PT Best Profit Futures Jambi

Tag Archives: BPF Jambi

Bestprofit – ISI Yogyakarta Cegah Pengaruh HTI ke Mahasiswa

ISI Yogyakarta Cegah Pengaruh HTI ke Mahasiswa Bestprofit – Dalam dua tahun terakhir, seiring menguat dan meluas pengaruh Hizbut Tahrir Indonesia ke kampus, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta membuat aksi kecaman terhadap HTI.

Pada 17 Juni 2016, ratusan mahasiswa dan alumni kampus ini menggelar aksi menolak keberadaan HTI di sana. Aksi di depan Rektorat ISI itu didukung oleh petinggi kampus.

Aksi serupa muncul pada 22 Mei 2017. Kelompok atas nama Kesatuan Aksi Alumni-Mahasiswa Institut Seni Indonesia mendeklarasikan petisi yang mendesak pemecatan dosen, karyawan, dan mahasiswa ISI Yogyakarta yang menjadi simpatisan, anggota, dan pengurus HTI. Aksi ini juga mendukung rencana pemerintah membubarkan HTI.

Tindakan ini sebagian didorong rasa terkejut bahwa bahkan di kampus yang didominasi komunitas seniman dan tak punya kedekatan dengan sejarah panjang tradisi gerakan Islam kampus, bisa “disusupi” oleh organisasi politik yang mengusung ide khilafah.

Meski demikian, Pembantu Rektor ISI Bidang Kemahasiswaan, Anusapati, mengatakan tipis kemungkinan Rektorat ISI menuruti desakan tersebut. Langkah itu, katanya, terlalu jauh.

“Mereka juga, kan, teman-teman kita sendiri. Kalau statusnya PNS juga jadi urusan pemerintah pusat,” ujarnya di Gedung Rektorat ISI Yogyakarta, Kamis kemarin.

Anusapati menegaskan Rektorat ISI lebih berfokus membatasi kegiatan HTI agar pengaruh pahamnya tidak meluas di kalangan mahasiswa.

“Sebenarnya, setelah ada keputusan pemerintah, langkah kami pada 2016 mendapatkan dasar lebih kuat. Tapi, sampai sekarang, kami belum membahas rencana baru terkait HTI di ISI,” katanya.

Anusapati membenarkan sejumlah dosen ISI menjadi anggota HTI. Sebagiannya menjadi pengurus lembaga seni bernama Khilafah Arts Network (KHAT), yang berdiri di Yogyakarta pada medio 2016.

Deni Junaedi, yang menolak diwawancara, adalah ketua Khilafah Arts Network. Dalam satu tulisan yang membahas retrospeksi karyanya lewat KHAT, Deni berkata ia aktif dalam organisasi politik HTI sejak 2008.

Anusapati menjelaskan, sebelum ada aksi penolakan HTI pada 2016, Rektorat ISI telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang larangan organisasi masyarakat “berpaham radikal” dan partai politik masuk ke kampus. SK Rektor itu terbit pada 16 Juni 2017.

“Kami tidak secara khusus menyebut melarang HTI, sebab tak ada dasarnya. SK Rektor itu secara umum melarang semua ormas berpaham radikal masuk ke kampus kami,” kata Anusapati.

Namun, Anusapati membenarkan sasaran SK Rektor itu mengarah pada HTI. Aturan ini muncul sebab pimpinan kampus ISI mengklaim telah menerima “banyak laporan” yang mengeluhkan aktivitas HTI.

“Mereka menjaring banyak mahasiswa baru. Kami tak mau mahasiswa baru terkena brain wash paham mereka,” ujarnya.

Anusapati menambahkan, setelah SK Rektor itu terbit, Rektorat ISI merombak kepengurusan masjid kampus. Ini lantaran mereka menerima “banyak keluhan” soal masjid kampus ISI menjadi markas kegiatan HTI.

Selain kerap menjadi lokasi penyebaran buletin dan diskusi soal gagasan HTI, para khatib Jumat di masjid kampus ISI terindikasi berafiliasi dengan organisasi politik tersebut.

“Setelah kepengurusan masjid dirombak, tak ada lagi selebaran, diskusi, dan materi khotbah berisi gagasan mereka. Kami membatasi kegiatannya saja. Kalau pemikiran, tak mungkin dibatasi,” katanya.

Anusapati mengatakan Rektorat ISI berupaya hati-hati dalam membatasi pengaruh HTI agar “tidak mengarah pada upaya memberangus kebebasan.” Karena itu, mayoritas bentuk pembatasan kegiatan disandarkan dari adanya laporan.

Misalnya, pada 2016, Rektorat ISI menyadari basis HTI di kampus berakar pada organisasi intrakampus bernama Keluarga Mahasiswa Islam (KMI) ISI. Tahun lalu, organisasi itu mengalami pergantian pengurus. Hingga sekarang, Rektorat ISI menolak mengesahkan kepengurusan baru ini.

“Soalnya ada masalah. Pemilihan kepengurusan baru itu diprotes mahasiswa lain, BEM juga menolaknya. Jadi kepengurusan baru tidak kami sahkan dulu,” kata Anusapati.

Ia menduga KMI ISI sejak lama menjadi alat HTI membangun basis simpatisan di ISI. “Sepertinya sudah mengakar, dari angkatan-angkatan sebelumnya,” tambahnya.

SK badan hukum HTI dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu lalu, 19 Juli, menyusul terbitnya Perppu Ormas 2/2017 pada pertengahan pekan lalu. Kepolisian mengatakan melarang kegiatan dakwah HTI, termasuk aktivisnya tidak boleh lagi memakai nama, lambang, bendera atau atribut HTI.

“Kalau dakwahnya jelas-jelas anti-Pancasila, anti-NKRI, akan kami tertibkan dan amankan,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto.

Pihak HTI tengah menimbang untuk melakukan gugatan hukum setelah organisasinya dibubarkan.

Menjelang dan setelah HTI dibekukan, beredar dokumen yang belum sepenuhnya terverifikasi yang memuat daftar nama pengurus, anggota, dan simpatisan HTI dari kalangan aparatur sipil negara, termasuk dari akademisi, di 34 provinsi. Dokumen itu salah satunya mencantumkan dua nama dosen dari ISI Yogyakarta. Bestprofit, PT Bestprofit.

PT Bestprofit – Lolos Sensor Dengan VPN

Lolos Sensor Dengan VPNPT Bestprofit – Di dunia maya hingga hari ini, terdapat lebih dari 1 miliar situsweb yang bisa diakses pengguna internet. Jumlah pengguna internet sendiri, per akhir Maret 2017, lebih dari 3,7 miliar. Dunia maya bukan hanya tempat bagi situsweb semata. Aplikasi ponsel pintar, juga mengambil tempat di dunia virtual tersebut. Data terbaru, ada lebih dari 3 juta aplikasi yang mendiami toko aplikasi Google Play bagi perangkat Android. Baik situsweb maupun aplikasi ponsel pintar yang ada, jelas menawarkan layanan berbeda-beda untuk dinikmati penggunanya.

Sayangnya, tidak semua situsweb dan aplikasi di dunia maya itu bisa digunakan layanannya karena adanya sensor. Di beberapa negara, sejumlah situsweb dan aplikasi penting bahkan tidak bisa diakses karena adanya pembatasan dari pemerintah.

Secara lebih luas, merujuk data yang dipublikasikan VPNMentor, Korea Utara didaulat sebagai negara dengan tingkat penyensoran atau pemblokiran situsweb tertinggi di dunia. Selanjutnya, berturut-turut, Somalia, Iran, Cina, Eritrea, Suriah, Guinea Khatulistiwa, Uzbekistan, Vietnam, dan Arab Saudi masuk ke dalam 10 besar negara dengan tingkat pemblokiran tertinggi di seluruh dunia. Negara-negara yang masuk ke 10 besar sebagai negara yang melakukan sensor tertinggi tersebut, diberi rating 1 dari 10. Semakin kecil rating, semakin tinggi tingkat penyensoran.

Berbanding terbalik dengan negara-negara di atas, dari riset yang sama, Estonia, sebuah negara yang berbatasan langsung dengan laut Baltik, didaulat sebagai negara dengan tingkat penyensoran atau pemblokiran terkecil. Berturut-turut, negara-negara seperti Islandia, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Inggris Raya, Perancis, dan Portugal, masuk ke dalam 10 besar sebagai negara dengan tingkat penyensoran atau pemblokiran terkecil. Negara-negara tersebut, menerima rating 10 atas kenyataan bahwa di negara-negara tersebut, minim terjadi penyensoran.

Dari kedua data yang saling bertolak belakang tersebut, negara-negara yang sering melakukan sensor atau blokir, sebagian besar berada di wilayah Asia. Sementara negara-negara dengan tingkat sensor atau blokir paling minim, sebagian besar berada di wilayah Eropa.

Lolos Sensor Dengan VPN

Indonesia ternyata tidak termasuk negara yang ekstrem dalam artian banyak memblokir atau terlalu bebas. Pemerintah Indonesia memberlakukan aturan pemblokiran melalui UU ITE. Yang terbaru, pemerintah memblokir 11 Domain Name Server (DNS) yang terkait dengan Telegram. Dengan pemblokiran tersebut, masyarakat Indonesia tidak bisa mengakses domain-domain tersebut. Selain Telegram, setidaknya ada 2 layanan internet yang cukup besar yang tidak bisa dinikmati warganet Indonesia. Kedua layanan tersebut adalah Vimeo serta Reddit. Baik Vimeo maupun Reddit, keduanya diblokir di tahun 2014 lalu.

Secara menyeluruh, hingga akhir 2015 kemarin, Pemerintah Indonesia melalui Kominfo telah memblokir 766.394 situsweb. Merujuk data VPNMentor, Indonesia diberi rating 3,4, tepat berada di bawah Singapura dengan rating 3,5.

Dalam urusan pemblokiran situsweb, ada cukup banyak alasan digunakan. Mulai dari suatu layanan internet mengandung konten pornografi, SARA, pembajakan, hingga berupa perlindungan pemerintah terhadap pemain-pemain lokal. Untuk alasan terakhir, Cina merupakan negara yang diketahui melakukan pemblokiran, salah satunya sebagai upaya melindungi layanan-layanan berbasis lokal yang mereka miliki. Di negara tirai bambu itu, hingga 2010, Cina telah memblokir 1,3 juta situsweb. Hampir segala layanan internet terkenal yang umum dikunjungi masyarakat internet dunia, memiliki versi Cina-nya di sana. Dari mulai Baidu yang merupakan kembaran Google, hingga Alibaba yang merupakan oposisi Amazon.

Guna mengakali pemblokiran suatu situsweb atau aplikasi ponsel pintar, VPN alias Virtual Private Network, hadir sebagai penyelamat.

Secara sederhana, VPN merupakan suatu koneksi privat yang berjalan di atas koneksi publik yang disediakan oleh perusahaan provider internet. Secara teknis, VPN menempatkan server lain antara perangkat yang digunakan pengguna internet untuk terhubungan ke suatu layanan internet, dengan server tempat layanan internet bersemayam. Dengan demikian, secara sederhana, penggunaan VPN bisa “menyembunyikan” identitasnya atas apa yang ia lakukan dan kunjungi di internet.

Merujuk data yang dirilis Statista, pada tahun 2015, 27 persen pengguna internet dunia menggunakan VPN untuk bisa mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah.

Dengan memanfaatkan VPN, pengguna internet bisa leluasa mengakses layanan-layanan berbasis internet yang diblokir oleh pemerintah.

Selain untuk meloloskan diri dari sensor pemerintah, VPN juga diketahui dimanfaatkan untuk lolos dari pemblokiran suatu situsweb atau layanan internet di tempat kerja. Diketahui, 26 persen pengguna internet dunia, memanfaatkan VPN untuk tujuan demikian. Memang, di beberapa perusahaan, mengakses Facebook, Twitter, atau Youtube, merupakan hal terlarang bagi seorang pekerja, terutama pada jam kerja.

Sejumlah 31 persen pengguna internet dunia juga memanfaatkan VPN untuk tujuan privasi. Diketahui, informasi pribadi pengguna internet, sangat sering dikumpulkan perusahaan internet guna kepentingannya sendiri. Menyembunyikan diri melalui VPN untuk privasi, jelas merupakan langkah baik untuk terhindar dari jebakan perusahaan-perusahaan demikian.

Sayangnya, meskipun VPN seakan memberikan angin segar bagi privasi, merujuk Wired, dari penelitian yang dilakukan Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, diketahui bahwa 80 persen VPN, terutama VPN mobile (VPN yang khusus dibuat untuk perangkat bergerak seperti ponsel pintar) memiliki masalah perihal enkripsi. Sebanyak 80 persen dari 283 VPN tersebut, diketahui tidak melakukan enkripsi sama sekali atas layanan yang mereka tawarkan.

Lebih parahnya, aplikasi VPN mobile yang diteliti tersebut, 82 persennya meminta akses pada informasi pribadi pada perangkat milik si pengguna. Hal tersebut jelas merupakan kasus privasi yang cukup serius yang harus segera ditangani. Mengingat, secara umum, masyarakat menyangka bahwa VPN merupakan kata lain dari perlindungan privasi. Merujuk pada salah seorang peneliti, VPN-VPN yang mereka teliti, “digunakan oleh sepuluh juta pengguna di seluruh dunia.”

Salah satu alasan mengapa banyak VPN yang tidak benar-benar memberikan aspek privasi bagi penggunanya adalah fakta bahwa VPN yang tersedia di pasaran, mengusung dua pendekatan berbeda. Pertama, VPN berbayar. Kedua, VPN gratisan. Padahal, mengelola sebuah VPN jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Narseo Vallina-Rodriguez, peneliti dari International Computer Science Institute mengungkapkan, “(secara aspek) ekonomi (VPN gratis) tidak masuk akal, karena ketika kamu mulai melihat aplikasi ini, kebanyakan dari aplikasi tersebut tersedia secara gratis, tapi memelihara infrastruktur online sebenarnya sangat mahal.”

Tentu, mengakali agar bisa mengakses suatu layanan berbasis internet atau mencoba melindungi privasi dengan VPN bukanlah pilihan yang baik. Memperjuangkan kebebasan berinternet dengan melakukan edukasi pada pihak-pihak terkait, meskipun tentu saja harus melalui jalan berliku, merupakan suatu langkah yang jauh lebih baik.

PT Bestprofit, Bestprofit.