PT Best Profit Futures Jambi

^N225 14283.72-112.32 – -0.78% ^FTSE 6725.82+4.48 – +0.07% ^HSI 22775.971-30.609 – -0.13% ^KS11 2042.32-5.82 – -0.28% ^IXIC 3940.129-3.232 – -0.08% ^JKSE 4555.492-35.046 – -0.76% ^JKLQ45 764.511-8.308 – -1.08% CLK12.NYM N/A – N/A PAL 1.07+0.0015 – +0.16% PLG 2.00-0.02 – -1.74% COCO 2.64-0.025 – -1.00% GCJ12.CMX N/A – N/A WP Stock Ticker

 

Teken Surat Tunda Periksa Setnov, Fadli Dinilai Salahi Wewenang

Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan keterangan pers terkait penetapan status tersangka Setya Novanto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

BEST PROFIT – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus mengkritisi sikap Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait permintaan penudaan penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Petrus menilai, langkah Fadli Zon yang menandatangani surat permintaan penudaan penyidikan Novanto kepada KPK yang dibuat Sekretariat Jenderal DPR, telah menyalahgunakan kewenangan.

“Surat Fadli Zon, wakil ketua DPR atas nama DPR menyurati KPK meminta penundaan pemeriksaan atas diri Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP adalah sebuah abuse of power untuk menutupi sebuah abuse of power lainnya demi rasa nyaman Setya Novanto,” kata Petrus, Kamis (14/9/2017).

Petrus mengatakan, surat yang ditandatangani Fadli Zon itu bisa berimplikasi kepada institusi DPR sebagai pihak yang ikut terlibat dalam pertanggungjawaban korporasi atas dugaan korupsi yang dilakukan Setya Novanto.

Hal itu sebagaimana dinyatakan secara gamblang Jaksa Penuntut Umum KPK dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Sudah jelas merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan oleh Fadli Zon sebagai wakil ketua DPR bekerja sama dengan Setya Novanto menggunakan lembaga DPR untuk kenyamanan pribadi,” katanya.

Petrus menilai, surat panggilan KPK terhadap Setya Novanto tidak ditujukan untuk jabatan Setya Novanto sebagai ketua DPR dan dalam rangka hubungan kedinasan antara DPR dan KPK. Tapi, untuk sebuah proses pro justitia yang ditujukan kepada pribadi Setya Novanto. BESTPROFIT

“Fadli Zon berlagak pilon, seakan-akan perbuatan korupsi yang dituduhkan atau disangkakan oleh KPK terhadap Setya Novanto adalah ditujukan kepada lembaga DPR atau pimpinan DPR,” kata Petrus.

Karena itu menurut Advokat Peradi tersebut, dengan membawa-bawa nama DPR hanya untuk sekedar menunda pemeriksaan seorang Setya Novanto, adalah sesuatu yang terlalu mahal harganya bagi DPR.

Dia berharap kejadian itu menjadi yang pertama dan terakhir di era Setya Novanto. Apalagi, kasus e-KTP sudah mencoreng nama beberapa lembaga seperti DPR, Kementerian Dalam Negeri, Golkar, Demokrat, dan juga PDI Perjuangan.

PT BESTPROFIT “Fadli Zon seharusnya bisa membedakan mana tanggung jawab pimpinan DPR dan mana tanggung jawab pribadi sebagai urusan pertemanan. Apalagi urusan pemenuhan pemanggilan KPK terhadap Setya Novanto adalah tanggung jawab pribadi Setya Novanto,” kata Petrus.

Terakhir, Petrus meminta KPK melakukan aksi polisionil (jemput paksa, tangkap, dan tahan) terhadap Setya Novanto agar tidak ada lagi hambatan dalam kasus yang menjeratnya itu.

“KPK harus segera melakukan tindakan polisionil terhadap Setya Novanto agar penyalahgunaan lembaga DPR bisa diakhiri dan kelancaran penyidikan serta penuntutan kasus Setya Novanto tidak boleh lagi dihambat atas nama apapun lagi, tidak saja oleh Setya Novanto tetapi juga oleh Fadlizon dkk. di DPR RI,” tutup Petrus.

Sumber: suara.com

Misteri Paranormal Dijerat Tali dan Ditusuk Gunting Terungkap

Ilustrasi garis polisi [suara.com/Nur Habibie]

BESTPROFIT – Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah, menangkap tujuh tersangka kasus pembunuhan terhadap Sugeng Raharjo (35), warga Kelurahan Klidang Lor, Kabupaten Batang. Jenazah Sugeng ketika itu dibuang di kebun karet, Desa Selosabrang, Bejen, Temanggung.

Kapolres Temanggung AKBP Mahesa Soegriwo mengatakan ketujuh tersangka, yakni Dewi (warga Batang), Wisnu, Kuncoro, Aris, Fajar, Sunarto, dan Didit (keenamnya warga Boja, Kabupaten Kendal).

“Otak pembunuhan sementara Dewi dan Wisnu. Bahkan, Dewi menjual barang senilai Rp4,5 juta untuk membayar para pelaku, ada yang dapat Rp600 ribu, Rp500 ribu, dan Rp150 ribu sesuai perannya masing-masing,” kata Mahesa dikutip dari Antara.

Pada Sabtu (9/9/2017), setelah penyidik mendapatkan identitas Sugeng, kemudian memeriksa 10 saksi. Polisi mulai menemukan titik terang setelah menemukan sebuah kancing baju.


PT BESTPROFIT 
“Uniknya, lagi kami dapat menemukan kancing baju korban di Rumah Makan Durenjati, Kaliwungu, Kendal. Barang bukti tersebut cukup sebagai petunjuk mengungkap kasus ini, di samping menggunakan TI dan berkoordinasi dengan jajaran Polda Jateng,” tuturnya.

Setelah memeriksa saksi-saksi, tadi malam tim bergerak membagi tugas untuk mengamankan tersangka.

Berdasarkan keterangan dari beberapa pelaku, motif pembunuhan karena masalah utang. Pekerjaan korban adalah paranormal.

“Dewi menderita sakit perut kemudian diobati korban dan habis hampir Rp150 juta, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh,” ucapnya.

Ia mengatakan Dewi dan Wisnu juga ada hubungan, jadi ada kecemburuan juga antara korban dengan Wisnu.

“Para terduga pelaku ditangkap Rabu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, kami bagi tugas di Batang amankan Dewi dan tim lain menangkap enam pelaku di Boja Kendal,” katanya.

Ia mengatakan penganiayaan terhadap korban masih didalami, sementara saksi ada yang melihat korban dipukul di Rumah Makan Durenjati.

Korban meninggal diduga karena dijerat dengan tali warna biru dan di bagian leher juga ada bekas tusukan dengan gunting. BEST PROFIT

“Para pelaku dikenakan Pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Seebelumnya mereka sudah mempersiapkan peralatan seperti tali, gunting, dan karung,” katanya.

Barang bukti yang disita polisi, yakni sebuah mobil Xenia warna putih dan Yamaha Mio.

Sumber: suara.com

Sosialisasi Belum Mempan, Mobil Masih Parkir Sembarangan

PT BESTPROFIT – Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI gencar menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam pengenalan regulasi ini adalah larangan warga DKI membeli mobil jika tidak memiliki garasi. BEST PROFIT

“Dengan sosialisasi itu, diharapkan nantinya pemilik kendaraan bisa membangun garasi atau mencari lokasi untuk garasi agar tidak parkir di bahu jalan, termasuk di jalan lingkungan,” kata Djarot, Jumat (8/9/2017).

Djarot berharap warga memiliki kesadaran untuk memiliki garasi supaya tidak ada lagi pemilik kendaraan roda empat yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Sayangnya, sosialisasi terkait penerapan Pasal 140 dalam Perda Transportasi tersebut belum berjalan optimal.BESTPROFIT

Akibatnya, belum banyak perubahan yang terlihat di sejumlah ruas jalan ibukota, terutama di daerah pemukiman. Di Jalan Kebon Sirih Barat I, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, misalnya, masih banyak mobil pribadi yang diparkir di bahu jalan yang lebarnya tak lebih dari 15 meter. Beberapa bahkan ditutupi sarung mobil berwarna silver yang menandakan kendaraan itu diparkir untuk waktu yang cukup lama. PT BEST PROFIT 

Dari pantauan Tirto, Senin (11/9/2017), mobil-mobil tersebut sengaja diparkir di badan jalan lantaran garasi yang ada telah berubah fungsi menjadi warung makan, dan tempat usaha lainnya. Sebagian lagi, lantaran tempat tinggal si pemilik adalah kos-kosan yang tidak cukup menampung lebih dari satu kendaraan. PT BESTPROFIT FUTURES

Pemandangan serupa juga ditemui Tirto di beberapa sejumlah ruas jalan lain di Kebon Sirih, seperti Jalan Jaksa, Jalan Kebon Sirih Barat II dan Jalan Kebon Sirih Timur Dalam. Tak hanya ruas jalan, trotoar pun dijadikan lahan untuk meletakkan kendaraan. PT BEST PROFIT FUTURES

Lurah Kebon Sirih, Indarto mengatakan, sejauh ini pihaknya belum melakukan sosialisasi seperti yang diminta Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Kendati demikian, melalui media sosial, dirinya mengaku telah mengetahui kabar terkait adanya instruksi kepada Dishubtrans DKI agar menggalakkan pemahaman regulasi yang mengatur ketentuan pemilik kendaraan bermotor harus memiliki garasi. BESTPROFIT FUTURES

“Sementara ini kami belum [melakukan sosialisasi], karena masih menunggu surat instruksi langsung dari Walikota [Jakarta Pusat],” kata Indarto saat dikonfirmasi Tirto, pada Senin (11/9/2017).

Biasanya, kata Indarto, sosialisasi akan dilakukan bersama dengan Dishubtrans dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat. Jika sosialisasi telah dilakukan, maka kelurahan baru akan melakukan pendataan jumlah kendaraan yang dimiliki warga. BEST PROFIT FUTURES

“Kami akan panggil ketua RW [Rukun Warga] dan cek langsung seperti apa kondisi di lapangan. Kemudian baru sosialisasi. Kalau masih belum ngerti, kami tertibkan,” kata Indarto.

Sementara itu, seorang warga di Jalan Kebon Sirih Barat I, Emir Budi Akbar (60) mengatakan, kebanyakan pemilik kendaraan memarkir di pinggir jalan lantaran tempat tinggal mereka berada di gang yang jauh lebih sempit dan hanya bisa dilalui roda dua. BPF

Akbar sendiri telah beberapa kali mengimbau agar kendaraan-kendaraan tersebut diparkir di tempat lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Apalagi, Akbar khawatir terhadap potensi pencurian yang dapat membuat lingkungannya tidak kondusif.

“Saya sering bilang, umpannya ada maling gimana? Hilang, lecet, gimana? Kan enggak enak, jadinya kami warga jadi saling curiga,” kata dia.

Akbar pun mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta yang kembali menggalakkan sosialisasi Pasal 140 Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi yang mewajibkan pemilik roda empat memiliki garasi, serta melarang memarkir kendaraan tersebut di ruas jalan. Akbar menuturkan, selama ini RT dan RW tidak berkutik untuk mengingatkan warga agar tidak parkir sembarangan. BESTPRO 

Namun, Akbar menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang baru melakukan sosialisasi saat ini, padahal Perda Transportasi yang melarang warga memiliki mobil jika tidak punya garasi tersebut telah disahkan sejak 2014. Akibatnya, banyak warga yang telah memiliki mobil, tapi tidak punya garasi.

“Kenapa enggak dari dulu-dulu. Kalau sekarang kan repot kita ngurusin beginian. Harusnya pemerintah juga batasi itu orang membeli mobil,” kata Akbar mengeluhkan.

Pemprov DKI Akan Menindak Tegas

Selain sosialisasi, Djarot pun meminta agar Perda No 5 tahun 2014 tersebut diterapkan secara tegas. Dia menilai, pengawasan terhadap isi Perda Transportasi yang telah diterbitkan sejak April 2014 itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan.

“Saya rasa pengawasannya tidak sulit. Saat melakukan patroli malam, misalnya, kemudian terlihat ada kendaraan yang parkir sembarangan, bahkan mengganggu jalan lingkungan, bisa dikenakan sanksi derek,” kata Djarot.

Berikut Pasal 140 dalam Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi yang mengatur ketentuan pemilik kendaraan bermotor harus memiliki garasi.

  • Ayat (1) Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
  • Ayat (2) Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor dilarang menyimpan Kendaraan Bermotor di ruang milik Jalan.
  • Ayat (3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari Kelurahan setempat.
  • Ayat (4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
  • Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

Lowongan PNS 2017 Dibuka, Bimbel CPNS Kian Diminati

BESTPROFIT – Bagi Putri Virgiyanti, beberapa akhir pekan ke depan tidak untuk bersantai-santai di rumah ataupun berlibur. Perempuan 25 tahun ini memutuskan mengikuti bimbingan belajar Akses CPNSsebagai strateginya mencapai karier yang diidamkan.

Sabtu siang akhir pekan kemarin, Putri bersama 23 peserta kursus lain mengikuti pertemuan kedua selama 2,5 jam dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, bagian dari jadwal rutin menghadiri 24 kali sesi atau empat kali sesi selama enam pekan.

Empat tahun terakhir, Putri bekerja sebagai pegawai kontrak di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Ia memutuskan ikut bimbel ini karena melihat temannya yang berhasil lulus ujian calon pegawai negeri sipil.

“Kalau enggak lulus yang tahap ini, saya mau ikut bimbel lagi selama formasi jurusan kuliah saya dibuka,” kata perempuan lulusan Diploma III Perkeretaapian, Sabtu lalu.

Untuk mengikuti kegiatan bimbel, Putri harus merogoh kocek Rp2,9 juta, yang dianggapnya bukan masalah asalkan fasilitas dan layanannya sesuai.

Bisnis pendidikan Akses CPNS memberi para peserta modul materi, buku latihan soal, 20 paket latihan online computer assisted test (CAT), dan e-Book. Pihak pengajar pun memberi 38 kali mini latihan harian, 5 kali latihan offline, dan sebagainya.

Yustamar Hatmanto, manajer pemasaran Akses CPNS, menjelaskan biaya bimbel telah naik dari Rp2 juta pada 2013 menjadi Rp3,2 juta pada 2017. Namun, peserta bisa memperoleh potongan harga Rp1 juta untuk awal tahun dan sekitar Rp300 ribu pada akhir tahun.  PT BESTPROFIT

Selain itu, ujar Hatmanto, bimbel itu menerima panggilan peserta di luar Jakarta—Depok, Tangerang, dan Bekasi—dengan program kelas pelatihan. Bimbel Akses CPNS mulai beroperasi sejak 2013 saat penerimaan CPNS tahun itu.

“Kita biasanya pakai paket harga. Biasanya Rp50 juta. Kalau ada 20 orang, hanya membayar Rp2,5 juta. Hitungannya lebih murah,” kata Hatmanto.

Pada paket bimbel tahun ini ada sedikit perubahan. Awalnya biaya akomodasi—transportasi dan penginapan pengajar—ditanggung oleh perusahaan bimbel, kini dibebankan kepada pihak peserta.

Manajer utama Akses CPNS, Widi Adi Nugraha, menambahkan selain kelas reguler dan pelatihan, mereka juga menyediakan kelas privat. Biayanya berbeda karena layanannya lebih eksklusif.

Selain para pengajar datang ke rumah, peserta juga dapat memilih materi pembahasan sesuai keinginan. Tetapi sebelum memilih kelas privat, mereka mengarahkan peserta mengikuti kelas reguler terlebih dulu.

Untuk kelas privat, peserta membayar Rp600 ribu sekali sesi dengan durasi 2,5 jam. Mereka memberi syarat minimal lima kali sesi untuk peserta kelas privat.

“Kenapa privat mahal? Karena peserta bisa milih materi. Kita batasi juga, jangan sampai dari 24 materi, dia cuma ambil satu. Enggak bagus output-nya. Saya batasi, minimal lima pertemuan. Bebas mau pilih 5 atau10 materi, dan sebagainya. Ada pilihan. Tujuannya agar lebih ada penyerapan materi belajar,” kata Nugraha.

Bisnis bimbel yang lokasi belajarnya di Kramat Raya, Jakarta Pusat, ini menarik banyak peminat. Data mereka pada 2013, peserta mencapai 120 orang, lalu meningkat menjadi 500 orang pada 2014. Jumlah ini belum termasuk bimbingan di luar daerah.

Menurut mereka, peningkatan jumlah peserta lantaran tingkat kelulusan di bimbel tersebut mencapai 80 persen pada 2013 dan 40 persen pada 2014.

“Mungkin dari mulut ke mulut, sehingga kelasnya membeludak,” kata Nugraha.

Pada 2017, tingkat animo peserta mengikuti bimbel tetap tinggi. Sampai saat ini, sudah ada 320 peserta reguler. Bahkan, peserta untuk kelas privat dan reguler masuk daftar tunggu. Kelas privat ada di lebih 10 lokasi dan kelas reguler ada 20 orang.

“Kemarin sudah buka delapan kelas. Kalau buka delapan lagi, takut crowded, jadi biar renggang dulu,” kata Nugraha.

 

Menarik Peserta Calon Abdi Negara lewat Pengajar dari PNS

Menjamurnya kegiatan pelatihan ujian CPNS ternyata tidak hanya ramai di ibu kota Jakarta, pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia. Maria Ulfa, seorang pegawai kontrak di kantor Walikota Bandar Lampung, telah mengikuti kegiatan bimbel CPNS selama dua kali.

Pertama, ia ikut bimbel ISQ School pada 2014. Perempuan 29 tahun ini beralasan, ia mengikuti bimbel untuk mengasah kemampuan dalam menghadapi pembukaan CPNS 2014 di Bandar Lampung. Namun, Ulfa gagal pada ujian tahun itu.

Meski begitu, ia bertekad menjajal kesempatan lowongan CPNS tahun ini. Ia mendaftar ke bimbel Praja Edukasi, terletak di daerah Way Halim Permai, Bandar Lampung.

Biaya yang dipatok Praja Edukasi untuk 24 kali pertemuan sebesar Rp2,1 juta. Biaya ini tergolong murah menurut Ulfa karena ada pemotongan harga Rp1 juta bagi pendaftar awal. Sementara, di tempat bimbel lama, ia harus membayar sekitar Rp3 juta.

BEST PROFIT “Tapi secara kualitas lebih bagus di Praja Edukasi,” kesannya. “Satu kelas maksimal 10 orang. ISQ ramai banget. Satu kelas 20 orang,” keluh Ulfa.

Ricky Ricardo, pemilik bimbel Praja Edukasi, mengatakan para peserta tertarik ikut bimbel di tempatnya karena program, tenaga pengajar, dan jadwal yang fleksibel. Namun, tak dimungkiri, potongan harga dari ratusan ribu sampai jutaan jadi daya tarik peserta, terutama bagi yang berkantong pas-pasan.

“Bahkan kami free tes psikotes dan wawancara,” kata Ricky.

Untuk Juli sampai September, Praja Edukasi telah memiliki enam kelas yang terisi penuh. Setiap satu kelas maksimal 10 peserta. Ini demi menjaga kenyamanan dalam proses belajar. Dengan asumsi satu kelas 10 orang, bimbel ini menerima pendapatan kotor sebesar Rp30 juta. Jika dirinci lagi, 70 persen dari pendapatan kotor itu untuk biaya operasional dan 30 persen sebagai keuntungan bersih.

Selain itu, peran alumni dan pengajar ikut memengaruhi peserta bimbel. Ricky menjelaskan, pengajar di tempatnya hanya sekitar lima orang berlatar belakang akademisi dari Universitas Lampung dan Universitas Muhammadiyah Lampung.

Widi Adi Nugraha, manajer utama bimbel Akses CPNS, berkata bahwa pengajar di tempatnya berjumlah 30 orang, dengan latar belakang PNS, alumni peserta yang lulus CPNS, hingga akademisi. Nisbah masing-masing: 70 persen dari PNS murni, 20 persen akademisi, dan 10 persen alumni.

Mendatangkan pengajar dari alumni untuk memotivasi peserta bimbel agar belajar lebih giat lagi, menurut Nugraha.

Salah satu alumni dari bimbel CPNS itu adalah Citra Yuda Nur Fatihah, perempuan keturunan Minang-Batak yang lulus CPNS tahun 2014 di Kementerian Luar Negeri. Citra berkata, seniornya di kementerian yang sama menjadi pengajar sekaligus alumni peserta bimbel di Akses CPNS.

“Itu yang membuat aku tertarik banget karena di website itu ada foto mereka (alumni yang lulus) dan testimoninya. Orang Kemlu juga ada testimoni. Jadi aku semakin percaya diri,” kata Citra.

Kini, setelah ia lulus CPNS, alumnus hukum internasional dari Universitas Indonesia ini diminta menjadi pengajar.

Dengan pelbagai program kelas dan iming-iming tingkat kelulusan yang tinggi, prospek bisnis bimbingan belajar ini terus diminati meskipun para peserta sudah mengikuti untuk kesekian kali.

Bagi Putri Virgiyanti, pegawai kontrak dari Kementerian Perhubungan, ia pun berharap lembaga bimbel Akses CPNS bisa membuka cabang di daerahnya.

“Kalau bisa buka di Bekasi,” kata Putri, yang selama enam pekan ke depan harus menyiapkan diri agar bisa lulus tes CPNS di Kementerian Perhubungan, yang tahun ini membuka 400 kursi.

 

Sumber: tirto.id