Indonesia Ingatkan Uni Eropa agar Konsisten dalam Implementasi Lisensi FLEGT

BEST PROFIT BEST PROFIT FUTURES BESTPROFIT BESTPROFIT FUTURES Dunia Internasional

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian LHK Agus Justianto.

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian LHK Agus Justianto. (Foto: Istimewa)

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI – Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto mengatakan, sistem verifikasi legal kayu (SVLK) sudah diakui dunia internasional seperti Uni Eropa dalam kerangka perjanjian kemitraan sukarela untuk penegakan hukum, perbaikan tata kelola dan perdagangan sektor kehutanan atau Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products- Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA). PT BESTPROFIT

Dikatakan Agus, SVLK kemudian sudah disetarakan sebagai lisensi FLEGT 2016, dan tahun 2019 lalu sudah diadakan perjanjian (VPA) dengan Inggris, karena Inggris keluar dari Uni Eropa.

“Artinya kita mendorong bahwa sistem kita ini sudah teruji kredibilitasnya, sehingga sejumlah negara sudah mencontohi sistem SVLK kita. Sebelumnya kita berhasil atasi illegal loging dengan SVLK ini, dan sekarang kita dorong melalui SVLK untuk kelestarian hutan,” ujar Agus Justianto dalam keterangan tertulis dari COP-26, Glasgow, Inggris, Selasa (9/11/2021) BEST PROFIT

Agus mengungkapkan, dalam sesi diskusi di Paviliun Indonesia, Senin (8/9/2021), Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara lain terutama yang memiliki hutan tropis, karena mereka menganggap Indonesia yang sudah memiliki sistem lebih awal, ternyata tidak mudah mendapatkan pengakuan negara konsumen.

Karena itu, lanjut Agus, dalam forum diskusi itu, diharapkan negara konsumen yang menerima/mengimpor kayu dari Indonesia juga harus dievaluasi, mengingat yang dievaluasi selama ini hanya Indonesia.BACA JUGA

BESTPROFIT

“Sekarang kita balik menuntut, karena ada Pasal 13 dari perjanjian FLEGT, kita bisa mendapatkan insentif untuk premium price dan sampai saat ini kita belum peroleh. Jadi kita tuntut sistem mereka juga, kita sudah ikuti aturan tapi faktanya belum mendapatkan harga premium yang dijanjikan, karena mereka masih menerima kayu-kayu yang belum memperoleh lisensi FELGT,” papar Agus yang juga penanggung jawab Paviliun Indonesia di COP-26 Glasgow.

Jika Uni Eropa dan Inggris tidak serius, kata Agus, pihaknya akan angkat masalah ini ke tingkat global karena SVLK Indonesia mendapatkan lisensi FLEGT, tetapi Uni Eropa tidak konsisten dalam menerapkan lisensi FLEGT.

“Jadi kita mendorong lisensi FLEGT secara global,” ujar Agus.

Dalam diskusi di Paviliun Indonesia, kata Agus, juga dibahas mengenai Inggris sebagai tuan rumah atau presidensi COP-26 ingin membuat legacy, di mana selain negosiasi, ada jalur nonnegosiasi yang dimanfaatkan semua negara penyelanggara. Inggris mengangkat tema The Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) untuk membuat deklarasi yang terkait dengan kehutanan dan pertanian termasuk perdagangan. PT BESTPROFIT FUTURES
BPF

FACT Dialogue dibentuk pada April 2021 dalam pertemuan pejabat setingkat menteri yang disebut First Ministerial Roundtable dan diikuti wakil 26 negara dalam rangkaian kegiatan menuju COP-26 di Glasgow.

Inggris sebagai tuan rumah COP-26 meminta Indonesia sebagai co-chair dalam FACT Dialogue, dan diputuskan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mewakili Indonesia itu bersama Menteri Lingkungan Inggris, Goldsmith memimpin forum dialog FACT .

Sumber : Jakarta, Beritasatu.com