PT Best Profit Futures Jambi

Izin 300 Kapal Dipercepat

PT Bestprofit – Kementerian Kelautan dan Perikanan menegasakan akan mempercepat izin 300 kapal penangkap ikan yang mangkrak di Provinsi Kepulauan Riau, yang kelak bersama 400 armada perikanan dari pantai utara Jawa akan menggarap perairan Natuna.

“Sampaikan kepada kami nama-nama kapal tersebut dan akan segera diproses di gerai perizinan Kepri un tuk menerbitkan izin yang memenuhi persyaratan,” kata Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan KKP Saifuddin kepada Bisnis, Sabtu (16/7).

Dia mengingatkan kembali bahwa kapal hanya mendapat izin bila sudah tidak lagi menggunakan alat tangkap pukat tarik yang dilarang oleh KKP.

Di Kepri, menurut Saifuddin, dalam rentang 1 Januari 2016—15 Juli 2016, KKP telah menerbitkan 243 surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) dari 305 permohonan.

Dia mengakui, tidak seluruh kapal tersebut beroperasi di Wilayah Pengelolan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 yang meliputi Laut China Selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata. Bahkan ada kapal tersebut melaut hingga Arafura.

Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Kapal Ikan Kepri Fengky Pesinto siap mengerahkan anggotanya untuk mengurus SIPI kepada KKP. Dengan demikian, kapal-kapal tersebut bisa melaut hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) yang selama ini hanya diarungi oleh puluhan kapal.

“Luar biasa kalau bisa dibantu sebagaimana disampaikan oleh KKP,” katanya lewat pesan singkat.

Sebelumnya, Fengky mengungkapkan se banyak 300 kapal di atas 30 tonase kotor (GT) di Kepri tidak kunjung mendapat SIPI kendati pengusaha ada yang sudah berkomitmen meng gunakan alat tangkap ramah lingkungan.

Sebagian kapal lagi memang mangkrak, karena pemiliknya kesulitan modal untuk mengganti alat tangkap pukat tarik yang dulu dipakai.

KAPAL PANTURA

Selain menggeber izin 300 kapal mangkrak di Kepri, KKP juga akan melanjutkan rencana mobilisasi 400 armada perikanan dari pantai utara (Pantura) Jawa ke Natuna.

Saifuddin menyebutkan, KKP akan inisiatif dengan lebih aktif mengurus kapal-kapal eks pengguna alat tangkap cantrang di kawasan Pantura seperti Jepara, Pati, dan Rembang.

“Kalau izin dalam bentuk SIPI dimohonkan secara kolektif, kami akan jemput bola ke lapangan. Bila satu per satu kami layani di kantor,” katanya.

Pelayanan akan dilakukan lewat konsep gerai perizinan yang turut melibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Kapal-kapal yang masuk gerai sebelumnya ditengarai bobotnya diturunkan di bawah 30 tonase kotor (GT) alias mark down untuk menghindari pungutan perikanan.

“KKP memprioritaskan izin ke WPP—RI 711 wilayah Natuna dengan alat tangkap ramah lingkungan. Ke depan harus ada peningkatan kapasitas pelabuhan baik berupa kebutuhan kapal dan menampung hasil produksi,” ucap Saifuddin.

Keputusan mengerahkan 400 kapal ke perairan Natuna diambil dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Ekonomi Kepulauan Natuna di Jakarta, Rabu (13/7).

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli memberi batas waktu hingga Oktober 2016 kepada Kementerian Per hubungan dan KKP untuk memberikan sertifikat ukur ulang dan SIPI.

“Selama ini mereka tidak pernah dapat hak menangkap ikan di wilayah gemuk supaya tangkap di situ. Nelayan Pantura itu tangkapan kecil, kalau dikasih daerah gemuk senang banget,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Berdasarkan data KKP, sebanyak 915 kapal berukuran di atas 30 GT beroperasi di WPP—RI 711. Di samping itu, terdapat pula 2.000 kapal di bawah 30 GT yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah.