PT Best Profit Futures Jambi

Tag Archives: Bestprofit Futures

Sejumlah Kebijakan Ahok yang Mau Diubah Anies-Sandiaga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (13/11/2017).

BESTPROFIT – Belum genap sebulan menjabat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno berniat mengubah beberapa kebijakan yang dibuat oleh pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pada beberapa kebijakan, Anies secara spesifik menyebut akan mengubah peraturan gubernurnya.

Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan yang akan diubah Anies :

1. Larangan sepeda motor

Ahok dulu tidak peduli dengan berbagai macam kritik atas kebijakannya melarang sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat. Dia tetap menerapkan kebijakan itu dan membuat pergubnya. Alasannya adalah menekan kemacetan di ruas jalan protokol.

Namun, kini pergub tersebut akan diubah Anies. Perubahan itu bermula ketika Anies disodorkan rancangan atau desain trotoar Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin. Pada rancangan itu, Anies melihat ke depan sepeda motor tidak bisa melintasi Sudirman-Thamrin. Dia meminta agar rancangan itu diubah agar bisa mengakomodasi sepeda motor.

Setelah diubah nanti, secara otomatis Jalan Sudirman dn MH Thamrin akan bisa dilalui motor. Nasib pergub larangan sepeda motor pun tentunya akan direvisi.

“Ternyata disampaikan ada pergub yang menjadi dasar (larangan motor), maka pergubnya juga nanti akan diubah,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/11/2017).

Foto ilustrasi jalan berbayar elektronik (ERP)
Foto ilustrasi jalan berbayar elektronik (ERP)(Josephus Primus)

2. Pergub tentang electronic road pricing (ERP)

Perubahan desain kawasan Sudirman-Thamrin dan rencana pencabutan larangan sepeda motor berdampak pada kebijakan lainnya, yaitu terkait electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. Konsep ERP pada pemerintahan sebelumnya memang hanya bisa diterapkan pada mobil. Itu sebabnya rancangan awal Sudirman-Thamrin dibuat tanpa akses motor.

Seiring dengan niat Anies mencabut larangan untuk sepeda motor, konsep ERP pun harus diubah agar bisa mengakomodasi sepeda motor.

Artinya, Pergub Nomor 25/2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar atau Electronic Road Pricing harus diubah lagi.

“ERP tadi dilaporkan progress-nya, arahannya adalah asumsikan semua moda kendaraan,” ujar Anies

“Oleh karena itu cari pakai teknologi yang terbaru saat dilaksanakan. Jangan teknologi terbaru saat direncanakan, karena itulah kami minta mereka untuk cari teknologi yang paling tepat,” tambah Anies.

3. Kegiatan agama di Monas

Anies juga akan mengubah peraturan gubernur yang mengatur tentang penggunaan kawasan Monumen Nasional atau Monas. Kawasan Monas hingga saat ini tidak bisa digunakan untuk kegiataan keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.

PT BESTPROFIT “Sekarang itu tidak boleh untuk kegiatan kebudayaan, kegiatan kesenian, kegiatan pengajian juga tidak boleh, jadi bukan hanya kegiatan agama. Karena itu, nanti akan ada perubahan pergub,” kata Anies.

Pada pemerintahan Ahok, Monas tidak boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan. Menurut Ahok, bukan pergub yang harus diubah Anies, melainkan keputusan presiden.

“Itu bukan wewenang gubernur, itu mesti ubah keppres, PP-nya,” kata Ahok.

Keppres yang dimaksud Ahok adalah Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Pemerintah pusat telah mengatur bahwa kawasan Monas merupakan zona netral.

4. Reklame LED

Dulu, Ahok pernah menerbitkan Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame. Isinya mengenai aturan reklame untuk periklanan harus dalam bentuk LED. Ahok menerapkan kewajiban itu untuk mengurangi angka kecelakaan akibat reklame yang rubuh.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) DKI Edy Junaedi mengatakan Pemprov DKI akan membentuk tim untuk mengkaji kembali pergub itu. Sebab, beberapa pihak seperti Asosiasi Media Luar Griya Indonesia keberatan dengan itu. Aturan itu dinilai belum mengakomodasi keadaan industri.

Aktivitas warga di rumah semi-permanen di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Selasa (7/11/2017). Kawasan yang dihuni sekitar 160 KK ini kembali jadi perbincangan setelah Gubernur Anies Baswedan merencanakan Kampung Akuarium sebagai proyek percontohan pertama pembangunan rumah berlapis di Jakarta.
Aktivitas warga di rumah semi-permanen di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Selasa (7/11/2017). Kawasan yang dihuni sekitar 160 KK ini kembali jadi perbincangan setelah Gubernur Anies Baswedan merencanakan Kampung Akuarium sebagai proyek percontohan pertama pembangunan rumah berlapis di Jakarta.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

5. Penataan Kampung Akuarium

Kebijakan Ahok lainnya yang akan diubah terkait penataan Kampung Akuarium. Rencana penataan di sana awalnya disesuaikan dengan rencana induk penataan kawasan Kota Tua yang juga diatur dalam Pergub 36 Tahun 2014. Kampung tersebut akan terintegrasi dengan Museum Bahari dan Masjid Luar Batang. BEST PROFIT

Setelah penggusuran di kawasan itu, beberapa warga masih bertahan di atas puing-puingnya hingga sekarang. Pada era Anies, Pemprov justru akan membangun kembali penampungan sementara yang lebih layak untuk mereka.

Selain itu, Anies juga akan menata ulang kawasan itu dan memadukannya dengan konsep awal. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penataan Kampung Akuarium akan menjadi percontohan program rumah berlapis. Rumah berlapis dibangun dengan konsep land consolidation alias konsolidasi lahan.

“Contohnya nanti di Akuarium. Coba lihat nanti begitu sudah di-launching, itu bagian dari land consolidation,” kata Sandi.

Sumber: kompas.com

Pergantian Panglima TNI, Penumpukan Perwira Menengah, dan Gerbong Baru

Defile pasukan saat peringatan HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Peringatan HUT TNI ini  TNI dimeriahkan latihan gabungan dengan menggunakan alutsista andalan dari masing-masing matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

PT BESTPROFIT – Desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk segara memulai pergantian Panglima TNI semakin kencang. Terbaru, desakan muncul dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.

Percepatan pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo dinilai penting tidak hanya untuk publik, tetapi juga bagi internal TNI itu sendiri.

Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, salah satu yang jadi faktor adalah karena terjadi penumpukan perwira menengah di tubuh TNI atau yang berpangkat kolonel. Hal ini diakibatkan banyak hal, mulai dari perekrutan hingga regenerasi yang dinilai tidak mulus.

Menurut Al Araf, ada ratusan perwira menengah TNI yang tidak memiliki “pekerjaan” atau ruang untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Jika tidak dicari solusi, hal ini dinilai bisa menjadi masalah.

Sebenarnya, TNI sudah memiliki program zero growth atau pertumbuhan jumlah anggota TNI sebesar 0 persen. Program ini dilakukan agar tidak membebani keuangan negara.

Meski zero growth, bukan berarti tidak ada penambahan atau perekrutan di tubuh TNI. Hanya saja, perekrutan harus seimbang dengan jumlah anggota yang keluar atau pensiun. Misalnya, jika jumlah anggota yang pensiun mencapai 100 orang, perekrutan juga harus 100 orang.

Selain tidak akan membebani anggaran negara, program zero growthjuga diyakini membuat regenerasi pimpinan di TNI berjalan lebih mulus. BEST PROFIT

Namun, kini program itu kembali dipertanyakan lantaran terjadi penumpukan perwira menengah di TNI.

“Ini perlu dipikirkan negara karena akan kurang baik kalau terlalu banyak penumpukan,” kata Al Araf di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melakukan inspeksi pasukan saat peringatan HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Peringatan HUT TNI ini  TNI dimeriahkan latihan gabungan dengan menggunakan alutsista andalan dari masing-masing matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Gerbong baru

Harapan adanya solusi terhadap persoalan penumpukan perwira menengah TNI muncul menyusul akan pensiunnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam waktu dekat.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pergantian Panglima TNI bisa membawa adanya regenerasi baru para pimpinan militer. Apalagi, Gatot adalah representasi angkatan yang sangat senior, yaitu 1982.

“Gerbong di bawahnya akan bergerak. Apalagi, beliau angkatan 1982, maka gerbong di bawahnya akan naik ke level jabatan-jabatan baru,” ucap Al Araf.

Sementara Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, pergantian Panglima TNI perlu dipercepat. Salah satu alasannya adalah akan membantu memperlancar transisi manajerial organisasi di dalam tubuh TNI.

Sementara itu, Indra dari Setara Institute mendesak Presiden agar serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI baru. Pimpinan lembaga militer itu wajib memenuhi beberapa syarat, yakni tidak berpolitik, ahli di bidangnya, dan tunduk pada perintah otoritas sipil. BESTPROFIT

Hal itu dinilai penting lantaran Indonesia akan menggelar agenda politik pemilihan, mulai dari Pilkada 2018 hingga Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

“Di tengah dinamika itu, dibutuhkan Panglima TNI baru yang tegas serta mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer,” kata Indra.

Sumber: kompas.kom

Kisah haru saat Pupuk Indonesia bedah rumah Veteran di Purwakarta

BEST PROFIT –  Memperingati Hari Pahlawan, PT Pupuk Indonesia (Persero) membantu puluhan veteran dalam program bedah rumah. Salah satu veteran tersebut ialah Djatnika Yaya Suryana (76 tahun), atau biasa disapa Suryana. Dia merupakan veteran perang asal Kampung Cihideung RT 02/01, Desa/Kecamatan Pasawahan yang pernah ikut menumpas pemberontak di Sulawesi, dan turut andil dalam operasi TRIKORA serta tergabung dengan pasukan UNTEA (PBB).

Pupuk Indonesia sendiri memberi bantuan dengan membedah 47 rumah Veteran di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Bedah rumah ini dilakukan berdasarkan survei kepada 47 rumah milik veteran yang didapati sebagian besar dari rumah tersebut tidak layak huni seperti memiliki lantai tanah, dinding bambu, fasilitas MCK yang kurang dan perlu segera diperbaiki.

Dalam keterangan perusahaan, Suryana mengatakan, selama menjadi tentara marinir zaman Presiden Soekarno dan Soeharto, penghasilannya sangat pas-pasan. Upahnya saat itu, hanya Rp 90 per bulann. Upah tersebut, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Yakni, seorang istri dan empat orang anaknya.

Kemudian, upah tersebut berangsur-angsur meningkat. Bahkan, saat pensiun di usia 48 tahun, upah yang digelontorkan negara untuk pensiunan ini mencapai Rp 2,7 juta per bulan. Akan tetapi, upah tersebut lagi-lagi hanya bisa untuk menutupi kebutuhan dapurnya. BESTPROFIT

“Bukannya tak mau merenovasi rumah. Tapi, kemampuan kami terbatas,” ujar Suryana.

Untuk Kabupaten Purwakarta, ada tiga pensiunan vetaran yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Salah satunya, Suryana. Bantuan ini membuatnya sangat bahagia. Bahkan, Suryana sampai meneteskan air mata tanda terharu yang bercampur dengan bahagia.

Kini, rumah panggungnya sudah tak ada lagi. Namun, telah berganti dengan rumah permanen berukuran 7 x 5,5 meter. Rumah dengan cat dominasi warna hijau ini, memiliki dua kamar tidur, satu ruang tamu, ruang dapur dan kamar mandi di dalam.

“Saat rumah panggung, kamar mandi kami di luar rumah. Kini, kami punya kamar mandi di dalam,” ujarnya.

Dengan rumah baru ini, Suryana mengaku bisa bernafas lega. Sebab, di usianya yang sudah senja, selain dia beserta istri ada tiga jiwa lagi yang tinggal di rumah tersebut. Yaitu, anak, menantu dan seorang cucu.

Menurut Suryana, rumah itu merupakan identitas. Dengan rumah yang bagus, diharapkan ke depan kehidupannya akan jauh lebih baik lagi. Tak hanya itu, bantuan untuk para veteran pejuang juga jangan sampai terhenti di program ini. Karena, para veteran juga ingin dianggap dan dihargai oleh negara.

Sementara itu, Danramil Wanayasa, Kapten Arm Wahyu Widodo mengatakan, sebelum mendapatkan bantuan, para veteran ini diseleksi terlebih dulu. Jadi, yang rumahnya sudah memenuhi syarat rutilahu, maka diajukan untuk mendapatkan bantuan. Di Kecamatan Pasawahan ini, ada dua anggota veteran yang rumahnya tidak kayak huni. Lalu mendapatkan bantuan dari Pupuk Indonesia. PT BESTPROFIT

“Rumah Pak Suryana ini, kategorinya sudah sangat memprihatinkan. Makanya, rumah panggung tersebut harus dibongkar dari nol lagi. Sampai sekarang, pengerjaannya sudah memasuki tahap finishing,” ujarnya.

Selain dari Pasawahan, lanjut Wahyu, penerima bantuan rutilahu Pupuk Indonesia juga terdapat di Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong. Dengan adanya bantuan untuk para veteran ini, diharapkan kehidupan para pejuang itu menjadi terdongkrak dan jauh lebih baik lagi.

Sumber: merdeka.com

Putusan MK Harus Dibarengi dengan Perbaikan Sistem Dukcapil

Putusan MK Harus Dibarengi dengan Perbaikan Sistem Dukcapil

BEST PROFIT – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi sejumlah pasal dalam UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) oleh Kemendagri.

Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga menyatakan, tanpa perbaikan sistem dukcapil tersebut, maka mustahil diskriminasi yang selama ini dialami oleh para penghayat kepercayaan dapat diantisipasi.

Karena itu, Sandrayati mendesak agar Direktur Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri segera menyusun sistem pembaruan yang disesuaikan dengan penerapan Kartu Tanda Kependudukan Elektronik (e-KTP). Sebab dengan sistem e-KTP, semua data yang dibutuhkan harus tersedia secara online.

“Jangan sampai nanti penghayat kepercayaan mendaftar e-KTP, tapi di kolom agama pilihannya masih enam agama saja yang ada,” kata Sandrayati saat dihubungi Tirto, Rabu (8/11/2017).

Tak hanya itu, Sandrayati menyatakan, data Dukcapil tersebut juga berpengaruh terhadap data-data lainnya, seperti akta kelahiran dan buku nikah. Untuk menyesuaikan dengan sejumlah dokumen tersebut, maka sistem Dukcapil harus segera diperbarui agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. BESTPROFIT

“Diskriminasi yang kerap terjadi adalah perkara pernikahan dan status agama anak, jadi ini penting untuk disegerakan,” kata Sandrayati menekankan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan melaksanakan keputusan MK soal sejumlah pasal dalam UU Adminduk yang dinilai diskriminatif tersebut. Namun, Kemendagri butuh waktu untuk melakukan pendataan terlebih dahulu.

“Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil akan memasukan kepercayaan tersebut ke dalam sistem administrasi kependudukan,” kata Tjahjo dalam rilis pers yang diterima Tirto, Selasa kemarin.

Untuk mendapatkan data kepercayaan yang ada di Indonesia, Tjahjo menyatakan, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Setelah data kepercayaan kami peroleh, Kemendagri memperbaiki aplikasi SIAK dan database serta melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia atau 514 kabupaten/ kota,” kata Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga akan mengajukan usulan perubahan kedua atas UU Administrasi Kependudukan untuk mengakomodasi putusan MK yang dimaksud.

Perlu Revisi UU Adminduk?

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali mengatakan, pihaknya akan melakukan revisi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebab, putusan MK yang mengikat tersebut tidak dapat dilakukan tanpa melalui revisi UU.

“Kalau tidak direvisi bagaimana mau melaksanakan putusan itu sehingga harus ada panduan undang-undangnya, karena undang-undang sekarang tidak memungkinkan,” kata Amali, seperti dikutip Antara, Rabu (8/11/2017).

Pernyataan Amali ini sebagai respons atas putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi para pemohon terkait Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dinilai diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan. PT BESTPROFIT

Hakim Mahkamah yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat menilai, kata “agama” yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk kepercayaan.

Majelis hakim juga menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, Amali mengatakan, Komisi II DPR akan memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menindak lanjuti Putusan MK tersebut guna membicarakan teknis pelaksanaannya.

Dia mengatakan rapat tersebut akan diadakan setelah masa reses selesai akan ditanyakan bagaimana cara Kemendagri menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Namun demikian, Sandrayati mengatakan, untuk melaksanakan putusan MK tersebut, Ditjen Dukcapil dan Kemendagri tidak perlu menunggu adanya revisi UU Adminduk terlebih dahulu. Sandrayati beralasan, putusan MK sudah bisa menjadi landasan hukum yang berlaku.

“Seperti putusan MK [soal] hutan adat, itu kan tidak perlu menunggu ada revisi undang-undangnya,” kata Sandrayati.

Dalam konteks ini, Sandrayati mengatakan, Komnas HAM sangat mengapresiasi keputusan MK yang membatalkan sejumlah pasal UU Adminduk yang dinilai diskriminatif, sehingga dengan putusan tersebut penghayat kepercayaan dapat mencantumkan aliran mereka di kolom agama e-KTP.

“Kami menganggap keputusan MK tersebut sebagai langkah yang maju dalam menghapus diskriminasi pada penghayat kepercayaan,” kata Sandrayati.

Sumber: tirto.id