PT Best Profit Futures Jambi

Tag Archives: PT Bestpro

PT Bestprofit – Lolos Sensor Dengan VPN

Lolos Sensor Dengan VPNPT Bestprofit – Di dunia maya hingga hari ini, terdapat lebih dari 1 miliar situsweb yang bisa diakses pengguna internet. Jumlah pengguna internet sendiri, per akhir Maret 2017, lebih dari 3,7 miliar. Dunia maya bukan hanya tempat bagi situsweb semata. Aplikasi ponsel pintar, juga mengambil tempat di dunia virtual tersebut. Data terbaru, ada lebih dari 3 juta aplikasi yang mendiami toko aplikasi Google Play bagi perangkat Android. Baik situsweb maupun aplikasi ponsel pintar yang ada, jelas menawarkan layanan berbeda-beda untuk dinikmati penggunanya.

Sayangnya, tidak semua situsweb dan aplikasi di dunia maya itu bisa digunakan layanannya karena adanya sensor. Di beberapa negara, sejumlah situsweb dan aplikasi penting bahkan tidak bisa diakses karena adanya pembatasan dari pemerintah.

Secara lebih luas, merujuk data yang dipublikasikan VPNMentor, Korea Utara didaulat sebagai negara dengan tingkat penyensoran atau pemblokiran situsweb tertinggi di dunia. Selanjutnya, berturut-turut, Somalia, Iran, Cina, Eritrea, Suriah, Guinea Khatulistiwa, Uzbekistan, Vietnam, dan Arab Saudi masuk ke dalam 10 besar negara dengan tingkat pemblokiran tertinggi di seluruh dunia. Negara-negara yang masuk ke 10 besar sebagai negara yang melakukan sensor tertinggi tersebut, diberi rating 1 dari 10. Semakin kecil rating, semakin tinggi tingkat penyensoran.

Berbanding terbalik dengan negara-negara di atas, dari riset yang sama, Estonia, sebuah negara yang berbatasan langsung dengan laut Baltik, didaulat sebagai negara dengan tingkat penyensoran atau pemblokiran terkecil. Berturut-turut, negara-negara seperti Islandia, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Inggris Raya, Perancis, dan Portugal, masuk ke dalam 10 besar sebagai negara dengan tingkat penyensoran atau pemblokiran terkecil. Negara-negara tersebut, menerima rating 10 atas kenyataan bahwa di negara-negara tersebut, minim terjadi penyensoran.

Dari kedua data yang saling bertolak belakang tersebut, negara-negara yang sering melakukan sensor atau blokir, sebagian besar berada di wilayah Asia. Sementara negara-negara dengan tingkat sensor atau blokir paling minim, sebagian besar berada di wilayah Eropa.

Lolos Sensor Dengan VPN

Indonesia ternyata tidak termasuk negara yang ekstrem dalam artian banyak memblokir atau terlalu bebas. Pemerintah Indonesia memberlakukan aturan pemblokiran melalui UU ITE. Yang terbaru, pemerintah memblokir 11 Domain Name Server (DNS) yang terkait dengan Telegram. Dengan pemblokiran tersebut, masyarakat Indonesia tidak bisa mengakses domain-domain tersebut. Selain Telegram, setidaknya ada 2 layanan internet yang cukup besar yang tidak bisa dinikmati warganet Indonesia. Kedua layanan tersebut adalah Vimeo serta Reddit. Baik Vimeo maupun Reddit, keduanya diblokir di tahun 2014 lalu.

Secara menyeluruh, hingga akhir 2015 kemarin, Pemerintah Indonesia melalui Kominfo telah memblokir 766.394 situsweb. Merujuk data VPNMentor, Indonesia diberi rating 3,4, tepat berada di bawah Singapura dengan rating 3,5.

Dalam urusan pemblokiran situsweb, ada cukup banyak alasan digunakan. Mulai dari suatu layanan internet mengandung konten pornografi, SARA, pembajakan, hingga berupa perlindungan pemerintah terhadap pemain-pemain lokal. Untuk alasan terakhir, Cina merupakan negara yang diketahui melakukan pemblokiran, salah satunya sebagai upaya melindungi layanan-layanan berbasis lokal yang mereka miliki. Di negara tirai bambu itu, hingga 2010, Cina telah memblokir 1,3 juta situsweb. Hampir segala layanan internet terkenal yang umum dikunjungi masyarakat internet dunia, memiliki versi Cina-nya di sana. Dari mulai Baidu yang merupakan kembaran Google, hingga Alibaba yang merupakan oposisi Amazon.

Guna mengakali pemblokiran suatu situsweb atau aplikasi ponsel pintar, VPN alias Virtual Private Network, hadir sebagai penyelamat.

Secara sederhana, VPN merupakan suatu koneksi privat yang berjalan di atas koneksi publik yang disediakan oleh perusahaan provider internet. Secara teknis, VPN menempatkan server lain antara perangkat yang digunakan pengguna internet untuk terhubungan ke suatu layanan internet, dengan server tempat layanan internet bersemayam. Dengan demikian, secara sederhana, penggunaan VPN bisa “menyembunyikan” identitasnya atas apa yang ia lakukan dan kunjungi di internet.

Merujuk data yang dirilis Statista, pada tahun 2015, 27 persen pengguna internet dunia menggunakan VPN untuk bisa mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah.

Dengan memanfaatkan VPN, pengguna internet bisa leluasa mengakses layanan-layanan berbasis internet yang diblokir oleh pemerintah.

Selain untuk meloloskan diri dari sensor pemerintah, VPN juga diketahui dimanfaatkan untuk lolos dari pemblokiran suatu situsweb atau layanan internet di tempat kerja. Diketahui, 26 persen pengguna internet dunia, memanfaatkan VPN untuk tujuan demikian. Memang, di beberapa perusahaan, mengakses Facebook, Twitter, atau Youtube, merupakan hal terlarang bagi seorang pekerja, terutama pada jam kerja.

Sejumlah 31 persen pengguna internet dunia juga memanfaatkan VPN untuk tujuan privasi. Diketahui, informasi pribadi pengguna internet, sangat sering dikumpulkan perusahaan internet guna kepentingannya sendiri. Menyembunyikan diri melalui VPN untuk privasi, jelas merupakan langkah baik untuk terhindar dari jebakan perusahaan-perusahaan demikian.

Sayangnya, meskipun VPN seakan memberikan angin segar bagi privasi, merujuk Wired, dari penelitian yang dilakukan Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, diketahui bahwa 80 persen VPN, terutama VPN mobile (VPN yang khusus dibuat untuk perangkat bergerak seperti ponsel pintar) memiliki masalah perihal enkripsi. Sebanyak 80 persen dari 283 VPN tersebut, diketahui tidak melakukan enkripsi sama sekali atas layanan yang mereka tawarkan.

Lebih parahnya, aplikasi VPN mobile yang diteliti tersebut, 82 persennya meminta akses pada informasi pribadi pada perangkat milik si pengguna. Hal tersebut jelas merupakan kasus privasi yang cukup serius yang harus segera ditangani. Mengingat, secara umum, masyarakat menyangka bahwa VPN merupakan kata lain dari perlindungan privasi. Merujuk pada salah seorang peneliti, VPN-VPN yang mereka teliti, “digunakan oleh sepuluh juta pengguna di seluruh dunia.”

Salah satu alasan mengapa banyak VPN yang tidak benar-benar memberikan aspek privasi bagi penggunanya adalah fakta bahwa VPN yang tersedia di pasaran, mengusung dua pendekatan berbeda. Pertama, VPN berbayar. Kedua, VPN gratisan. Padahal, mengelola sebuah VPN jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Narseo Vallina-Rodriguez, peneliti dari International Computer Science Institute mengungkapkan, “(secara aspek) ekonomi (VPN gratis) tidak masuk akal, karena ketika kamu mulai melihat aplikasi ini, kebanyakan dari aplikasi tersebut tersedia secara gratis, tapi memelihara infrastruktur online sebenarnya sangat mahal.”

Tentu, mengakali agar bisa mengakses suatu layanan berbasis internet atau mencoba melindungi privasi dengan VPN bukanlah pilihan yang baik. Memperjuangkan kebebasan berinternet dengan melakukan edukasi pada pihak-pihak terkait, meskipun tentu saja harus melalui jalan berliku, merupakan suatu langkah yang jauh lebih baik.

PT Bestprofit, Bestprofit.

Bestprofit – “Kekebalan” Hukum Setya Novanto Berakhir di Kasus e-KTP

"Kekebalan" Hukum Setya Novanto Berakhir di Kasus e-KTPBestprofit – Kalimat itu disampaikan terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin pada Januari 2014 silam. Sebutan sinterklas dari Nazaruddin untuk Setya Novanto bukan tanpa alasan. Menurut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut, Novanto kerap berperan dalam urusan bagi-bagi uang di sejumlah proyek pemerintahan. Kata Nazar, Novanto dibekingi oleh orang-orang “kuat”.

“Orang ini namanya tidak ada di mana-mana. Tapi kalau soal bagi-bagi duit di APBN dia (Novanto) yang selalu mengatur di mana-mana. Dan 2000 persen orang ini dilindungi oleh orang-orang yang sangat kuat,” kata Nazaruddin di lain kesempatan.

Kasus Korupsi PON

Seperti kata Nazaruddin, nama Novanto memang kerap dikaitkan dalam sejumlah kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada bulan Maret 2013 misalnya, sejumlah penyidik KPK menggeledah ruang kerja Novanto di Lantai 12 Gedung Nusantara I, kompleks Parlemen Senayan.

Ruang kerja Novanto — saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar — digeledah dalam rangka pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) yang melibatkan mantan Gubernur Riau sekaligus kader Golkar Rusli Zainal.

Dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekan Baru, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menyebut Novanto sebagai orang yang memerintahkan terpidana Lukman Abbas (mantan Kadispora Provinsi Riau) mengurus dana tambahan proyek PON ke Kahar Muzakkir (Anggota Komisi X Fraksi Golkar). “Setya Novanto memerintahkan Lukman Abbas untuk mengurusi dana tambahan itu ke Kahar Muzakir,” kata JPU saat membacakan dakwaan untuk Rusli Zainal pada 6 Desember 2013.

Namun hingga majelis hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung yang diketuai Artidjo Alkostar memperberat vonis hukuman penjara bagi Rusli dari 10 tahun menjadi 14 tahun pada 17 November 2014, sosok Novanto tetap lolos dari jerat hukum.

Kasus Suap MK

Nama Novanto kembali disebut dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Nama Novanto disebut dalam pembicaraan di Blackberry Messengger (BBM) antara Akil dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin.

“Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjenmu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai Nov sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis disana. Jd (jadi) sama aku kecil2 aja, wah.. gak mau saya saya bilang besok atw (atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Golkar di DPR)?” demikian bunyi pesan BBM yang dikirimkan Akil pada 1 Oktober 2013.

Tapi lagi-lagi Novanto lolos. Dia membantah pernyataan Akil dan mengklaim telah melarang Zainuddin mengurus masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil dengan Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar.

Kasus E-KTP

Nama Novanto mulai menjadi sorotan dalam proyek e-KTP setelah JPU dari KPK membacakan dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) dan Sugiharto (Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.

Dalam dakwaannya JPU menyebut ada pertemuan antara Andi Narogong (dari pihak swasta) dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin di kediaman Novanto. Pertemuan itu membahas pembagian “fee” proyek e-KTP. JPU mengatakan, setelah beberapa kali pertemuan, keempat orang tersebut bersepakat DPR akan menyetujui anggaran kurang-lebih Rp5,9 triliun dengan pengawalan dari Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam pembahasannya.

Sebelum pembacaan dakwaan tersebut, Novanto  juga sudah pernah diperiksa KPK untuk kasus yang sama pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017. Ia juga sempat menjadi saksi dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa Irman dan Sugiharto pada 6 April 2017 lalu. Dalam persidangan ia membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam wawancara khusus dengan mingguan Tempo (edisi 13-19 Maret 2017), Novanto sesumbar akan memberikan Rp 1 miliar kepada siapa saja yang bisa membuktikan dirinya terlibat korupsi.

Kepada sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Novanto menyatakan dukungannya terhadap KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP. Ia membantah telah melakukan pertemuan dengan Andi Narogong, Nazaruddin, dan Anas Urbaningrum. “Saya dapat informasi yang sangat utuh bahwa saya ada pertemuan dengan saudara Nazar, Anas Urbaningrum dan Andi Narogong dan saya itu tidak benar. Apalagi akan menyerahkan dana. Mudah-mudahan sampai hari ini saya tidak pernah menerima dana apapun dari e-KTP,” katanya 8 Maret 2017.

Sehari sesudahnya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Golkar di Jakarta, Novanto kembali menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Di hadapan ratusan peserta rakornis Novanto berkata, “Saya sudah bersumpah saya tidak terima apapun. Saya sampaikan di DPR waktu itu apakah Partai Golkar menerima Rp150 miliar? Saya bilang durhaka itu,” kata Novanto, yang langsung disambut tepuk tangan peserta Rakornis di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Terakhir Novanto diperiksa KPK pada Jumat 14 Juli 2017 lalu. Kali ini ia tidak terlalu banyak bicara kepada awak media. “Sama kayak yang di dalam fakta persidangan,” kata Novanto saat hendak melangkah pulang.

Namun pada Senin 17 Juli 2017, Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan tersangka Novanto. “SN diduga, untuk keuntungan sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan pada dirinya, sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp2,3 triliun dari nilai pengadaan proyek e-KTP Rp5,9 triliun,” kata Agus.

Setya Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pengumuman itu menandai berakhirnya kesaktian Setnov.

Bestprofit, Best Profit