PT Best Profit Futures Jambi

Eks CEO SWF Abu Dhabi Ingatkan RI Dana Abadi Tak Buat Politik

Mantan CEO Abu Dhabi Investment Company Nazeem Fawwaz Al Kudsi menilai perlu aturan rigid untuk membatasi penyelewengan dalam kebijakan dana abadi investasi.
 Mantan CEO Abu Dhabi Investment Company Nazeem Fawwaz Al Kudsi menilai perlu aturan rigid untuk membatasi penyelewengan dalam kebijakan dana abadi investasi. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI — Mantan CEO Abu Dhabi Investment Company Nazem Fawwaz Al Kudsi mengingatkan Indonesia untuk berhati-hati agar pengelolaan dana abadi investasi (Sovereign Wealth Fund/SWF) tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Meski pengembangan lembaga ini perlu dukungan kebijakan dari eksekutif dan legislatif, kara dia, jangan sampai regulasi yang dikeluarkan justru melenceng dari tujuan utama dibentuknya SWF atau Indonesia Investment Authority (INA) tersebut.

“Hal pertama yang akan saya katakan, secara umum, harus ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang misi SWF. Tentunya dengan porsi yang tepat baik eksekutif maupun legislatif. Tapi SWF tidak boleh menjadi area di mana perbedaan dimanfaatkan untuk keuntungan politik,” ujarnya. BEST PROFIT
BESTPROFIT

“Pertama saya akan mengatakan, undang-undang yang jelas, akan sangat penting. Tetapkan agenda untuk kemitraan tersebut (antara pemerintah dengan legislatif),” tuturnya.

Kemudian, tak kalah penting, visi-misi serta target yang jelas dan sejalan dengan kepentingan pemerintah. “Akses pada koridor yang tepat ke pemerintah akan sangat penting,” imbuhnya. PT BESTPROFIT FUTURES

Pada saat yang sama, ia menilai pengelolaan INA juga perlu fleksibilitas. Ia menganalogikannya seperti membesarkan seorang anak di mana anak tersebut tak bisa terlalu terproteksi sehingga tak bisa berkembang. BPF

“Anda tahu selalu perbedaan dalam keluarga, keluarga saya memiliki perbedaan, begitu juga dengan saya. Tetapi ketika Anda mengundang investasi dari luar itu, Anda harus dapat membaca ‘teks’ yang sama,” ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Al Kudsi, aturan perundang-undangan rigid perlu dibuat untuk membatasi penyelewengan dalam pengambilan kebijakan.

Sumber : Jakarta, CNN Indonesia