PT Best Profit Futures Jambi

PT Bestprofit : Polemik Ultra Petita dan Penahanan dalam Vonis Ahok

PT Bestprofit : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis dua tahun penjara kepada terdakwa kasus penodaan agama Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Putusan yang dibacakan di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan ini memicu kontroversi, salah satunya vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dari tuntutan jaksa.

Dalam sidang 13 Desember tahun lalu, Jaksa Penuntut Umum menjerat Ahok dengan dua dakwaan alternatif, pasal 156 dan pasal 156a KUHP. Namun, dalam sidang pembacaan tuntutan pada 20 April, jaksa menjerat Ahok dengan Pasal 156. Mereka meminta majelis hakim menghukum Ahok penjara 1 tahun dengan masa percobaan dua tahun.

“Pertimbangan memberatkan, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat dan menimbulkan kesalahpahaman masyarakat antar-golongan rakyat Indonesia,” kata Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono.

Berbeda dari tuntutan jaksa, majelis hakim memvonis Ahok dengan Pasal 156a. Mantan Bupati Belitung Timur itu dihukum penjara selama dua tahun. Ahok dinilai “secara sah dan meyakinkan” melakukan tindak pidana penodaan agama.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama dua tahun penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto.

Kontroversi Penahanan

Tak lama setelah vonis hakim dibacakan, Ahok langsung ditahan di Rumah Tahanan Cipinang. Hal ini membuat salah satu pengacara Ahok, Tommy Sihotang, murka. “Ini bukan penahanan. Ini pelanggaran HAM yang dilakukan majelis hakim.”

Menurut Tommy, Ahok tidak bisa ditahan karena kuasa hukum sudah menyatakan banding. Artinya, putusan hakim belum bersifat tetap.

“Ini pelaksanaan (penahanan) Ahok dasarnya apa? Dalam rangka eksekusi? Ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Tapi Romli Atmasasmita, ahli hukum dari Universitas Padjadjaran, berpendapat berbeda. Menurutnya, Ahok tidak bisa berkelit dari penahanan meski dengan alasan telah mengajukan banding. “Banding tidak banding tetap ditahan.”

Romli menjelaskan penangguhan penahanan hanya bisa dilakukan saat seseorang masih berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Sedangkan bagi terpidana seperti Ahok, penangguhan penahanan tidak bisa dilakukan. Termasuk di pengadilan tingkat banding nanti. “Undang-undang KUHAP mengatur begitu,” ujar Romli.

Berbeda dengan Romli, Huda berpendapat bahwa banding yang diajukan kuasa hukum Ahok membuat Ahok kembali berstatus sebagai terdakwa. “Ahok masih terdakwa karena dia banding. Sehingga statusnya belum terpidana,” kata Huda.

Sebagai terdakwa, kata Huda, Ahok bisa mendapatkan penangguhan penahanan. Sepanjang majelis hakim tingkat banding menyetujuinya. “Boleh (penangguhan penahanan). Tapi nanti penangguhan oleh majelis hakim banding,” ujar Huda.

PT Bestprofit