PT Best Profit Futures Jambi

^N225 14283.72-112.32 – -0.78% ^FTSE 6725.82+4.48 – +0.07% ^HSI 22775.971-30.609 – -0.13% ^KS11 2042.32-5.82 – -0.28% ^IXIC 3940.129-3.232 – -0.08% ^JKSE 4555.492-35.046 – -0.76% ^JKLQ45 764.511-8.308 – -1.08% CLK12.NYM N/A – N/A PAL 1.07+0.0015 – +0.16% PLG 2.00-0.02 – -1.74% COCO 2.64-0.025 – -1.00% GCJ12.CMX N/A – N/A WP Stock Ticker

 

Emirsyah Satar Belum Ditahan, Ini Dalih KPK

Emirsyah Satar Belum Ditahan, Ini Dalih KPK

BEST PROFIT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah alasan, kenapa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar sampai saat ini belum ditahan, meskipun yang bersangkutan telah menjadi tersangka kasus suap.

Padahal, KPK sebelumnya sudah menetapkan Emirsyah Satar sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C di PT Garuda Indonesia pada Januari 2017.

“Kalau penahanan kan kewenangan dari penyidik. Kalau ditanya kenapa kan beda-beda dari setiap penanganan (kasus, red),” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK Jakarta, Selasa (5/12/2017) malam.

Menurut Priharsa, penyidik pasti mempunyai pertimbangan objektif dan subjektif soal belum ditahannya Emirsyah Satar tersebut.

“Pertimbangan objektif menyangkut dugaan pasal yang disangkakan itu diancam hukuman lima tahun lebih. Kalau pertimbangan subjektifnya yang bersangkutan dikhawatirkan menghilangkan bukti, mengulangi perbuatannya atau melarikan diri. Pertimbangan itu yang belum diambil oleh penyidik sampai dengan saat ini,” tuturnya.

KPK telah menetapkan dua tersangka terkait kasus tersebut, yaitu Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo yang merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA).

Emirsyah Satar dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 di PT Garuda Indonesia Tbk. BESTPROFIT

Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku “beneficial owner” dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura.

Soektino diketahui merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.

Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris sudah dikenai denda sebanyak 671 juta pounsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Kazakhstan, Azerbaizan, Irak, Anggola.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara, SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti.

KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri. PT BESTPROFIT

Emirsyah disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Soetikno Soedarjo diduga sebagai pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sumber: suara.com

Memutus mata rantai pungli Satpol PP DKI

BESTPROFIT – Praktek pungutan liar kerap terjadi saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Lembaga yang bergerak dalam pengawasan pelayanan publik, Ombudsman, menemukan praktek kongkalingkong antara anggota Satpol PP dan PKL tersebut.

Ada modus baru dilakukan anggota Satpol PP dan PKL saat terjadi penertiban. Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala mengatakan, modus baru yang diduga dilakukan oleh Satpol PP yakni melibatkan preman setempat.

“Ada modus baru yang muncul karena mungkin malu kali jadi dipungut oleh preman. Itu situasinya,” kata Adrianus di kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Fungsi dan tugas Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 5 Nomor 6 Tahun 2010 yang berbunyi ‘Satpol PP berfungsi untuk menegakan Perda dan ketentuan Kepala Daerah’.

Perda yang dimaksud di sini adalah Perda Nomor 8 Pasal 25 Tahun 2007 yang berbunyi ‘setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan, dan tempat umum di luar dari ketentuan yang ditetapkan’. PT BESTPROFIT

Temuan itu langsung disikapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan perubahan sistem di tubuh Satpol. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Yani Wahyu mengatakan, akan melakukan rolling atau pindah tugaskan anggota Satpol PP.

Yani menjelaskan rolling tersebut untuk malakukan penyegaran, karena selama ini Satpol PP bekerja selama 8 sampai 10 tahun di tempat atau lokasi yang sama. Hal ini juga untuk menghindari pungli yang sering terjadi antara anggota Satpol PP untuk melakukan penertiban.

“Personel Satpol PP ini setelah saya investigasi cek, dia itu bertugas sudah sampai 8-10 tahun bertugas di tempat yang sama, titik yang sama, tugas yang sama, ini ada disinyalir indikasi ada kedekatan lingkungan dengan tempat tugas dia bekerja. Bisa dekat karena keakraban, bisa kedekatan dengan something wrong sesuatu begitu,” kata Yani di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/12).

Menurut Yani, rolling ini akan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta termasuk di Kepulauan Seribu. Rolling ini akan dilakukan sebelum akhir tahun ini dan ini sesuai dengan perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Satpol PP jumlahnya 4.950 ini tersebar di lima wilayah kota dan 1 kabupaten. Ini kita akan putar ini perintah Pak Gubernur barusan. Ke depannya kita akan evaluasi terus, paling tidak enggak usah lama-lama setahun dua tahun pindah,” jelasnya.

Dia mencontohkan, misalnya anggota Satpol PP bertugas di wilayah Jakarta Barat akan di-rolling ke Jakarta Timur begitu seterusnya.

BEST PROFIT “Saya katakan personel Satpol PP ini bertugas sudah 8 sampai 10 tahun di situ. Kalau Tanah Abang di situ dia lagi dia lagi. Ketemunya di situ di situ lagi sama dia. Jadi kita lakukan penyegaran supaya kinerjanya juga berubah,” ujarnya

Selain itu, untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap Satpol PP, Yani juga telah menyiapkan pembinaan akhlak ini dimaksud agar anggota Satpol PP menjadi manusia yang lebih baik.

“Yah dikasih siraman-siraman rohani, yang muslim kita akan lakukan tausiyah agar yah disiramlah akhlaknya supaya berakhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan siraman ini akan bekerja lebih baik lagi ke depan itu yang muslim. Yang no muslim juga akan dilakukan siraman rohani. Pembinaan akhlak ini untuk di provinsi minggu ke dua dan empat dan kabupaten minggu pertama dan ketiga,” pungkas Yani.

Sumber: merdeka.com

Khofifah sebut bencana akibatkan 3,2 juta orang mengungsi tahun 2017

PT BESTPROFIT – Berbagai bencana alam sedang menimpa Indonesia. Mulai dari siklon tropis Cempaka hingga gunung meletus di Bali. Akibatnya sekitar 3,2 juta orang mengungsi dalam tahun ini. Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Angka pengungsian tahun ini sampai Jumat (1/12) kemarin sudah sekitar 3,2 jutaan, tahun lalu sekitar 2,7 juta dan 2015 itu 1,2 juta,” kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dalam penutupan Jambore Nasional Relawan Muhammadiyah Ke-2 di Aula Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (3/12).

“Sehingga terjadi lonjakan jumlah pengungsian. Sangat penting dan sangat mutlak untuk memberikan layanan kepada mereka yang terdampak bencana alam ini,” tambahnya.

Kata Khofifah, cuaca ekstrem masih akan terjadi dan puncaknya sepanjang Desember. Data yang diterimanya, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 323 Kabupaten/ Kota berisiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

Kehadiran relawan Muhammadiyah yang tergabung dalam Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) dinilainya sebagai energi positif. Hal itu sebagai kesadaran bangsa besar yang juga punya resiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam. BEST PROFIT

Pihaknya berharap semua bisa membangun sinergitas positif di antara para relawan. Karena sebuah layanan kesehatan harus terintegrasi pada saat tanggap darurat. Begitupun layanan pendidikan, psikososial harus langsung dilakukan di tempat pengungsian.

“Karena sangat banyak di tempat pengungsian menemukan mereka yang trauma, terutama mereka kelompok rentan yaitu lansia, ibu hamil, disabilitas dan anak-anak,” terangnya.

Layanan kesehatan termasuk divisi shelter dan rescue, kata Khofifah, sudah dimiliki oleh MDMC. Sehingga hanya dibutuhkan integrasi dengan lembaga koordinator. Urusan evakuasi komandannya Basarnas, Pengungsian komandannya Kemensos, Pendidikan komandannya Kemendikbud, Kesehatan komandannya Kemenkes dan seterusnya.

“Saya rasa sinergitasnya akan terbangun. Karena tidak semua Kepala Daerah atau Pemda itu aware kalau bencana alam itu harus ada Dansatgasnya. Jadi ada beberapa titik sampai hari ketiga, mereka belum menyiapkan Dansatgas, karena BPBD juga belum terbentuk, misalnya,” katanya.

Tidak semua daerah juga memiliki struktur BPBD yang yang cukup menjangkau titik-titik yang membutuhkan quick respon. Kecepatan layanan, terutama daerah-daerah longsor, rata-rata putus jalan dan jembatannya.

“Karena itu relawan menjadi signifikan untuk memberikan quick respon,” urainya.

Khofifah mengungkapkan, Kemensos memiliki kapasitas mengeluarkan beras cadangan pemerintah guna penanganan bencana di daerah. Sesuai ketentuan dan standart operasional prosedur (SOP), beras cadangan akan dikeluarkan setelah keluar Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat oleh Gubernur, selaku kepala daerah.

Dua propinsi, yakni Bali dan Jawa Barat sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat. Sehingga berhak atas penggunaan beras cadangan pemerintah untuk bencana alam.

BESTPROFIT “(Bencana) Gunung Agung Bali itu sudah menggunakan cadangan beras pemerintah Kementerian Sosial. Seperti Jawa Barat per 30 Oktober sudah ada SK Gubernur,” kata Khofifah.

Kata Khofifah, Kemensos memudahkan SOP. Saat terjadi bencana alam, Bupati dan Wakil Bupati Kota/Kabupaten cukup mengeluarkan SK Tanggap Darurat. Setelah SK ditandatangani, maka Pemda bisa mengeluarkan cadangan beras pemerintah hingga 100 ton.

“Kalau itu terpakai, Gubernur diminta mengeluarkan SK Tanggap Darurat. Selanjutnya bisa mengeluarkan sampai 200 ton, sedangkan di atas 200 ton baru SK Mensos,” katanya.

“Dengan begitu cadangan beras yang quota Kabupaten/ Kota bisa digunakan, kalau habis bisa menggunakan quota Pemprov, kalau itu habis baru kuota Kemensos. SOP-nya saya rasa sudah sangat terang,” jelasnya.\

Sumber: merdeka.com

TNI Pastikan Serius Tangani Kasus La Gode yang Tewas di Markas Tentara

Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang (Kontras) Yati Andriani memberikan keterangan pers di Kantor KontraS, Jakarta, Rabu (3/8/2016)

BEST PROFIT – Detasemen Polisi Militer XVI/1 Ternate memastikan, pihaknya serius mengusut tewasnya warga Maluku Utara,La Gode, akibat dikeroyok.

Gode dikeroyok massa di sekitar lokasi Pos TNI Satgas Yonif RK 732/Banau. Muncul dugaan pemukulan dilakukan oknum tentara.

Dan Denpom Ternate Letkol Cpm Ali Mustofa mengatakan, secara intensif, penyidik telah menyelidiki kasus kematian La Gode di Taliabu dengan memeriksa sembilan saksi, baik dari pihak TNI, Polri, maupun masyarakat sipil.

“TNI tidak akan menutup-nutupi. Apabila memang benar terbukti ada keterlibatan oknum TNI dalam kasus La Gode, TNI akan mengambil langkah tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa TNI tak main-main dalam kasus La Gode,” ujar Ali melalui keterangan tertulis, Rabu (29/11/2017) malam.

Sembilan saksi diperiksa, yakni tiga prajurit TNI berinisial RB, DS, dan JN, seorang anggota Polri berinisial JA; dan lima warga sipil berinisial JR, AH, LS, AS, dan YT.

Pemeriksaan dilakukan di Markas Denpom XVI/1 Ternate, Jalan Pahlawan Revolusi, Ternate, Maluku Utara.

Dari pemeriksaan kesembilan saksi itu, ada tujuh saksi tambahan yang dipanggil untuk diperiksa.

Surat panggilan itu sudah diterima saksi, tetapi mereka kesulitan hadir.

BESTPROFIT “Namun, hingga saat ini terkendala masalah transportasi dari Taliabu ke Ternate sehingga para saksi belum dapat memberikan keterangan,” kata Ali.

Ali mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, belum ada yang mengarah pada keterlibatan oknum TNI. Meski demikian, penyelidikan masih berlanjut dan dilakukan secara profesional.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan Denpom XVI/1 Ternate, tetapi juga dari Pomdam XVI/Pattimura. Mereka sudah berangkat ke Taliabu untuk melakukan pemeriksaan di Lede.

La Gode tewas

Warga Maluku Utara bernama La Gode tewas setelah dianiaya massa. Gode diduga dikeroyok karena diduga mencuri 5 kilogram singkong parut milik warga.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maromoi, Maluku Utara, menduga kuat bahwa Gode adalah korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Kami menduga kuat Gode adalah korban penyiksaan hingga tewas oleh tentara,” ujar Koordinator Kontras Yati Andriani kepada Kompas.com, Selasa (28/11/2017).

Dari hasil investigasi, Kontras dan LBH Maromoi mencatat, pria asal Pulau Taliabu, Maluku Utara, tersebut awalnya dituduh mencuri singkong parut (gepe) seharga Rp 25.000 milik seorang warga bernama Egi pada awal Oktober 2017.

Polisi kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan. Bahkan, Gode ditahan lima hari di Pos Satuan Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan Batalyon Infanteri Raider Khusus 732/Banau.

“Penggeledahan, penangkapan, dan penahanan oleh anggota pospol tidak sesuai prosedur. Semua tindakan yang dilakukan aparat tanpa disertai surat-surat resmi dari polisi. Penahanan selama lima hari di pos satgas TNI juga tidak disertai status hukum yang jelas,” ujar Yati.

Pada hari kelima ditahan tanpa menandatangani suatu surat apa pun, Gode melarikan diri. Selama pelarian, ia bertemu istrinya, YN.

Gode menceritakan kepada YN penyiksaan yang dilakukan aparat terhadapnya selama dalam tahanan.

Sekujur tubuhnya sakit, terutama pada bagian rusuk dan punggung. Gode menyebut rasa sakit datang akibat dihajar habis-habisan oleh anggota pos satgas.

Gode tidak kuat menerima siksaan itu sehingga memilih melarikan diri.

Tewas mengenaskan 

Pada Selasa, 24 Oktober 2017, YN bak tersambar petir. Pertemuan dengan suaminya merupakan pertemuan terakhir. Gode ditemukan tewas di dalam pos satgas.

Kondisi jenazah Gode saat dibawa menuju puskesmas untuk dilakukan visum sangat mengenaskan.

“Hal ini membuktikan bahwa kematian La Gode bukan berada di dalam lingkungan masyarakat akibat adanya pengeroyokan massa,” ujar Yati.

Yati mengatakan, memang ada surat yang dikumpulkan TNI berisi tanda tangan warga. Namun, surat itu tidak menjelaskan bahwa Gode dikeroyok massa hingga tewas. PT BESTPROFIT

Surat itu adalah persetujuan warga terhadap keberadaan pos satgas tetap berada di daerah itu. Surat itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang dialami Gode.

Menyesakkan bagi YN. Sang suami pergi tak kembali, ia justru diminta anggota pos satgas untuk tidak melapor ke polisi atas kematian Gode.

Permintaan itu cenderung intimidatif. Anggota pos satgas memberikan uang kerahiman sebesar Rp 1,4 juta per bulan. Mereka berjanji memberikan uang dengan jumlah itu hingga sembilan bulan ke depan.

“Namun, atas pendampingan kami, YN sudah melapor atas tewasnya suaminya pada 20 November 2017 ke Polda Maluku Utara. Surat (laporan) nomor LP/30/XI/2017. YN juga sudah melapor ke Propam Polda Maluku Utara dengan surat nomor STPL/29/XI/2017/Yanduan,” ujar Yati.

Setelah aduan itu, anggota pos satgas mendatangi kediaman YN. Mereka menanyakan keberadaan YN yang kebetulan tidak ada di rumah.

“Terhadap fakta–fakta di atas, kami menganalisis, dalam kasus kematian La Gode terdapat pola–pola yang dipakai anggota pos satgas dan anggota pospol membelokkan fakta peristiwa yang sesungguhnya terjadi. La Gode sebenarnya menjadi korban dalam kasus ini dengan dicari–cari kesalahannya. La Gode dianggap melakukan tindak pidana sehingga pantas disiksa hingga tewas,” ujar Yati.

“Kami juga menyesalkan bahwa tidak berjalannya proses hukum sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang akan berdampak pada tindak kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di daerah-daerah terpencil seperti ini,” lanjutnya.

Lapor LPSK

Yati sudah bertemu Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Selasa siang. Kontras mendesak LPSK memberikan perlindungan maksimal terhadap YN beserta keluarganya.

LPSK secara khusus diminta untuk melindungi saksi-saksi yang mengetahui tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan aparat kepada Gode.

“Selain itu, Kontras juga mendesak LPSK mengawal proses hukum yang tengah berjalan, baik di POM TNI, Propam Polda Maluku Utara, maupun Polda Maluku Utara,” ujar Yati.

Sumber: kompas.com