PT Best Profit Futures Jambi

Tag Archives: Bestprofit

Polemik Omnibus Law, Luhut: Saya Ingin Mundur Sedikit

Polemik Omnibus Law, Luhut: Saya Ingin Mundur Sedikit

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak dikerjakan secara terburu-buru.

Menurut Luhut, inisiasi Omnibus Law telah dilakukan sejak ia menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015.

“Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini,” katanya dalam wawancara satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang ditayangkan salah satu saluran televisi swasta, Kamis malam (15/10/2020).

Luhut menuturkan kala itu ia mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi Omnibus Law. Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.

“Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga bisa diajak omong. Ada keterbatasan,” katanya. PT BESTPROFIT

Luhut mengatakan dalam pembahasannya, tidak semua pihak pula sepakat. Ia pun mengakui itulah ciri demokrasi yang tidak pernah bulat. Ia juga mengakui Omnibus Law Cipta kerja tidak sempurna.

Namun, ia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen). BEST PROFIT

“Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini,” tukasnya. BESTPROFIT

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Menurut Menaker Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha. PT BESTPROFIT FUTURES

Ida Fauziyah juga mengatakan sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan partisipasi publik yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi. BPF

“Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Untuk klaster ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang pemangku kepentingan ketenagakerjaan apakah itu serikat pekerja/buruh, pengusaha bahkan mengundang akademisi dari perguruan tinggi dan mendengarkan aspirasi dari International Labour Organization (ILO),” kata Menaker Ida. (Antara). PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

 

Sumber :  Suara.com

 

Sumber : Suara.com

BRIsyariah Tegaskan Layanan kepada Nasabah Tetap Optimal

BRIsyariah Tegaskan Layanan kepada Nasabah Tetap Optimal

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI – PT Bank BRIsyariah Tbk telah menandatangani perjanjian penggabungan bersyarat sehubungan dengan rencana penggabungan atau merger PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri, pada hari Senin (12/10/2020). PT BESTPROFIT

Selama proses persiapan merger, BRIsyariah memastikan bahwa pelayanan kepada nasabah tetap optimal. BEST PROFIT

Direktur Utama BRIsyariah, Ngatari, menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional di seluruh kantor BRIsyariah tetap berjalan normal dan optimal. Nasabah tetap dapat bertransaksi normal dan semua proses akad tetap berlaku seperti yang sudah disepakati.

BRIsyariah memiliki 311 jaringan yang terdiri dari 71 Kantor Cabang, 230 Kantor Cabang Pembantu, dan 10 Kantor Kas diseluruh Indonesia. “Selama proses persiapan merger dan integrasi, kami memastikan seluruh layanan kepada nasabah tetap normal dan optimal. Semua kegiatan operasional di kantor-kantor kami tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan,” ujar Ngatari. BESTPROFIT

Penggabungan memang baru akan efektif setelah memperoleh persetujuan-persetujuan dari otoritas-otoritas yang berwenang, dan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dari masing-masing pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah penggabungan menjadi efektif, BRIsyariah akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (surviving entity). PT BESTPROFIT FUTURES

Ngatari juga memohon doa restu kepada seluruh nasabah dan pemangku kepentingan lainnya agar proses merger ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Bank hasil merger akan memiliki engine, economic scale, dan market reach yang lebih besar.

Nasabah nantinya juga akan menikmati produk dan layanan yang lebih beragam untuk berbagai kebutuhan dan segmen nasabah. Mulai dari UMKM, retail dan komersial, wholesale syariah, hingga corporate dan investment. BPF

“Saya berharap bank syariah yang lahir dari proses ini bisa menjadi salah satu mesin utama dalam menggerakkan roda ekonomi umat di Indonesia. Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar proses ini dapat dituntaskan dengan baik,” tambahnya. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE 

 

Sumber : Suara.com

Draf Final UU Cipta Kerja Hari Ini Diserahkan DPR ke Presiden Jokowi

Draf Final UU Cipta Kerja Hari Ini Diserahkan DPR ke Presiden Jokowi

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa DPR akan menyerahkan draf final UU Omnibus Law Cipta Kerja ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (14/10/2020).

Bahlil mengungkapkan bahwa draf final tersebut telah dibagikan kepada sejumlah kepala daerah, namun kata dia para kepala daerah tersebut dilarang untuk menyebarluaskannya.

“Draf itu sudah final, namun Pak Ketum (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) jangan dulu disabarkan karena besok baru diserahkan secara resmi,” katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak segera membuka kepada publik dokumen final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan pada Rapat Paripurna hari Senin (5/10/2020).

Seorang pakar hukum tata negara menyebut sesuai aturan, dokumen itu wajib dibuka ke masyarakat begitu disetujui. PT BESTPROFIT

Jika tidak, maka dikhawatirkan masuknya “pasal-pasal selundupan” dalam undang-undang tersebut.

Menjawab desakan itu, beberapa anggota Badan Legislatif dan seorang wakil ketua DPR saling melempar tanggung jawab.

Sementara itu, hingga Minggu (11/10) malam pemerintah belum mengeluarkan pernyataan tentang akses terhadap naskah undang-undang. BEST PROFIT

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan keseriusan DPR dan pemerintah dalam menyusun dan membuat Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab sepekan setelah disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10), masyarakat belum mendapatkan dokumen undang-undang tersebut. BESTPROFIT

Padahal jika merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR, salinan dokumen akhir yang telah disetujui harus diterima oleh setiap anggota dewan tanpa kecuali dan langsung bisa diakses oleh publik. PT BESTPROFIT FUTURES

“Harusnya di tahapan persetujuan, sudah selesai itu barang. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diapa-apain lagi. Ini kan enggak. Malah lebih konyol, kita tidak tahu di mana drafnya itu. Padahal dalam undang-undang diwajibkan [adanya] transparansi,” ujar Zainal Arifin Mochtar kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia –jaringan Suara.com, Minggu (11/10).

Dia menjelaskan, keterbukaan dan kemudahan masyarakat mendapatkan dokumen sangat penting karena bisa menjadi alat kontrol jika terjadi perubahan atas isi undang-undang. BPF

“Siapa yang bisa kontrol jika ada perubahan atau kudeta redaksional?” kata Zainal.

Ia khawatir semakin lama dokumen itu di tangan DPR akan terulang kembali kasus masuknya “pasal selundupan”. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

 

Sumber : Suara.com

Negara Dapat Rp 97 Miliar dari Pajak Digital

Negara Dapat Rp 97 Miliar dari Pajak Digital

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga saat ini setoran pajak digital telah mencapai Rp 97 miliar. Jumlah setoran ini didapat dari 6 perusahaan yang ditunjuk DJP sebagai pemungut pajak digital sejak diberlakukannya pada Agustus 2020.

“Setoran PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dari 36 PMSE, 6 wajib pajak yang pertama kali kita tunjuk sudah melakukan penyetoran PPN di bulan September ini jadi 6 kita sudah terima setorannya alhamdulillah sekitar Rp 97 miliar dari 6 pemungut pajak itu,” kata Suryo dalam media briefing melalui video teleconference di Jakarta, Senin (12/10/2020). PT BESTPROFIT

Sebelumnya DJP menambah delapan perusahaan global yang resmi menjadi pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. BEST PROFIT

Kedelapan perusahaan itu resmi menarik PPN setelah mendapat penetapan dari DJP. BESTPROFIT

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd
  • GitHub, Inc.
  • Microsoft Corporation
  • Microsoft Regional Sales Pte. Ltd.
  • UCWeb Singapore Pte. Ltd.
  • To The New Pte. Ltd.
  • Coda Payments Pte. Ltd.
  • Nexmo Inc.

Itu berarti sejak 1 November 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. PT BESTPROFIT FUTURES

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Hingga hari ini jumlah pemungut PPN produk digital luar negeri adalah 36 entitas. BPF

“Harapan besarnya lagi bukan 36, lebih dari 36. Jadi harapan yang kita lakukan bagaimana memperluas siapa pemungut PPN atas transaksi digital dari luar negeri. Jadi 6 sudah nyetor, 36 sudah kita tunjuk mudah-mudahan berikutnya nambah-nambah lagi. Semaksimal mungkin bagaimana kita bisa memperluas ini,” pungkasnya. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

 

Sumber : Suara.com