PT Best Profit Futures Jambi

Pengampunan Pajak: Beleid Istrumen Investasi Disiapkan


srimulyani - BestprofitBestprofit
– Pemerintah tengah menyiapkan beleid mengenai instrumen investasi untuk menyalurkan dana repatriasi yang diharapkan bisa segera diselesaikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia agar instrumen-instrumen yang akan dijadikan tempat untuk menggunakan atau menyalurkan dana repatriasi tersebut sudah siap dengan peraturan-peraturannya.

“Sekarang tim saya sedang kerja siang malam, weekend, semoga bisa keluar. Moga-moga beberapa hal bisa kita kerjakan dalam early minggu depan,” katanya di Kompleks Istana Negara, Jumat (5/8/2016).

Hanya saja, lanjutnya, untuk investasi tersebut tidak harus sekarang. Pasalnya, jika calon peserta melakukan deklarasi, kemudian membayar tebusan, maka uang tersebut harus berada di Indonesia selama tiga tahun, sehingga penyaluran ke investasi tersebut bisa dilakukan nanti. Jadi, lanjutnya, tidak perlu semuanya sekarang, tetapi bukan berarti pihaknya akan menunda.

“Saya akan bekerja secepat mungkin, supaya saya punya kepastian. Tapi saya akan juga cukup perlu koordinasi dengan instansi-instansi tadi, seperti Bank Indonesia, OJK, dari sisi pasar modal. Supaya mereka juga sama dan sinkron, karena kita tidak ingin keluar peraturan dan kemudian mereka bicara berbeda-beda,” katanya.

Dia menilai jika ada perbedaan tersebut maka bisa menimbulkan persoalan kepercayaan. Padahal kepercayaan tersebut merupakan faktor penting untuk bisa menyukseskan program pengampunan pajak ini.

Menurutnya, masyarakat yang memiliki dana atau harta yang akan dilaporkan dalam tax amnesty, pertama calon peserta menganggap apakah kebijakan ini dapat dipercaya, atau ini bisa membuat mereka melakukan pelaporan sehingga mereka bisa memenuhi peraturan perundang-undangan tanpa berakibat negatif bagi mereka sendiri pribadi maupun usahanya.

“Ini yang paling penting. Oleh karena itu terus menjaga kepercayaan itu penting,” katanya.

Selain itu, calon peserta tax amnesty juga perlu diyakinkan bahwa kebijakan ini bukan perangkap. Persoalan kepercayaan (trust) ini berkali-kali disampaikan Bapak Presiden, dan undang-undang juga sudah menyampaikan atau memberikan jaminan.
“Saya berniat atau berjanji untuk menjalankannya sekonsisten mungkin, sehingga masyarakat mulai mempercayai perundang-undangan Indonesia, maupun mempercayai pemerintahan Indonesia untuk kemudian membuat perekonomian kita menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Mantan direktur Bank Dunia itu menilai tax amnesty cukup memberi kesempatan yang lebar, meskipun di dalam pelaksanaannya masih banyak pertanyaan sehingga pihaknya akan terus melakukan perbaikan.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini dalam posisi terus memperbaiki pelaksanaannya sehingga calon peserta bisa melihat pemerintah siap dan bisa dipercaya serta melaksanakan undang-undang dengan baik. “Itu yang sekarang sedang saya lakukan.” (Sdq/Bestprofit)