an, tuturnya, IMAX Corporation hanya membuat film dokumenter tentang alam dan ditayangkan di museum. Saat ia membelinya pada 1994 tujuannya adalah membawa IMAX ke industri film Hollywood.

Sayangnya, orang-orang belum tertarik. Masalah lebih pokoknya, kata Gelfond, adalah model bisnis yang belum kokoh untuk berkembang. Jarang ada bioskop yang mau menancapkan layar super besar IMAX sebab tak yakin akan menarik penonton. Situasinya muter-muter, sebab tiap bioskop berkata akan mau memasangkannya jika bioskop lain juga sudah memasangnya. Belum lagi biaya pemasangannya tinggi, mencapai $5 juta per bioskop.

Layar Raksasa IMAX di Balik Kesuksesan Dunkirk

Gelfond menikmati hasil kerjanya sebagai imbalan dari pertemuannya dengan orang dari berbagai latar belakang motivasi. Mereka ini, kata dia, yang membuat IMAX kompetitif namun tetap dalam suasana win-win. Gelfond tentu ingin terus maju. Setelah sukses dengan Nolan, selanjutnya ia akan mencari sosok-sosok lain yang punya visi sejalan dengan penggunaan kamera dan layar raksasanya. Best Profit, PT Bestprofit.

Best Profit : Menko Darmin Klaim Kelapa Sawit Tetap Bernilai Strategis

Menko Darmin Klaim Kelapa Sawit Tetap Bernilai StrategisBest Profit – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklaim sektor kelapa sawit merupakan bisnis yang strategis bagi perekonomian nasional secara umum. Menurut Darmin, sawit memiliki keunikannya tersendiri, selain juga terbukti mampu mengurangi ketimpangan regional.

“Ini satu-satunya komoditas perkebunan, dimana peran swasta, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan masyarakat masing-masingnya besar serta cukup signifikan. Ini tentu beda dengan karet, kelapa, kopi, dan cokelat yang sebagian besar punya rakyat,” kata Darmin di Gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (17/7/2017) sore.

Darmin menyatakan kelapa sawit dapat disebut sebagai bahan baku apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pasalnya dalam UU tersebut dituliskan bahan baku memiliki definisi sebagai bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi.

“Kelapa sawit itu produktivitasnya bukan main. Oleh karena itu, pemerintah memang bertekad untuk mempromosikan sawit guna mendukung kehidupan rakyat,” ujar Darmin lagi.

Adapun saat disinggung mengenai perkembangan bisnis sawit di Indonesia saat ini, Darmin memberikan pandangannya.

“Setelah el-nino tahun lalu, mungkin ini memang bukan tahun ideal buat kelapa sawit. Tapi secara umum, oke. Ekspor kita mungkin agak sedikit melambat karena kita memang makin banyak mengolahnya menjadi biodiesel, dan itu ikut mendorong harganya menjadi lebih baik,” jelas Darmin.

“Seandainya biodiesel kita yang B20 itu tidak ada, maka harga dunia nggak mungkin seperti sekarang. Itu adalah upaya sangat strategis, yang dilakukan oleh Indonesia. Kita pun minta supaya negara lain, seperti Malaysia, untuk ikut melakukannya,” tambah Darmin.

Terkait sikap parlemen Uni Eropa yang dinilai bertindak diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia pun, Darmin sempat mengindikasikan ketidaksetujuannya akan hal itu.

“Jangan lah dianggap, orang-orang Eropa bilang itu yang menyebabkan lingkungan di Indonesia rusak, yang benar saja? Satu komoditi kok dipakai jadi alasan,” ungkap Darmin.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah menyiapkan proyek awalan peremajaan (replanting pilot project) terhadap 30.000 hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Seperti diungkapkan Darmin, proyek dibentuk guna meningkatkan produktivitas tanaman serta menghindari persoalan yang semakin rumit.

“Untuk peremajaan sawit, kita akan lebih mengandalkan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Sehingga ini sudah tuntas, karena ada dananya. Sementara buat karet masih belum (tuntas), karena kita nggak punya dana. BPDP itu dana sawit, kita nggak boleh pakai untuk yang lain,” kata Darmin.

Di tempat terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil sempat mengatakan bahwa pendanaan dari BPDP-KS jumlahnya diperkirakan mencapai Rp25 juta per hektar. Selain itu, ada pula peran dari dana kredit usaha rakyat (KUR) maupun pengusaha sebagai pembeli (off-taker).

“Kami berikan bantuan replanting dari BPDP, diberikan pinjaman, dan sertifikat. Tahap pertama 30.000 hektar. Kalau berhasil, tahun depan akan ditambah untuk me-replanting kebun rakyat. Yang perlu dijamin adalah bibit dan bantuan teknis,” ucap Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (17/7) malam. Best Profit, PT Bestprofit

Bestprofit – “Kekebalan” Hukum Setya Novanto Berakhir di Kasus e-KTP

"Kekebalan" Hukum Setya Novanto Berakhir di Kasus e-KTPBestprofit – Kalimat itu disampaikan terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin pada Januari 2014 silam. Sebutan sinterklas dari Nazaruddin untuk Setya Novanto bukan tanpa alasan. Menurut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut, Novanto kerap berperan dalam urusan bagi-bagi uang di sejumlah proyek pemerintahan. Kata Nazar, Novanto dibekingi oleh orang-orang “kuat”.

“Orang ini namanya tidak ada di mana-mana. Tapi kalau soal bagi-bagi duit di APBN dia (Novanto) yang selalu mengatur di mana-mana. Dan 2000 persen orang ini dilindungi oleh orang-orang yang sangat kuat,” kata Nazaruddin di lain kesempatan.

Kasus Korupsi PON

Seperti kata Nazaruddin, nama Novanto memang kerap dikaitkan dalam sejumlah kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada bulan Maret 2013 misalnya, sejumlah penyidik KPK menggeledah ruang kerja Novanto di Lantai 12 Gedung Nusantara I, kompleks Parlemen Senayan.

Ruang kerja Novanto — saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar — digeledah dalam rangka pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) yang melibatkan mantan Gubernur Riau sekaligus kader Golkar Rusli Zainal.

Dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekan Baru, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menyebut Novanto sebagai orang yang memerintahkan terpidana Lukman Abbas (mantan Kadispora Provinsi Riau) mengurus dana tambahan proyek PON ke Kahar Muzakkir (Anggota Komisi X Fraksi Golkar). “Setya Novanto memerintahkan Lukman Abbas untuk mengurusi dana tambahan itu ke Kahar Muzakir,” kata JPU saat membacakan dakwaan untuk Rusli Zainal pada 6 Desember 2013.

Namun hingga majelis hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung yang diketuai Artidjo Alkostar memperberat vonis hukuman penjara bagi Rusli dari 10 tahun menjadi 14 tahun pada 17 November 2014, sosok Novanto tetap lolos dari jerat hukum.

Kasus Suap MK

Nama Novanto kembali disebut dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Nama Novanto disebut dalam pembicaraan di Blackberry Messengger (BBM) antara Akil dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin.

“Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjenmu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai Nov sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis disana. Jd (jadi) sama aku kecil2 aja, wah.. gak mau saya saya bilang besok atw (atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Golkar di DPR)?” demikian bunyi pesan BBM yang dikirimkan Akil pada 1 Oktober 2013.

Tapi lagi-lagi Novanto lolos. Dia membantah pernyataan Akil dan mengklaim telah melarang Zainuddin mengurus masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil dengan Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar.

Kasus E-KTP

Nama Novanto mulai menjadi sorotan dalam proyek e-KTP setelah JPU dari KPK membacakan dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) dan Sugiharto (Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.

Dalam dakwaannya JPU menyebut ada pertemuan antara Andi Narogong (dari pihak swasta) dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin di kediaman Novanto. Pertemuan itu membahas pembagian “fee” proyek e-KTP. JPU mengatakan, setelah beberapa kali pertemuan, keempat orang tersebut bersepakat DPR akan menyetujui anggaran kurang-lebih Rp5,9 triliun dengan pengawalan dari Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam pembahasannya.

Sebelum pembacaan dakwaan tersebut, Novanto  juga sudah pernah diperiksa KPK untuk kasus yang sama pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017. Ia juga sempat menjadi saksi dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa Irman dan Sugiharto pada 6 April 2017 lalu. Dalam persidangan ia membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam wawancara khusus dengan mingguan Tempo (edisi 13-19 Maret 2017), Novanto sesumbar akan memberikan Rp 1 miliar kepada siapa saja yang bisa membuktikan dirinya terlibat korupsi.

Kepada sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Novanto menyatakan dukungannya terhadap KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP. Ia membantah telah melakukan pertemuan dengan Andi Narogong, Nazaruddin, dan Anas Urbaningrum. “Saya dapat informasi yang sangat utuh bahwa saya ada pertemuan dengan saudara Nazar, Anas Urbaningrum dan Andi Narogong dan saya itu tidak benar. Apalagi akan menyerahkan dana. Mudah-mudahan sampai hari ini saya tidak pernah menerima dana apapun dari e-KTP,” katanya 8 Maret 2017.

Sehari sesudahnya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Golkar di Jakarta, Novanto kembali menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Di hadapan ratusan peserta rakornis Novanto berkata, “Saya sudah bersumpah saya tidak terima apapun. Saya sampaikan di DPR waktu itu apakah Partai Golkar menerima Rp150 miliar? Saya bilang durhaka itu,” kata Novanto, yang langsung disambut tepuk tangan peserta Rakornis di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Terakhir Novanto diperiksa KPK pada Jumat 14 Juli 2017 lalu. Kali ini ia tidak terlalu banyak bicara kepada awak media. “Sama kayak yang di dalam fakta persidangan,” kata Novanto saat hendak melangkah pulang.

Namun pada Senin 17 Juli 2017, Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan tersangka Novanto. “SN diduga, untuk keuntungan sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan pada dirinya, sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp2,3 triliun dari nilai pengadaan proyek e-KTP Rp5,9 triliun,” kata Agus.

Setya Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pengumuman itu menandai berakhirnya kesaktian Setnov.

Bestprofit, Best Profit

Bestprofit – Jalan Perlawanan Mantan Pentolan PDRI

Jalan Perlawanan Mantan Pentolan PDRIBestprofit –  Sebetulnya sah-sah saja jika Syafruddin Prawiranegara berani mengklaim dirinya sebagai Presiden Indonesia. Ia memang pernah menjadi orang nomor satu di negara ini setelah para petinggi pemerintahan RI macam Sukarno, Mohammad Hatta, atau Sutan Sjahrir ditahan Belanda pada akhir 1948.

Syafruddin dan sejumlah tokoh bangsa lainnya membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat, untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Tindakan darurat itulah yang menyelamatkan negara hingga Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI secara penuh melalui Konferensi Meja Bundar di penghujung tahun 1949.

Namun, Syafruddin enggan menyebut dirinya presiden, dan namanya pun tidak tercatat secara resmi sebagai salah satu Presiden Indonesia. Presiden RI ke-2 setelah Sukarno adalah Soeharto, bukan Syafruddin Prawiranegara meskipun ia punya kabinet beserta susunan menterinya, para panglima militer, juga wilayah-wilayah pemerintahan, selama memimpin PDRI.

Presiden Syafruddin Prawiranegara?

Akmal Nasery Basral (2011) dalam buku berjudul Presiden Prawiranegara: Kisah 207 Hari Syafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia pernah mengulik tentang hal ini. Dituliskan dalam buku tersebut percakapan antara Kamil Koto dengan Syafruddin Prawiranegara. Kamil Koto saat itu ingin bergabung dengan PDRI dan penasaran dengan status Syafruddin selaku pemimpin pemerintahan darurat itu.

“Jadi, Pak Syaf adalah presiden yang menggantikan Bung Karno?” tanya Kamil Koto.

Syafruddin menjawab, “Tidak persis begitu. Saya lebih suka menyebutnya sebagai Ketua PDRI, bukan Presiden PDRI.”

Kamil Koto rupanya belum puas. Ia bertanya sekali lagi, “Jadi, di bawah Pak Syaf sekarang ini ada banyak menteri dan panglima perang?”

“Ya, betul sekali,” balas Syafruddin yang kemudian terdiam sejenak sebelum berbalik bertanya kepada Kamil Koto, ”Apa maksudmu dengan menanyakan ini, Kamil?”

“Maafkan saya yang bodoh ini, Pak Syaf,” ucap Kamil Koto. “Kalau kejadiannya seperti yang Bapak jelaskan itu, maka menurut saya yang tidak mengerti politik ini, Bapak adalah Presiden Syafruddin Prawiranegara.”

Mendengar ucapan lugas dari Kamil Koto itu, Syafruddin Prawiranegara tampak sedikit kaget dan terlihat memikirkan jawabannya. Namun, akhirnya ia memilih mengelak dan mengalihkan topik pembicaraan.

Kamil Koto belum menyerah. Sekali lagi, ia mendesak, “ Jadi betul kesimpulan saya… Pak Presiden?”

Syafruddin mengubah posisi duduknya, memejamkan mata, dan menjawab, “Dalam politik itu sama sekali tidak mudah sekadar untuk mengatakan betul atau salah, Kamil. Kalau memang niatmu sangat kuat untuk membantu perjuangan PDRI ini, semoga suatu saat nanti kau akan temukan jawaban atas pertanyaanmu sendiri.”

Dari PDRI ke PRRI

Kurang lebih 8 tahun setelah mengembalikan mandat pemerintahan kepada pemerintah RI pimpinan Sukarno, nama Syafruddin Prawiranegara muncul lagi. Hampir mirip dengan sewaktu ia memimpin PDRI, kali ini Syafruddin menjadi perdana menteri, tapi bukan pemimpin pemerintahan RI yang sah, melainkan Perdana Menteri PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia.

PRRI mengumumkan kabinet tandingan pada 15 Februari 1958 pukul 22.30 WIB dengan menempatkan nama Syafruddin Prawiranegara di posisi tertinggi sebagai perdana menteri (Syamdani, PRRI Pemberontakan Atau Bukan, 2009). PRRI dideklarasikan di Bukittinggi, tempat yang sama saat PDRI dibentuk 10 tahun silam.

Meskipun masih mengakui Sukarno sebagai presiden, namun PRRI sering disebut memberontak karena membentuk kabinet tandingan beserta segenap perlengkapannya. Munculnya PRRI beriringan dengan pembentukan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi, pada 2 Maret 1957.

PRRI dan Permesta bertujuan sama, yakni menuntut otonomi daerah yang lebih luas demi keadilan yang lebih merata, namun disikapi oleh pemerintah RI dengan tegas. PRRI, juga Permesta, dianggap sebagai gerakan separatis, memisahkan diri dari negara kesatuan, dan akhirnya dituntaskan dengan cara militer alias perang fisik (Marthias Dusky Pandoe, Jernih Melihat Cermat Mencatat, 2010).

Setelah gerakan yang disebut separatis itu ditumpas, pemerintah melalui Surat Keputusan Presiden No. 449/1961 tertanggal 17 Agustus 1961, memberikan amnesti dan abolisi kepada para tokoh PRRI, termasuk Syafruddin Prawiranegara. Bahkan, Syafruddin Prawiranegara kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 7 November 2011.

Melawan Demi Keadilan

Selain Syafruddin Prawiranegara, ada pula mantan tokoh PDRI lainnya yang memilih jalan serupa, yakni “melawan” pemerintah yang sah melalui PRRI. Orang itu adalah Sutan Mohammad Rasjid yang menjabat sebagai Menteri Perburuhan dan Sosial di Kabinet PDRI.

Setelah pengembalian mandat PDRI kepada pemerintah pada 1949, Sutan Mohammad Rasjid ditunjuk oleh Presiden Sukarno menjadi Duta Besar RI di Italia. Selain itu, Rasjid juga tercatat sebagai anggota Konstituante, lembaga negara pembuat undang-undang.

Ketika PRRI dideklarasikan pada 1958, Rasjid tentunya mengharapkan hubungan antara pemerintah pusat dengan rekan-rekannya di Sumatera segera membaik. Namun, harapan itu tidak terwujud karena Presiden Sukarno justru menggerakkan kekuatan militer untuk membasmi PRRI (R. Z. Leirissa, PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis, 1991).

Rasjid yang kecewa atas reaksi keras pemerintah kemudian dengan tegas mengambil keputusan bergabung dengan PRRI (Marah Joenoes, Mr. H. Sutan Mohammad Rasjid, 1991). Mantan Gubernur Militer Sumatera Barat dan Tengah ini bahkan memegang peran penting sebagai Duta Besar PRRI di Eropa.

Kasimo tidak setuju dengan gagasan Nasakom yang dicetuskan Sukarno. Ia juga menolak kabinet yang terdiri dari 4 partai pemenang Pemilu 1955, yakni PNI, Masyumi, NU dan PKI. Bersama Partai Katolik Indonesia, Kasimo tidak sudi bekerjasama dengan PKI di kabinet tersebut (J.B. Sudarmanto, Politik Bermartabat: Biografi I.J. Kasimo, 2011:243).

Namun, tidak semua alumni PDRI memilih jalan perlawanan, banyak pula yang baik-baik saja dan tetap “setia” kepada pemerintah RI meskipun dengan cara yang berbeda-beda, sebutlah Soesanto Tirtoprodjo, A.A. Maramis, Lukman Hakim, Teuku Muhammad Hasan, dan lainnya.

Mereka yang sempat “memberontak” pun sebenarnya tidak benar-benar bermaksud mengkhianati negara dan bangsa Indonesia. Jalan perlawanan mereka pilih hanya karena ingin keadilan yang lebih baik, atau sekadar perbedaan pandangan politik semata. Bestprofit , PT Bestprofit