PT Best Profit Futures Jambi

Category Archives: War

Upaya ISIS Menjadikan Marawi sebagai ‘Mosul Kecil’ di ASEAN

BESTPROFIT – Saat ini Marawi, ibu kota provinsi Lanao del Sur di Pulau Mindanao, terbagi dua wilayah: sisi barat dan timur. Sisi barat dikuasai pemerintah Filipina, sementara kombatan Negara Islam (ISIS) menguasai kawasan timur. Dua kubu ini dipisahkan oleh Sungai Agus yang membelah kota. Ada tiga jembatan utama penghubung: Bayabao, Desarip, dan Mapandi.PT BESTPROFIT

Pada tiga lokasi inilah baku tembak rutin saban jam. Hampir dua bulan berselang, tentara Filipina kepayahan menyeberangi jembatan tersebut. ISIS selalu menyambut kedatangan pasukan Filipina dengan tembakan granat berpeluncur roket (RPG), sniper, senapan mesin kaliber 50 yang bisa menembus baja, dan bom molotov.BEST PROFIT

PT BEST PROFIT Satu-satunya akses ke kawasan timur Marawi melewati Jalan Roroagus, lima kilometer dari utara kota. Dari sana lalu menyeberangi Jembatan Guimba, memutari Sacred Mountain National Park seluas 94 hektare, dan tembus di Jalan Makalilay.

Jalan Makalilay membentang lurus sepanjang 3 km dan mengarah ke pusat wilayah ISIS. Di jalan inilah satu-satunya akses untuk mengepung kombatan ISIS dan mencegah mereka tidak kabur ke sebelah timur ke Perbukitan Arumpac atau Gunung Mupo—di kawasan taman nasional. Wajar jika militer pemerintah mengerahkan penjagaan di belasan pos pemeriksaan sepanjang jalan.PT BESTPROFIT FUTURES

Pada 22 Juli lalu, di salah satu pos itu, terjadi sebuah petaka.PT BEST PROFIT FUTURES

Sekitar jam 1 siang, sebuah colt tua melaju kencang dari arah pusat kota mengarah ke sebuah pos pemeriksaan. Tentara yang bersiaga di sana melepas tembakan peringatan, tetapi supir colt malah menginjak pedal gas dalam-dalam. Setelah menubrukkan mobilnya ke pos tersebut, ledakan keras berdentam.

Itulah untuk kali pertama serangan bom mobil bunuh diri terjadi di Marawi. (Dalam istilah bahasa Inggris: suicide vehicle borne improvised explosive device.)

Informasi ini diungkap seorang pejabat intelijen militer Filipina. Ia mengatakan serangan bom bunuh diri itu setidaknya menewaskan lima tentara Filipina.

ISIS, katanya, merekam detik-detik serangan dan hendak menjadikannya alat propaganda. Namun niatan itu urung terlaksana karena mereka kesusahan mendapatkan sinyal untuk bisa mengirimkan video itu ke Amaq, media resmi ISIS.

Meski begitu, informasi kematian lima tentara Filipina dibenarkan dan disebarkan oleh Amaq. Di hari yang sama, lima jam sesudah kejadian, Amaq menyebarkan rilis teks di Telegram bahwa ISIS berhasil membunuh lima tentara Filipina di Marawi. Tapi mereka tidak merinci penyebab kematian lima tentara nahas tersebut.BESTPROFIT FUTURES

Konfirmasi yang sama pun datang dari Angkatan Bersenjata Filipina (AFP). Usai kejadian, AFP menyatakan ada lima pasukannya yang tewas pada 22 Juni siang hari tersebut.

Di Marawi, sudah jadi kebiasaan militer menggelar jumpa pers di pagi dan sore hari. Pada Kamis pagi, 22 Juni itu, juru bicara Pasukan Gabungan Letkol Jo-Ar Hererra menyatakan total prajurit KIA (killed in action) mencapai 100 orang. Sorenya, bertambah lima orang. Namun, Herrera enggan merinci kematian lima prajuritnya.BEST PROFIT FUTURES

Klarifikasi akhirnya dituturkan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Komandan Mindanao Barat, Letnan Jenderal Carlito Galvez. Dalam satu acara di kamp pengungsi di Kota Iligan, keesokan harinya, ia mengungkap penyebab tewas anak buahnya oleh granat tangan.

Galvez enggan berkomentar saat ditanya apakah serangan ini akibat aksi bom mobil bunuh diri. “Ini masalah operasional, saya tidak bisa memaparkannya,” katanya kepada saya.

Meski begitu, ia tak menampik informasi ISIS telah mempersiapkan taktik baru lewat aksi bom bunuh diri. Kata Galvez, aksi serangan bom bunuh diri bisa saja terjadi di pertempuran utama di Kota Marawi atau kota-kota tetangga seperti Iligan, Cagayan de Oro, atau Davao. “Ini adalah bentuk keputusasaan mereka menghadapi kita,” ucapnya.

Sebelum pergi ke Marawi, saya sempat singgah selama dua hari di Kota Cotabato. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat pemberontak Front Pembebasan Islam Moro (MILF)Sidney Jones, saat ini direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), menyebut MILF adalah organisasi milisi bersenjata paling kuat di Asia Tenggara.BPF

Dalam perhitungan Jones, MILF memiliki sekitar 20 ribu–30 ribu milisi bersenjata. Angka ini belum ditambah ratusan ribu simpatisan. MILF memang jadi garda terdepan mengupayakan kemerdekaan terhadap Bangsamoro, sekelompok 13 suku Austronesia berbasis etnoreligius muslim di selatan Filipina.

Setelah puluhan tahun berperang, Sejak 2012, MILF memilih gencatan senjata dan berdamai dengan pemerintah Filipina. Pada awalnya grup-grup di Filipina yang berbaiat kepada ISIS lahir dari rahim MILF.BESTPRO

Seorang komandan MILF di Cotabato, yang memiliki akses informasi ke dalam kelompok ISIS, menyebut aksi bom mobil bunuh diri memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.

“Hampir 2-3 minggu setelah pengepungan, mereka baru saja menyelesaikan empat bom mobil,” ucapnya kepada saya, menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan jumlah ini semakin bertambah karena perang hampir memasuki bulan ketiga.

Filipina selatan punya sejarah panjang berurusan dengan konflik. Sejak estafet perlawanan terhadap Manila oleh Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), MILF, Kelompok Abu Sayyaf, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, atau milisi komunis macam Tentara Rakyat Baru (NPA), mereka nyaris tak pernah melakukan strategi bom mobil bunuh diri di medan pertempuran.

“Kami lebih memilih mundur dan merancang serangan balik di kemudian hari ketimbang menyerang dengan aksi bom bunuh diri,” ujar Safrullah Dipatuan, Kepala Bangsamoro Development Agency (BDA)-MILF, ketika saya menemuinya di kantornya di Iligan, sebuah kota berjarak 37 kilometer dari arah utara Marawi.

Data Global Terrorism menyebut sejak 1970-2016, ada 6.213 serangan teror di Filipina. Hampir 2.044 serangan melalui aksi pengeboman. Dari ribuan serangan itu hanya satu yang dilakukan lewat aksi bom bunuh diri—itu pun dilakukan oleh milisi komunis NPA saat hendak meledakkan diri di Istana Malacanang pada 2000 silam.

“Strategi itu [bom bunuh diri] bukanlah budaya perjuangan Bangsamoro,” ucap Safrullah.

Lalu siapa yang mengimpor strategi bom bunuh diri ke Marawi?

“Siapa lagi kalau bukan para kombatan asing,” ucap seorang pejabat MILF di Cotabato. “Merekalah yang mengajari Maute membuat bom mobil. Kami tak punya keahlian membuat itu.”

“Milisi dari negara Anda [Indonesia] dan Malaysia yang pandai membuat itu. Dan mungkin mereka yang datang dari Timur Tengah dan pernah bertempur di Irak dan Suriah membantu Maute,” katanya.

Upaya ISIS Menjadikan Marawi sebagai 'Mosul Kecil' di ASEANshare infografik

Menjiplak Taktik di Mosul ke Marawi

ISIS saat ini didapuk sebagai organisasi milisi yang gemar memakai strategi bom bunuh diri di pelbagai front. Amaq, media resmi ISIS, dalam rilis infografik pada awal Januari 2017 mengklaim sepanjang 2016 telah melancarkan 1.112 operasi bom bunuh diri di Irak dan Suriah. Ini angka tertinggi sepanjang konflik.

Angka itu tak lepas dari siasat bertahan saat melakoni perang kota di Mosul. Hampir 20 persen serangan bom bunuh diri atau 212 serangan pada 2016 dilakukan di Kota Mosul. Pada Januari-Juni 2017, siasat itu dilakukan sebanyak 127 kali. Jadi, apakah taktik ini efektif saat bertarung di perang kota? Tentu saja.

ISIS mengklaim telah membunuh 3.500 tentara Koalisi selama 2017. Data Kementerian Pertahanan AS menyebut kerugian tempur pasukan Irak di Mosul mencapai 40 persen. Artinya, korban jiwa dari pihak pasukan Irak mencapai ribuan orang. Pola ini yang ingin dicangkok untuk diterapkan di Marawi.

McGurk Brett, wakil utusan Presiden AS untuk pasukan Koalisi, menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah ini, AS membekali unit-unit infanteri pasukan Irak di garis depan dengan roket anti-tank atau senapan mesin berat.

Solusi ini akan pelik jika dilakukan di selatan Filipina mengingat pemerintahan Rodrigo Duterte kerepotan membekali seluruh pasukannya dengan rompi dan helm antipeluru yang layak sekalipun.

PT Bestprofit – Ironi Pemberantasan Narkoba Era Jokowi

Ironi Pemberantasan Narkoba Era JokowiPT Bestprofit – Brigadir Jenderal Eko Daniyanto meminta anak buahnya mengambil sebuah pistol saat kami mewawancarainya, beberapa hari lalu. Tak lama, pistol itu diantar ke ruangannya. Pistol itu kecil, berwarna hitam doff, dengan peluru berbentuk oval. Ia mencoba memasukkannya ke sebuah sarung. Sayang, pistol itu tak muat.

“Tidak ada Glock?” tanya Eko seraya menyebut merek pistol kepada anak buahnya.

“Tidak ada,” jawab anak buahnya.

Siang itu Eko memberi bocoran kepada kami soal operasi penggerebekan narkoba di satu tempat di Jakarta. Isyarat itu ia lontarkan bahkan saat kami memasuki ruangannya. Seraya menunjuk kaos bertuliskan ‘Turn Back Crime’ yang ia kenakan, Eko berkata jika seragam itu pertanda ia akan ke lapangan.

Sebelum bergegas menuju target lokasi penggerebekan, ia menyempatkan untuk berbincang dengan kami mengenai penanganan narkoba. Menurutnya, tak ada problem penanganan narkoba yang di bawah kendalinya di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Markas Besar Polri.

“Tidak ada masalah dalam hal penindakan, pengungkapan, sampai penyidikan,” ujar Eko.

Eko tak menyebut lokasi yang bakal digerebek, tetapi ia menjelaskan operasi ini digelar bersama Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional. Karena pistolnya tak muat ke dalam sarung, Eko menyelipkan senjata api itu ke pinggang kiri.

“Sudah begini saja,” katanya sembari mondar-mandir ruangan.

Dua pekan ini, setelah pengungkapan peredaran narkoba jenis sabu seberat satu ton menjadi topik perbincangan di media, penangkapan demi penangkapan semakin intens dilakukan kepolisian termasuk BNN. Lantaran pengungkapan sabu satu ton itu Presiden Joko Widodo kembali melontarkan mengejutkan di depan publik saat ia menghadiri acara sebuah partai politik, 21 Juli lalu. (Baca: Tim Gabungan Gerebek Pengedar Ratusan Kilo Sabu)

Dalam pidatonya, Jokowi secara lisan memerintahkan tembak mati bagi para bandar narkoba berkewarganegaraan asing. Alasannya, Indonesia sudah dalam tahap “darurat narkoba.”

“Karena betul-betul kita ini ada pada posisi yang darurat di dalam urusan narkoba,” kata Jokowi, disambut tepuk tangan khalayak.

Apa yang dikatakan Presiden Jokowi sebetulnya bukan kali pertama dilontarkan. Sejak dikritik karena pelaksanaan hukuman mati, Presiden Jokowi gemar berujar “darurat narkoba di Indonesia”.

Sayangnya, pernyataan ini sama sekali tak diiringi langkah-langkah penguatan rehabilitasi bagi para pencandu narkoba. Alhasil, semakin tinggi angka penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pelajar hingga mahasiswa.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) BNN menguatkan hal tersebut.

Meski ada tren menurun penyalahgunaan narkoba pada pelajar dan mahasiswa selama sepuluh tahun terakhir (2006-2016), tetapi jumlahnya naik jika diklasifikasi.

Misalnya, tersangka narkoba pada tingkat pendidikan tahap pertama (SLTP) sebesar 8.262 orang pada 2010 meningkat menjadi 12.765 orang pada 2015. Juga pada tingkat atas (SLTA): 20.280 orang pada 2010 meningkat jadi 30.055 orang pada 2015. Sementara tersangka narkoba pada usia mahasiswa: 943 orang pada 2010 meningkat jadi 1.367 orang pada 2015.

Rehabilitasi, Bukan Penahanan

Adrianus Eliasta Meliala, kriminolog dan komisioner Ombudsman RI, mengkritisi kebijakan berat sebelah penanggulangan bahaya narkoba saat ini.

Ia menyebut, pemberantasan narkoba di bawah BNN kini berubah haluan saat berganti pimpinan. Dulu, sebelum Inspektur Jenderal Budi Waseso menjabat Kepala BNN, lembaga negara ini berfokus pada upaya rehabilitasi.

Namun, BNN kini dinilai tidak lagi menguatkan perannya pada rehabilitasi melainkan penindakan untuk mengungkap peredaran narkoba.

“Kenapa ketika zaman Irjen Anang Iskandar, BNN konsen di pencegahan, di rehabilitasi, sekarang tidak?” kata Adrianus kepada reporter Tirto di ruang kerjanya.

“Kita, kan, orang (yang memakai) data. Tetapi jika berdasarkan kepada kesukaan saja, dulu Pak Anang suka kepada rehabilitasi, dan Pak Budi Waseso suka menangkap. Ini uangnya terlalu besar,” kata Adrianus.

Jika kebijakan ini tetap dilakukan, ia menilai target untuk merehabilitasi pencandu narkoba yang ditetapkan pemerintah bisa jadi tak tercapai. “Makanya, target yang ditetapkan oleh negara lewat terus, kan. Semua bikin target tapi lewat semua.”

Namun, kritik kebijakan berat sebelah terhadap BNN diluruskan oleh Inspektur Jenderal Gatot Subiyaktoro, sekretaris utama BNN. Ia berkata BNN telah melakukan upaya penindakan dan pencegahan, beriringan langkah mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Di gedung parlemen, ia mengutip hasil survei BNN yang mengungkapkan prevalensi alias tren angka penyalahgunaan narkoba menurun.

Tren angka penyalahgunaan yang disebut Gatot berdasarkan hasil survei BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan UI yang dirilis pada Februari 2017. Survei itu menyasar responden dari kalangan pelajar dan mahasiswa di 18 provinsi. Survei tak mencantumkan data detail korban penyalahgunaan narkoba.

Namun, berdasarkan pernyataan Irjen Budi Waseso, jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat. Ia menyebut, misalnya, jumlahnya mencapai 5,9 juta orang pada awal 2016. Angka ini meningkat secara fantastis sejak Juni 2015.

Klaim angka pengguna narkoba meningkat di Indonesia itu sejalan langkah penindakan BNN, yang dilakukan pula oleh Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Angka pemakai narkoba bisa disebut “meningkat” karena banyak pengguna harus menjalani hukuman.

Padahal, menurut Adrianus, penanganan bagi pengguna atau pencandu seharusnya tidak pada tindakan hukum. Untuk membuat jera, ia harus menjalani rehabilitasi.

“Ia orang sakit, bukan orang yang bersalah,” ujar Adrianus, menambahkan bahwa untuk menekan angka tinggi pencandu narkoba, perlu ada revisi kebijakan pemerintah soal korban penyalahgunaan narkotika.

Brigadir Jenderal Eko Daniyanto tak menampik jika penanganan narkoba di kepolisian lebih diutamakan pada penindakan. Namun, ia menegaskan, jika ada tersangka menjadi korban penyalahgunaan narkotika, ia direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi usai mendapatkan penilaian dari Badan Narkotika Nasional.

“Manakala kita menemukan di lapangan di bawah pasal pengguna, kita langsung proses kerja sama dengan BNN untuk assessment. Bukan langsung rehabilitasi,” ujar Eko.

Ironi Pemberantasan Narkoba Era Jokowi

Tembak Mati Bukan Solusi

Segera setelah instruksi tembak mati dilontarkan Presiden Joko Widodo, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian memerintah bawahannya. Instruksi itu diamini Brigjen Eko Daniyanto. Menurutnya, perintah itu tindakan tegas untuk memberantas peredaran narkotika, khususnya bandar dari luar negeri.

“Kapolri, kan, perintah kepada saya. Saya perintahkan lagi ke bawah untuk mengambil tindakan tegas, enggak usah ragu, saya di depan,” ujar Eko.

Ia menilai tindakan tembak di tempat bagi para bandar narkoba berkewarganegaraan asing dinilai efektif untuk memberantas peredaran narkotika. Namun, seberapa jauh efektifitas tindakan itu, ia bilang harus “dilihat dari sindikat yang masuk.”

“Masa kita korbankan masyarakat dan generasi ke depan. Kita harus berani ambil tindakan,” dalih Eko.

Langkah ini menuai kritik dari pelbagai kalangan.

Ricky Gunawan, Direkur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, menilai langkah pemerintah menginstruksikan tembak di tempat bagi para bandar justru menambah problem darurat narkoba yang digadang-gadang tak akan pernah selesai.

Masalahnya, kata dia, kebijakan itu bikin permintaan narkoba makin meningkat seiring bertambahnya jumlah pencandu yang angkanya ikut menanjak setiap tahun.

“Tembak mati justru akan buat harga lebih tinggi karena taruhannya besar,” ujar Ricky. Ia menyebut tindakan tembak di tempat itu memunculkan pasar baru narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Ricky bukan sekali ini saja mengkritik langkah koboi pemerintahan Jokowi dalam kasus narkoba. Pada September tahun lalu, sesudah hukuman mati terhadap napi narkoba, muncul dugaan maladministrasi, termasuk praktik penyiksaan terhadap tersangka narkoba agar mau mengaku. Temuan lain: eksekusi mati itu berbiaya mahal. PT Bestprofit.

Bestprofit – Jalan Perlawanan Mantan Pentolan PDRI

Jalan Perlawanan Mantan Pentolan PDRIBestprofit –  Sebetulnya sah-sah saja jika Syafruddin Prawiranegara berani mengklaim dirinya sebagai Presiden Indonesia. Ia memang pernah menjadi orang nomor satu di negara ini setelah para petinggi pemerintahan RI macam Sukarno, Mohammad Hatta, atau Sutan Sjahrir ditahan Belanda pada akhir 1948.

Syafruddin dan sejumlah tokoh bangsa lainnya membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat, untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Tindakan darurat itulah yang menyelamatkan negara hingga Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI secara penuh melalui Konferensi Meja Bundar di penghujung tahun 1949.

Namun, Syafruddin enggan menyebut dirinya presiden, dan namanya pun tidak tercatat secara resmi sebagai salah satu Presiden Indonesia. Presiden RI ke-2 setelah Sukarno adalah Soeharto, bukan Syafruddin Prawiranegara meskipun ia punya kabinet beserta susunan menterinya, para panglima militer, juga wilayah-wilayah pemerintahan, selama memimpin PDRI.

Presiden Syafruddin Prawiranegara?

Akmal Nasery Basral (2011) dalam buku berjudul Presiden Prawiranegara: Kisah 207 Hari Syafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia pernah mengulik tentang hal ini. Dituliskan dalam buku tersebut percakapan antara Kamil Koto dengan Syafruddin Prawiranegara. Kamil Koto saat itu ingin bergabung dengan PDRI dan penasaran dengan status Syafruddin selaku pemimpin pemerintahan darurat itu.

“Jadi, Pak Syaf adalah presiden yang menggantikan Bung Karno?” tanya Kamil Koto.

Syafruddin menjawab, “Tidak persis begitu. Saya lebih suka menyebutnya sebagai Ketua PDRI, bukan Presiden PDRI.”

Kamil Koto rupanya belum puas. Ia bertanya sekali lagi, “Jadi, di bawah Pak Syaf sekarang ini ada banyak menteri dan panglima perang?”

“Ya, betul sekali,” balas Syafruddin yang kemudian terdiam sejenak sebelum berbalik bertanya kepada Kamil Koto, ”Apa maksudmu dengan menanyakan ini, Kamil?”

“Maafkan saya yang bodoh ini, Pak Syaf,” ucap Kamil Koto. “Kalau kejadiannya seperti yang Bapak jelaskan itu, maka menurut saya yang tidak mengerti politik ini, Bapak adalah Presiden Syafruddin Prawiranegara.”

Mendengar ucapan lugas dari Kamil Koto itu, Syafruddin Prawiranegara tampak sedikit kaget dan terlihat memikirkan jawabannya. Namun, akhirnya ia memilih mengelak dan mengalihkan topik pembicaraan.

Kamil Koto belum menyerah. Sekali lagi, ia mendesak, “ Jadi betul kesimpulan saya… Pak Presiden?”

Syafruddin mengubah posisi duduknya, memejamkan mata, dan menjawab, “Dalam politik itu sama sekali tidak mudah sekadar untuk mengatakan betul atau salah, Kamil. Kalau memang niatmu sangat kuat untuk membantu perjuangan PDRI ini, semoga suatu saat nanti kau akan temukan jawaban atas pertanyaanmu sendiri.”

Dari PDRI ke PRRI

Kurang lebih 8 tahun setelah mengembalikan mandat pemerintahan kepada pemerintah RI pimpinan Sukarno, nama Syafruddin Prawiranegara muncul lagi. Hampir mirip dengan sewaktu ia memimpin PDRI, kali ini Syafruddin menjadi perdana menteri, tapi bukan pemimpin pemerintahan RI yang sah, melainkan Perdana Menteri PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia.

PRRI mengumumkan kabinet tandingan pada 15 Februari 1958 pukul 22.30 WIB dengan menempatkan nama Syafruddin Prawiranegara di posisi tertinggi sebagai perdana menteri (Syamdani, PRRI Pemberontakan Atau Bukan, 2009). PRRI dideklarasikan di Bukittinggi, tempat yang sama saat PDRI dibentuk 10 tahun silam.

Meskipun masih mengakui Sukarno sebagai presiden, namun PRRI sering disebut memberontak karena membentuk kabinet tandingan beserta segenap perlengkapannya. Munculnya PRRI beriringan dengan pembentukan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi, pada 2 Maret 1957.

PRRI dan Permesta bertujuan sama, yakni menuntut otonomi daerah yang lebih luas demi keadilan yang lebih merata, namun disikapi oleh pemerintah RI dengan tegas. PRRI, juga Permesta, dianggap sebagai gerakan separatis, memisahkan diri dari negara kesatuan, dan akhirnya dituntaskan dengan cara militer alias perang fisik (Marthias Dusky Pandoe, Jernih Melihat Cermat Mencatat, 2010).

Setelah gerakan yang disebut separatis itu ditumpas, pemerintah melalui Surat Keputusan Presiden No. 449/1961 tertanggal 17 Agustus 1961, memberikan amnesti dan abolisi kepada para tokoh PRRI, termasuk Syafruddin Prawiranegara. Bahkan, Syafruddin Prawiranegara kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 7 November 2011.

Melawan Demi Keadilan

Selain Syafruddin Prawiranegara, ada pula mantan tokoh PDRI lainnya yang memilih jalan serupa, yakni “melawan” pemerintah yang sah melalui PRRI. Orang itu adalah Sutan Mohammad Rasjid yang menjabat sebagai Menteri Perburuhan dan Sosial di Kabinet PDRI.

Setelah pengembalian mandat PDRI kepada pemerintah pada 1949, Sutan Mohammad Rasjid ditunjuk oleh Presiden Sukarno menjadi Duta Besar RI di Italia. Selain itu, Rasjid juga tercatat sebagai anggota Konstituante, lembaga negara pembuat undang-undang.

Ketika PRRI dideklarasikan pada 1958, Rasjid tentunya mengharapkan hubungan antara pemerintah pusat dengan rekan-rekannya di Sumatera segera membaik. Namun, harapan itu tidak terwujud karena Presiden Sukarno justru menggerakkan kekuatan militer untuk membasmi PRRI (R. Z. Leirissa, PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis, 1991).

Rasjid yang kecewa atas reaksi keras pemerintah kemudian dengan tegas mengambil keputusan bergabung dengan PRRI (Marah Joenoes, Mr. H. Sutan Mohammad Rasjid, 1991). Mantan Gubernur Militer Sumatera Barat dan Tengah ini bahkan memegang peran penting sebagai Duta Besar PRRI di Eropa.

Kasimo tidak setuju dengan gagasan Nasakom yang dicetuskan Sukarno. Ia juga menolak kabinet yang terdiri dari 4 partai pemenang Pemilu 1955, yakni PNI, Masyumi, NU dan PKI. Bersama Partai Katolik Indonesia, Kasimo tidak sudi bekerjasama dengan PKI di kabinet tersebut (J.B. Sudarmanto, Politik Bermartabat: Biografi I.J. Kasimo, 2011:243).

Namun, tidak semua alumni PDRI memilih jalan perlawanan, banyak pula yang baik-baik saja dan tetap “setia” kepada pemerintah RI meskipun dengan cara yang berbeda-beda, sebutlah Soesanto Tirtoprodjo, A.A. Maramis, Lukman Hakim, Teuku Muhammad Hasan, dan lainnya.

Mereka yang sempat “memberontak” pun sebenarnya tidak benar-benar bermaksud mengkhianati negara dan bangsa Indonesia. Jalan perlawanan mereka pilih hanya karena ingin keadilan yang lebih baik, atau sekadar perbedaan pandangan politik semata. Bestprofit , PT Bestprofit

Bestprofit : Sulitnya Menumbangkan Emisi Gas Lewat Kesepakatan Paris

Sulitnya Menumbangkan Emisi Gas Lewat Kesepakatan ParisBestprofit – Negara kelompok 20 ekonomi utama atau G20 menyumbang 82 persen emisi karbon dan 75 persen gas rumah kaca dari total yang ada di atmosfer. Itu sebabnya, dalam mencapai Kesepakatan Paris, negara-negara ini memiliki tanggung jawab lebih besar.
Kesepakatan Paris ditandatangani pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia tahun lalu, termasuk Indonesia . Sampai Juni tahun ini, sudah ada 155 negara yang meratifikasi termasuk negara-negara G20—kecuali Amerika Serikat yang baru-baru ini keluar dari kesepakatan itu.

Kesepakatan Paris menargetkan menahan laju temperatur global hingga di bawah 2°C dari angka sebelum masa Revolusi Industri. Target ini dianggap penting untuk mengurangi risiko dari perubahan iklim. Negara-negara yang telah meratifikasi kesepakatan itu harus menurunkan emisi gas rumah kacanya dengan cara yang tidak mengganggu produksi pangan. Mereka juga harus menciptakan arus keuangan yang konsisten dengan jalur menuju emisi gas rumah kaca yang rendah.

Setelah kesepakatan diratifikasi, masing-masing negara mulai berbenah, mulai dari menerbitkan berbagai regulasi hingga melakukan berbagai cara agar emisi karbon dan gas rumah kaca bisa berkurang.

Beberapa negara seperti Cina, Perancis, Jerman, dan Inggris cukup gencar dalam investasi di bidang energi terbarukan. India juga sudah memulai investasi di energi hijau ini, tetapi penggunaan batu bara masih sangat dominan di negara itu. India adalah satu-satunya negara G20 yang telah mendeklarasikan akan menghentikan penjualan mobil bahan bakar fosil pada 2030 mendatang.

Kanada, Perancis, dan Inggris juga telah membuat rencana untuk menghentikan penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Jerman, Italia, dan Meksiko juga sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah yang sama. Sementara itu, Indonesia belum memiliki rencana apa-apa soal penghentian penggunaan batu bara.

Menurut laporan Brown to Green yang dirilis Climate Transparency di Berlin pada Senin (3/7), negara-negara G20 telah melakukan dekarbonisasi dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Sebesar 98 persen dari sumber energi tenaga angin di seluruh dunia ada di negara-negara G20. Sekitar 97 persen dari total panel surya yang terpasang di dunia juga ada di negara G20, dan 93 persen dari total kendaraan listrik beredar di negara G20.

Selain di Rusia, penggunaan dan instalasi energi terbarukan di negara G20 meningkat. Sayangnya, di Rusia, penggunaan energi terbarukan malah turun hingga 20 persen sejak 2009. Pertumbuhan paling tinggi ada di Cina, Korea, Turki, dan Inggris.

Niklas Hohne dari New Climate Institute menyatakan negara-negara G20 telah menggunakan energi dengan lebih efisien. Negara-negara itu pun sudah mulai beralih ke energi yang lebih bersih. Akan tetapi, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi terus memicu pertumbuhan konsumsi energi. Jadi, secara keseluruhan, pertumbuhan emisi gas rumah kaca melambat, tetapi belum menurun.

“Energi terbarukan tumbuh, tetapi batu bara dan minyak bumi masih mendominasi sebagai sumber energi di negara G20,” katanya dalam peluncuran laporan tersebut. Di antara negara G20, Jepang menjadi negara yang masih memberikan subsidi pada minyak bumi cukup besar.

Tahun 2020 hanya tersisa kurang dari tiga tahun lagi. Jika negara G20 mau berhasil mencapai Kesepakatan Paris, maka setelah tahun 2020 itu emisi karbon dan gas rumah kaca harus sudah mulai turun.

“Ekonomi negara-negara G20 sudah lebih efisien, mereka sudah memulai dekarbonisasi, tetapi tidak cukup kuat untuk sesuai dengan gol dari Kesepakatan Paris,” ungkap Alvaro Umana, Wakil Ketua Climate Transparency yang juga mantan menteri lingkungan di Costa Rica.

Indonesia yang Tertinggal

Indonesia menandatangani Kesepakatan Paris pada 22 April 2016, dan meratifikasinya pada 31 Oktober 2016. Meski sudah memulai upaya pengurangan emisi karbon, Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya.

Laporan Brown to Green menyatakan, walaupun Indonesia merupakan salah satu negara G20 dengan porsi energi terbarukan yang cukup tinggi dalam bauran energi primer, tetapi pengembangan energi terbarukan termasuk tertinggal dibandingkan dengan negara G20 lainnya. Daya tarik investasi energi terbarukan di Indonesia juga memburuk.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) memaparkan, Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil, khususnya minyak dan batu bara, dalam jumlah yang cukup besar. “Ini cukup mengkhawatirkan dalam hal upaya Indonesia memenuhi target Kesepakatan Paris,” kata Fabby.

Walaupun demikian, lanjutnya, adanya penurunan subsidi BBM merupakan indikasi bahwa Indonesia sedang berusaha mengatasi persoalan tersebut. Perlu strategi, rencana dan kebijakan yang lebih progresif untuk menuju transisi sistem energi yang rendah karbon.

Emisi gas rumah kaca (GRK) dari hutan dan gambut, serta pembangkit listrik tenaga batu bara terus meningkat hingga 2030. Padahal, agar konsisten dengan target Kesepakatan Paris, emisi GRK harus mulai stabil dan kemudian menurun. Target penurunan emisi yang disampaikan Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dinilai kurang ambisius.

Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan keberatan jika Indonesia disebut kurang ambisius. Menurutnya, apa yang telah ditargetkan KLHK yakni penurunan emisi karbon 29 persen di sektor kehutanan sudah super ambisius.

Pada tahun 2030 itu juga ditargetkan deforestasi tak boleh lebih dari 450 hektar. “Saya sebagai orang kehutanan, ingin itu tidak diotak-atik, tetapi itu tidak realistis karena kita masih dalam proses membangun, berbeda dengan negara-negara maju itu,” katanya, Selasa (5/7).

Sampai saat ini, Indonesia juga belum menentukan dan menargetkan kapan puncak emisi karbon dan kapan ia mulai bisa turun. Masripatin mengatakan pihaknya belum berani menargetkan. KLHK harus menyelesaikan persoalan lain terlebih dahulu, yakni menekan kebakaran hutan dan merehabilitasi degraded land. 

“Kalau sampai 2019 itu berhasil, barulah kita bisa percaya diri menentukan kapan peaking time Indonesia,” imbuhnya.  Bestprofit