PT Best Profit Futures Jambi

Nama RS Agar Diumumkan

Bestprofit – Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Menteri Kesehatan didesak untuk mempublikasikan 37 nama fasilitas pelayanan kesehatan—termasuk rumah sakit—yang mendapatkan vaksin palsu melalui gugatan perdata.

Zentoni, warga Kabupaten Bogor Jawa Barat, mengklaim memiliki kepentingan dan hak hukum untuk mengajukan gugatan tersebut selaku warga negara Indonesia. Terlebih, penggugat juga memiliki anak yang telah diberi vaksi guna pencegahan berbagai macam penyakit.

“Sebagai orang tua, saya merasa khawatir akan vaksin palsu dan para tergugat harus memberikan penjelasan jelas mengenai nama 37 fasyankes itu,” kata Zentoni kepada Bisnis, Rabu (13/7).

Dia menambahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diklaim telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengumumkan secara jelas nama fasyankes tersebut. Penjelasan hanya seputar kesimpulan dari penelitian.

BPOM sebagai Anggota Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu mengumpulkan sampel vaksin di 39 jenis fasyankes di sembilan kota. Kesembilan kota tersebut yakni Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pangkal Pinang, dan Batam.

Setelah melalui proses pengujian, BPOM (tergugat I) memaparkan terdapat empat dari 39 sampel yang tidak sesuai atau palsu. Selain itu, terdapat satu sampel yang ditemukan menggunakan label yang tidak sesuai. Ternyata temuan tersebut muncul sejak 2008 hingga 2016.

Zentoni mengatakan, Menteri Kesehatan juga melakukan PMH karena tidak kunjung mendesak tergugat I untuk segera mempublikasikan 37 nama fasyankes yang terbukti mendapatkan pasokan vaksin palsu. Padahal, hasil penelitian BPOM telah menimbulkan keresahan masyarakat. Para tergugat dinilai tidak memberikan hasil penelitian secara transparan kepada masyarakat.

Dalam petitumnya, penggugat juga meminta tergugat II untuk segera mencabut izin 37 fasyankes yang telah mendapatkan vaksin palsu dari sumber yang tidak resmi tersebut.

Sementara itu, Kepala BPOM Bahdar Hamid mengatakan tindakan instansinya telah sesuai dengan arahan surat keputusan Menteri Kesehatan terkait pembentukan Satgas Penanganan Vaksin Palsu.

Semua penyaluran informasi dilakukan melalui satu pintu yakni kepada satgas tersebut. “Data BPOM semua sudah diserahkan ke Satgas yang diketuai Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan,” katanya.

Satgas terdiri dari Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Bareskrim.

JARINGAN DISTRIBUTOR

Di tempat terpisah, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Pol. Boy Rafli Amar menegaskan satgas akan fokus pada pemberantasan vaksin palsu melalui jaringan-jaringan distributor.

“Apakah toko obat, petugas farmasi, petugas RS yang berhubungan dengan itu,” ujar Boy di Mabes Polri.

Satgas menargetkan menghentikan distribusi agar jangan sampai vaksin palsu berlanjut beredar di masyarakat, serta melakukan penyitaan atas vaksin yang diduga palsu.

Sejauh ini, dalam proses penyelidikan, satgas telah menetapkan 18 tersangka yang terlibat dalam distribusi vaksi palsu ke daerah. Mereka terdiri atas pembuat, distributor, dan tenaga medis yang terlibat dalam kasus vaksin palsu.  Selain itu, Boy menambahkan satgas juga telah memeriksa 29 saksi dan 3 ahli.

Sementara itu, menteri kesehatan Nila F Moeloek mengancam akan mencaut akreditasi faskes-faskes yang terlibat dalam peredaran dan penggunaan vaksin palsu.

“Pasti akan cabut akreditasi, kalau sampai ada oknum rumah sakit yang diusut. Kalau direkturnya terlibat itu berjenjang akan kena hukuman, bisa kemungkinan ditutup rumah sakitnya,” tukas Nila di Kompleks Parlemen, kemarin.

Menkes menyebutkan sudah ada 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Namun, dia enggan menyebutkan nama-nama faskes tersebut. “Ada baiknya Bareskrim yang mengumumkan, kan tadi ada 14 rumah sakit.”

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan guna melakukan vaksin ulang, setiap fasilitas layanan kesehatan harus melakukan pendataan. Adapun penanggulangan vaksin palsu tersebut akan melibatkan puskesmas.

“Setelah pendataan kemudian analisis apakah vaksin perlu dilakukan langsung, dijadwalkan, atau tidak perlu dilakukan. Data, kan, semua ada di klinik nanti bekerja sama dengan puskesmas kelurahan. Bisa jadi nanti datangi ke rumah-rumah atau mereka yang datang,” ujarnya. – Bestprofit