PT Best Profit Futures Jambi

Tag Archives: PT Best Profit Futures

Sengkarut Pajak Royalti Penulis

BESTPROFIT  – Tepat pukul 19.21, Rabu, 13 September 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang sedikit terlambat. Hadirin sudah memenuhi Auditorium Cakti Buddhi Bhakti di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Ada lebih dari tiga puluh meja bundar, masing-masing berisi sembilan sampai sepuluh orang. Belum lagi awak media yang menyelip-nyelip di sisi ruangan.

Auditorium itu betul-betul ramai. Mereka antusias dalam Dialog Perpajakan Perlakuan Pajak Bagi Penulis dan Pekerja Seni Lainnya. Padahal ia digagas Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) hanya dalam tiga hari. Keputusan kilat itu dibikin Menteri Mulyani Indrawati untuk merespons keluhan para penulis tentang pajak royalti yang membebani profesi mereka.

Seminggu sebelumnya, Selasa malam, 5 September, penulis Tere Liye memacak keluhan di Facebook. Dalam satu uraian itu, ia memutuskan untuk menarik 28 judul bukunya dari dua penerbit mayor, Gramedia Pustaka Utama dan Republika, per 31 Juli lalu. Buku-buku itu tak akan dicetak lagi, “dan dibiarkan habis secara alamiah hingga Desember 2017”. Keputusan Tere muncul karena menilai pajak terhadap penulis terlalu besar.

“Kalian harus tahu, penulis buku adalah orang paling dermawan kepada negara,” Tere membuka tulisannya.

Tere mengilustrasikan perbandingan pajak antara penulis dan sejumlah profesi lain: dokter, akuntan, arsitek, pengusaha, pengacara, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, artis terkenal, dan motivator. Dari hitung-hitungannya, penulis memang profesi yang pajaknya paling besar, jika pendapatan mereka semua disamaratakan Rp1 miliar per tahun.

“Penulis buku membayar pajak 24 kali dibanding pengusaha UMKM, dan 2 kali lebih dibanding profesi pekerjaan bebas,” tulis Tere.

Padahal, dalam sebuah buku, royalti yang diterima seorang penulis rata-rata hanya 10 persen dari harga penjualan. Sementara penerbit biasanya langsung memotong 15 persen dari pendapatan tersebut untuk pajak. Potongan itu yang menurut Tere terlalu besar, dan tidak peka pada siklus pendapatan profesi penulis.

“Catat baik-baik, penulis adalah profesi pekerjaan bebas, dia bukan karyawan tetap. Beda sekali sifatnya. Penulis bisa sukses, bisa gagal, bukunya bisa laku bisa tidak, penghasilannya bisa ada, lebih banyak tidaknya, tapi karyawan swasta dan PNS, gajinya pasti, tetap sifatnya, dan diberikan oleh perusahaan tempat dia bekerja,” tulis Tere.

Penggemar Tere kaget. Keluhan itu viral. Penerbit dan toko buku juga kena imbas—penarikan buku dari penulis produktif macam Tere pasti berdampak ke kas mereka. Tapi di saat bersamaan, keluhan Tere menjadi momentum para penulis lain membahas kemaslahatan hajatnya.

Dua hari usai unggahan Tere, giliran Dewi ‘Dee’ Lestari, penulis kenamaan lain, yang juga mengeluhkan pajak royalti penulis di akun Facebook dia. Kurang lebih isi curhatan Dee serupa Tere. Di dalam royalti yang cuma 10 persen, potongan 15 persen itu tidak adil menurut Dee, terlalu besar jika benar-benar melihat siklus pendapatan penulis yang biasanya baru dibayarkan satu semester sekali.

PT BESTPROFIT “Potongan kue kami yang mungil itu dipotong lagi lima belas persen, tak peduli kami hidup seperti burung hantu, wara-wiri untuk riset, merogoh kocek untuk 365 cangkir kopi per tahun, atau apa pun juga. It’s done deal. Kami tidak akan pernah mengecap seratus persen penerimaan royalti karena pemotongan itu bersifat langsung,” ungkap Dee.

Keluhan itu yang kemudian direspons Sri Mulyani.

“Kalau sudah dua penulis yang sedemikian laku bukunya bicara, itu sudah semacam fatwa,” ujar Mulyani.

Dalam acara Dialog Perpajakan, Mulyani tak cuma mengundang dua penulis tersebut—meski yang hadir hanya Dee, sebab Tere berhalangan. Tapi juga penulis dan pekerja seni lain, semisal penyanyi, pemain film, dan penerbit. Di kesempatan itu ia mencoba meluruskan lagi perhitungan pajak yang dibebani kepada profesi tersebut.

Menurutnya, perkara jerih payah penulis dalam mengumpulkan ide dan menulis naskah—seperti yang dikeluhkan Tere dan Dee—sudah diakomodasi Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak dengan menyediakan pilihan penggunaan potongan norma sebesar 50 persen.

Artinya, seluruh pendapatan penulis yang dihitung pada akhir tahun dapat dikurangkan 50 persen terlebih dulu sebelum akhirnya dipotong pajak. Misalnya, seorang penulis yang pendapatannya dalam setahun mencapai Rp1 miliar. Maka pendapatannya yang dikenai pajak adalah Rp1 miliar dikurangi 50 persen, alias Rp500 juta.

“Itu belum lagi dipotong PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak),” kata Ani.

Norma 50 persen tersebut dianggap negara sebagai modal seorang penulis dalam menghasilkan karya. Sementara PTKP adalah potongan Rp54 juta yang berhak didapatkan seluruh wajib pajak di Indonesia. Sebab, siapa pun warga Indonesia yang pendapatan per tahunnya tak mencapai Rp54 juta, ia tidak diwajibkan membayar pajak.

Hitung-hitungan di atas lengkap dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015.

Masalahnya, penyamarataan norma 50 persen belum cukup adil jika melihat siklus pendapatan penulis, kata Dee.

“Saya mengibaratkan kami—penulis—ini sebagai petani, Bu,” katanya langsung kepada Mulyani. “Kalau petani mungkin bisa dapat hasil kerjanya setelah panen, bisa empat bulan atau enam bulan jaraknya. Sementara penulis? Biasanya harus menunggu 18 bulan, baru bisa mencicipi apa yang dikerjakannya hari ini,” ungkap Dee.

Proses penerbitan sebuah buku, termasuk promosi dan penjualan, memang bisa makan waktu lama. Pada umumnya, penerbit juga baru melaporkan hasil royalti penulis sekali per enam bulan. Menurut Dee, hal itu harusnya bisa dikaji ulang agar tak terlalu mencekik para penulis.

“Karena, dalam masa 18 bulan itu, kami tetap ada pengeluaran,” tambah Dee.

Hal itu yang akhirnya membuat penulis mau tak mau mengkapitalisasi dirinya, dengan menerima pekerjaan lain. Misalnya: mengajar seminar, mengisi gelar wicara, memberi loka karya, menjadi motivator, menulis lepasan (dibayar putus dan bukan royalti) untuk perusahaan maupun perorangan, dan sebagainya.

“Sayangnya, enggak semua penulis bisa begitu, kadang ada yang memang cuma mengandalkan royalti sebagai penulis,” ujar Dee.

Sementara, menurut Mulyani, perkara siklus profesi penulis yang demikian tak bisa cuma diselesaikan di sektor pajak sendiri. “Perlu kementerian lain yang terlibat untuk sama-sama mengkaji lagi ekosistemnya secara keseluruhan.”

Kementerian Keuangan sendiri, kata Mulyani, bakal mengkaji ulang lagi terkait angka norma pada profesi penulis.

“Nanti kita akan lihat, apakah 50 persen norma itu masih mencukupi kebutuhan dari profesi penulis dan pekerja seni lain. Dan (akan melihat) apakah ada yang perlu direvisi untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk industri kreatif di Indonesia,” ungkapnya.

Solusi yang Tak Tersosialisasi

Sebelum pertemuan Rabu malam itu, Dewi ‘Dee’ Lestari juga sempat membahas penerapan norma 50 yang belum tersosialisasikan merata di setiap kantor cabang pajak.

Dee menilai dirinya beruntung karena ia paham regulasi tersebut dan lumayan terbantu dengan potongan 50 persen yang dianggap modal. Setidaknya, ia yang tak punya pembukuan secara rinci tentang modalnya dalam menciptakan sebuah naskah bisa meringkas menghitung pajak dengan norma tersebut.

Tapi, menurut Dee, ada sejumlah kawan penulis lain yang masih tak paham aturan itu karena sosialisasi yang kurang. Misalnya seperti yang dialami Trinity, penulis rangkaian buku perjalanan Naked Traveler.

Kepada saya, Trinity berkata akan menghitung lagi pajak yang sudah dibayarkannya selama ini dan menguranginya dengan perhitungan norma 50, pada akhir bulan September ini. BEST PROFIT

“Saya sebelumnya enggak tahu tentang hitungan itu kalau enggak baca dari tulisan Dee itu,” kata Trinity.

Sejauh ini Trinity belum bisa memastikan restitusi yang akan ditagihnya lagi, sebab ia masih harus mengumpulkan bukti-bukti potongan pajak yang didapatkannya dari penerbit.

Sri Mulyani mengakui kelalaian itu, dan memohon maaf atas ketidaknyamanan para penulis.

Aturan norma 50 memang baru bisa dipakai 2017, menurut Dee. Sebab sebelumnya, penggunaannya hanya bisa dipakai pada penghasilan nonroyalti.

“Bila dalam pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat adanya ketidaksamaan pendapat dan ketidakpastian perlakuan—seperti yang dikeluhkan Tere Liye—maka saya sudah meminta kawan-kawan di Ditjen Pajak untuk menyamakan kembali pemahaman tersebut, untuk meninjau “Standard Operating Procedure” dalam penanganan masalah-masalah seperti ini,” tulis Mulyani pada akun Instagramnya.

“Saya mengambil tanggung jawab dalam hal ini. Kami harus memperbaiki,” tegasnya ulang dalam dialog Rabu malam itu.

Dee mengapresiasi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan yang langsung merespons kegelisahannya, Tere Liye, dan kebanyakan penulis lain tentang pajak royalti penulis. Ia berharap dengan adanya pengkajian ulang tentang pola siklus penulis dapat menumbuhkan industri perbukuan Indonesia lebih geliat lagi.

“Pemerintah harus cepat tanggap dengan perubahan profesi. Bisa jadi perubahannya lebih cepat ketimbang merombak undang-undang,” tegas Dee.

Sumber: tirto.id

 

Siswi Ngaku Akan Diculik, Begini Kejadian Sesungguhnya

Sekolah Dasar Negeri Tanjung Duren Selatan 01 Pagi, Jakarta Barat [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

PT BESTPROFIT – Pengakuan siswi SD Negeri Tanjung Duren Selatan 01 Pagi, Jakarta Barat, berinisial PI (9) akan menjadi korban penculikan di depan sekolah ternyata cuma mengarang-ngarang cerita.

Pengakuan PI akan diculik pada hari Senin (11/9/2017) sempat membuat Kepala Sekolah SD Negeri 01 Mulyadi serta para orangtua murid mempercayainya. Bahkan, sebagian orangtua murid ketakutan melepaskan anak-anak mereka pergi sekolah. Ketika PI bercerita di sekolah sampai direkam dengan durasi 2 menit 34 detik dan diunggah ke internet sampai akhirnya viral.

Wakil Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat AKBP Adex Yudiswan mengatakan sejak Rabu (12/9/2017), video pengakuan PI riuh di grup-grup whatsapp.

BEST PROFIT “Saya pun tidak tergerak untuk membagikan ke sosial media atau bertanya ke jajaran rekan-rekan polisi, bukan karena tidak peduli, melainkan gunakan logika. Jika seorang anak mengalami percobaan penculikan, ia akan melapor ke orangtuanya, lalu orangtua tersebut akan membuat laporan ke polisi,” tulis Adex di akun Facebooknya.

Hal lain yang mendasar adalah bagaimana siswi tersebut bercerita tanpa ada trauma. Adex mengatakan PI bicara tanpa beban ketakutan.

“Anak anak terkadang alami berbagai hal , maklumi saja,” tulis Adek.

Adex berterimakasih kepada jajaran Polres Jakarta Barat yang bereaksi cepat dalam menanggapi kasus itu.

 

Tukang parkir

Adex mengatakan Polres Jakarta Barat mendapat info anak yang akan diculik itu dari video. Kemudian anggota yang dipimpin kapolsek melakukan pendalaman dan identifikasi berdasarkan human intelijen dan technology intelijen.

Sementara berdasarkan alibi, waktu, dan tempat menunjukkan PI sama sekali tidak dibekap dan dipaksa masuk ke mobil hitam di tepi jalan seperti pengakuannya. BESTPROFIT

Dia hanya dicolek oleh tukang parkir yang berdiri di dekat mobil warna hitam. Ketika itu, PI dan dua temannya melihat anak dan orangtua di dalam mobil. Anak dan orang tua tersebut hendak turun dari kendaraan.

“Dan karena panik serta takut kemungkinan ceritanya jadi berbeda,” kata dia.

Mobil tersebut milik warga yang tinggal di sekitar lokasi.

Pelajarannya, situasi apapun cepat bertindak dan laporkan segera ke polisi. Semakin cepat, semakin baik penanganannya. Adex meminta gunakan aplikasi Sigahtan untuk di wilayah Jakarta Barat.

Sumber: suara.com

Teken Surat Tunda Periksa Setnov, Fadli Dinilai Salahi Wewenang

Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan keterangan pers terkait penetapan status tersangka Setya Novanto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

BEST PROFIT – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus mengkritisi sikap Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait permintaan penudaan penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Petrus menilai, langkah Fadli Zon yang menandatangani surat permintaan penudaan penyidikan Novanto kepada KPK yang dibuat Sekretariat Jenderal DPR, telah menyalahgunakan kewenangan.

“Surat Fadli Zon, wakil ketua DPR atas nama DPR menyurati KPK meminta penundaan pemeriksaan atas diri Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP adalah sebuah abuse of power untuk menutupi sebuah abuse of power lainnya demi rasa nyaman Setya Novanto,” kata Petrus, Kamis (14/9/2017).

Petrus mengatakan, surat yang ditandatangani Fadli Zon itu bisa berimplikasi kepada institusi DPR sebagai pihak yang ikut terlibat dalam pertanggungjawaban korporasi atas dugaan korupsi yang dilakukan Setya Novanto.

Hal itu sebagaimana dinyatakan secara gamblang Jaksa Penuntut Umum KPK dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Sudah jelas merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan oleh Fadli Zon sebagai wakil ketua DPR bekerja sama dengan Setya Novanto menggunakan lembaga DPR untuk kenyamanan pribadi,” katanya.

Petrus menilai, surat panggilan KPK terhadap Setya Novanto tidak ditujukan untuk jabatan Setya Novanto sebagai ketua DPR dan dalam rangka hubungan kedinasan antara DPR dan KPK. Tapi, untuk sebuah proses pro justitia yang ditujukan kepada pribadi Setya Novanto. BESTPROFIT

“Fadli Zon berlagak pilon, seakan-akan perbuatan korupsi yang dituduhkan atau disangkakan oleh KPK terhadap Setya Novanto adalah ditujukan kepada lembaga DPR atau pimpinan DPR,” kata Petrus.

Karena itu menurut Advokat Peradi tersebut, dengan membawa-bawa nama DPR hanya untuk sekedar menunda pemeriksaan seorang Setya Novanto, adalah sesuatu yang terlalu mahal harganya bagi DPR.

Dia berharap kejadian itu menjadi yang pertama dan terakhir di era Setya Novanto. Apalagi, kasus e-KTP sudah mencoreng nama beberapa lembaga seperti DPR, Kementerian Dalam Negeri, Golkar, Demokrat, dan juga PDI Perjuangan.

PT BESTPROFIT “Fadli Zon seharusnya bisa membedakan mana tanggung jawab pimpinan DPR dan mana tanggung jawab pribadi sebagai urusan pertemanan. Apalagi urusan pemenuhan pemanggilan KPK terhadap Setya Novanto adalah tanggung jawab pribadi Setya Novanto,” kata Petrus.

Terakhir, Petrus meminta KPK melakukan aksi polisionil (jemput paksa, tangkap, dan tahan) terhadap Setya Novanto agar tidak ada lagi hambatan dalam kasus yang menjeratnya itu.

“KPK harus segera melakukan tindakan polisionil terhadap Setya Novanto agar penyalahgunaan lembaga DPR bisa diakhiri dan kelancaran penyidikan serta penuntutan kasus Setya Novanto tidak boleh lagi dihambat atas nama apapun lagi, tidak saja oleh Setya Novanto tetapi juga oleh Fadlizon dkk. di DPR RI,” tutup Petrus.

Sumber: suara.com

Misteri Paranormal Dijerat Tali dan Ditusuk Gunting Terungkap

Ilustrasi garis polisi [suara.com/Nur Habibie]

BESTPROFIT – Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah, menangkap tujuh tersangka kasus pembunuhan terhadap Sugeng Raharjo (35), warga Kelurahan Klidang Lor, Kabupaten Batang. Jenazah Sugeng ketika itu dibuang di kebun karet, Desa Selosabrang, Bejen, Temanggung.

Kapolres Temanggung AKBP Mahesa Soegriwo mengatakan ketujuh tersangka, yakni Dewi (warga Batang), Wisnu, Kuncoro, Aris, Fajar, Sunarto, dan Didit (keenamnya warga Boja, Kabupaten Kendal).

“Otak pembunuhan sementara Dewi dan Wisnu. Bahkan, Dewi menjual barang senilai Rp4,5 juta untuk membayar para pelaku, ada yang dapat Rp600 ribu, Rp500 ribu, dan Rp150 ribu sesuai perannya masing-masing,” kata Mahesa dikutip dari Antara.

Pada Sabtu (9/9/2017), setelah penyidik mendapatkan identitas Sugeng, kemudian memeriksa 10 saksi. Polisi mulai menemukan titik terang setelah menemukan sebuah kancing baju.


PT BESTPROFIT 
“Uniknya, lagi kami dapat menemukan kancing baju korban di Rumah Makan Durenjati, Kaliwungu, Kendal. Barang bukti tersebut cukup sebagai petunjuk mengungkap kasus ini, di samping menggunakan TI dan berkoordinasi dengan jajaran Polda Jateng,” tuturnya.

Setelah memeriksa saksi-saksi, tadi malam tim bergerak membagi tugas untuk mengamankan tersangka.

Berdasarkan keterangan dari beberapa pelaku, motif pembunuhan karena masalah utang. Pekerjaan korban adalah paranormal.

“Dewi menderita sakit perut kemudian diobati korban dan habis hampir Rp150 juta, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh,” ucapnya.

Ia mengatakan Dewi dan Wisnu juga ada hubungan, jadi ada kecemburuan juga antara korban dengan Wisnu.

“Para terduga pelaku ditangkap Rabu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, kami bagi tugas di Batang amankan Dewi dan tim lain menangkap enam pelaku di Boja Kendal,” katanya.

Ia mengatakan penganiayaan terhadap korban masih didalami, sementara saksi ada yang melihat korban dipukul di Rumah Makan Durenjati.

Korban meninggal diduga karena dijerat dengan tali warna biru dan di bagian leher juga ada bekas tusukan dengan gunting. BEST PROFIT

“Para pelaku dikenakan Pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Seebelumnya mereka sudah mempersiapkan peralatan seperti tali, gunting, dan karung,” katanya.

Barang bukti yang disita polisi, yakni sebuah mobil Xenia warna putih dan Yamaha Mio.

Sumber: suara.com