PT Best Profit Futures Jambi

Tag Archives: PT Best Profit Futures

Raja Abdullah: Yerusalem Timur Harus Menjadi Ibu Kota Palestina

Raja Abdullah: Yerusalem Timur Harus Menjadi Ibu Kota Palestina

BESTPROFIT – Raja Jordania Abdullah II, Minggu (21/1/2018), mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dengan mengatakan bahwa Yerusalem Timur harus menjadi Ibu Kota Palestina di masa depan.

Dalam sambutannya saat melakukan pembicaraan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence di Amman, Raja Abdullah mengatakan bahwa satu-satunya solusi untuk konflik Israel-Palestina adalah solusi dua negara.

Jordania kehilangan Yerusalem Timur dan Tepi Barat pada Israel selama perang Arab-Israel 1967.

Pengakuan Amerika Serikat atas klaim Israel terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kotanya mengingkari kebijakan luar negeri AS yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa, yang menyebutkan bahwa status kota itu harus diputuskan dalam negosiasi dengan Palestina, yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara masa depan mereka.

Raja Abdullah mengatakan langkah AS akan memicu radikalisme dan mengobarkan ketegangan Muslim dan Kristen. PT BESTPROFIT

“Bagi kami, Yerusalem adalah kunci bagi umat Islam dan Kristen, seperti juga Yahudi. Ini adalah kunci perdamaian di wilayah ini dan kunci untuk memungkinkan umat Islam untuk secara efektif melawan beberapa akar penyebab radikalisasi kami,” katanya.

Para pejabat Palestina dari kelompok Fatah maupun Hamas pada, Sabtu (20/1/2018) lalu, menolak kunjungan yang akan dilakukan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ke Timur Tengah.

“Kunjungan Pence ke kawasan ini tidak bisa diterima karena dia adalah pendukung buta Israel,” kata Osama Qawasmi, juru bicara Fatah di Tepi Barat, kepada Xinhua.

Qawami menyerukan perlawanan massal di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur terhadap pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Qawami mendesak negara-negara Arab agar tidak menerima kedatangan Pence sebagai balasan atas pengakuan AS soal Yerusalem itu serta karena keputusan AS untuk menghentikan bantuan keuangan kepada Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-bangsa bagi Pengungsi Palestina (UNRWA).

“Tidak ada pembenaran untuk menerima pejabat AS (Pence–red) itu, sejak pernyataannya mengukuhkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel,” kata Fawzi Barhoum, juru bicara Hamas.

Pence dijadwalkan mengunjungi Mesir, Jordania dan Israel dalam waktu empat hari. Namun, ia tidak akan melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat Palestina, yang menunjukkan kebuntuan dalam upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump menjembatani perdamaian antara Palestina dan Israel. BEST PROFIT

Trump bulan lalu mengumumkan pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan bahwa pemerintahannya akan memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota itu.

Pengakuan tersebut mengundang kemarahan secara luas dan kecaman dari banyak negara.

Ketegangan kembali muncul menjelang lawatan Pence ketika Amerika Serikat pada Selasa mengumumkan akan menarik 65 juta dolar dari 125 juta dolar AS rencana bantuan kepada UNRWA, yang selama berpuluh-puluh tahun telah dibayarkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan medis dan pendidikan bagi para pengungsi Palestina.

Sumber: suara.com

Pengawasan travel umrah masih lemah

BESTPROFIT – Bicara tentang umrah, tidak hanya terpaku pada persoalan ibadah namun juga bisnis. Banyaknya kasus jemaah gagal berangkat lantaran pengawasan terhadap travel sebagai penyedia jasa perjalanan umrah masih lemah. Seperti dalam hal pengawasan pengelolaan dana jemaah, Kementerian Agama (Kemenag) sebagai regulator dan pengawas belum sampai mengatur sedetail itu.

“Belum ada aturan detail itu. Dana dari jemaah itu harus diawasi dan memperketat pengawasan dengan melibatkan instansi lain,” kata Direktur Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (19/1).

Sebagai contoh kasus First Travel dan Hannien Tour, dana jemaah yang sudah disetorkan ke pihak travel dimanfaatkan untuk keperluan di luar urusan umrah. Seperti pembelian properti, kendaraan hingga pengembangan usaha hingga akhirnya bermasalah, dana macet dan tak bisa ditarik kembali. PT BESTPROFIT

Selain pengawasan dana yang masih lemah, juga belum adanya aturan mengenai batas lama tunggu waktu pemberangkatan. Hal inilah yang menyebabkan pihak travel bisa seenaknya mengundur jadwal berangkat jemaah sampai setahun lebih.

“Kami sedang menyusun aturan itu maksimal enam bulan dari masa daftar harus berangkat, karena kebanyakan tahun terakhir ini, ada yang dua tahun baru berangkat,” terangnya.

Pengawasan travel yang dilakukan Kemenag saat ini berupa tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Setelah laporan masuk, Kemenag baru melakukan klarifikasi dengan memanggil pihak-pihak terkait. Dari hasil klarifikasi tersebut, Kemenag melakukan evaluasi dan pengawasan lebih lanjut.

Dia mencontohkan kasus penundaan pemberangkatan 27 ribu jemaah umrah Abu Tours, Kemenag telah memanggil manajemen perusahaan sejak Bulan Agustus 2017. Dari serangkaian pemanggilan tersebut, Kemenag memerintahkan Abu Tours untuk menghentikan penjualan harga promo.

BEST PROFIT “Kami juga meminta komitmen untuk tetap memberangkatkan jemaah, dan sejak Oktober lalu sudah ada keberangkatan. Belum ada sanksi,” tutur Arfi Hatim.

Tips bagi warga yang hendak berangkat umrah agar tidak tergiur dengan penawaran harga murah di bawah standar paket perjalanan umrah. Calon jemaah yang mendaftar juga tak ada salahnya membuat perjanjian tertulis dengan pihak travel. Isi perjanjian berupa hak dan kewajiban dari kedua pihak. Hal ini untuk memudahkan jika nantinya ada permasalahan.

“Masyarakat harus teliti, lebih hati-hati terutama dalam sisi harga,” terangnya.

Selain itu yang harus diperhatikan adalah rentan waktu pendaftaran dan keberangkatan jangan terlalu lama. Dia juga menyarankan masyarakat untuk menabung di bank daripada mencicil biaya umrah sampai bertahun-tahun. Hal ini dinilai lebih aman, terlebih kuota umrah tidak terbatas berbeda dengan haji.

“Kalau mau menabung di bank jangan di travel,” kata Arfi Hatim.

Sumber: merdeka.com

Para Bupati Se-Indonesia Minta Pemerintah Kaji Ulang Impor Beras

Para Bupati Se-Indonesia Minta Pemerintah Kaji Ulang Impor Beras

PT BESTPROFIT – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) minta kepada pemerintah untuk mengkaji soal rencana kebijakan impor beras 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Caranya dengan melihat kembali (crosscheck) data riil beras di daerah-daerah.

“Berdasarkan data, fakta dan masukan rekan-rekan bupati kepada dewan pengurus, maka Apkasi memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar mengkaji dengan serius kebijakan impor beras tersebut sehingga tidak merugikan petani di daerah,” kata Ketua Umum Apkasi, Mardani H Maming dalam siaran pers yang diterima, Rabu (17/1/2019).

Mardani yang juga menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ini juga tengah menggalakkan pembangunan sektor pertanian di daerahnya, terutama menjadikannya sebagai pusat pembibitan tanaman padi dan jagung untuk regional Kalimantan.

“Kebijakan impor merupakan upaya pemerintah yang sangat wajar dalam upaya menstabilkan harga sebuah komoditi di dalam negeri. Namun, kebijakan yang diambil ini harus benar-benar dipelajari. Kalau tidak, kebijakan impor ini justru bisa kontra produktif dan dapat memukul kondisi petani dalam negeri,” ujar dia.

Hal senada juga dikemukakan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang mengatakan, pemerintah seharusnya mendengar suara dari para bupati yang mengetahui secara langsung kondisi komoditi beras di daerah.

Menurut dia, kebijakan impor beras itu, sangat tidak berpihak kepada rakyat. BEST PROFIT

“Kami jajaran pemerintah dan rakyat Kabupaten Serang berharap rencana impor beras dikaji lebih jauh terlebih dahulu,” ujar Tatu Chasanah Dia mengungkapkan kebijakan impor hanya akan memberatkan rakyatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Kabupaten Serang sendiri, kata Tatu Chasanah, masa panen baru akan masuk minggu ketiga Januari. Dan diperkirakan akan berlangsung selama dua tiga bulan ke depan. Sementara menurut data yang dimiliki, rata-rata produk beras atau padi di Serang selalu surplus setiap tahunnya.

Keberatan akan impor beras ini juga disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Di Kabupaten Sergei, menurut Bupati Soekirman, mulai minggu ini masuk masa panen raya. Sementara harga beras di daerahnya pun terbilang sangat bagus, yaitu Rp5.000 per kilogram.

“Kondisi yang sangat kondusif seperti ini, dipastikan bakal rusak dengan masuknya beras impor. Oleh karena itu, kami khawatir dengan rencana impor beras tersebut,” kata Soekirman.

Bupati Merangin Al Haris juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia stok beras cukup aman, dan hasil panen sawah program Pajale di Merangin cukup berhasil.

Bupati Mempawah Ria Norsan juga mendukung sikap Apkasi agar sebelum kebijakan impor beras diambil benar-benar dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu.

Sementara itu Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo berpendapat, sebagai negara agraris sangat disayangkan jika masih terus melakukan impor berbagai komoditi pertanian, terutama beras.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan impor beras tidak akan mengganggu harga jual petani di daerah. Impor beras itu dilakukan Bulog untuk memenuhi cadangan di atas 1 juta ton, kata Jusuf Kalla.

Wapres menambahkan dengan kebijakan impor beras tersebut, maka petani beras di daerah dapat terlindungi dari lonjakan harga beras. BESTPROFIT

“Jangan lupa, kalau harga naik maka petani juga mendapat masalah. Petani zaman sekarang ini justru membeli beras, dan tidak ada lagi seperti dulu yakni memiliki lumbung padi,” jelasnya.

Sementara itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencatat kebijakan impor beras sejak 2016 tidak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kebijakan impor di awal 2018 bukan masalah besar.

“Kami ingin sampaikan beberapa capaian, capaian itu per hari ini adalah kita di 2016 – 2017 tidak ada impor beras medium,” kata Amran.

Sumber: suara.com

Politisi PKS Curiga Harga Beras Disengaja Naik Supaya Bisa Impor

Politisi PKS Curiga Harga Beras Disengaja Naik Supaya Bisa Impor

PT BESTPROFIT – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menduga kenaikan harga beras saat ini merupakan kondisi yang sengaja diciptakan untuk memberi peluang beras impor masuk kedalam sistem pasar.

“Ketiadaan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian telah menimbulkan situasi yang tidak jelas. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan besar dengan menaikkan harga beras,” kata dia di Padang, Sumatera Barat, Selasa (16/1/2017).

Ia menyampaikan sebelumnya harga beras medium naik dan bertahan diatas Harga Eceran Tertinggi, selanjutnya pemerintah memutuskan untuk impor beras.

Politisi PKS tersebut mengatakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan beras yang diimpor oleh pemerintah masuk dalam kategori khusus dimuat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.

“Dalam aturan tersebut dinyatakan beras tersebut harus memiliki derajat sosoh lima persen dengan kadar air yang relatif lebih kering ketimbang beras medium dan premium, beras khusus impor itu nantinya dijual dengan harga beras medium,” katanya. BEST PROFIT

Akan tetapi ia menilai Kemendag mencari pembenaran untuk melakukan impor beras dan penunjukan PT. PPI sebagai importir juga melanggar aturan.

“Menurut Perpres No 48 tahun 2016 dan Inpres No 5 tahun 2015 pengimpor semestinya adalah Perum Bulog,” ujar legislator daerah pemilihan Sumbar ini.

Ia menilai dengan akan masuknya beras impor tersebut petani tidak diuntungkan dengan kenaikan harga beras saat ini.

“Semestinya pemerintah bisa mengatasi kenaikan harga beras dengan mengoptimalkan penyerapan pembelian beras dari petani apalagi saat ini telah masuk musim panen,” katanya.

Lebih jauh ia menegaskan impor beras tidak selaras dengan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

BESTPROFIT “Undang-undang ini mengamanatkan kedaulatan pangan, artinya apa yang kita makan berasal dari yang kita produksi,dengan kata lain pangan kita diproduksi di dalam negeri sendiri,” katanya.

Terpisah Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton tidak akan mengganggu harga jual petani daerah.

“Tidak (akan mengganggu). Rumusannya, Bulog harus punya cadangan di atas satu juta ton, begitu (cadangan) di bawah satu juta ton, maka perlu impor,” kata Wapres Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

Wapres menambahkan dengan kebijakan impor beras tersebut, maka petani beras di daerah dapat terlindungi dari lonjakan harga beras. Karena jika stok beras dalam negeri terbatas, maka harga beras di dalam negeri akan mencekik.

Sumber: suara.com