PT Best Profit Futures Jambi

Tag Archives: BPF

Isu PKI buat Jokowi risih & berkali-kali blak-blakan ke publik

BESTPROFIT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku risih selalu dikait-kaitkan dengan PKI. Meski sudah menjelaskan bahwa dirinya tak terkait PKI, namun masih saja ramai di media sosial bahwa Jokowi terlibat PKI.

Akibatnya, Jokowi beberapa kali blak-blakan kepada publik bahwa dia ataupun keluarganya tak ada hubungannya dengan partai komunis tersebut. Apalagi ada yang menuding dirinya ada di depan pimpinan PKI DN Aidit saat pidato.

“Saya ingin blak-blakan soal PKI. Seliweran cerita soal itu. Dulu saya disebut bahwa Presiden Jokowi PKI. Saya dengar saja di medsos. Mosok ada gambar DN Aidit lagi pidato tahun 1955. Disitu saya ada di sebelahnya, lah saya-kan belum lahir,” kata Jokowi dalam silaturahmi bersama Pengurus Pusat (PP) Persis di Masjid Persis, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Selasa (17/10) malam.

Seperti diketahui, Jokowi lahir pada tahun 1961.

Jokowi mengaku, informasi tersebut jauh dari kata benar dan sangat keliru. Sehingga dirinya harus mengklarifikasi ihwal tuduhan sebagai PKI tersebut.

“Waktu PKI dibubarkan 1965 (ada foto) kan saya masih balita. Ya itulah informasi yang seliweran harus saya jawab. Kalau ada yang percaya, bahaya. Ini bahaya kalau saya enggak blak-blakan,” terangnya. PT BESTPROFIT

Dia menyadari era keterbukaan informasi sekarang patut diwaspadai. Sebab semua orang bisa menyebarkan berita bohong lewat media sosial. “Itu sangat gampang. Karena sekarang dunia terbuka sekali,” ucap Jokowi yang mengenakan peci hitam.

Klarifikasi blak-blakan Jokowi terkait PKI bukan kali ini saja. Setidaknya sudah tiga kali Presiden Jokowi menyatakan bakal menggebuk PKI jika mencoba kembali bangkit. Pertama saat bertemu dengan pimpinan media massa di Istana Merdeka, Rabu (17/5).

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa PKI jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, kebinekaan. Kepala Negara tidak akan membiarkan PKI kembali hidup. “PKI, kalau nongol gebuk saja. Tap MPR sudah jelas (melarang PKI),” ujar Jokowi.

Jokowi kembali menyampaikan niatnya menggebuk PKI saat berbicara di hadapan sekitar 1.500 prajurit TNI di Aula Kartika, Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5). Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi Indonesia. Sehingga dia tidak akan pandang bulu menindak setiap organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara.

“Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi, jangan ditanyakan lagi, payung hukumnya jelas, TAP MPRS,” tegas Jokowi.

BEST PROFIT “Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk,” tegasnya. “Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi,” katanya.

Jokowi kembali menyatakan komitmennya memukul PKI saat hadir dalam Kajian Ramadan 1438 H yang digelar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Aula Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (3/6). Di hadapan peserta, Presiden Jokowi menyinggung niatnya memukul PKI jika mencoba kembali eksis. Jokowi merasa heran dengan mencuatnya kembali isu tersebut. Sebab, organisasi PKI sudah dimasukkan dalam kelompok yang dilarang berdiri di tanah air.

“Sekarang ini banyak isu-isu bahwa PKI bangkit, komunis bangkit. Pertanyaannya di mana? Dimana? Karena jelas, sudah jelas, konstitusi kita jelas. Ada TAP MPR-nya, bahwa PKI, komunisme dilarang di negara kita Indonesia,” kata Jokowi yang kembali disambut tepuk tangan.

Jokowi menantang pihak-pihak yang menyebut kebangkitan PKI untuk menunjukkan bukti. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bersiap untuk memukul mundur PKI.

“Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukan kepada saya. Saya akan gebuk detik ini juga,” tegasnya.

Sumber: merdeka.com

4 Peristiwa Penting di Pelantikan Anies-Sandi

4 Peristiwa Penting di Pelantikan Anies-Sandi

PT BESTPROFIT – Jakarta punya pemimpin baru. Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 setelah dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (16/10/2017).

Anies menganggap bahwa pelantikan hari ini tidak semata bagi dirinya sendiri, melainkan bagi seluruh warga Jakarta. “Saya merasa kali ini bukan sekadar pelantikan saya sebagai gubernur (DKI) dan Sandi sebagai wakil gubernur, tapi juga perayaan untuk warga Jakarta,” kata Anies di rumahnya, Lebak Bulus Dalam II, Jakarta Selatan.

Menengok kembali ke belakang, Anies-Sandi berhasil menang dalam Pilkada DKI Jakarta melalui proses yang cukup berliku. Meski awalnya sejumlah lembaga survei menyimpulkan bahwa pasangan kandidat ini tidak diunggulkan, mereka berhasil menjungkalkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Di putaran pertama, Anies-Sandi bisa mengalahkan Agus-Sylvi. Ketika itu Anies-Sandi memperoleh suara 39,95 persen. Sementara Ahok-Djarot berada di posisi teratas dengan perolehan 42,99 persen. Agus-Sylvi harus rela gugur dengan perolehan suara hanya 17,07 persen.

Setelah proses kampanye yang panjang, KPU DKI Jakarta akhirnya pada Minggu (30/4) dini hari mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara putaran kedua dan memutuskan Anies-Sandi menang dengan perolehan suara sebanyak 57,96 persen.

Ada sejumlah hal menarik yang terjadi sepanjang prosesi pelantikan ini, termasuk yang terjadi di Balai Kota, tempat dimana Anies-Sandi merayakan kemenangannya melalui pesta rakyat bertema Selametan Jakarta yang dihadiri oleh ratusan warga.

Djarot Tidak Datang

Di antara banyak pejabat yang datang dalam pelantikan Anies-Sandi di Istana Negara, yang tidak muncul batang hidungnya adalah rival saat Pilkada sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Sementara rival mereka, Agus Yudhoyono, menyempatkan hadir memberikan selamat. BEST PROFIT

Berdasarkan unggahan Instastory Instragam yang dilansir istri Djarot via akun @happydjarot, diketahui keduanya sedang di Labuan Bajo, sebuah lokasi wisata terkenal di Nusa Tenggara Timur. Djarot mengaku tidak ada undangan untuknya, namun berdasarkan surat pengundangan yang diterima Tirto, nama Djarot jelas terpampang sebagai salah satu undangan.

Menurut keterangan Antara, sebelum hari pelantikan, Djarot memang pernah berujar ia akan berlibur ke sana. “Kebetulan anak-anak belum pernah ke sana,” kata Djarot.

Dosen komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, mengatakan bahwa ketidakhadiran Djarot adalah sinyalemen negatif. Meski tidak salah secara hukum dan tidak ada sanksi apa pun, tetapi tetap saja absennya Djarot tidak lazim dalam suksesi pemerintahan.

“Secara etika komunikasi politik rasanya kurang elok,” kata Widodo kepada Tirto.

Tak Jadi Pidato di DPRD

Berdasarkan jadwal resmi yang dilansir sehari sebelum pelantikan, Anies-Sandi sedianya akan berpidato untuk pertama kalinya di DPRD pukul 19.00. Namun agenda itu urung terselenggara.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung mengatakan bahwa agenda ini diundur karena DPRD belum menyelenggarakan rapat Badan Musyawarah untuk menetapkan Paripurna Istimewa dan undangan kepada seluruh anggota dewan.

“Kalau sekarang enggak sempat, kita undur jadi hari Rabu. Besok baru bisa kita bawa ke Bamus (Badan Musyawarah),” ungkapnya saat ditemui di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Didemo untuk Pertama Kali

Ketika Anies-Sandi masih berada di istana, sejumlah orang yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI. Demo yang diikuti oleh dua puluhan orang ini masih berlangsung ketika Anies-Sandi datang, sekitar pukul 17.30. Ini adalah demo pertama yang ditujukan ke gubernur-wakil gubernur terpilih.

Berbagai poster dan spanduk mereka bawa. Di antaranya berbunyi: “Reklamasi Untuk Siapa?,” “Kembalikan Pesisir Kami,” “Reklamasi Rusak Ekosistem Laut,” sampai “Menolak Reklamasi Menyengsarakan Anak-Anak Nelayan”. Dari poster ini kita tahu apa yang mereka tuntut.  BESTPROFIT

Janji menolak reklamasi memang salah satu dari 23 janji kampanye Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta, selain KJP Plus, KJS Plus, DP rumah nol persen, dan OK OCE. Saat masa kampanye, Anies-Sandi pun melakukan pemboikotan wilayah reklamasi bersama warga Teluk Jakarta.

Hari ini Anies memang tidak secara eksplisit menyinggung itu. Ia hanya menyebut bahwa “pengelolaan air, pengelolaan tanah, pengelolaan teluk tidak boleh untuk kepentingan perseorangan.” Ia menyebut bahwa Teluk Jakarta adalah milik warga.

Sebelum bicara di Balai Kota, Anies juga sempat menegaskan perihal pemenuhan janji ini di rumahnya. “Setiap janji akan kami tepati,” kata Anies.

Menyinggung soal Pribumi

Omongan Anies soal reklamasi yang seakan mengakomodir keinginan warga tercoreng berkat pidatonya sendiri di Balai Kota. Ia mengatakan bahwa sejarah Jakarta adalah sejarah soal kolonialisme dan perlawanan dari masyarakat pribumi.

“Dulu kita semua, pribumi, ditindas dan dikalahkan. Saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Jangan sampai Jakarta seperti dituliskan pepatah madura, ‘itik yang bertelur, ayam yang mengerami.’ Kita yang bekerja keras merebut kemerdekaan, kita yang harus merasakan manfaat kemerdekaan,” katanya di hadapan ratusan warga.

Warganet menanggapi pidato dengan riuh. Sampai berita ini dibuat, “Pribumi” berada di urutan teratas kata yang paling banyak digunakan di Twitter, dengan jumlah cuitan mencapai 24,5 ribu.

Selain soal penjajahan dan bagaimana pribumi terpinggirkan akan hal itu, Anies juga menyinggung soal ketuhanan, yang menurutnya layak jadi landasan kehidupan warga. Prinsip ini kemudian diejawantahkan dalam rasa kemanusiaan dan keadilan. “Tanpa ada yang terpinggirkan, terugikan, apalagi tidak dimanusiakan dalam kehidupannya,” kata Anies.

Sumber: tirto.id

Apakah Anies Berani Menutup Alexis?

Apakah Anies Berani Menutup Alexis?

BEST PROFIT – Bila Anda datang ke hotel Alexis di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Anda akan disambut oleh resepsionis di balik meja yang melemparkan senyum profesional. Selanjutnya, Anda bisa langsung menuju lobi dengan penerangan remang dibalut interiornya yang serba hitam.

Dari pintu lobi, Anda bisa langsung menuju lift di belakang resepsionis, bisa pula belok ke kiri menuju bar. Pintu masuk bar dijaga dua petugas keamanan. Seorang bertugas mempersilakan Anda melewati pintu pemindai logam, seorang lagi memastikan Anda tidak menggunakan telepon genggam untuk mengambil gambar, baik video atau foto. Tiap ponsel pengunjung ditempeli stiker pada bagian lensa kamera, depan dan belakang.

Cahaya di dalam bar lebih redup dari di lobi. Suara musik remix menggema, bikin orang-orang harus sedikit berteriak untuk mengobrol atau merapatkan bibir ke telinga kawan bicaranya. Tempat memesan minuman ada di seberang panggung. Di atas panggung, para sexy dancer meliuk-liuk mengikuti irama musik.

“Ramai nanti agak lebih malam lagi, Bos,” kata seorang petugas keamanan.

Para penari itu, dengan pakaian serba minim dan terbuka di bagian tertentu, bergantian grup penari lain. Dalam beberapa menit kemudian para penari melepaskan pakaian dan memperagakan gerakan lebih berani, ditingkahi musik yang terus bergema. Di pinggir panggung dan di dalam ruangan, para petugas keamanan mengawasi suasana.

Bar tempat tarian striptis ini dinamai 4Play, yang bisa diartikan secara seksual. Di lantai dua, ada restoran yang terlihat mewah dan tertata rapi dan lebih formal.

Lantai 3 dan 3A hotel Alexis adalah tempat karaoke yang dinamai XiS. Ada meja resepsionis di depan lift. Tidak seperti karaoke di tempat biasa seperti Happy Puppy atau Inul Vista, sebelum memutuskan karaoke, Anda diajak ke lantai 3A terlebih dulu. Di samping meja resepsionis ada ruangan yang tertutup tirai. Di dalamnya ada puluhan perempuan pemandu lagu terbalut pakaian seksi.

“Ayo duduk manis, senyum, ya,” kata salah seorang pemasaran XiS saat para tamu datang. Para pemandu lagu langsung sigap, beberapa memasukkan ponsel ke dalam tas, lalu memasang senyum terbaik mereka. Ada pula yang agresif menyapa tamu sembari melambaikan tangan.

Seorang pemandu lagu tidak hanya menemani pengunjung bernyanyi, tapi akan menari striptis, menurut si pemandu menerangkan aturan main, harga pemandu lagu, dan layanan yang didapatkan para tamu. Layanan lain adalah seks, dengan biaya tambahan.

“Kalau di sini, sekali bayar akan ditemani sampai tutup. Jadi bisa santai-santai dulu, enggak buru-buru main,” ujarnya.

Meski lebih dikenal tempat hiburan malam dengan konsep one stop entertainment, tetapi Alexis adalah hotel. Dan layaknya hotel, Alexis memiliki kamar untuk para tamu menginap, dengan 74 kamar di lantai 5 dan 6.

Di lantai 7 atau lantai paling atas ada Bathhouse Gentlemen Spa. Lantai inilah yang disebut-sebut Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama sebagai “surga.” Omongan Ahok ini adalah salah satu yang bikin ramai saat Pilkada DKI Jakarta. BESTPROFIT

Anies Rasyid Baswedan saat debat calon gubernur di Hotel Bidakara, 31 Januari lalu, sempat menyindir Ahok soal Alexis. “Untuk urusan penggusuran, kita tegas. Kalau soal prostitusi, Alexis, kita lemah,” kata Anies.

Tak hanya menyindir, Anies berjanji akan menutup Alexis jika terpilih. “Ya, komitmen kita melaksanakan perda. Jadi semua pelanggaran akan kita tindak dan perda itulah yang akan menjadi pegangan,” ujar Anies. Ahok pun menantang Anies merealisasikan janji tersebut.

Namun, apa saja yang ada di lantai 7 hotel Alexis sampai harus dijadikan adu janji para politisi itu?

Agaknya Ahok berlebihan menyebut lantai tujuh adalah surga. Sebab di sana tak ubahnya sebuah pemandian. Ada tiga kolam kecil: dua kolam air hangat dan satu kolam air dingin. Di dekat kolam ada ruang sauna dan spa. Di sekitar kolam ada bale-bale terbuka dan kursi malas untuk para tamu bersantai.

Bagian yang membuat ini semua spesial adalah layanan para terapis perempuan. Di kolam, para tamu bisa bermesraan dengan para terapis. Ada pula yang hanya memijat tamu sambil berbincang-bincang.

Di sisi lain ruang kolam, ada lounge dan bar kecil. Musiknya lebih rileks, berbeda dari bar di 4play yang lebih bising. Ada lima blok di lounge itu, masing-masing diisi para terapis asal Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Tiongkok, serta yang lebih khusus adalah terapis dari Uzbekistan dan Rusia.

Salah seorang pemasaran Bathhouse menjelaskan tugas para terapis adalah menemani, memijat, dan memberi layanan seks kepada tamu selama 90 menit. Harganya variatif, dari yang termurah terapis asal Indonesia dan termahal dari Uzbekistan dan Rusia.

“Aturannya 90 menit, 30 menit ke kolam, 60 menit bisa langsung eksekusi di kamar,” katanya.

 

Siapa Pemilik Alexis?

Bisnis hotel Alexis disebut-sebut milik seorang pengusaha bernama Alex Tirta. Alex merupakan ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia DKI Jakarta. Dalam satu wawancara dengan liputan6.compada Februari 2016, Alex menolak berkomentar terkait tudingan ada praktik prostitusi di Alexis.

Berdasarkan data Pemda DKI Jakarta yang dirilis 2014, hotel Alexis adalah lini usaha PT Grand Ancol Hotel, dengan penanggungjawabnya bernama Djoko Sardjono.

Dalam dokumen PT Grand Ancol Hotel, nama direkturnya bernama Andris Tanjaya, dengan komisaris bernama Sudarto. Hotel ini merupakan perusahaan modal asing dengan total saham Rp33,2 miliar. Saham tersebut dimiliki dua perusahaan, Gold Square Enterprises Limited dan Sension Overseas Limited, masing-masing memegang Rp16,6 miliar. Sementara direktur dan komisaris tidak punya saham di sana.

Dua perusahaan pemilik saham di PT Grand Ancol hotel itu perusahaan cangkang yang beralamat di tempat yang sama, yakni Palm Grove House PO BOX 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands. Berdasarkan data Offshore Leaks Database yang dihimpun International Consortium of Investigative Journalist, alamat ini memang menjadi alamat 38 perusahaan cangkang, tetapi dua perusahaan ini tidak terdaftar di alamat tersebut.

Selain kejanggalan tentang kepemilikan saham, ada juga kejanggalan mengenai direktur PT Grand Ancol Hotel, Andris Tanjaya. Dalam dokumen perusahaan, Andris tercatat bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hibrida Raya PE 10/26, Jakarta Utara. Dari penelusuran reporter Tirto, alamat ini adalah alamat dari Edelweiss Health Message dan Spa, sebuah usaha yang tidak jauh berbeda dengan Alexis.

 

Mencari Alasan Menutup Alexis

Menutup Alexis tidak semudah Anies mengucap janji. Janji ibarat kata adalah utang yang harus dibayar. Utang itulah yang juga ditagih oleh Gerakan Relawan Jakarta Utara yang mendesak Anies menutup Alexis setelah dilantik. Dalam pesan yang disebarkan, gerakan itu menuding ada praktik prostitusi di Alexis.

Rencananya gerakan ini akan melakukan aksi di Balai Kota pada Senin, 16 Oktober 2017, tepat di hari pelantikan Anies Baswedan-Sanidaga Uno. Sayangnya koordinator gerakan tersebut, Alfian Nur Fitroh, tidak menjawab saat dihubungi reporter Tirto soal rencana aksi ini. PT BESTPROFIT

Sementara Alex Tirta saat dihubungi reporter Tirto menolak berkomentar soal desakan menutup Alexis. “Waduh saya lagi sibuk, saya lagi ada acara di Yogya. Ini saya lagi rapat juga, mohon maaf,” kata Alex, kemarin.

Pemda DKI Jakarta selama ini nyaris tidak punya alasan untuk menutup tempat hiburan malam. Tidak cuma Alexis, beberapa tempat hiburan malam lain, yang ditengarai melakukan penyimpangan izin, sulit untuk ditutup lantaran minim bukti.

Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Tinia Budiati, mengatakan pernah bertandang ke Alexis. Namun, ia tidak menemukan seperti apa yang dibicarakan orang-orang tentang praktik prostitusi dan kegiatan “asusila” di sana.

“Kalau kita datang untuk pengawasan, mereka akan terbuka, ‘Ya silakan saja, lihat saja.’ Kalau kita mau menutup itu, kan, harus ada bukti. Ya itu tidak mungkin, dia tahu nih kita mau pengawasan, ya mana mungkin ada,” kata Tinia kepada Tirto, awal Oktober lalu.

Paling tidak untuk menutup Alexis, Anies harus membuktikan memang ada pelanggaran terhadap peraturan daerah, yakni perda tahun 2007 tentang ketertiban umum dan perda tahun 2015 tentang kepariwisataan.

Kalau pun terbukti, pemerintahan Anies tidak serta merta bisa menutup Alexis. Berdasarkan perda itu, pemerintah harus memberikan teguran terlebih dulu. Jika teguran pertama diabaikan, birokrasinya harus menunggu ada pelanggaran serupa dan membuktikannya lagi, sehingga baru bisa menutupnya dengan mencabut izin usaha.

Penutupan ini juga harus mempertimbangkan aspek lain. Salah satunya pertimbangan nasib orang-orang yang bekerja di sana. Jumlahnya tidak sedikit. Berdasarkan pengamatan reporter Tirto, petugas keamanan di Alexis saja minimal ada 50 orang. Ini belum menghitung pegawai lain, dari petugas kebersihan, pramuniaga, penari, hingga terapis.

Pertimbangan lain adalah pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Tren PAD di Jakarta dari sektor ini sejak 2012 hingga 2016 terus meningkat. Masing-masing Rp2,6 triliun pada 2012, Rp3,1 triliun (2013), Rp3,7 triliun (2014), Rp4,3 triliun (2015), Rp4,7 triliun (2016), dan Rp2,02 triliun (Januari-Mei 2017).

Pertanyaannya: Apakah Anies berani melunasi janjinya dengan mengabaikan pendapatan asli daerah dan bersiap puluhan hingga ratusan warga kehilangan pekerjaan?

Dalam wawancara dengan Tirto tentang janji-janji Anies, Sudirman Said, ketua tim sinkronisasi pasangan terpilih, menjawabnya datar saja.

“Hal-hal di atas semuanya memerlukan persiapan. Dari mulai landasan hukum, anggaran, personalia pelaksana, sampai pada kelembagaan. Sosialisasi juga tidak kalah penting. Jadi satu per satu apa yang sudah dijanjikan akan ditunaikan, dengan tahapan yang baik. Sesuai dengan asas good governance,” kata Sudirman.

Sumber: tirto.id

Puncak Darurat Berpendapat di Era Jokowi

Puncak Darurat Berpendapat di Era Jokowi

BESTPROFIT – Ketimbang periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, era Presiden Joko Widodo adalah masa suram penyalahgunaan pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini terus digoreng oleh para pelapor, dari politisi hingga warga sipil biasa.

Berdasarkan data yang dihimpun Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), sebuah organisasi nirlaba yang mendorong kebebasan berekspresi dan berpendapat, sejak Jokowi dan Jusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober 2014, hingga kini ada lebih 150-an laporan pidana UU ITE ke kepolisian. Dalam satu bulan minimal ada dua laporan kepolisian, maksimal 15 laporan. Di era kedua Yudhoyono, sejak 20 Oktober 2009, ada 61 laporan kepolisian. Dalam sebulan minimal ada satu laporan dan maksimal 9 laporan.

Indeks demokrasi Indonesia menurun pada 2016, berada pada 70,9 persen dari 72,82 persen tahun sebelumnya. Indikator penurunan berbasis kalkulasi kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Sejak 28 Agustus 2008, Safenet mencatat sedikitnya ada 217 laporan lewat amunisi pasal UU ITE. Ada 35-an aktivis yang dijerat pasal karet, 28 di antaranya terjadi pada 2014. Kelompok aktivis yang paling rentan dipidana adalah aktivis antikorupsi, aktivis lingkungan, dan jurnalis. PT BESTPROFIT

Postingan melalui media sosial dari para aktivis yang dibungkam lewat UU ITE ini merupakan pernyataan berbasis fakta dan data. Postingan ini tak jarang menyertakan sumber kutipan. Maka, Safenet menganggap persoalan yang dihadapi aktivis-aktivis ini bukanlah menyebarkan kabar bohong yang menimbulkan kebencian—basis pasal karet UU ITE, melainkan mereka adalah korban pemelintiran hukum oleh pelapor. Tujuannya untuk membungkam fakta dan data.

Salah satu kasus itu, misalnya, menimpa Dandhy Dwi Laksono, videomaker dari WatchDoc, lewat akun Facebook. Dandhy dilaporkan oleh Abdi Edison, Ketua Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDI Perjuangan.

Pada 3 September 2017, Dandhy mengunggah korelasi antara penasihat negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang menebar janji manis melindungi hak asasi manusia. Namun, saat memiliki pengaruh dalam pemerintahan, kedua pemimpin ini cenderung abai pada pelecehan kemanusiaan.

Dalam postingannya, Dandhy mencantumkan detail tanggal untuk mengisi konteks peristiwa, kutipan narasumber yang relevan, serta teliti mencantumkan sumber lain. Tulisan Dandhy juga dimuat di kolom Aceh Kita.

Apa yang ditulis Dandhy lantas dianggap oleh Abdi Edison sebagai ujaran kebencian kepada Megawati, dan melaporkannya ke Polda Jatim. Laporan ini tanpa menyertakan alasan kuat dan pasal penjerat. Namun, tanpa ada surat kuasa dari Megawati terhadap pelapor, Dandhy rentan dijerat UU ITE lewat pasal 27 ayat 3 terkait defamasi atau pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian.

“Baru kali ini nih ada dari kelompok yang ada embel-embel demokrasinya tidak melawan tulisan dengan tulisan. Partai itu bahkan punya yang namanya Megawati Institute. Kumpulan para cerdik cendekia, apa iya tidak bisa membalas dengan artikel?” ujar Dandhy.

Redaksi Tirto juga menguji apa-apa yang diangkat Dandhy dalam tulisannya. Memang saat Megawati berkuasa, ada sejumlah kasus perampasan HAM. Beberapa di antaranya, sejak Mei 2003, ada 2.879 anggota GAM dan 147 warga sipil meregang nyawa. Selain itu ada pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Eluay, dan pembunuhan Munir Said Thalib, aktivis HAM terkemuka, menjelang akhir kekuasaan Megawati.

Hellena Yoranita Souisa menerjemahkan artikel Dandhy ke dalam bahasa Inggris, menyunting secara minor, dan menautkan 34 catatan kaki. Meski tulisan Dandhy pepak data, tetapi Hellena mengemasnya menjadi karya tulis ilmiah yang lebih ketat dan formal.

Demikian juga Roy Thaniago, peneliti media dari Remotivi. Ia menilai konsep ujaran kebencian yang dipahami Abdi Edison cenderung keliru. Ia mengistilahkan kriminalisasi terhadap Dandhy dengan pasal karet UU ITE itu adalah “kengawuran yang sempurna.”

Thaniago menilai, Dandhy tidak sedang mempromosikan kebencian kepada Megawati karena ia perempuan, atau Islam, atau Jawa, atau identitas lain. Dandhy justru mempromosikan pola berpikir kritis berbasis data terhadap kebijakan politik di era Megawati.

Selain Dandhy, komedian tunggal Muhadkly MT atau Acho sempat ditimpa pasal multitafsir UU ITE. Perkara berawal dari Acho yang merasa dirugikan pihak manajemen Apartemen Green Pramuka. Sebagai konsumen apartemen, ia menuliskan wansprestasi terkait pembelian apartemen di muhadkly.com. Dari catatan Safenet, Acho dua kali memposting di Twitter soal kejanggalan pengelolaan Apartemen Green Pramuka. Tujuannya biar tidak ada lagi orang yang terjebak rayuan palsu untuk membeli unit apartemen di Green Pramuka.

Tapi Acho dipidana dengan pasal karet UU ITE. Danang Surya Winata, kuasa hukum PT Duta Paramindo Sejahtera, pengelola Apartemen Green Pramuka, melaporkan Acho ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Acho dijerat pasal 27 ayat 3 dan pasal fitnah 310-311 KUHP.

Safenet menilai Acho telah melemparkan kritik ditopang bukti-bukti kuat. Selain itu, ia bertindak mewakili kepentingan umum dan penghuni apartemen yang dirugikan. Terlebih Acho tengah menggunakan hak menyampaikan pendapat dan berekspresi yang dijamin konstitusi Indonesia.

Ada juga Jonru Ginting, yang dijerat ujaran kebencian, serta yang terbaru laporan pengacara Eggi Sudjana terhadap akademisi-cum-rohaniawan Franz Magnis Suseno karena dianggap mencemarkan nama baik.

Begitu juga Ravio Patra, periset dan pemerhati isu sosial. Ia mempertanyakan inkonsistensi rekam jejak Wempy Dyocta Koto, motivator bisnis. Dari penelusuran Ravio, Wempy cenderung melebih-lebihkan penghargaan yang pernah ia dapatkan. Ravio mempertanyaan melalui media sosial soal manipulasi sedikit detail rekam jejak itu disertai lampiran beberapa dokumen penguat. Namun, Ravio dilaporkan oleh Wempy atas dugaan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE. BEST PROFIT

 

Desakan Menghapus Pasal Karet UU ITE

Dalam pendapat hukum yang dikirimkan ke Polda Metro Jaya pada 24 Agustus 2017, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menganggap Ravio mewakili kepentingan publik dalam menyampaikan pendapat. Wempy merupakan motivator yang mendapatkan penghasilan dari masyarakat luas, tetapi ia diduga memoles sedikit detail portofolionya. Padahal, seorang motivator dinilai berdasarkan prestasi yang ia kerjakan. Maka, penting untuk memastikan bahwa Wempy tak merugikan banyak orang.

ICJR mencontohkan kasus Prita Mulyasari sejak 2019. Prita tak terbukti melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana dakwaan dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Prita dianggap semata-mata melakukan perbuatan memberikan “peringatan” kepada publik agar tak ada lagi kejadian yang menimpa dirinya oleh Rumah Sakit Omni Internasional.

Kasus lain juga bisa ditelusuri lewat putusan Mahkamah Agung No. 519 K/Pid/2011. Pada intinya MA menyatakan tindakan mengirimkan surat yang dianggap penghinaan dalam pengelolaan keuangan di suatu institusi privat tidak bisa dianggap penghinaan karena berhubungan pelayanan yang lebih baik demi kepentingan publik.

Menurut ICJR, upaya meredam pendapat kritis melalui UU ITE secara otomatis menebang sarana kontrol publik. UU ITE cenderung digunakan sebagai ajang balas dendam.

Dari catatan ICJR, telah terjadi peningkatan jumlah aduan kasus defamasi dalam UU ITE: semula 485 kasus pada 2015, lalu naik 708 kasus pada 2016. Di sisi lain, ada penurunan kemampuan penyelesaian kasus: hanya 24,74 persen pada 2015, lalu 23,45 persen pada 2016.

Dalam konteks betapa mudah orang bisa memakai pasal UU ITE, revisi atas undang-undang ini dan disahkan oleh DPR pada 20 Oktober 2016 justru memperburuk iklim kebebasan berpendapat.

Proses revisi berlangsung selama enam bulan dan tak ada satu pun rapat terbuka. Terlebih revisi UU ITE hanya melegitimasi kepentingan pemerintah untuk mengekang sikap kritis masyarakat. Maka, menurut ICJR, kesepakatan pemerintah dan DPR adalah kemunduran dalam proses reformasi hukum di sektor pidana.

Seharusnya pemerintah dan DPR mencabut ketentuan Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE, bukan hanya mengurangi ancaman hukuman, menurut ICJR. Lembaga nonpemerintah ini berpandangan norma dan praktik perubahan ini masih tetap berpotensi mengancam kebebasan ekspresi. Selain itu, ada persoalan duplikasi tindak pidana dalam KUHP. Problemnya, pasal-pasal pidana ini terbukti bersifat karet, multitafsir, dan gampang disalahgunakan.

Sumber: tirto.id