PT Best Profit Futures Jambi

Tag Archives: PT Best Profit Futures

Memutus mata rantai pungli Satpol PP DKI

BESTPROFIT – Praktek pungutan liar kerap terjadi saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Lembaga yang bergerak dalam pengawasan pelayanan publik, Ombudsman, menemukan praktek kongkalingkong antara anggota Satpol PP dan PKL tersebut.

Ada modus baru dilakukan anggota Satpol PP dan PKL saat terjadi penertiban. Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala mengatakan, modus baru yang diduga dilakukan oleh Satpol PP yakni melibatkan preman setempat.

“Ada modus baru yang muncul karena mungkin malu kali jadi dipungut oleh preman. Itu situasinya,” kata Adrianus di kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Fungsi dan tugas Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 5 Nomor 6 Tahun 2010 yang berbunyi ‘Satpol PP berfungsi untuk menegakan Perda dan ketentuan Kepala Daerah’.

Perda yang dimaksud di sini adalah Perda Nomor 8 Pasal 25 Tahun 2007 yang berbunyi ‘setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan, dan tempat umum di luar dari ketentuan yang ditetapkan’. PT BESTPROFIT

Temuan itu langsung disikapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan perubahan sistem di tubuh Satpol. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Yani Wahyu mengatakan, akan melakukan rolling atau pindah tugaskan anggota Satpol PP.

Yani menjelaskan rolling tersebut untuk malakukan penyegaran, karena selama ini Satpol PP bekerja selama 8 sampai 10 tahun di tempat atau lokasi yang sama. Hal ini juga untuk menghindari pungli yang sering terjadi antara anggota Satpol PP untuk melakukan penertiban.

“Personel Satpol PP ini setelah saya investigasi cek, dia itu bertugas sudah sampai 8-10 tahun bertugas di tempat yang sama, titik yang sama, tugas yang sama, ini ada disinyalir indikasi ada kedekatan lingkungan dengan tempat tugas dia bekerja. Bisa dekat karena keakraban, bisa kedekatan dengan something wrong sesuatu begitu,” kata Yani di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/12).

Menurut Yani, rolling ini akan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta termasuk di Kepulauan Seribu. Rolling ini akan dilakukan sebelum akhir tahun ini dan ini sesuai dengan perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Satpol PP jumlahnya 4.950 ini tersebar di lima wilayah kota dan 1 kabupaten. Ini kita akan putar ini perintah Pak Gubernur barusan. Ke depannya kita akan evaluasi terus, paling tidak enggak usah lama-lama setahun dua tahun pindah,” jelasnya.

Dia mencontohkan, misalnya anggota Satpol PP bertugas di wilayah Jakarta Barat akan di-rolling ke Jakarta Timur begitu seterusnya.

BEST PROFIT “Saya katakan personel Satpol PP ini bertugas sudah 8 sampai 10 tahun di situ. Kalau Tanah Abang di situ dia lagi dia lagi. Ketemunya di situ di situ lagi sama dia. Jadi kita lakukan penyegaran supaya kinerjanya juga berubah,” ujarnya

Selain itu, untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap Satpol PP, Yani juga telah menyiapkan pembinaan akhlak ini dimaksud agar anggota Satpol PP menjadi manusia yang lebih baik.

“Yah dikasih siraman-siraman rohani, yang muslim kita akan lakukan tausiyah agar yah disiramlah akhlaknya supaya berakhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan siraman ini akan bekerja lebih baik lagi ke depan itu yang muslim. Yang no muslim juga akan dilakukan siraman rohani. Pembinaan akhlak ini untuk di provinsi minggu ke dua dan empat dan kabupaten minggu pertama dan ketiga,” pungkas Yani.

Sumber: merdeka.com

Khofifah sebut bencana akibatkan 3,2 juta orang mengungsi tahun 2017

PT BESTPROFIT – Berbagai bencana alam sedang menimpa Indonesia. Mulai dari siklon tropis Cempaka hingga gunung meletus di Bali. Akibatnya sekitar 3,2 juta orang mengungsi dalam tahun ini. Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Angka pengungsian tahun ini sampai Jumat (1/12) kemarin sudah sekitar 3,2 jutaan, tahun lalu sekitar 2,7 juta dan 2015 itu 1,2 juta,” kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dalam penutupan Jambore Nasional Relawan Muhammadiyah Ke-2 di Aula Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (3/12).

“Sehingga terjadi lonjakan jumlah pengungsian. Sangat penting dan sangat mutlak untuk memberikan layanan kepada mereka yang terdampak bencana alam ini,” tambahnya.

Kata Khofifah, cuaca ekstrem masih akan terjadi dan puncaknya sepanjang Desember. Data yang diterimanya, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 323 Kabupaten/ Kota berisiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

Kehadiran relawan Muhammadiyah yang tergabung dalam Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) dinilainya sebagai energi positif. Hal itu sebagai kesadaran bangsa besar yang juga punya resiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam. BEST PROFIT

Pihaknya berharap semua bisa membangun sinergitas positif di antara para relawan. Karena sebuah layanan kesehatan harus terintegrasi pada saat tanggap darurat. Begitupun layanan pendidikan, psikososial harus langsung dilakukan di tempat pengungsian.

“Karena sangat banyak di tempat pengungsian menemukan mereka yang trauma, terutama mereka kelompok rentan yaitu lansia, ibu hamil, disabilitas dan anak-anak,” terangnya.

Layanan kesehatan termasuk divisi shelter dan rescue, kata Khofifah, sudah dimiliki oleh MDMC. Sehingga hanya dibutuhkan integrasi dengan lembaga koordinator. Urusan evakuasi komandannya Basarnas, Pengungsian komandannya Kemensos, Pendidikan komandannya Kemendikbud, Kesehatan komandannya Kemenkes dan seterusnya.

“Saya rasa sinergitasnya akan terbangun. Karena tidak semua Kepala Daerah atau Pemda itu aware kalau bencana alam itu harus ada Dansatgasnya. Jadi ada beberapa titik sampai hari ketiga, mereka belum menyiapkan Dansatgas, karena BPBD juga belum terbentuk, misalnya,” katanya.

Tidak semua daerah juga memiliki struktur BPBD yang yang cukup menjangkau titik-titik yang membutuhkan quick respon. Kecepatan layanan, terutama daerah-daerah longsor, rata-rata putus jalan dan jembatannya.

“Karena itu relawan menjadi signifikan untuk memberikan quick respon,” urainya.

Khofifah mengungkapkan, Kemensos memiliki kapasitas mengeluarkan beras cadangan pemerintah guna penanganan bencana di daerah. Sesuai ketentuan dan standart operasional prosedur (SOP), beras cadangan akan dikeluarkan setelah keluar Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat oleh Gubernur, selaku kepala daerah.

Dua propinsi, yakni Bali dan Jawa Barat sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat. Sehingga berhak atas penggunaan beras cadangan pemerintah untuk bencana alam.

BESTPROFIT “(Bencana) Gunung Agung Bali itu sudah menggunakan cadangan beras pemerintah Kementerian Sosial. Seperti Jawa Barat per 30 Oktober sudah ada SK Gubernur,” kata Khofifah.

Kata Khofifah, Kemensos memudahkan SOP. Saat terjadi bencana alam, Bupati dan Wakil Bupati Kota/Kabupaten cukup mengeluarkan SK Tanggap Darurat. Setelah SK ditandatangani, maka Pemda bisa mengeluarkan cadangan beras pemerintah hingga 100 ton.

“Kalau itu terpakai, Gubernur diminta mengeluarkan SK Tanggap Darurat. Selanjutnya bisa mengeluarkan sampai 200 ton, sedangkan di atas 200 ton baru SK Mensos,” katanya.

“Dengan begitu cadangan beras yang quota Kabupaten/ Kota bisa digunakan, kalau habis bisa menggunakan quota Pemprov, kalau itu habis baru kuota Kemensos. SOP-nya saya rasa sudah sangat terang,” jelasnya.\

Sumber: merdeka.com

TNI Pastikan Serius Tangani Kasus La Gode yang Tewas di Markas Tentara

Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang (Kontras) Yati Andriani memberikan keterangan pers di Kantor KontraS, Jakarta, Rabu (3/8/2016)

BEST PROFIT – Detasemen Polisi Militer XVI/1 Ternate memastikan, pihaknya serius mengusut tewasnya warga Maluku Utara,La Gode, akibat dikeroyok.

Gode dikeroyok massa di sekitar lokasi Pos TNI Satgas Yonif RK 732/Banau. Muncul dugaan pemukulan dilakukan oknum tentara.

Dan Denpom Ternate Letkol Cpm Ali Mustofa mengatakan, secara intensif, penyidik telah menyelidiki kasus kematian La Gode di Taliabu dengan memeriksa sembilan saksi, baik dari pihak TNI, Polri, maupun masyarakat sipil.

“TNI tidak akan menutup-nutupi. Apabila memang benar terbukti ada keterlibatan oknum TNI dalam kasus La Gode, TNI akan mengambil langkah tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa TNI tak main-main dalam kasus La Gode,” ujar Ali melalui keterangan tertulis, Rabu (29/11/2017) malam.

Sembilan saksi diperiksa, yakni tiga prajurit TNI berinisial RB, DS, dan JN, seorang anggota Polri berinisial JA; dan lima warga sipil berinisial JR, AH, LS, AS, dan YT.

Pemeriksaan dilakukan di Markas Denpom XVI/1 Ternate, Jalan Pahlawan Revolusi, Ternate, Maluku Utara.

Dari pemeriksaan kesembilan saksi itu, ada tujuh saksi tambahan yang dipanggil untuk diperiksa.

Surat panggilan itu sudah diterima saksi, tetapi mereka kesulitan hadir.

BESTPROFIT “Namun, hingga saat ini terkendala masalah transportasi dari Taliabu ke Ternate sehingga para saksi belum dapat memberikan keterangan,” kata Ali.

Ali mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, belum ada yang mengarah pada keterlibatan oknum TNI. Meski demikian, penyelidikan masih berlanjut dan dilakukan secara profesional.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan Denpom XVI/1 Ternate, tetapi juga dari Pomdam XVI/Pattimura. Mereka sudah berangkat ke Taliabu untuk melakukan pemeriksaan di Lede.

La Gode tewas

Warga Maluku Utara bernama La Gode tewas setelah dianiaya massa. Gode diduga dikeroyok karena diduga mencuri 5 kilogram singkong parut milik warga.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maromoi, Maluku Utara, menduga kuat bahwa Gode adalah korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Kami menduga kuat Gode adalah korban penyiksaan hingga tewas oleh tentara,” ujar Koordinator Kontras Yati Andriani kepada Kompas.com, Selasa (28/11/2017).

Dari hasil investigasi, Kontras dan LBH Maromoi mencatat, pria asal Pulau Taliabu, Maluku Utara, tersebut awalnya dituduh mencuri singkong parut (gepe) seharga Rp 25.000 milik seorang warga bernama Egi pada awal Oktober 2017.

Polisi kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan. Bahkan, Gode ditahan lima hari di Pos Satuan Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan Batalyon Infanteri Raider Khusus 732/Banau.

“Penggeledahan, penangkapan, dan penahanan oleh anggota pospol tidak sesuai prosedur. Semua tindakan yang dilakukan aparat tanpa disertai surat-surat resmi dari polisi. Penahanan selama lima hari di pos satgas TNI juga tidak disertai status hukum yang jelas,” ujar Yati.

Pada hari kelima ditahan tanpa menandatangani suatu surat apa pun, Gode melarikan diri. Selama pelarian, ia bertemu istrinya, YN.

Gode menceritakan kepada YN penyiksaan yang dilakukan aparat terhadapnya selama dalam tahanan.

Sekujur tubuhnya sakit, terutama pada bagian rusuk dan punggung. Gode menyebut rasa sakit datang akibat dihajar habis-habisan oleh anggota pos satgas.

Gode tidak kuat menerima siksaan itu sehingga memilih melarikan diri.

Tewas mengenaskan 

Pada Selasa, 24 Oktober 2017, YN bak tersambar petir. Pertemuan dengan suaminya merupakan pertemuan terakhir. Gode ditemukan tewas di dalam pos satgas.

Kondisi jenazah Gode saat dibawa menuju puskesmas untuk dilakukan visum sangat mengenaskan.

“Hal ini membuktikan bahwa kematian La Gode bukan berada di dalam lingkungan masyarakat akibat adanya pengeroyokan massa,” ujar Yati.

Yati mengatakan, memang ada surat yang dikumpulkan TNI berisi tanda tangan warga. Namun, surat itu tidak menjelaskan bahwa Gode dikeroyok massa hingga tewas. PT BESTPROFIT

Surat itu adalah persetujuan warga terhadap keberadaan pos satgas tetap berada di daerah itu. Surat itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang dialami Gode.

Menyesakkan bagi YN. Sang suami pergi tak kembali, ia justru diminta anggota pos satgas untuk tidak melapor ke polisi atas kematian Gode.

Permintaan itu cenderung intimidatif. Anggota pos satgas memberikan uang kerahiman sebesar Rp 1,4 juta per bulan. Mereka berjanji memberikan uang dengan jumlah itu hingga sembilan bulan ke depan.

“Namun, atas pendampingan kami, YN sudah melapor atas tewasnya suaminya pada 20 November 2017 ke Polda Maluku Utara. Surat (laporan) nomor LP/30/XI/2017. YN juga sudah melapor ke Propam Polda Maluku Utara dengan surat nomor STPL/29/XI/2017/Yanduan,” ujar Yati.

Setelah aduan itu, anggota pos satgas mendatangi kediaman YN. Mereka menanyakan keberadaan YN yang kebetulan tidak ada di rumah.

“Terhadap fakta–fakta di atas, kami menganalisis, dalam kasus kematian La Gode terdapat pola–pola yang dipakai anggota pos satgas dan anggota pospol membelokkan fakta peristiwa yang sesungguhnya terjadi. La Gode sebenarnya menjadi korban dalam kasus ini dengan dicari–cari kesalahannya. La Gode dianggap melakukan tindak pidana sehingga pantas disiksa hingga tewas,” ujar Yati.

“Kami juga menyesalkan bahwa tidak berjalannya proses hukum sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang akan berdampak pada tindak kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di daerah-daerah terpencil seperti ini,” lanjutnya.

Lapor LPSK

Yati sudah bertemu Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Selasa siang. Kontras mendesak LPSK memberikan perlindungan maksimal terhadap YN beserta keluarganya.

LPSK secara khusus diminta untuk melindungi saksi-saksi yang mengetahui tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan aparat kepada Gode.

“Selain itu, Kontras juga mendesak LPSK mengawal proses hukum yang tengah berjalan, baik di POM TNI, Propam Polda Maluku Utara, maupun Polda Maluku Utara,” ujar Yati.

Sumber: kompas.com

Ini Anggaran yang Dihapus dan Dikurangi dalam R-APBD DKI 2018

Suasana rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).

BESTPROFIT – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) DKI Jakarta sudah selesai dilakukan sejak kemarin, Selasa (28/11/2017).

Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati penghapusan atau pengurangan anggaran sejumlah program.

Nilai R-APBD setelah pembahasan naik Rp 6,5 miliar menjadi Rp 77,117 triliun. Pengurangan anggaran itu tidak otomatis membuat postur APBD menjadi berkurang. Sebab anggaran itu dipindahkan ke pos anggaran lain yang lebih membutuhkan penambahan anggaran.

Rencananya sidang paripurna pengesahan akan dilakukan Kamis (30/11/2017). Berikut ini adalah anggaran yang dicoret maupun dikurangi dalam R-APBD DKI 2018 :

Anggaran kolam dicoret

Anggaran renovasi kolam ikan Gedung DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 620 juta dihapus dari R-APBD 2018. Anggaran ini dicoret setelah ada instruksi dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

“Saya meminta agar TAPD sekali lagi itu tolong dicoret, Rp 620 juta. Karena saya enggak merasa memerintahkan untuk merenovasi itu,” ujar Prasetio.

Kolam di DPRD DKI Jakarta yang rencananya akan direhabilitasi dengan anggaran Rp 620 juta. Foto diambil pada Selasa, (21/11/2017).

Anggaran kunker dikurangi

Selain kolam, anggaran kunjungan kerja anggota Dewan juga dievaluasi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan anggaran untuk kunker berkurang Rp 43 miliar.

“Hasil dari diskusi mengenai anggaran Dewan ada efisiensi senilai Rp 43 miliar dari anggaran perjalanan dinas atau kunker yang semula Rp 107,7 miliar sekarang dikurangi jadi Rp 43 miliar,” ujar Taufik.

Anggaran kunker pun menjadi 64,7 miliar. PT BESTPROFIT

Hibah untuk Laskar Merah Putih dikurangi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Darwis Muhammad Aji mengatakan ada evaluasi besaran dana hibah untuk Laskar Merah Putih. Dana hibah untuk Laskar Merah Putih semula diusulkan sebesar Rp 500 juta.

“LMP menjadi Rp 100 juta dari Rp 500 juta, sementara Komando Resimen Mahasiwa tetap Rp 1 miliar Pak,” ujar Darwis.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).

Hibah dua yayasan pensiunan dicoret

Banggar dan TAPD juga mencoret dana hibah untuk dua organisasi pensiunan yaitu Yayasan Pensiunan DKI Jakarta dan Paguyuban Werdatama Jaya.

Dana hibah untuk dua organisasi ini disoroti oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Awalnya, Prasetio hanya meminta dana hibah untuk salah satu dari organisasi itu dihapus.

BEST PROFIT “Ini kalau saya lihat dua-duanya untuk pensiunan, ini duplikasi anggaran. Itu tolong dicoret Pak salah satunya, itu hampir Rp 3 miliar loh,” ujar Prasetio.

Namun dalam proses rapat, akhirnya dana hibah dihapus untuk dua organisasi itu. Adapun semula Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta akan mendapat dana hibah sebesar Rp 739 juta dan Paguyuban Werdatama Jaya sebesar Rp 2,1 miliar.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

Dana hibah DPD DKI dicoret

Dana hibah untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta sebesar Rp 1,5 miliar juga dicoret dari R-APBD 2018. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi mengatakan hibah itu awalnya diajukan oleh empat senator DPD DKI yaitu Fahira Idris, AM Fatwa, Dailami Firdaus, dan Abdul Azis Khafia.

Pada tahun 2017, DPD juga dianggarkan untuk mendapat dana hibah. Namun sampai sekarang belum bisa dicairkan.

Alasannya, kata Michael, yang berhak mengajukan anggaran adalah Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. PA dan KPA dari DPD DKI adalah Sekretaris Jenderal DPD RI. Pada kasus ini, yang mengajukan dana hibah justru orang per orang, atau senator DPD DKI sendiri.

Dengan alasan itu, maka pengajuan dana hibah senator DPD DKI pada 2018 juga salah. Taufik pun meminta anggaran itu untuk dihapus.

“Kalau salah ya sudah di-drop saja Pak,” kata Taufik.

Sumber: kompas.com