PT Best Profit Futures Jambi

Tag Archives: PT Bestprofit

Beda Sikap Pimpinan DPRD DKI soal Paripurna Istimewa Anies-Sandi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melakukan salam commando seusai pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Presiden Joko Widodo melantik Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022.

BEST PROFIT – Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Senin (16/10/2017).

Rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta mulanya disebut sebagai salah satu rangkaian acara setelah prosesi pelantikan berlangsung.

Nyatanya, rapat paripurna untuk mendengarkan pidato politik Anies-Sandi itu belum pernah dijadwalkan dalam rapat badan musyawarah (bamus) DPRD DKI.

Anies pun belum mau menjabarkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan Ibu Kota sebelum rapat paripurna istimewa berlangsung. Menurut dia, itu merupakan etika dalam memulai pemerintahan.

“Sesudah sidang paripurna dilakukan, baru nanti kita mulai melangkah, sekarang kan masih menunggu,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/10/2017).

 

Beda sikap pimpinan DPRD DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, DPRD DKI Jakarta tidak akan menggelar rapat paripurna istimewa setelah Anies dan Sandi dilantik.

Aturan soal rapat paripurna istimewa setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur tidak tercantum dalam tata tertib (tatib) DPRD DKI Jakarta. Anggaran untuk rapat paripurna itu juga dia sebut tidak tersedia.

“Bukan tidak ada, memang enggak diatur, kalau diaturnya ada, saya mau (menggelar rapat paripurna istimewa),” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Prasetio meminta Anies-Sandi langsung bekerja. Sikap Prasetio itu tidak sejalan dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham “Lulung” Lunggana. BESTPROFIT

Menurut Lulung, tidak adanya rapat paripurna istimewa untuk Anies-Sandi diputuskan sepihak oleh Prasetio. Keempat Wakil Ketua DPRD, kata Lulung, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu.

“Pimpinan (ketua) Dewan ini tidak pernah membahas soal ini kepada pimpinan yang lain (wakil ketua). Dia mau sendiri, mau dirinya sendiri. Ya kami diajak dong bicara soal ini,” ujar Lulung saat ditemui terpisah.

Lulung mengaku akan berembuk dengan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang lainnya untuk tetap membicarakan rapat paripurna istimewa tersebut. Dia menuding keputusan yang diambil Prasetio bermuatan politis.

“Ini ada muatan politik, belum move on. Dia kagak sadar kalau ini adalah yang terpilih gubernur Jakarta,” kata Lulung.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan ada aturan yang mengatur pelaksanaan rapat paripurna istimewa seusai pelantikan gubernur dan wakil gubernur.

“Saya kira Pak Pras belum baca peraturan pemerintah, surat edaran Kemendagri. DPRD harus taatlah pada ketentuan itu. Saya kira kalau dia baca enggak mungkin dia ngomong gitu,” kata Taufik.

Dia pun mengaku akan segera mengajak Prasetio serta pimpinan dan anggota DPRD lainnya untuk membahas soal rapat paripurna istimewa itu agar tidak simpang siur.

 

Wajib digelar

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyatakan, rapat paripurna istimewa wajib digelar DPRD DKI seusai pelantikan Anies-Sandi.

Aturan tentang paripurna seusai pelantikan gubernur dan wakil gubernur tercantum dalam surat edaran Dirjen Otda Kemendagri nomor SE.162/3484/OTDA yang diterbitkan 10 Mei 2017.

Selain itu, aturan tentang rapat paripurna istimewa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

PT BESTPROFIT “Kami buat edaran agar diselenggarakan, sifatnya wajib dilakukan. Ada PP 16/2010 dan arahan kebijakan pemerintah pusat. Edaran yang saya buat itu adalah arahan pemerintah pusat,” ujar Sumarsono..

Apabila tata tertib (tatib) DPRD DKI Jakarta tidak mengatur paripurna istimewa, kata Sumarsono, DPRD DKI bisa menggelar paripurna biasa yang tidak mengambil keputusan.

Dari seluruh provinsi di Indonesia yang menggelar Pilkada 2017, lanjut dia, hanya DPRD DKI Jakarta yang belum menggelar rapat paripurna istimewa seusai pelantikan gubernur dan wakil gubernur pemenang pilkada.

Paripurna itu harus digelar paling lambat 14 hari setelah pelantikan Anies-Sandi. Sumarsono meminta DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna istimewa itu.

“DKI-nya masih butuh waktu, masih ada 14 hari kan. Ini baru hari kedua (setelah pelantikan). Kita tunggu saja,” kata Sumarsono.

Sumber: kompas.com

Isu PKI buat Jokowi risih & berkali-kali blak-blakan ke publik

BESTPROFIT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku risih selalu dikait-kaitkan dengan PKI. Meski sudah menjelaskan bahwa dirinya tak terkait PKI, namun masih saja ramai di media sosial bahwa Jokowi terlibat PKI.

Akibatnya, Jokowi beberapa kali blak-blakan kepada publik bahwa dia ataupun keluarganya tak ada hubungannya dengan partai komunis tersebut. Apalagi ada yang menuding dirinya ada di depan pimpinan PKI DN Aidit saat pidato.

“Saya ingin blak-blakan soal PKI. Seliweran cerita soal itu. Dulu saya disebut bahwa Presiden Jokowi PKI. Saya dengar saja di medsos. Mosok ada gambar DN Aidit lagi pidato tahun 1955. Disitu saya ada di sebelahnya, lah saya-kan belum lahir,” kata Jokowi dalam silaturahmi bersama Pengurus Pusat (PP) Persis di Masjid Persis, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Selasa (17/10) malam.

Seperti diketahui, Jokowi lahir pada tahun 1961.

Jokowi mengaku, informasi tersebut jauh dari kata benar dan sangat keliru. Sehingga dirinya harus mengklarifikasi ihwal tuduhan sebagai PKI tersebut.

“Waktu PKI dibubarkan 1965 (ada foto) kan saya masih balita. Ya itulah informasi yang seliweran harus saya jawab. Kalau ada yang percaya, bahaya. Ini bahaya kalau saya enggak blak-blakan,” terangnya. PT BESTPROFIT

Dia menyadari era keterbukaan informasi sekarang patut diwaspadai. Sebab semua orang bisa menyebarkan berita bohong lewat media sosial. “Itu sangat gampang. Karena sekarang dunia terbuka sekali,” ucap Jokowi yang mengenakan peci hitam.

Klarifikasi blak-blakan Jokowi terkait PKI bukan kali ini saja. Setidaknya sudah tiga kali Presiden Jokowi menyatakan bakal menggebuk PKI jika mencoba kembali bangkit. Pertama saat bertemu dengan pimpinan media massa di Istana Merdeka, Rabu (17/5).

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa PKI jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, kebinekaan. Kepala Negara tidak akan membiarkan PKI kembali hidup. “PKI, kalau nongol gebuk saja. Tap MPR sudah jelas (melarang PKI),” ujar Jokowi.

Jokowi kembali menyampaikan niatnya menggebuk PKI saat berbicara di hadapan sekitar 1.500 prajurit TNI di Aula Kartika, Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5). Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi Indonesia. Sehingga dia tidak akan pandang bulu menindak setiap organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara.

“Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi, jangan ditanyakan lagi, payung hukumnya jelas, TAP MPRS,” tegas Jokowi.

BEST PROFIT “Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk,” tegasnya. “Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi,” katanya.

Jokowi kembali menyatakan komitmennya memukul PKI saat hadir dalam Kajian Ramadan 1438 H yang digelar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Aula Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (3/6). Di hadapan peserta, Presiden Jokowi menyinggung niatnya memukul PKI jika mencoba kembali eksis. Jokowi merasa heran dengan mencuatnya kembali isu tersebut. Sebab, organisasi PKI sudah dimasukkan dalam kelompok yang dilarang berdiri di tanah air.

“Sekarang ini banyak isu-isu bahwa PKI bangkit, komunis bangkit. Pertanyaannya di mana? Dimana? Karena jelas, sudah jelas, konstitusi kita jelas. Ada TAP MPR-nya, bahwa PKI, komunisme dilarang di negara kita Indonesia,” kata Jokowi yang kembali disambut tepuk tangan.

Jokowi menantang pihak-pihak yang menyebut kebangkitan PKI untuk menunjukkan bukti. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bersiap untuk memukul mundur PKI.

“Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukan kepada saya. Saya akan gebuk detik ini juga,” tegasnya.

Sumber: merdeka.com

4 Peristiwa Penting di Pelantikan Anies-Sandi

4 Peristiwa Penting di Pelantikan Anies-Sandi

PT BESTPROFIT – Jakarta punya pemimpin baru. Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 setelah dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (16/10/2017).

Anies menganggap bahwa pelantikan hari ini tidak semata bagi dirinya sendiri, melainkan bagi seluruh warga Jakarta. “Saya merasa kali ini bukan sekadar pelantikan saya sebagai gubernur (DKI) dan Sandi sebagai wakil gubernur, tapi juga perayaan untuk warga Jakarta,” kata Anies di rumahnya, Lebak Bulus Dalam II, Jakarta Selatan.

Menengok kembali ke belakang, Anies-Sandi berhasil menang dalam Pilkada DKI Jakarta melalui proses yang cukup berliku. Meski awalnya sejumlah lembaga survei menyimpulkan bahwa pasangan kandidat ini tidak diunggulkan, mereka berhasil menjungkalkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Di putaran pertama, Anies-Sandi bisa mengalahkan Agus-Sylvi. Ketika itu Anies-Sandi memperoleh suara 39,95 persen. Sementara Ahok-Djarot berada di posisi teratas dengan perolehan 42,99 persen. Agus-Sylvi harus rela gugur dengan perolehan suara hanya 17,07 persen.

Setelah proses kampanye yang panjang, KPU DKI Jakarta akhirnya pada Minggu (30/4) dini hari mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara putaran kedua dan memutuskan Anies-Sandi menang dengan perolehan suara sebanyak 57,96 persen.

Ada sejumlah hal menarik yang terjadi sepanjang prosesi pelantikan ini, termasuk yang terjadi di Balai Kota, tempat dimana Anies-Sandi merayakan kemenangannya melalui pesta rakyat bertema Selametan Jakarta yang dihadiri oleh ratusan warga.

Djarot Tidak Datang

Di antara banyak pejabat yang datang dalam pelantikan Anies-Sandi di Istana Negara, yang tidak muncul batang hidungnya adalah rival saat Pilkada sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Sementara rival mereka, Agus Yudhoyono, menyempatkan hadir memberikan selamat. BEST PROFIT

Berdasarkan unggahan Instastory Instragam yang dilansir istri Djarot via akun @happydjarot, diketahui keduanya sedang di Labuan Bajo, sebuah lokasi wisata terkenal di Nusa Tenggara Timur. Djarot mengaku tidak ada undangan untuknya, namun berdasarkan surat pengundangan yang diterima Tirto, nama Djarot jelas terpampang sebagai salah satu undangan.

Menurut keterangan Antara, sebelum hari pelantikan, Djarot memang pernah berujar ia akan berlibur ke sana. “Kebetulan anak-anak belum pernah ke sana,” kata Djarot.

Dosen komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, mengatakan bahwa ketidakhadiran Djarot adalah sinyalemen negatif. Meski tidak salah secara hukum dan tidak ada sanksi apa pun, tetapi tetap saja absennya Djarot tidak lazim dalam suksesi pemerintahan.

“Secara etika komunikasi politik rasanya kurang elok,” kata Widodo kepada Tirto.

Tak Jadi Pidato di DPRD

Berdasarkan jadwal resmi yang dilansir sehari sebelum pelantikan, Anies-Sandi sedianya akan berpidato untuk pertama kalinya di DPRD pukul 19.00. Namun agenda itu urung terselenggara.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung mengatakan bahwa agenda ini diundur karena DPRD belum menyelenggarakan rapat Badan Musyawarah untuk menetapkan Paripurna Istimewa dan undangan kepada seluruh anggota dewan.

“Kalau sekarang enggak sempat, kita undur jadi hari Rabu. Besok baru bisa kita bawa ke Bamus (Badan Musyawarah),” ungkapnya saat ditemui di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Didemo untuk Pertama Kali

Ketika Anies-Sandi masih berada di istana, sejumlah orang yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI. Demo yang diikuti oleh dua puluhan orang ini masih berlangsung ketika Anies-Sandi datang, sekitar pukul 17.30. Ini adalah demo pertama yang ditujukan ke gubernur-wakil gubernur terpilih.

Berbagai poster dan spanduk mereka bawa. Di antaranya berbunyi: “Reklamasi Untuk Siapa?,” “Kembalikan Pesisir Kami,” “Reklamasi Rusak Ekosistem Laut,” sampai “Menolak Reklamasi Menyengsarakan Anak-Anak Nelayan”. Dari poster ini kita tahu apa yang mereka tuntut.  BESTPROFIT

Janji menolak reklamasi memang salah satu dari 23 janji kampanye Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta, selain KJP Plus, KJS Plus, DP rumah nol persen, dan OK OCE. Saat masa kampanye, Anies-Sandi pun melakukan pemboikotan wilayah reklamasi bersama warga Teluk Jakarta.

Hari ini Anies memang tidak secara eksplisit menyinggung itu. Ia hanya menyebut bahwa “pengelolaan air, pengelolaan tanah, pengelolaan teluk tidak boleh untuk kepentingan perseorangan.” Ia menyebut bahwa Teluk Jakarta adalah milik warga.

Sebelum bicara di Balai Kota, Anies juga sempat menegaskan perihal pemenuhan janji ini di rumahnya. “Setiap janji akan kami tepati,” kata Anies.

Menyinggung soal Pribumi

Omongan Anies soal reklamasi yang seakan mengakomodir keinginan warga tercoreng berkat pidatonya sendiri di Balai Kota. Ia mengatakan bahwa sejarah Jakarta adalah sejarah soal kolonialisme dan perlawanan dari masyarakat pribumi.

“Dulu kita semua, pribumi, ditindas dan dikalahkan. Saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Jangan sampai Jakarta seperti dituliskan pepatah madura, ‘itik yang bertelur, ayam yang mengerami.’ Kita yang bekerja keras merebut kemerdekaan, kita yang harus merasakan manfaat kemerdekaan,” katanya di hadapan ratusan warga.

Warganet menanggapi pidato dengan riuh. Sampai berita ini dibuat, “Pribumi” berada di urutan teratas kata yang paling banyak digunakan di Twitter, dengan jumlah cuitan mencapai 24,5 ribu.

Selain soal penjajahan dan bagaimana pribumi terpinggirkan akan hal itu, Anies juga menyinggung soal ketuhanan, yang menurutnya layak jadi landasan kehidupan warga. Prinsip ini kemudian diejawantahkan dalam rasa kemanusiaan dan keadilan. “Tanpa ada yang terpinggirkan, terugikan, apalagi tidak dimanusiakan dalam kehidupannya,” kata Anies.

Sumber: tirto.id

Apakah Anies Berani Menutup Alexis?

Apakah Anies Berani Menutup Alexis?

BEST PROFIT – Bila Anda datang ke hotel Alexis di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Anda akan disambut oleh resepsionis di balik meja yang melemparkan senyum profesional. Selanjutnya, Anda bisa langsung menuju lobi dengan penerangan remang dibalut interiornya yang serba hitam.

Dari pintu lobi, Anda bisa langsung menuju lift di belakang resepsionis, bisa pula belok ke kiri menuju bar. Pintu masuk bar dijaga dua petugas keamanan. Seorang bertugas mempersilakan Anda melewati pintu pemindai logam, seorang lagi memastikan Anda tidak menggunakan telepon genggam untuk mengambil gambar, baik video atau foto. Tiap ponsel pengunjung ditempeli stiker pada bagian lensa kamera, depan dan belakang.

Cahaya di dalam bar lebih redup dari di lobi. Suara musik remix menggema, bikin orang-orang harus sedikit berteriak untuk mengobrol atau merapatkan bibir ke telinga kawan bicaranya. Tempat memesan minuman ada di seberang panggung. Di atas panggung, para sexy dancer meliuk-liuk mengikuti irama musik.

“Ramai nanti agak lebih malam lagi, Bos,” kata seorang petugas keamanan.

Para penari itu, dengan pakaian serba minim dan terbuka di bagian tertentu, bergantian grup penari lain. Dalam beberapa menit kemudian para penari melepaskan pakaian dan memperagakan gerakan lebih berani, ditingkahi musik yang terus bergema. Di pinggir panggung dan di dalam ruangan, para petugas keamanan mengawasi suasana.

Bar tempat tarian striptis ini dinamai 4Play, yang bisa diartikan secara seksual. Di lantai dua, ada restoran yang terlihat mewah dan tertata rapi dan lebih formal.

Lantai 3 dan 3A hotel Alexis adalah tempat karaoke yang dinamai XiS. Ada meja resepsionis di depan lift. Tidak seperti karaoke di tempat biasa seperti Happy Puppy atau Inul Vista, sebelum memutuskan karaoke, Anda diajak ke lantai 3A terlebih dulu. Di samping meja resepsionis ada ruangan yang tertutup tirai. Di dalamnya ada puluhan perempuan pemandu lagu terbalut pakaian seksi.

“Ayo duduk manis, senyum, ya,” kata salah seorang pemasaran XiS saat para tamu datang. Para pemandu lagu langsung sigap, beberapa memasukkan ponsel ke dalam tas, lalu memasang senyum terbaik mereka. Ada pula yang agresif menyapa tamu sembari melambaikan tangan.

Seorang pemandu lagu tidak hanya menemani pengunjung bernyanyi, tapi akan menari striptis, menurut si pemandu menerangkan aturan main, harga pemandu lagu, dan layanan yang didapatkan para tamu. Layanan lain adalah seks, dengan biaya tambahan.

“Kalau di sini, sekali bayar akan ditemani sampai tutup. Jadi bisa santai-santai dulu, enggak buru-buru main,” ujarnya.

Meski lebih dikenal tempat hiburan malam dengan konsep one stop entertainment, tetapi Alexis adalah hotel. Dan layaknya hotel, Alexis memiliki kamar untuk para tamu menginap, dengan 74 kamar di lantai 5 dan 6.

Di lantai 7 atau lantai paling atas ada Bathhouse Gentlemen Spa. Lantai inilah yang disebut-sebut Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama sebagai “surga.” Omongan Ahok ini adalah salah satu yang bikin ramai saat Pilkada DKI Jakarta. BESTPROFIT

Anies Rasyid Baswedan saat debat calon gubernur di Hotel Bidakara, 31 Januari lalu, sempat menyindir Ahok soal Alexis. “Untuk urusan penggusuran, kita tegas. Kalau soal prostitusi, Alexis, kita lemah,” kata Anies.

Tak hanya menyindir, Anies berjanji akan menutup Alexis jika terpilih. “Ya, komitmen kita melaksanakan perda. Jadi semua pelanggaran akan kita tindak dan perda itulah yang akan menjadi pegangan,” ujar Anies. Ahok pun menantang Anies merealisasikan janji tersebut.

Namun, apa saja yang ada di lantai 7 hotel Alexis sampai harus dijadikan adu janji para politisi itu?

Agaknya Ahok berlebihan menyebut lantai tujuh adalah surga. Sebab di sana tak ubahnya sebuah pemandian. Ada tiga kolam kecil: dua kolam air hangat dan satu kolam air dingin. Di dekat kolam ada ruang sauna dan spa. Di sekitar kolam ada bale-bale terbuka dan kursi malas untuk para tamu bersantai.

Bagian yang membuat ini semua spesial adalah layanan para terapis perempuan. Di kolam, para tamu bisa bermesraan dengan para terapis. Ada pula yang hanya memijat tamu sambil berbincang-bincang.

Di sisi lain ruang kolam, ada lounge dan bar kecil. Musiknya lebih rileks, berbeda dari bar di 4play yang lebih bising. Ada lima blok di lounge itu, masing-masing diisi para terapis asal Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Tiongkok, serta yang lebih khusus adalah terapis dari Uzbekistan dan Rusia.

Salah seorang pemasaran Bathhouse menjelaskan tugas para terapis adalah menemani, memijat, dan memberi layanan seks kepada tamu selama 90 menit. Harganya variatif, dari yang termurah terapis asal Indonesia dan termahal dari Uzbekistan dan Rusia.

“Aturannya 90 menit, 30 menit ke kolam, 60 menit bisa langsung eksekusi di kamar,” katanya.

 

Siapa Pemilik Alexis?

Bisnis hotel Alexis disebut-sebut milik seorang pengusaha bernama Alex Tirta. Alex merupakan ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia DKI Jakarta. Dalam satu wawancara dengan liputan6.compada Februari 2016, Alex menolak berkomentar terkait tudingan ada praktik prostitusi di Alexis.

Berdasarkan data Pemda DKI Jakarta yang dirilis 2014, hotel Alexis adalah lini usaha PT Grand Ancol Hotel, dengan penanggungjawabnya bernama Djoko Sardjono.

Dalam dokumen PT Grand Ancol Hotel, nama direkturnya bernama Andris Tanjaya, dengan komisaris bernama Sudarto. Hotel ini merupakan perusahaan modal asing dengan total saham Rp33,2 miliar. Saham tersebut dimiliki dua perusahaan, Gold Square Enterprises Limited dan Sension Overseas Limited, masing-masing memegang Rp16,6 miliar. Sementara direktur dan komisaris tidak punya saham di sana.

Dua perusahaan pemilik saham di PT Grand Ancol hotel itu perusahaan cangkang yang beralamat di tempat yang sama, yakni Palm Grove House PO BOX 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands. Berdasarkan data Offshore Leaks Database yang dihimpun International Consortium of Investigative Journalist, alamat ini memang menjadi alamat 38 perusahaan cangkang, tetapi dua perusahaan ini tidak terdaftar di alamat tersebut.

Selain kejanggalan tentang kepemilikan saham, ada juga kejanggalan mengenai direktur PT Grand Ancol Hotel, Andris Tanjaya. Dalam dokumen perusahaan, Andris tercatat bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hibrida Raya PE 10/26, Jakarta Utara. Dari penelusuran reporter Tirto, alamat ini adalah alamat dari Edelweiss Health Message dan Spa, sebuah usaha yang tidak jauh berbeda dengan Alexis.

 

Mencari Alasan Menutup Alexis

Menutup Alexis tidak semudah Anies mengucap janji. Janji ibarat kata adalah utang yang harus dibayar. Utang itulah yang juga ditagih oleh Gerakan Relawan Jakarta Utara yang mendesak Anies menutup Alexis setelah dilantik. Dalam pesan yang disebarkan, gerakan itu menuding ada praktik prostitusi di Alexis.

Rencananya gerakan ini akan melakukan aksi di Balai Kota pada Senin, 16 Oktober 2017, tepat di hari pelantikan Anies Baswedan-Sanidaga Uno. Sayangnya koordinator gerakan tersebut, Alfian Nur Fitroh, tidak menjawab saat dihubungi reporter Tirto soal rencana aksi ini. PT BESTPROFIT

Sementara Alex Tirta saat dihubungi reporter Tirto menolak berkomentar soal desakan menutup Alexis. “Waduh saya lagi sibuk, saya lagi ada acara di Yogya. Ini saya lagi rapat juga, mohon maaf,” kata Alex, kemarin.

Pemda DKI Jakarta selama ini nyaris tidak punya alasan untuk menutup tempat hiburan malam. Tidak cuma Alexis, beberapa tempat hiburan malam lain, yang ditengarai melakukan penyimpangan izin, sulit untuk ditutup lantaran minim bukti.

Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Tinia Budiati, mengatakan pernah bertandang ke Alexis. Namun, ia tidak menemukan seperti apa yang dibicarakan orang-orang tentang praktik prostitusi dan kegiatan “asusila” di sana.

“Kalau kita datang untuk pengawasan, mereka akan terbuka, ‘Ya silakan saja, lihat saja.’ Kalau kita mau menutup itu, kan, harus ada bukti. Ya itu tidak mungkin, dia tahu nih kita mau pengawasan, ya mana mungkin ada,” kata Tinia kepada Tirto, awal Oktober lalu.

Paling tidak untuk menutup Alexis, Anies harus membuktikan memang ada pelanggaran terhadap peraturan daerah, yakni perda tahun 2007 tentang ketertiban umum dan perda tahun 2015 tentang kepariwisataan.

Kalau pun terbukti, pemerintahan Anies tidak serta merta bisa menutup Alexis. Berdasarkan perda itu, pemerintah harus memberikan teguran terlebih dulu. Jika teguran pertama diabaikan, birokrasinya harus menunggu ada pelanggaran serupa dan membuktikannya lagi, sehingga baru bisa menutupnya dengan mencabut izin usaha.

Penutupan ini juga harus mempertimbangkan aspek lain. Salah satunya pertimbangan nasib orang-orang yang bekerja di sana. Jumlahnya tidak sedikit. Berdasarkan pengamatan reporter Tirto, petugas keamanan di Alexis saja minimal ada 50 orang. Ini belum menghitung pegawai lain, dari petugas kebersihan, pramuniaga, penari, hingga terapis.

Pertimbangan lain adalah pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Tren PAD di Jakarta dari sektor ini sejak 2012 hingga 2016 terus meningkat. Masing-masing Rp2,6 triliun pada 2012, Rp3,1 triliun (2013), Rp3,7 triliun (2014), Rp4,3 triliun (2015), Rp4,7 triliun (2016), dan Rp2,02 triliun (Januari-Mei 2017).

Pertanyaannya: Apakah Anies berani melunasi janjinya dengan mengabaikan pendapatan asli daerah dan bersiap puluhan hingga ratusan warga kehilangan pekerjaan?

Dalam wawancara dengan Tirto tentang janji-janji Anies, Sudirman Said, ketua tim sinkronisasi pasangan terpilih, menjawabnya datar saja.

“Hal-hal di atas semuanya memerlukan persiapan. Dari mulai landasan hukum, anggaran, personalia pelaksana, sampai pada kelembagaan. Sosialisasi juga tidak kalah penting. Jadi satu per satu apa yang sudah dijanjikan akan ditunaikan, dengan tahapan yang baik. Sesuai dengan asas good governance,” kata Sudirman.

Sumber: tirto.id