PT Best Profit Futures Jambi

Tag Archives: PT Bestpro

Bestprofit – Ambisi Jokowi di Balik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ambisi Jokowi di Balik Proyek Kereta Cepat Jakarta-BandungBestprofit – Satu siang, pertengahan Juli lalu, Jaja dan rekan-rekannya bergegas turun kembali ke parit. Ayunan tiga cangkul dan dua kantong goni membuka kegiatan mereka yang sudah dua pekan membuat parit.

Mereka mengenakan seragam oranye plus helm dan sepatu bot. Di dada kanan seragam tertulis HSRCC, kependekan dari High Speed Railway Contractor Consortium, gabungan 7 kontraktor yang mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai pengembang proyek.

Perusahaan-perusahaan itu sudah menekan kontrak senilai 4,7 miliar dolar AS pada April 2017 lalu untuk pengerjaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi. Perusahaan negara PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) adalah satu dari ke-7 kontraktor tersebut. Enam perusahaan lain dari Tiongkok: China Railway International, China Railway Group Ltd., Sinohydro Corporation Ltd, CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd, China Railway Signal & Communication Corporation Co. Ltd, dan The Third Railway Survey Design Institute Group Corporation.

Dalam proyek tersebut, WIKA menggenggam porsi 30 persen dari nilai kontrak Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sisanya dibiayai oleh ke-6 perusahaan Cina tersebut. Mayoritas pembiayaan proyek akan dikucurkan lewat pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB), sementara empat perusahaan pelat merah lain dilibatkan buat menyediakan pembebasan lahan proyek.

Keempatnya—tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—terdiri PT WIKA, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga. Pembagian semula proyek ini: PT PSBI memiliki saham 60 persen dan China Railway Corporation memiliki saham 40 persen di PT KCIC.

Sampai kini proyek yang ditaksir semula menghabiskan duit 5,1 miliar dolar AS atau setara Rp70 triliun ini tidak jelas, molor, perhitungan biayanya membengkak, dan problem pelik lain seperti proses pembebasan lahan yang mandek.

Di lapangan, reporter Tirto mendatangi lokasi yang sedang dikerjakan Jaja dan rekan buruh lain. Mereka adalah sekrup kecil dari megaproyek tersebut, yang lebih menampakkan ambisi Presiden Joko Widodoketimbang hitungan cermat pemerintahannya yang getol menggenjot sejumlah proyek infrastruktur.

Jalur yang tengah dikerjakan Jaja dan rekan-rekannya berada di Desa Mandalasari, Bandung Barat. Desa ini pernah disambangi Jokowi pada 21 Januari 2016 dalam acara groundbreaking. Ia terletak di lokasi Perkebunan Walini yang disiapkan sebagai transit oriented development (TOD) kereta cepat seluas 2.800 hektare milik PTPN VIII.

“Di sini untuk stasiunnya, tetapi enggak tahu titiknya yang mana. Dengar-dengar juga harus selesai 2019. Ini sudah 2017. Enggak tahu nanti jadi enggak,” ucap salah satu rekan Jaja.

Di bagian lain, tampak tiga ekskavator, satu buldoser, satu loader, dan satu pemadat tanah. Namun tak semua alat berat itu dipakai. Usut punya usut, aktivitas ala kadar di tengah belantara hutan karet ini belum berjalan rutin. Beberapa kali kegiatan lapangan dihentikan dan alat berat dipindahkan.

Di sisi timur, berjarak belasan kilometer dari lokasi peletakan batu pertama proyek, ada lokasi batching plant kereta cepat seluas 3 ha di Kampung Cigentur. Lokasinya di pinggir Jalan Cikalongwetan, sekitar 200 meter dari Kantor Desa Mandalasari.

Dari pantauan kami, pertengahan Juli lalu, belum ada aktivitas kegiatan konstruksi yang penting sama sekali selain tumpukan material pasir dan batu di lokasi tersebut.

“Sekarang ada alat berat di TOD, ada sekitar 5 alat berat. Itu baru berjalan satu-dua bulan. Sebelumnya putus hingga empat bulan ke belakang sehingga pekerjaan berhenti,” kata Adey, kepala desa setempat, kepada kami.

Sembari tertawa, Adey hanya menduga-duga bahwa “mungkin uang belum cair” sehingga proyek berjalan putus-sambung. Itu juga yang bikin macet proses jual-beli lahan proyek seluas 4 hektare di desanya.

Setidaknya ada dua warga dari Kampung Cikuda yang belum sepakat soal biaya ganti rugi yang diberikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China. Begitu pula di Desa Cikalong, Desa Rende, dan Desa Puteran. Desa-desa ini berada di Kecamatan Cikalongwetan.

Mereka termasuk dari 17 desa di antara 4 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang akan dilintasi oleh trase atau sumbu jalan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Konsorsium BUMN Kewalahan Menalangi Proyek

Perkara pembebasan lahan yang macet adalah imbas dari pembiayaan proyek yang terhambat: dana pinjaman dari Bank Pembangunan China dan duit patungan dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Empat perusahaan negara di PT PSBI terseok-seok untuk menyetor dana. Keempatnya kesulitan memenuhi tambahan biaya buat membebaskan lahan, salah satunya PT KAI.

Menurut direktur keuangan Didiek Hartantyo, PT KAI—perusahaan negara yang berumur 71 tahun tersebut—belum mampu menyetor modal tahap kedua karena menunggu pendapatan dan pengerahan aset.

PT KAI telah menggelontorkan Rp478 miliar pada tahap pertama ke PT PSBI. Dana ini berasal dari pinjaman internal anak perusahaan. Pada awal pembentukan KCIC tahun 2015, empat perusahaan pelat merah dalam konsorsium kewalahan menyetor dana tunai patungan.

Pasalnya, dalam rencana bisnis megaproyek ini, mereka semula tidak memakai dana tunai. PT KAI, PT Jasa Marga, dan PTPN VIII memakai aset lahan sebagai lintasan kereta cepat.

Namun, karena ada perubahan sumbu jalan kereta cepat—semula dari Stasiun Gambir ke Stasiun Bandung diubah jadi Stasiun Halim Perdanakusuma ke Stasiun Bandung—nilai aset dalam penyertaan modal semakin kecil.

Karena perubahan itu, ujar Didiek, “Aset yang digunakan berkurang sehingga kita optimalkan dari aset Manggarai.”

PTPN VIII juga punya kesulitan modal tunai. Karena hal inilah akhirnya hanya PT KAI, PT WIKA, dan PT Jasa Marga yang menyetor modal tunai tambahan. Sebagai gantinya, PTPN VIII merelakan seluruh aset tanah di Walini sebagai bagian penyertaan modal. Kawasan Walini dikenal punya lanskap indah serta dalam perencanaan proyek kota baru oleh pemerintah Bandung Barat.

Pelbagai masalah ini memunculkan pertanyaan besar kepada PT KCIC sebagai pengembang megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan irit bicara saat dikonfirmasi reporter Tirto, “Saya belum kasih rilis, saya harus menghormati perintah atasan.”

“Nanti pada saatnya saya akan sampaikan begitu kondisi sudah lebih kondusif. Tahun lalu juga begitu, jadi saya tidak perlu klarifikasi,” lanjut Hanggoro saat ditemui di lantai lima Gedung WIKA, beberapa waktu lalu.

Sementara Komisaris PT KCIC Sahala Lumban Gaol menyatakan “tidak ada hambatan” yang penting pada proyek tersebut. “Semua sesuai rencana,” klaim Sahala saat ditemui di lobi Kementerian BUMN.

Apa yang disampaikan oleh Sahala menafikan kondisi di lapangan sejak omong-omong proyek ini tercetus pada 2015 dan peletakan batu pertama proyek oleh Jokowi pada awal tahun 2016.

Baru-baru ini Presiden Jokowi menghendaki perubahan komposisi saham Cina di proyek tersebut. Perusahaan Tiongkok diharapkan meningkatkan komposisi saham hingga 90 persen, sementara BUMN hanya 10 persen. Langkah Jokowi ini lebih terlihat biar proyek kereta cepat tidak mangkrak berlarut-larut.

Di sisi lain, Menteri BUMN Rini Soemarno—yang diberi tugas untuk mengevaluasi pembiayaan proyek bersama Menteri Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan—masih “optimistis” soal pencairan dana pinjaman dari China.

Dalam satu pernyataan di Istana Negara beberapa lalu, Soemarno mengatakan pembebasan lahan proyek kereta cepat baru 55 persen, tapi dengan capaian sebanyak itu, pinjaman tahap pertama sebesar 1 miliar dolar AS dari Bank Pembangunan China sudah bisa dicairkan.

“Jadi target kita untuk penarikan, kita harapkan bisa dilakukan di akhir minggu pertama bulan Agustus,” kata Rini.

Ambisi Jokowi di Balik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Tangan Jokowi di Kereta Cepat

Persoalan pinjaman memang jadi pelik dan berisiko gagal. Semula pemerintah tak mau ikut campur soal pembiayaan proyek. Namun, belakangan, Presiden Jokowi mengeluarkan beberapa regulasi yang bisa memberi ruang bagi pemerintah terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Regulasi itu termasuk Peraturan Presiden No. 3/2016 tentang proyek strategis nasional dan Perpres No. 107/2015 tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung masuk di urutan 60 dari 225 proyek strategis nasional. Artinya, pembangunan kereta cepat memang sangat mungkin mendapat jaminan dan anggaran dari pemerintah. Padahal, di sisi lain, Perpres 2015 menegaskan proyek tersebut tak memakai APBN atau dana jaminan pemerintah.

“Dalam proyek strategis nasional (ada proyek kereta cepat) itu udah enggak benar. Ada upaya colongan. Diam-diam memasukkan kereta cepat dalam daftar proyek strategis nasional,” kata Azas Tigor Nainggolan yang konsen pada isu transportasi.

Usai ada peraturan soal proyek yang dinilai “strategis” dalam skala nasional, di hari yang sama, 8 Januari 2016, Jokowi menginstruksikan kepada kejaksaan agung, menteri, kepolisian, dan pejabat lain untuk “mengambil langkah agar proyek strategis nasional berjalan dengan cepat.” Artinya, ada keistimewaan bagi proyek tersebut termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki pernah menyatakan khusus proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan memakai anggaran negara dan jaminan pemerintah, sebagaimana disebutkan lewat Perpres 107/2015.

Namun, dalih macam itu bisa dipatahkan karena Indonesia juga punya peraturan pemerintah—notabene lebih tinggi kedudukan hukumnya ketimbang Perpres—mengenai badan usaha milik negera. Dalam PP No. 45/2005 ada pasal yang menyebut pemerintah bisa menugaskan BUMN untuk memberi ganti rugi atas semua biaya jika secara keuangan tidak menguntungkan.

“Lebih tinggi PP daripada Perpres. Masa enggak terbalik cara berpikirnya,” tegas Tigor.

Selain itu, Jokowi juga telah mengelurkan perubahan aturan atas Perpres No. 58/2017, isinya termasuk menambahkan sejumlah proyek infrastruktur baru, dan menetapkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di urutan ke-82 dari 248 proyek strategis nasional.

Perpres itu mengatur, salah satunya, proyek strategis nasional—yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun nonpemerintah—harus dipercepat pelaksanaannya. Ia juga menegaskan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa ditunjuk sebagai koordinator untuk mengusulkan perubahan proyek strategis nasional yang bersumber dari non pembiayaan negara.

Lagak tergesa-gesa demi mengamankan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Jokowi ini mengesankan cara pemerintahan sekarang yang ingin serba cepat tetapi luput perhitungan yang riil.

Itu dikemukakan oleh Djoko Setijowarno, akademisi teknik sipil dari Unika Soegijapranata, yang pernah menjadi pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia. Keterlibatan negara luar, dalam hal ini perusahaan negara Cina semakin besar justru ketika proyek macam ini diklaim pemerintah punya nilai “strategis” secara nasional.

“Saya sudah beri masukan sejak awal. Harusnya kita siap dulu,” kata Setijowarno, “Jadi jangan membikin groundbreaking dahulu sementara tidak jelas perjanjiannya.”

“Akhirnya, kan, seperti ini … Sudah salah langkah. Yang rugi kita sendiri … Kita sudah keluarkan duit sementara yang janji (perusahaan negara Cina), satu Yuan pun belum keluar.” Bestprofit.

Best Profit – Layar Raksasa IMAX di Balik Kesuksesan Dunkirk

Layar Raksasa IMAX di Balik Kesuksesan DunkirkBest Profit – Saat Warner Bros mengumumkan bahwa Dunkirk akan dirilis pada 21 Juli 2017, muncul pertanyaan: mengapa film bencana perang tersebut dilempar ke publik di tengah-tengah peluncuran blockbuster seperti Transformer: The Last Knight dan War for the Planet of the Apes?

Baru dua hari sejak Dunkirk dimainkan di bioskop seluruh dunia, keraguan itu pelan-pelan memudar. Dunkirk meraup pendapatan sebesar $50,5 juta di pembukaan akhir minggu yang berasal dari 3.720 lokasi penayangan. Hampir seminggu sudah film yang dibintangi Tom Hardy itu menarik penonton bioskop di berbagai negara. Harapan studio untuk mengembalikan biaya produksi yang diperkirakan mencapai $100 juta pun makin terbuka.

Apa rahasianya? Nolan dan segenap kru sesungguhnya telah mengabarkan resepnya jauh-jauh hari: layar super lebar bernama Image Maximum alias IMAX.

IMAX adalah proyeksi film yang mampu menampilkan gambar dengan ukuran dan resolusi yang lebih besar dari proyeksi film konvensional. Standar layar IMAX bisa mencapai tinggi 16,1 meter dan lebar 22 meter atau lebih. Di Sydney Imax Theater, Australia, bahkan tersimpan layar IMAX terbesar di dunia dengan tinggi mencapai 29,7 meter dan lebar 35,7 meter.

Keistimewaan IMAX berawal dari film negatifnya yang memiliki ukuran 70 milimeter, dua kali lebih lebar dibanding film negatif konvensional yang berukuran 35 milimeter. IMAX menawarkan pengalaman menonton yang lebih spesial — jadi, terima kasih kepada trio asal Kanada yang menciptakan dan mengomandoi IMAX Corporation di akhir 1960-an: Roman Kroitor, Robert Kerr, dan William C. Shaw.

Penggunaan kamera IMAX, yang dikenal berukuran jumbo dan berbobot lumayan berat, menjadi salah satu katalisator kesuksesan Nolan yang dengan penuh semangat menggarap Dunkirk. Bersama The Avenger: Infinity War yang dirilis tahun depan dan Sully yang dirilis tahun lalu, Dunkirk adalah tiga film teraktual yang merekam hampir seluruh adegan dengan kamera IMAX. Lebih tepatnya 70 persen memakai kamera IMAX 15 perforasi, dan sisanya 5 perforasi (65 milimeter).

“Kualitas gambar yang dihasilkan benar-benar tak ada duanya. Kami benar-benar mencoba dan menciptakan sensasi realitas maya bagi penonton tanpa mereka perlu memakai kacamata khusus,” kata Nolan dalam video bertajuk “Behind the Frame” yang diunggah IMAX sembilan hari sebelum Dunkirk dirilis.

Strategi Nolan dan studio berbuah manis. Dari total keuntungan yang diraih pada minggu pertama pemutaran Dunkirk, 11,7 juta di antaranya berasal dari penayangan di layar IMAX. Kedua pihak memperkirakan hanya butuh dua minggu untuk balik modal dan mulai menghitung selisih keuntungan di minggu-minggu setelahnya. Dan sejauh ini, antusiasme penonton masih hangat-hangatnya jelang minggu kedua pemutaran.

Keputusan menggunakan kamera IMAX di hampir seluruh adegan dalam film Dunkirk didasarkan pada rekam jejak Nolan yang sukses dengan film-film hasil sorotan kamera IMAX-nya yang lain—meski hanya di beberapa adegan. Antara lain Trilogi The Dark Knight (2005, 2008, 2012), Inception (2010), dan Interstellar (2014). Ibarat menabung, Nolan memperoleh hasil akhirnya mulai dari Dunkirk, dan berlanjut di film-film lainnya kelak.

Studio film, IMAX, dan Nolan terlihat memiliki hubungan bersifat simbiosis mutualisme. Nolan adalah sineas ambisius yang cocok — atau bahkan hanya mampu — ditangkap layar raksasa IMAX. Studio babon seperti Warner Bros senang-senang saja membiayai film produksi Nolan, termasuk untuk menyewa kamera IMAX yang harganya terkenal sangat mahal. Mereka paham bahwa blockbuster bikinan Nolan pasti akan laris di pasaran.

Perjuangan Sang CEO Membesarkan IMAX

Kini hampir tak ada film blockbuster dan film franchise yang tak mendapat sentuhan kamera IMAX. Namun tak banyak orang yang mengetahui kisah IMAX yang dulunya pernah dicibir pengelola bioskop seantero Amerika Serikat sebelum akhirnya eksis di mancanegara. Terhitung 31 Maret 2017, menurut PRNEwswire, IMAX Corporation telah menancapkan 1.226 layarnya di 75 negara, termasuk tujuh buah di Indonesia (tiga di Jakarta, dua di Surabaya, satu di Tangerang, dan satu Bekasi).

Empat tahun silam, di bulan yang sama, CEO IMAX Corporation Richard Gelfond menerbitkan kisah perjalanan bisnisnya di Harvard Bussines Review. Sejak ditemukan di awal 1970-an, tuturnya, IMAX Corporation hanya membuat film dokumenter tentang alam dan ditayangkan di museum. Saat ia membelinya pada 1994 tujuannya adalah membawa IMAX ke industri film Hollywood.

Sayangnya, orang-orang belum tertarik. Masalah lebih pokoknya, kata Gelfond, adalah model bisnis yang belum kokoh untuk berkembang. Jarang ada bioskop yang mau menancapkan layar super besar IMAX sebab tak yakin akan menarik penonton. Situasinya muter-muter, sebab tiap bioskop berkata akan mau memasangkannya jika bioskop lain juga sudah memasangnya. Belum lagi biaya pemasangannya tinggi, mencapai $5 juta per bioskop.

Layar Raksasa IMAX di Balik Kesuksesan Dunkirk

Gelfond menikmati hasil kerjanya sebagai imbalan dari pertemuannya dengan orang dari berbagai latar belakang motivasi. Mereka ini, kata dia, yang membuat IMAX kompetitif namun tetap dalam suasana win-win. Gelfond tentu ingin terus maju. Setelah sukses dengan Nolan, selanjutnya ia akan mencari sosok-sosok lain yang punya visi sejalan dengan penggunaan kamera dan layar raksasanya. Best Profit, PT Bestprofit.

Best Profit – Modus TNI Membantu Petani

Modus TNI Membantu PetaniBest Profit – Musim kemarau tahun ini yang diprediksi panjang sempat membuat Pandi ogah menanam padi pada Mei lalu. Tahun lalu saja, batinnya, ia nekat menanam tiga kali setahun sesuai anjuran pemerintah tetapi hasilnya jeblok. Ia justru banyak direpotkan dengan urusan air yang sulit dan wabah tikus. Maka, alih-alih untuk dijual, hasil panen padi itu cuma dikonsumsi sendiri.

“Capek, iya. Hasilnya sama saja,” keluh Pandi.

Namun, pada awal Mei lalu, ia dan petani lain di Kampung Karoya, Desa Bojong—tak jauh dari Stasiun Tenjo, Kabupaten Bogor—memutuskan tetap menanam padi. Ihwal keputusan ini tidak lepas dari rencana kerja sama petani setempat dengan Koramil 2119/Parung Panjang (di bawah Kodim 0621/Kab. Bogor), yang mengerahkan serdadu untuk “membantu” petani. Maka, pada 19 Mei, mereka mulai menggarap 25 hektare sawah untuk persiapan menanam padi.

Pukul enam pagi, lima belas tentara sudah tiba di rumah Pandi. Sebelum turun, para serdadu sarapan dan berbincang-bincang. Barulah, pada pukul 8 pagi mereka berangkat ke sawah. Letak sawah sekitar 1 km dari rumah Pandi. Ada dua blok, satu di sisi timur Jalan Tenjo Raya berbatasan langsung dengan Provinsi Banten, satunya di sisi barat.

Bagi petani, berangkat jam 8 pagi sebenarnya sudah terlampau siang. Biasanya mereka sudah ke sawah sejak pukul 6 pagi. Sebelum tengah hari mereka sudah pulang. Namun, karena bersama tentara, mereka sungkan.

“Enggak enaklah, mereka, kan, cuma membantu, masa iya mau jam enam juga,” ujar Pandi.

Menggarap sawah seluas 25 ha dilakukan dalam waktu dua hari. Tambahan personel dari tentara terbukti efektif dan menghemat waktu serta tenaga para petani. Begitu pula saat menanam. Lima belas tentara dari Koramil Parung Panjang kembali dikerahkan, dalam dua hari, bibit padi sudah merata di lahan sawah yang sama, tempat para petani tergabung dalam kelompok Suka Tani itu.

Pandi berkata “senang” dengan bantuan dari tentara itu. Namun, ada satu hal yang mengganjal: permintaan agar petani di Desa Bojong bisa menanam padi tiga kali dalam setahun. Anjuran itu agar ada “kelebihan produksi padi yang bisa dijual pada Badan Urusan Logistik,” sebuah perusahaan milik negara yang dibentuk pada 1967 di masa awal pemerintahan Soeharto buat mengurus tata niaga beras. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan hasil panen lebih, sehingga tidak cuma untuk konsumsi sendiri.

Proyek ‘Swasembada Pangan’ Kementerian Pertanian dan TNI

Bantuan personel TNI kepada Pandi dan petani di Bojong tidak lepas dari kerja sama yang diteken antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seorang pengusaha pertanian kelahiran Bone, dan Jendral Gatot Nurmantyo, alumnus Akmil tahun 1982, pada Januari 2015. Gatot saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, yang lantas menduduki Panglima TNI di bawah pemerintahan Joko Widodo sejak Juli 2015.

Kerja sama itu untuk mengejar apa yang disebut “target swasembada pangan tahun 2017″ yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program prioritas kedaulatan pangan dalam Nawacita. Tahun ini, pemerintah menargetkan produksi padi sebesar 77 juta ton.

Poin kerja sama itu melibatkan TNI dalam urusan percepatan swasembada pangan. Dari cetak sawah baru, pengawalan pembagian bibit dan pupuk subsidi, hingga membantu petani di sawah. Secara teknis, para prajurit TNI yang seharusnya angkat senjata dilibatkan untuk angkat cangkul hingga mengemudikan traktor guna mengejar target tersebut.

Agung Hendriadi, yang saat diwawancarai reporter Tirto beberapa waktu lau masih menjabat Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian, mengatakan salah satu alasan utama kerja bareng TNI karena “kurangnya tenaga penyuluh pertanian.” (Agung sejak 18 Juli lalu dilantik sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan)

Total penyuluh pertanian saat ini berjumlah 57 ribu, padahal jumlah potensi desa pertanian di Indonesia ada 71 ribu, ujar Agung. Kekurangan inilah yang berusaha ditutupi lewat pelibatan personel TNI yang dilatih untuk “memberikan penyuluhan kepada petani.”

“Itu masih sangat kurang. Karena itu TNI punya Babinsa, kan. Nah, Babinsa itu, kan, ada di tingkat kecamatan. Ini kenapa tidak optimalkan untuk pertanian? Kita Manfaatkan Babinsa untuk membantu pertanian,” kata Agung. Babinsa adalah tentara tingkat bintara yang bertugas “membina desa” di setiap Koramil, yang pada masa Orde Baru menjadi “mata dan telinga” penguasa di unit lapisan masyarakat bawah dalam politik teritorial. (Baca logika TNI dari situs resmi dalam proyek tersebut: Peran Babinsa dalam Swasembada Pangan)

Para serdadu Angkatan Darat ini diberi wewenang untuk “mengawasi produksi padi dari hulu ke hilir.” Pada saat memasuki masa tanam, kata Agung, para serdadu mengajak warga untuk segera turun.

“Ayo kita tanam, yuk. Sementara tenaga penyuluh yang melakukan itu jumlahnya sangat kurang,” tambah Agung, yang menyiratkan seakan-akan petani adalah subjek pemalas.

Ketika panen selesai, TNI mengawal beras untuk disalurkan ke Bulog. “Kemudian kalau panen, petani bisa dimainin sama tengkulak. Kasihan petani,” tambah Agung.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kolonel Arm Alfret Denny Tuejeh mengatakan sejauh TNI hanya diminta membantu petani sesuai kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Dalam praktiknya, TNI mengerahkan anggota Babinsa untuk melakukan “pembinaan.” Ia menganggap hal ini justru positif bagi petani. Salah satunya terkait dengan cetak sawah.

“Itu, kan, kita membantu cetak sawah, jadi unsur AD yang ada di wilayah membantu dinas pertanian, ini ada tanah, dilaporkan, baru kemudian digarap jadi sawah. Ini, kan, baik,” kata Denny, yang sebelumnya menjabat Komandan Korem 121/Alambhana Wanawai, Kalimantan Barat, lulusan Akmil 1988.

Sejak kerja sama itu diteken, proyek ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu keberhasilan yang dibanggakan oleh TNI dan Kementerian Pertanian adalah kesuksesan mereka mencetak sawah. Pemerintah mengklaim berhasil mencetak sawah baru seluas 120 ribu ha pada 2015 dan 129 ribu ha pada 2016.

Menggenjot Produktivitas Padi, Mengabaikan Daya Dukung Petani

Namun, apa yang diklaim sebagai “niat baik membantu petani” lewat proyek ini tidak selamanya berdampak positif. Dorongan pemerintah agar petani meningkatkan produksi padi dengan menggenjot tiga kali panen dalam setahun tidak semudah hitung-hitungan angka semata.

Cerita Pandi bisa menggambarkan proyek itu gagal sejak awal bila hanya berfokus menggenjot “produktivitas” padi. Sawah yang baru ditanam Pandi bersama tentara pada Mei lalu, sebagian sudah terancam gagal panen karena kekeringan. Beberapa petak padi sudah berbulir sebelum waktunya, sehingga dipastikan tidak akan banyak hasil panennya.

Kekeringan itu sudah dimaklumi oleh Pandi dan petani di Bojong. Mereka sadar, sawah di sana adalah sawah tadah hujan. Karena itu mereka tahu keberhasilan panen sangatlah tergantung pada curah hujan. Mereka tak punya irigasi. Jika kemarau panjang, gagal panen pasti sudah mengincar. Alasan itulah yang membuat Pandi enggan untuk menanam padi tiga kali dalam setahun.

Upaya menyelamatkan padi yang baru ditanam sudah dilakukan oleh Pandi sendiri. Ia menyedot air dari selokan yang dibuat petani untuk menampung hujan. Untuk mengairi empat petak sawah, ia menghabiskan lebih dari 10 liter solar untuk diesel. Itu pula yang membuat ia dan petani lain berpikir dua kali untuk mengairi sawah.

“Yang lain sudah pasrah, enggak mau nyedot air, dibiarin saja. Itu lihat sudah kering, itu pasti gagal panen,” kata Pandi menunjuk sepetak sawah kering yang digarapnya.

Pelibatan TNI untuk menggarap sektor pertanian berimplikasi juga pada kebijakan pemerintah daerah.

Salah satu kasus itu mencuat di Sumatera Barat. Gubernur Irwan Prayitno mengeluarkan surat edaran pada 6 Maret 2017 yang mengancam pengambilalihan lahan petani oleh TNI jika lahan sawah dibiarkan kosong lebih dari 30 hari pasca panen.

Selain poin pengambilalihan lahan, surat edaran itu menyebutkan pula klausul pembagian hasil 80 persen untuk TNI dan 20 persen untuk pemilik lahan.

Tujuan surat edaran ini semata-mata memenuhi target produksi padi di Sumatera Barat pada 2017, yakni 3 juta ton. Alhasil, demi mencapai angka itu, petani didorong untuk menanam padi minimal dua kali dalam setahun.

Surat edaran itu segera menuai kecaman dari petani Sumatera Barat.

Ali Padri, penggiat tani dari Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat, mengatakan surat edaran itu tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, pengambilalihan lahan adalah langkah yang sudah keliru. Jikapun memiliki dasar hukum, menanam padi usai 15 hari setelah panen tidak akan berdampak baik untuk keberlangsungan tanah yang berakibat pada menurunnya hasil panen di kemudian hari.

“Biasanya juga petani kalau sekali panen, kemudian akan ganti dengan tanaman jagung dulu, diseling seperti itu, tidak bisa langsung tanam,” ujarnya.

Di masyarakat Minang itu TNI dan petani memiliki riwayat relasi yang buruk. Menurut catatan LBH Padang, ada keterlibatan TNI dalam konflik-konflik lahan dengan petani. Di antaranya konflik tanah ulayat nagari antara masyarakat Nagari Mungo (Kabupaten Lima Puluh Kota) dan Detasemen Zeni Tempur 2, satuan organik dari Komando Daerah Militer 1/Bukit Barisan di Padang Mengatas, serta konflik tanah ulayat Nagari Kapalo Hilalang (Kabupaten Padang Pariaman) dan Korem 032/Wirabraja di bawah Kodam yang sama.

Riwayat buruk ini membuat petani makin khawatir dengan adanya surat edaran tersebut.

“Petani jelas khawatir kalau sampai lahannya diambil alih,” ujar Ali. “Sebenarnya kalau TNI mau membantu, kami tidak keberatan, tapi jangan sampai semuanya dikuasai TNI. Ini tidak benar.”

Masalah keterlibatan TNI pada konflik lahan tak hanya di Sumatera Berat, melainkan di daerah lain seperti di Lampung, Sulawesi, dan Sumatera Utara—untuk menyebut beberapa kasus.

Salah satu program dalam kerja sama antara Kementerian Pertanian dan TNI adalah Brigade Tanam. Kementerian memberikan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 180 ribu unit untuk digunakan Babinsa membantu petani. Alasannya, TNI dianggap lebih mumpuni ketimbang petani.

“Kalau tentara ada pembekalan teknisnya, mereka belajar memperbaiki mesin, merawat mesin. Ini yang kita tular ke petani dan penyuluh,” kata Agung Hendriadi dari Kementerian Pertanian.

Berbeda dari anggapan elite yang mengatur tata kelola pertanian, petani seperti Pandi yang didorong untuk mencapai target skema swasembada beras nasional tak sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan mereka.

Pandi membuat gambaran: dalam satu kali gagal panen, satu hektare sawah hanya menghasilkan satu ton padi. Ia bisa dianggap menyumbang target pemerintah. Namun, bagi petani, satu hektare sawah yang sama seharusnya bisa panen enam ton. Itu adalah kerugian. Biaya bibit, pupuk, pengairan, bensin, tenaga, dan waktu tidak terbayar dengan satu ton padi.

Bagi Pandi, dan mungkin banyak petani lain, masalah utama mereka bukanlah model yang membuat mereka terserap dalam sistem yang mendorong produksi beras nasional meningkat, tetapi yang lebih penting bagi mereka, di antara hal lain, adalah infrastruktur pertanian seperti irigasi, akses bibit berkualitas dan murah, serta menjalankan keterampilan dan pengetahuan lokal sesuai konteks setempat. Pendeknya, mengembangkan gaya bertani sendiri.

Di desanya, Pandi kini tengah mengusahakan untuk membuat embung guna keperluan mengairi sawah warga. Ia sudah mendapatkan persetujuan hibah tanah seluas 5.000 meter persegi dari pemerintah Desa Bojong. Pandi dan kelompok tani di desanya akan mewujudkan rencana tersebut pada 2018 mendatang.

“Pemerintah kalau mau bantu sebenarnya kami senang. Tentara juga kalau bantu juga kami senang,” kata Pandi. “Tetapi masalah kita itu air.”

Best Profit, PT Bestprofit.

Bestprofit – ISI Yogyakarta Cegah Pengaruh HTI ke Mahasiswa

ISI Yogyakarta Cegah Pengaruh HTI ke Mahasiswa Bestprofit – Dalam dua tahun terakhir, seiring menguat dan meluas pengaruh Hizbut Tahrir Indonesia ke kampus, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta membuat aksi kecaman terhadap HTI.

Pada 17 Juni 2016, ratusan mahasiswa dan alumni kampus ini menggelar aksi menolak keberadaan HTI di sana. Aksi di depan Rektorat ISI itu didukung oleh petinggi kampus.

Aksi serupa muncul pada 22 Mei 2017. Kelompok atas nama Kesatuan Aksi Alumni-Mahasiswa Institut Seni Indonesia mendeklarasikan petisi yang mendesak pemecatan dosen, karyawan, dan mahasiswa ISI Yogyakarta yang menjadi simpatisan, anggota, dan pengurus HTI. Aksi ini juga mendukung rencana pemerintah membubarkan HTI.

Tindakan ini sebagian didorong rasa terkejut bahwa bahkan di kampus yang didominasi komunitas seniman dan tak punya kedekatan dengan sejarah panjang tradisi gerakan Islam kampus, bisa “disusupi” oleh organisasi politik yang mengusung ide khilafah.

Meski demikian, Pembantu Rektor ISI Bidang Kemahasiswaan, Anusapati, mengatakan tipis kemungkinan Rektorat ISI menuruti desakan tersebut. Langkah itu, katanya, terlalu jauh.

“Mereka juga, kan, teman-teman kita sendiri. Kalau statusnya PNS juga jadi urusan pemerintah pusat,” ujarnya di Gedung Rektorat ISI Yogyakarta, Kamis kemarin.

Anusapati menegaskan Rektorat ISI lebih berfokus membatasi kegiatan HTI agar pengaruh pahamnya tidak meluas di kalangan mahasiswa.

“Sebenarnya, setelah ada keputusan pemerintah, langkah kami pada 2016 mendapatkan dasar lebih kuat. Tapi, sampai sekarang, kami belum membahas rencana baru terkait HTI di ISI,” katanya.

Anusapati membenarkan sejumlah dosen ISI menjadi anggota HTI. Sebagiannya menjadi pengurus lembaga seni bernama Khilafah Arts Network (KHAT), yang berdiri di Yogyakarta pada medio 2016.

Deni Junaedi, yang menolak diwawancara, adalah ketua Khilafah Arts Network. Dalam satu tulisan yang membahas retrospeksi karyanya lewat KHAT, Deni berkata ia aktif dalam organisasi politik HTI sejak 2008.

Anusapati menjelaskan, sebelum ada aksi penolakan HTI pada 2016, Rektorat ISI telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang larangan organisasi masyarakat “berpaham radikal” dan partai politik masuk ke kampus. SK Rektor itu terbit pada 16 Juni 2017.

“Kami tidak secara khusus menyebut melarang HTI, sebab tak ada dasarnya. SK Rektor itu secara umum melarang semua ormas berpaham radikal masuk ke kampus kami,” kata Anusapati.

Namun, Anusapati membenarkan sasaran SK Rektor itu mengarah pada HTI. Aturan ini muncul sebab pimpinan kampus ISI mengklaim telah menerima “banyak laporan” yang mengeluhkan aktivitas HTI.

“Mereka menjaring banyak mahasiswa baru. Kami tak mau mahasiswa baru terkena brain wash paham mereka,” ujarnya.

Anusapati menambahkan, setelah SK Rektor itu terbit, Rektorat ISI merombak kepengurusan masjid kampus. Ini lantaran mereka menerima “banyak keluhan” soal masjid kampus ISI menjadi markas kegiatan HTI.

Selain kerap menjadi lokasi penyebaran buletin dan diskusi soal gagasan HTI, para khatib Jumat di masjid kampus ISI terindikasi berafiliasi dengan organisasi politik tersebut.

“Setelah kepengurusan masjid dirombak, tak ada lagi selebaran, diskusi, dan materi khotbah berisi gagasan mereka. Kami membatasi kegiatannya saja. Kalau pemikiran, tak mungkin dibatasi,” katanya.

Anusapati mengatakan Rektorat ISI berupaya hati-hati dalam membatasi pengaruh HTI agar “tidak mengarah pada upaya memberangus kebebasan.” Karena itu, mayoritas bentuk pembatasan kegiatan disandarkan dari adanya laporan.

Misalnya, pada 2016, Rektorat ISI menyadari basis HTI di kampus berakar pada organisasi intrakampus bernama Keluarga Mahasiswa Islam (KMI) ISI. Tahun lalu, organisasi itu mengalami pergantian pengurus. Hingga sekarang, Rektorat ISI menolak mengesahkan kepengurusan baru ini.

“Soalnya ada masalah. Pemilihan kepengurusan baru itu diprotes mahasiswa lain, BEM juga menolaknya. Jadi kepengurusan baru tidak kami sahkan dulu,” kata Anusapati.

Ia menduga KMI ISI sejak lama menjadi alat HTI membangun basis simpatisan di ISI. “Sepertinya sudah mengakar, dari angkatan-angkatan sebelumnya,” tambahnya.

SK badan hukum HTI dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu lalu, 19 Juli, menyusul terbitnya Perppu Ormas 2/2017 pada pertengahan pekan lalu. Kepolisian mengatakan melarang kegiatan dakwah HTI, termasuk aktivisnya tidak boleh lagi memakai nama, lambang, bendera atau atribut HTI.

“Kalau dakwahnya jelas-jelas anti-Pancasila, anti-NKRI, akan kami tertibkan dan amankan,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto.

Pihak HTI tengah menimbang untuk melakukan gugatan hukum setelah organisasinya dibubarkan.

Menjelang dan setelah HTI dibekukan, beredar dokumen yang belum sepenuhnya terverifikasi yang memuat daftar nama pengurus, anggota, dan simpatisan HTI dari kalangan aparatur sipil negara, termasuk dari akademisi, di 34 provinsi. Dokumen itu salah satunya mencantumkan dua nama dosen dari ISI Yogyakarta. Bestprofit, PT Bestprofit.