PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: Post

Best Profit : Menko Darmin Klaim Kelapa Sawit Tetap Bernilai Strategis

Menko Darmin Klaim Kelapa Sawit Tetap Bernilai StrategisBest Profit – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklaim sektor kelapa sawit merupakan bisnis yang strategis bagi perekonomian nasional secara umum. Menurut Darmin, sawit memiliki keunikannya tersendiri, selain juga terbukti mampu mengurangi ketimpangan regional.

“Ini satu-satunya komoditas perkebunan, dimana peran swasta, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan masyarakat masing-masingnya besar serta cukup signifikan. Ini tentu beda dengan karet, kelapa, kopi, dan cokelat yang sebagian besar punya rakyat,” kata Darmin di Gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (17/7/2017) sore.

Darmin menyatakan kelapa sawit dapat disebut sebagai bahan baku apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pasalnya dalam UU tersebut dituliskan bahan baku memiliki definisi sebagai bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi.

“Kelapa sawit itu produktivitasnya bukan main. Oleh karena itu, pemerintah memang bertekad untuk mempromosikan sawit guna mendukung kehidupan rakyat,” ujar Darmin lagi.

Adapun saat disinggung mengenai perkembangan bisnis sawit di Indonesia saat ini, Darmin memberikan pandangannya.

“Setelah el-nino tahun lalu, mungkin ini memang bukan tahun ideal buat kelapa sawit. Tapi secara umum, oke. Ekspor kita mungkin agak sedikit melambat karena kita memang makin banyak mengolahnya menjadi biodiesel, dan itu ikut mendorong harganya menjadi lebih baik,” jelas Darmin.

“Seandainya biodiesel kita yang B20 itu tidak ada, maka harga dunia nggak mungkin seperti sekarang. Itu adalah upaya sangat strategis, yang dilakukan oleh Indonesia. Kita pun minta supaya negara lain, seperti Malaysia, untuk ikut melakukannya,” tambah Darmin.

Terkait sikap parlemen Uni Eropa yang dinilai bertindak diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia pun, Darmin sempat mengindikasikan ketidaksetujuannya akan hal itu.

“Jangan lah dianggap, orang-orang Eropa bilang itu yang menyebabkan lingkungan di Indonesia rusak, yang benar saja? Satu komoditi kok dipakai jadi alasan,” ungkap Darmin.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah menyiapkan proyek awalan peremajaan (replanting pilot project) terhadap 30.000 hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Seperti diungkapkan Darmin, proyek dibentuk guna meningkatkan produktivitas tanaman serta menghindari persoalan yang semakin rumit.

“Untuk peremajaan sawit, kita akan lebih mengandalkan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Sehingga ini sudah tuntas, karena ada dananya. Sementara buat karet masih belum (tuntas), karena kita nggak punya dana. BPDP itu dana sawit, kita nggak boleh pakai untuk yang lain,” kata Darmin.

Di tempat terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil sempat mengatakan bahwa pendanaan dari BPDP-KS jumlahnya diperkirakan mencapai Rp25 juta per hektar. Selain itu, ada pula peran dari dana kredit usaha rakyat (KUR) maupun pengusaha sebagai pembeli (off-taker).

“Kami berikan bantuan replanting dari BPDP, diberikan pinjaman, dan sertifikat. Tahap pertama 30.000 hektar. Kalau berhasil, tahun depan akan ditambah untuk me-replanting kebun rakyat. Yang perlu dijamin adalah bibit dan bantuan teknis,” ucap Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (17/7) malam. Best Profit, PT Bestprofit

Bestprofit – “Kekebalan” Hukum Setya Novanto Berakhir di Kasus e-KTP

"Kekebalan" Hukum Setya Novanto Berakhir di Kasus e-KTPBestprofit – Kalimat itu disampaikan terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin pada Januari 2014 silam. Sebutan sinterklas dari Nazaruddin untuk Setya Novanto bukan tanpa alasan. Menurut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut, Novanto kerap berperan dalam urusan bagi-bagi uang di sejumlah proyek pemerintahan. Kata Nazar, Novanto dibekingi oleh orang-orang “kuat”.

“Orang ini namanya tidak ada di mana-mana. Tapi kalau soal bagi-bagi duit di APBN dia (Novanto) yang selalu mengatur di mana-mana. Dan 2000 persen orang ini dilindungi oleh orang-orang yang sangat kuat,” kata Nazaruddin di lain kesempatan.

Kasus Korupsi PON

Seperti kata Nazaruddin, nama Novanto memang kerap dikaitkan dalam sejumlah kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada bulan Maret 2013 misalnya, sejumlah penyidik KPK menggeledah ruang kerja Novanto di Lantai 12 Gedung Nusantara I, kompleks Parlemen Senayan.

Ruang kerja Novanto — saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar — digeledah dalam rangka pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) yang melibatkan mantan Gubernur Riau sekaligus kader Golkar Rusli Zainal.

Dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekan Baru, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menyebut Novanto sebagai orang yang memerintahkan terpidana Lukman Abbas (mantan Kadispora Provinsi Riau) mengurus dana tambahan proyek PON ke Kahar Muzakkir (Anggota Komisi X Fraksi Golkar). “Setya Novanto memerintahkan Lukman Abbas untuk mengurusi dana tambahan itu ke Kahar Muzakir,” kata JPU saat membacakan dakwaan untuk Rusli Zainal pada 6 Desember 2013.

Namun hingga majelis hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung yang diketuai Artidjo Alkostar memperberat vonis hukuman penjara bagi Rusli dari 10 tahun menjadi 14 tahun pada 17 November 2014, sosok Novanto tetap lolos dari jerat hukum.

Kasus Suap MK

Nama Novanto kembali disebut dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Nama Novanto disebut dalam pembicaraan di Blackberry Messengger (BBM) antara Akil dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin.

“Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjenmu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai Nov sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis disana. Jd (jadi) sama aku kecil2 aja, wah.. gak mau saya saya bilang besok atw (atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Golkar di DPR)?” demikian bunyi pesan BBM yang dikirimkan Akil pada 1 Oktober 2013.

Tapi lagi-lagi Novanto lolos. Dia membantah pernyataan Akil dan mengklaim telah melarang Zainuddin mengurus masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil dengan Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar.

Kasus E-KTP

Nama Novanto mulai menjadi sorotan dalam proyek e-KTP setelah JPU dari KPK membacakan dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) dan Sugiharto (Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.

Dalam dakwaannya JPU menyebut ada pertemuan antara Andi Narogong (dari pihak swasta) dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin di kediaman Novanto. Pertemuan itu membahas pembagian “fee” proyek e-KTP. JPU mengatakan, setelah beberapa kali pertemuan, keempat orang tersebut bersepakat DPR akan menyetujui anggaran kurang-lebih Rp5,9 triliun dengan pengawalan dari Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam pembahasannya.

Sebelum pembacaan dakwaan tersebut, Novanto  juga sudah pernah diperiksa KPK untuk kasus yang sama pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017. Ia juga sempat menjadi saksi dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa Irman dan Sugiharto pada 6 April 2017 lalu. Dalam persidangan ia membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam wawancara khusus dengan mingguan Tempo (edisi 13-19 Maret 2017), Novanto sesumbar akan memberikan Rp 1 miliar kepada siapa saja yang bisa membuktikan dirinya terlibat korupsi.

Kepada sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Novanto menyatakan dukungannya terhadap KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP. Ia membantah telah melakukan pertemuan dengan Andi Narogong, Nazaruddin, dan Anas Urbaningrum. “Saya dapat informasi yang sangat utuh bahwa saya ada pertemuan dengan saudara Nazar, Anas Urbaningrum dan Andi Narogong dan saya itu tidak benar. Apalagi akan menyerahkan dana. Mudah-mudahan sampai hari ini saya tidak pernah menerima dana apapun dari e-KTP,” katanya 8 Maret 2017.

Sehari sesudahnya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Golkar di Jakarta, Novanto kembali menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Di hadapan ratusan peserta rakornis Novanto berkata, “Saya sudah bersumpah saya tidak terima apapun. Saya sampaikan di DPR waktu itu apakah Partai Golkar menerima Rp150 miliar? Saya bilang durhaka itu,” kata Novanto, yang langsung disambut tepuk tangan peserta Rakornis di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Terakhir Novanto diperiksa KPK pada Jumat 14 Juli 2017 lalu. Kali ini ia tidak terlalu banyak bicara kepada awak media. “Sama kayak yang di dalam fakta persidangan,” kata Novanto saat hendak melangkah pulang.

Namun pada Senin 17 Juli 2017, Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan tersangka Novanto. “SN diduga, untuk keuntungan sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan pada dirinya, sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp2,3 triliun dari nilai pengadaan proyek e-KTP Rp5,9 triliun,” kata Agus.

Setya Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pengumuman itu menandai berakhirnya kesaktian Setnov.

Bestprofit, Best Profit

Bestprofit – Jalan Perlawanan Mantan Pentolan PDRI

Jalan Perlawanan Mantan Pentolan PDRIBestprofit –  Sebetulnya sah-sah saja jika Syafruddin Prawiranegara berani mengklaim dirinya sebagai Presiden Indonesia. Ia memang pernah menjadi orang nomor satu di negara ini setelah para petinggi pemerintahan RI macam Sukarno, Mohammad Hatta, atau Sutan Sjahrir ditahan Belanda pada akhir 1948.

Syafruddin dan sejumlah tokoh bangsa lainnya membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat, untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Tindakan darurat itulah yang menyelamatkan negara hingga Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI secara penuh melalui Konferensi Meja Bundar di penghujung tahun 1949.

Namun, Syafruddin enggan menyebut dirinya presiden, dan namanya pun tidak tercatat secara resmi sebagai salah satu Presiden Indonesia. Presiden RI ke-2 setelah Sukarno adalah Soeharto, bukan Syafruddin Prawiranegara meskipun ia punya kabinet beserta susunan menterinya, para panglima militer, juga wilayah-wilayah pemerintahan, selama memimpin PDRI.

Presiden Syafruddin Prawiranegara?

Akmal Nasery Basral (2011) dalam buku berjudul Presiden Prawiranegara: Kisah 207 Hari Syafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia pernah mengulik tentang hal ini. Dituliskan dalam buku tersebut percakapan antara Kamil Koto dengan Syafruddin Prawiranegara. Kamil Koto saat itu ingin bergabung dengan PDRI dan penasaran dengan status Syafruddin selaku pemimpin pemerintahan darurat itu.

“Jadi, Pak Syaf adalah presiden yang menggantikan Bung Karno?” tanya Kamil Koto.

Syafruddin menjawab, “Tidak persis begitu. Saya lebih suka menyebutnya sebagai Ketua PDRI, bukan Presiden PDRI.”

Kamil Koto rupanya belum puas. Ia bertanya sekali lagi, “Jadi, di bawah Pak Syaf sekarang ini ada banyak menteri dan panglima perang?”

“Ya, betul sekali,” balas Syafruddin yang kemudian terdiam sejenak sebelum berbalik bertanya kepada Kamil Koto, ”Apa maksudmu dengan menanyakan ini, Kamil?”

“Maafkan saya yang bodoh ini, Pak Syaf,” ucap Kamil Koto. “Kalau kejadiannya seperti yang Bapak jelaskan itu, maka menurut saya yang tidak mengerti politik ini, Bapak adalah Presiden Syafruddin Prawiranegara.”

Mendengar ucapan lugas dari Kamil Koto itu, Syafruddin Prawiranegara tampak sedikit kaget dan terlihat memikirkan jawabannya. Namun, akhirnya ia memilih mengelak dan mengalihkan topik pembicaraan.

Kamil Koto belum menyerah. Sekali lagi, ia mendesak, “ Jadi betul kesimpulan saya… Pak Presiden?”

Syafruddin mengubah posisi duduknya, memejamkan mata, dan menjawab, “Dalam politik itu sama sekali tidak mudah sekadar untuk mengatakan betul atau salah, Kamil. Kalau memang niatmu sangat kuat untuk membantu perjuangan PDRI ini, semoga suatu saat nanti kau akan temukan jawaban atas pertanyaanmu sendiri.”

Dari PDRI ke PRRI

Kurang lebih 8 tahun setelah mengembalikan mandat pemerintahan kepada pemerintah RI pimpinan Sukarno, nama Syafruddin Prawiranegara muncul lagi. Hampir mirip dengan sewaktu ia memimpin PDRI, kali ini Syafruddin menjadi perdana menteri, tapi bukan pemimpin pemerintahan RI yang sah, melainkan Perdana Menteri PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia.

PRRI mengumumkan kabinet tandingan pada 15 Februari 1958 pukul 22.30 WIB dengan menempatkan nama Syafruddin Prawiranegara di posisi tertinggi sebagai perdana menteri (Syamdani, PRRI Pemberontakan Atau Bukan, 2009). PRRI dideklarasikan di Bukittinggi, tempat yang sama saat PDRI dibentuk 10 tahun silam.

Meskipun masih mengakui Sukarno sebagai presiden, namun PRRI sering disebut memberontak karena membentuk kabinet tandingan beserta segenap perlengkapannya. Munculnya PRRI beriringan dengan pembentukan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi, pada 2 Maret 1957.

PRRI dan Permesta bertujuan sama, yakni menuntut otonomi daerah yang lebih luas demi keadilan yang lebih merata, namun disikapi oleh pemerintah RI dengan tegas. PRRI, juga Permesta, dianggap sebagai gerakan separatis, memisahkan diri dari negara kesatuan, dan akhirnya dituntaskan dengan cara militer alias perang fisik (Marthias Dusky Pandoe, Jernih Melihat Cermat Mencatat, 2010).

Setelah gerakan yang disebut separatis itu ditumpas, pemerintah melalui Surat Keputusan Presiden No. 449/1961 tertanggal 17 Agustus 1961, memberikan amnesti dan abolisi kepada para tokoh PRRI, termasuk Syafruddin Prawiranegara. Bahkan, Syafruddin Prawiranegara kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 7 November 2011.

Melawan Demi Keadilan

Selain Syafruddin Prawiranegara, ada pula mantan tokoh PDRI lainnya yang memilih jalan serupa, yakni “melawan” pemerintah yang sah melalui PRRI. Orang itu adalah Sutan Mohammad Rasjid yang menjabat sebagai Menteri Perburuhan dan Sosial di Kabinet PDRI.

Setelah pengembalian mandat PDRI kepada pemerintah pada 1949, Sutan Mohammad Rasjid ditunjuk oleh Presiden Sukarno menjadi Duta Besar RI di Italia. Selain itu, Rasjid juga tercatat sebagai anggota Konstituante, lembaga negara pembuat undang-undang.

Ketika PRRI dideklarasikan pada 1958, Rasjid tentunya mengharapkan hubungan antara pemerintah pusat dengan rekan-rekannya di Sumatera segera membaik. Namun, harapan itu tidak terwujud karena Presiden Sukarno justru menggerakkan kekuatan militer untuk membasmi PRRI (R. Z. Leirissa, PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis, 1991).

Rasjid yang kecewa atas reaksi keras pemerintah kemudian dengan tegas mengambil keputusan bergabung dengan PRRI (Marah Joenoes, Mr. H. Sutan Mohammad Rasjid, 1991). Mantan Gubernur Militer Sumatera Barat dan Tengah ini bahkan memegang peran penting sebagai Duta Besar PRRI di Eropa.

Kasimo tidak setuju dengan gagasan Nasakom yang dicetuskan Sukarno. Ia juga menolak kabinet yang terdiri dari 4 partai pemenang Pemilu 1955, yakni PNI, Masyumi, NU dan PKI. Bersama Partai Katolik Indonesia, Kasimo tidak sudi bekerjasama dengan PKI di kabinet tersebut (J.B. Sudarmanto, Politik Bermartabat: Biografi I.J. Kasimo, 2011:243).

Namun, tidak semua alumni PDRI memilih jalan perlawanan, banyak pula yang baik-baik saja dan tetap “setia” kepada pemerintah RI meskipun dengan cara yang berbeda-beda, sebutlah Soesanto Tirtoprodjo, A.A. Maramis, Lukman Hakim, Teuku Muhammad Hasan, dan lainnya.

Mereka yang sempat “memberontak” pun sebenarnya tidak benar-benar bermaksud mengkhianati negara dan bangsa Indonesia. Jalan perlawanan mereka pilih hanya karena ingin keadilan yang lebih baik, atau sekadar perbedaan pandangan politik semata. Bestprofit , PT Bestprofit

PT Bestprofit – Raja Peritel Asia yang Gagal Menaklukkan Pasar Indonesia

Raja Peritel Asia yang Gagal Menaklukkan Pasar IndonesiaPT Bestprofit  – Kultur berbelanja masyarakat Indonesia sudah jauh bergeser. Warung-warung, kedai kelontong, toko-toko grosir, pasar tradisional semakin tergusur oleh gerai-gerai ritel modern mulai dari yang mini, super, sampai yang hyper.

Bocah-bocah tak lagi membeli permen dan kerupuk di warung tetangga. Mereka mulai melakukan aktivitas jajan di gerai ritel modern terdekat, di Indomaret, Alfamart, Circle K, Lawson, Family Mart atau gerai-gerai sejenis lainnya.

Gerai-gerai itu lebih nyaman dan mentereng dari warung-warung tradisional. Berbagai makanan dan minuman terpajang rapi, ruangannya berpendingin udara, terkadang harganya lebih murah pula. Maklum saja, gerai-gerai itu bermodal lebih besar dibandingkan kios-kios di pinggir jalan.

Kelas menengah mulai jarang ke pasar tradisional. Berbagai supermarket dan hypermarket sudah menyediakan segala kebutuhan, mulai dari sayur, ikan, bumbu masak sampai barang-barang elektronik. Semuanya ada di satu tempat, tak perlu keluar masuk toko dan keliling di pasar yang panas dan becek. Apalagi sebagian hypermarket dibangun persis di dekat pasar tradisional.

Di Medan, Carrefour milik CT Corp dibangun tepat di samping pasar tradisional. Di Depok, gerai Transmart—brand baru CT Corp sebelum benar-benar melepas Carrefour— juga dibangun tepat di depan pasar tradisional. Pedagang-pedagang warung kelontong di pasar tradisional itu perlahan kehilangan pelanggannya yang memilih membeli tepung di Carrefour atau Transmart.

Invansi gerai-gerai ritel tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di berbagai negara. Brand-brand ritel internasional kian menjangkau negara-negara berkembang. Di Asia Pasifik, AEON Department Store—peritel asal Jepang—menjadi yang terbesar dengan total penjualan $29,87 miliar pada 2016.

Menurut Euromonitor International , di peringkat ke dua, bertengger 7-Eleven Jepang. Total penjualan minimarket itu mencapai $27,2 miliar sepanjang tahun lalu. Di Jepang, ada 19.672 gerai milik 7-Eleven.

Family Mart dan Circle K ada di peringkat ke 5 dengan total penjualan sepanjang 2016 mencapai $17,28 miliar. Lawson yang juga berasal dari Jepang berada di peringkat 10. Tahun lalu, ia mencatatkan total penjualan $13,78 miliar.

Brand-brand yang berada di peringkat sepuluh besar itu juga ada di Indonesia. Namun, mereka belum berhasil menjadi raja. Mei 2015 lalu, AEON meresmikan gerai ritel pertamanya di Indonesia bernama AEON Mall. Pusat perbelanjaan seluas 100 ribu meter persegi itu adalah hasil kerja sama AEON Mall dengan Sinar Mas Land. Sampai saat ini, hanya ada satu gerai AEON di Indonesia. Ia masih kalah besar dengan Carrefour atau Transmart, Lottemart, atau Hypermart.

Nasib 7-Eleven (Sevel) di Indonesia juga tak sebaik di Jepang. Inovasi Sevel untuk menjadi semi-restoran malah menjadi bumerang yang membuatnya harus menaikkan harga jual dan membayar pajak lebih besar. Di negara-negara lain, Sevel hanya toko ritel saja, tempat orang-orang membeli berbagai keperluan lalu pulang, bukan tempat membeli sebotol air mineral lalu duduk berjam-jam yang bisa membuat biaya operasional Sevel membengkak. Ini karena Sevel juga menyediakan colokan tempat konsumennya bisa mengisi daya ponsel atau laptop.

Di Indonesia, lisensi Sevel dipegang oleh PT Modern Sevel Indonesia, anak usaha dari PT Modern International Tbk. Sevel masuk ke Indonesia pada tahun 2008. Sampai tahun 2014, jumlah gerai Sevel di Jakarta mencapai 190. Namun, tahun-tahun berikutnya Sevel mulai terseok. Sejak 30 Juni lalu, gerai-gerai Sevel bahkan resmi tutup . Tak ada lagi Sevel di Indonesia.

Ketika pertama kali hadir, Sevel praktis hanya bersaing dengan Circle K. Sejak 2011 saingan Sevel bertambah. Lawson, yang juga merupakan toko kelontong asal Jepang dengan konsep mirip Sevel, masuk ke Indonesia pada 2011.

Ada juga Family Mart yang masuk Indonesia pada tahun 2013. Gerai-gerai milik Family Mart terhitung lebih sedikit dari segi jumlah. Tetapi harga yang dibanderol lebih murah dari Sevel dan ia punya gerai dengan ukuran yang jauh lebih besar dari Sevel. Maka jika ada gerai Sevel dan Family Mart bersebelahan, Sevel akan tampak seperti pecundang yang pelanggannya direbut orang.

Meski begitu, Lawson, Family Mart, atau Circle K yang masuk dalam 10 besar peritel di Asia Pasifik itu pun tak menjadi raja di Indonesia. Tiga convenience store itu masih kalah bersaing dari segi harga dengan peritel-peritel asal Indonesia seperti Indomaret atau Alfamart.

Untuk kelas minimarket dan convenience store, Indomaret terbilang paling besar. Ia hadir hingga ke daerah-daerah, bukan hanya di kota-kota besar. Tahun 2016, omzetnya lebih dari Rp50 triliun. Tahun ini, brand waralaba yang dikelola PT Indomarco Prismatama ditargetkan meraup omzet 20 persen lebih besar.

Sampai 2016, ada 13.900 gerai Indomaret di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun ini, ditargetkan jumlah outlet mencapai 14. 000. Meski bisnisnya cukup besar di Indonesia, Indomaret belum bisa masuk dalam 40 besar peritel di Asia Pasifik.

Pangsa pasar Indonesia memang cukup besar dan menggiurkan. Namun, pasar yang besar itu terbukti tidak mudah ditaklukkan, bahkan oleh para jawara ritel kelas Asia Pasifik. Butuh konsep bisnis yang tepat dan pemahaman terhadap pasar yang baik agar para ritel itu bisa menguasai pasar Indonesia.

PT Bestprofit