PT Best Profit Futures Jambi

Tag Archives: PT BPF JAMBI

Bestprofit – Main Tinder Saat Kamu Punya Pasangan: Selingkuh atau Bukan?

Main Tinder Saat Kamu Punya Pasangan: Selingkuh atau Bukan?Bestprofit – Arif, 28 tahun, belum lama ini berpacaran dengan Hesti yang ditemuinya dari aplikasi kencan Tinder. Ia lantas memulai perbincangan pada Maret 2016 setelah melihat profil Hesti yang dianggapnya menarik. Itu berlanjut ke percakapan yang lebih intens di WhatsApp.

Sekilas tidak ada yang ganjil dengan relasi yang Arif jalin dengan pacarnya saat ini, kecuali satu: Saat berkenalan dan kian dekat dengan Hesti, Arif tengah pacaran dengan Fia selama lebih dari tiga tahun.

Pada tahun kedua, Arif dan Fia sempat berhubungan jarak jauh lantaran Fia melanjutkan sekolah ke Amerika Serikat. Ketika itu, Arif maupun Fia mengaku memasang Tinder di ponsel mereka. Sejoli ini menyatakan bermain Tinder atas dasar mencari kesenangan semata, tanpa ada niatan untuk menceritakan lebih detail mengenai orang-orang yang ditemui di sana. Hingga Fia kembali ke Jakarta, ia dan Arif masih aktif menggunakan aplikasi ini dan tetap menjalankan hubungan layaknya pasangan lain.

Waktu berjalan dan Arif merasakan relasi yang terjalin dengan Hesti dari kencan online tak sekadar teman berbincang. Beberapa pertemuan langsung serta komunikasi yang terus dijaga tak pelak menumbuhkan ikatan emosional di antara keduanya. Dengan jujur, Arif menceritakan kepada Hesti soal hubungannya dengan Fia yang saat itu belum berakhir dan Hesti menerimanya tanpa banyak berharap.

Barulah, pada Maret 2017, Arif dan Fia sepakat menyudahi relasi romantis mereka—bukan dengan alasan Arif tertarik kepada perempuan lain—dan Arif memutuskan berpacaran dengan Hesti. Meski demikian, hingga kini Arif tetap mengaktifkan Tinder dan berinteraksi dengan perempuan-perempuan lain.

Pengalaman bermain Tinder saat masih berpacaran juga dialami oleh Chacha (32) dan Kika (25). Lantaran lingkaran pertemanan Chacha jamak menggunakan Tinder, ia pun tertarik menjajal aplikasi tersebut.

“Mulanya sih gue nganggap mainan Tinder itu lame banget. Tapi setelah gue coba, ternyata menarik juga karena gue bisa ketemu banyak orang di luar lingkaran gue,” kata Chacha. Saat memasang Tinder, Chacha masih berpacaran dengan seseorang dan sama seperti relasi Arif-Fia, pacar Chacha pun mengetahui hal ini.

Chacha tak menganggap bermain Tinder sebagai upaya berselingkuh lantaran ia tetap mengutamakan hubungannya dengan sang pacar. Kalaupun kontak fisik atau aktivitas seksual dilibatkan setelah bertemu dengan orang-orang di Tinder, Chacha cenderung lebih permisif terhadap hal ini.

“Bagi gue, selingkuh itu ada dua: selingkuh fisik sama selingkuh perasaan. Selingkuh fisik lebih bisa gue terima dan maafkan daripada selingkuh hati. Soalnya, gue melihat wajar kalau orang punya lust dan berkeinginan untuk berhubungan seks dengan orang di luar pasangannya,” ungkap perempuan yang bekerja di media ini.

Setali tiga uang dengan Chacha, Kika juga sempat mengaktifkan aplikasi kencan lain seperti OKCupid saat ia masih berpacaran. Bedanya, pacarnya tidak mengetahui aktivitas aplikasi kencan Kika. Ia mengatakan kerap mencari teman kencan di OKCupid lantaran mudah merasa bosan.

“Gue merasa enggak bisa monogami, tapi gue susah menemukan pasangan yang bisa open relationship dan cocok sama gue. Selain itu, gue juga tipe orang yang memisahkan love sama lust,” ungkapnya.

Kika juga menyatakan tetap bersama pasangannya sekarang, tetapi ia pun tak memungkiri ada kebutuhan biologis yang sulit terpenuhi oleh hanya satu orang. Dengan bantuan OKCupid, ia bisa bertemu orang-orang baru dengan segmentasi tertentu dan memiliki irisan kesukaan yang sama.

Kika juga pernah terlibat hubungan dengan Barry yang mengaku menjalani open marriage di profil OKCupid-nya. Ini sempat membuatnya merasa bersalah sekalipun ia berkata sangat nyaman berelasi dengan Barry.

Baginya, bila masih di level pacaran, ia masih bisa berkompromi dengan batasan etis yang diamini orang-orang. Lain cerita bila status pasangan adalah suami perempuan lain. Perasaan rikuh kian menebal saat Kika datang ke rumah Barry saat istri Barry tak di sana. Singkat cerita, Kika menuntaskan relasinya dengan Barry.

Ketika ditanya apakah melakukan online dating termasuk berselingkuh, Kika menjawab, “Sebenarnya yang gue lakuin ini tergolong cheating, sih. Tapi, kalaupun ternyata pacar gue melakukan hal kayak gue, ketemu dan hookup sama orang lain, gue enggak begitu mempermasalahkan. Akan jadi masalah kalau udah melibatkan ikatan emosional.”

Lain lagi dengan pengalaman Putri (28) dan Satya (32). Mereka mengaku bertemu di OKCupid pada Maret silam dan mulai berkomunikasi secara intens, baik melalui aplikasi pesan Line maupun pertemuan-pertemuan langsung. Empat bulan kemudian, mereka kian intim dan tanpa perlu pernyataan lugas mereka menjalin hubungan romantis.

Berbeda dari kebanyakan relasi romantis lain, Putri dan Satya membebaskan satu sama lain untuk tetap menjalin hubungan dengan orang-orang lain alias memilih poliamori. Keduanya tetap mengaktifkan aplikasi kencan dan bersepakat untuk tidak mengamini batasan selingkuh yang banyak dipegang orang-orang: kontak fisik dan keterlibatan emosional.

Ketika saya menanyai alasan Satya memilih poliamori, ia menjawab, “Karena saya senang melihat pasangan saya senang bersama orang lain. Saya percaya, saya punya kapasitas menyayangi cukup besar sehingga saya bisa membagikan ke lebih dari satu orang. Dulu, saya sempat monogami dan merasa segala yang saya punya terserap hanya oleh satu orang. Sementara, saya senang membantu dan memberi kepada banyak orang.”

Satya menambahkan bahwa ia ingin menghindari “kesalahan” hanya berfokus kepada satu orang, dan karena itulah ia memilih jalan poliamori.

Sementara Putri mengatakan memilih poliamori lantaran ia sadar kebutuhan kontak fisik sulit terpenuhi hanya lewat satu laki-laki. Pengalaman berelasi lebih dari tiga tahun dengan beberapa pasangan sebelumnya membuat Putri paham, cepat atau lambat, ia akan terlumat rasa jenuh.

Tidak hanya itu, Putri merasa ia bisa jatuh hati bukan kepada satu orang atau satu persona saja. Serangkaian momen pun bisa membuatnya begitu intim dan tertarik kepada orang lain di luar pasangannya.

Menyadari hal-hal ini, Satya dan Putri tidak keberatan jika suatu hari melihat pasangannya mesra dengan orang lain yang ditemui, baik dari aplikasi kencan ataupun lingkaran pergaulan. Bahkan, bukan hal yang tabu bagi mereka untuk berkumpul bersama perempuan dan laki-laki lain yang tengah intim dengan mereka.

Main Tinder Saat Kamu Punya Pasangan: Selingkuh atau Bukan?

Omong perselingkuhan acapkali mendatangkan beragam tafsir. Beragam konteks—dari budaya, agama, hingga teknologi seperti aplikasi kencan—memengaruhi pemaknaan kita atas selingkuh. Hasil survei dari lembaga riset pasar asal Inggris YouGov menyebut 67% perempuan dan 43% laki-laki berpikir melakukan online dating lewat Tinder atau Match.com tergolong selingkuh.

Dalam Love Online: Emotions on the Internet (2004), Aaron Ben-Ze’ev memaparkan kemunculan aplikasi atau situs kencan online menggeser perilaku berelasi romantis seseorang dan bagaimana selingkuh dimaknai ulang.

Bagi sebagian masyarakat konservatif, aktivitas seksual atau kontak fisik seseorang dengan orang yang bukan pasangannya adalah perselingkuhan. Sekadar jalan atau menghabiskan waktu berduaan dengan yang bukan pasangan pun bisa dibilang oleh sebagian pihak sebagai tindakan serong. Bahkan, ada yang menganggap menonton porno dan bermasturbasi saat seseorang memiliki pasangan tergolong selingkuh. Lantas, bagaimana berinteraksi di ranah online dating?

Ada sejumlah argumen yang Ben-Ze’ev kutip dalam tulisannya. Secara khusus, ia membahas mengenai percakapan yang berkonten seksual pada aktivitas online dating dan cybersex. Tidak sedikit orang yang menggunakan aplikasi kencan untuk membicarakan hal-hal terkait seks, tetapi menurut Ben-Ze’ev, tidak semua percakapan tentangnya setara dengan seks itu sendiri. Bisa saja perbincangan mengarah pada aspek psikologis, bahkan filosofis, tentang seksualitas.

Bagi beberapa orang, percakapan atau aktivitas seksual dengan perempuan atau laki-laki lain selama masih berstatus sebagai pasangan seseorang, bukanlah tindakan selingkuh asalkan memenuhi satu syarat: diketahui dan diterima oleh pasangannya.

Ini jamak ditemukan pada konteks open relationship, open marriage, atau poliamori. Tidak boleh ada pihak yang merasa ditipu karena pasangannya menjalin relasi intim dengan orang lain. Pandangan semacam ini masih kalah populer di mata masyarakat lantaran, dari masa ke masa, monogami dinilai sebagai kebenaran tunggal dengan segala macam pertimbangan moral, ekonomi, legal, kesehatan, dan lain sebagainya.

Sejumlah orang lain, tambah Ben-Ze’ev, melanjutkan interaksinya di aplikasi kencan ke aktivitas seksual virtual alias cybersex. Ini kerap dilakukan lantaran lebih rendah risiko ketahuannya dan beban moralnya tak seberat di dunia nyata. Alasan lain, seperti diungkapkan oleh Ceilidhe Wynn, matchmaker asal Ottawa, Kanada: Anonimitas lebih tinggi di dunia online dating telah membuat mereka merasa leluasa mengekspresikan diri dan menyalurkan hasratnya kepada orang-orang asing.

Bila interaksi sudah dirasa menyebalkan, mereka bisa menghentikannya sewaktu-waktu tanpa perlu merasa rikuh atau khawatir akan bertemu dengan si lawan bicara di kehidupan nyata. Alih-alih menganggap perbincangan di aplikasi kencan sebagai aksi selingkuh, banyak orang memandangnya sebagai sarana yang membantu memperbaiki relasinya dengan pasangan di kehidupan nyata.

Logika yang mendasarinya: ada kala kejenuhan menghampiri hubungan. Dengan bertemu orang baru, tanpa melulu harus berhubungan badan, mereka bisa menemukan kembali relasi bergairah dengan pasangan.

Tentu saja argumen ini bukan tanpa bantahan. Ben-Ze’ev mencatat tentang pengalaman perempuan yang menilai suaminya sudah jenuh berhubungan lantaran telah banyak menghabiskan waktu dengan pasangan cybersex. Saat kepentingan pasangan di dunia nyata dikesampingkan, intimasi mulai tergerus, dan perhatian justru diarahkan ke satu orang yang sama, alih-alih ke beberapa orang, di dunia dating online, saat itulah seseorang menganggap pasangannya selingkuh.

Bincang-Bincang di Aplikasi Kencan Selalu Berintensi Seksual?

Meski kerap diasosiasikan dengan kepentingan seksual, ada orang-orang yang memanfaatkan aplikasi kencan hanya untuk menambah teman, wawasan, bahkan mendapat kesempatan kerja dari orang-orang yang ditemuinya.

Kika berkata, meski kerapkali menemukan teman mesra dari aplikasi kencan, tujuannya memakai Tinder maupun OKCupid tak melulu untuk kebutuhan seksual. Ia lebih senang saat bertemu orang-orang yang bisa diajak berbincang seputar hal-hal yang ia geluti atau isu sosial-politik yang jadi topik kegemarannya.

“Bagi gue, Barry itu mentor yang menyenangkan. Gue juga dapat banyak insight dari orang-orang yang sempat gue temui di OKCupid. Pemenuhan intelektual itu yang menurut gue lebih menarik sih dari pengalaman berinteraksi di aplikasi kencan,” katanya.

Pengalaman Kika merefleksikan satu hal. Sulit sekali menemukan laki-laki atau perempuan yang ibarat “paket lengkap”: memenuhi semua gagasan ideal pasangan, punya kecenderungan yang persis sama, atau selalu bisa menawarkan hal baru.

Pasti ada pertimbangan tertentu mengapa ia memutuskan untuk berpacaran dengan hanya satu orang. Kendati demikian, penggunaan aplikasi kencan seperti yang dilakukan Kika membuktikan bahwa intensi memenuhi beberapa kebutuhan—seperti aktualisasi diri atau intelektualitas—bukanlah cuma angan kosong. Bestprofit, PT bestprofit.

PT Bestprofit – Perlawanan Perusahaan Teknologi Terhadap Propaganda ISIS

Perlawanan Perusahaan Teknologi Terhadap Propaganda ISISPT Bestprofit – Kelompok teroris seperti ISIS diketahui menggunakan teknologi untuk menyebarkan propaganda mereka. Dari mulai layanan pesan instan yang terenkripsi seperti Telegram hingga media sosial seperti Facebook atau Twitter. Setidaknya, terdapat 5 narasi utama ISIS di media sosial yang patut diwaspadai. Pertama, mereka menarasikan ISIS akan membentuk pemerintahan yang baik kelak, yang berlandaskan hukum Syariah. Kedua, ISIS menyebarkan narasi-narasi bahwa militer mereka kuat. Ketiga, ISIS selalu mendengungkan legitimasi religius, mempropagandakan pembentukan kembali kekhalifahan. Keempat, melalui media sosial, ISIS memanggil para muslim untuk ikut serta bersama mereka melakukan jihad. Terakhir, ISIS menarasikan dirinya merupakan korban bersama-sama masyarakat muslim lainnya atas ketidakadilan yang menimpa dunia Islam.

Propaganda ISIS di media sosial sangat masif. Menurut laporan Brooking Institute, pada Desember 2014 terdapat 46.000 akun Twitter yang terafiliasi dengan ISIS. Merujuk J.M. Berger, paling ideal, ISIS menurutnya mengirimkan 200.000 pesan digital propaganda setiap harinya. Pesan propaganda tersebut, disebar baik melalui Twitter, Youtube, Facebook, blog, dan layanan-layanan lainnya.

James B. Comey, yang kala itu masih menjabat direktur FBI mengungkapkan, “jika kamu ingin berbicara dengan teroris, kamu tidak perlu mengirim email pada siapapun […] kamu hanya perlu mengikuti (follow) teroris tersebut di Twitter, dan kemudian mungkin (kamu) akan memperoleh pesan langsung dari teroris tersebut,” ucapnya pada The New York Times.

Propaganda melalui kanal-kanal yang lazim diisi anak muda yang masih melakukan pencarian jati diri tersebut jelas meresahkan. Tak terkecuali dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang layanannya digunakan oleh ISIS untuk kepentingan propaganda mereka.

Salah satu perusahaan teknologi yang resah atas keberadaan ISIS di platform mereka adalah Youtube. Anak usaha milik Google yang menyediakan layanan media sosial berbasis video tersebut, melalui blog resmi perusahaan, mengumumkan bahwa mereka menambah fitur baru di platform video itu untuk membendung pengaruh ISIS dari penggunanya.

Fitur perlawanan balik Youtube terhadap ISIS tersebut bernama Redirect Method. Redirect Method merupakan suatu fitur teknologi yang menjauhkan orang-orang yang mencari konten video ISIS di Youtube. Cara kerjanya, saat seseorang mencari konten video ISIS di Youtube dengan mengetikkan kata kunci di search bar, alih-alih menampilkan konten video yang relevan sesuai kata kunci, pengguna malahan disajikan konten video yang bertentangan dengan propaganda ISIS.

Dalam proses kerjanya, Redirect Method memanfaatkan teknologi penargetan pemirsa dari AdWord, sebuah platform iklan milik Google. Memanfaatkan teknologi dari AdWord itu, Redirect Method bisa memilah pengguna Youtube yang paling rentang terpapar video propaganda dari ISIS dan mengganti tiap kata kunci berhubungan dengan ISIS, dengan konten-konten yang menentang kelompok teroris itu.

Redirect Method, merupakan suatu teknologi yang dikembangkan oleh Jigsaw dari Google dan Moonshot CVE. Kedua-duanya, merupakan startup yang mendedikasikan diri untuk membendung terorisme di dunia maya. Dalam proses ujicoba teknologi Redirect Method di tahun 2016 lalu, di dua bulan pertama, teknologi itu mampu mengalihkan 300.000 pengguna yang hendak mencari konten berbau ISIS ke konten-konten yang anti terhadap ISIS. Pada tahap ujicoba itu, Jigsaw memilih lebih dari 1.700 kata kunci pemicu Redirect Method bekerja dan mengarahkannya ke konten-konten anti-ISIS.

Selepas Redirect Method, rencana lain Youtube membendung konten-konten radikal di platform mereka adalah dengan memanfaatkan machine learning. Sayangnya, rincian penggunaan teknologi canggih itu, belum diungkap oleh Youtube.

Penggunaan Redirect Method, merupakan implementasi lanjutan Youtube dan Google untuk membendung terorisme yang memanfaatkan teknologi mereka. Sebelumnya, Google bekerja sama dengan 50 ahli dari LSM dan 63 organisasi untuk mengkurasi konten-konten radikal yang ada di platform milik mereka. Selain itu, Google pun disebut telah menolak beberapa konten berbau ekstremisme di Youtube untuk memperoleh pendapatan dari video yang diunggah. Diketahui, pengunggah video di Youtube memang bisa menghasilkan uang dari konten mereka.

Selain Youtube dan Google, perusahaan-perusahaan teknologi lain juga berupaya membendung ISIS dari dunia maya. Pada Februari 2016, melalui inisiasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat, mereka membentuk sebuah proyek “dream team” bernama Madison Valleywood. Sesuai namanya, Madison Valleywood merupakan tim impian Amerika Serikat membendung ISIS dengan menggandeng perusahaan-perusahaan top dari segmen periklanan (Madison Group), teknologi (Silicon Valley), dan hiburan (Hollywood). Setidaknya, ada 50 perusahaan top yang tergabung di dalam proyek itu. Apple, Facebook, Twitter, Snapchat, dan Buzzfeed, merupakan nama-nama dari dunia teknologi yang terlibat dalam proyek pemerintah Amerika menghalau ISIS.

Secara terpisah, upaya-upaya independen perusahaan teknologi menghalau layanannya digunakan oleh teroris terus dilakukan. Facebook misalnya, platfom media sosial paling populer itu, diketahui telah mengkurasi dan menghapus profil, halaman, atau grup yang terkait organisasi teroris di platfom-nya. “Tidak ada tempat bagi terorisme di Facebook,” ucap Andrew Souvall pada Wired. Souvall menambahkan, “kami bekerja secara agresif untuk memastikan bahwa kami tidak memiliki teroris atau grup peneror yang menggunakan situs kami, dan kami juga menghapus semua konten yang memuji atau mendukung terorisme.”

Selain Facebook, ada pula Twitter yang sejak pertengahan 2015 hingga Agustus 2016 kemarin, tercatat telah menghapus 360.000 akun yang ketahuan melakukan promosi dan dukungan terhadap terorisme. “Pekerjaan kami belumlah usai,” sebut Twitter dikutip dari Newsweek.

Selain nama-nama di atas, Telegram, layanan pesan instan berorientasi privasi, juga diketahui berupaya keras menghalau platformnya digunakan oleh kelompok teroris. Merujuk data yang dipublikasikan kanal ISIS Watch di platform itu, dari awal bulan Juli hingga tanggal 23 kemarin, tercatat telah memblokir 5.397 akun atau kanal yang terkait dengan ISIS.

Perlawanan Perusahaan Teknologi Terhadap Propaganda ISIS

Upaya-upaya tersebut di atas tentunya belum cukup. Apalagi, diketahui bahwa layanan-layanan yang disajikan perusahaan-perusahaan teknologi di atas, memanfaatkan teknologi enkripsi untuk melindungi privasi para penggunanya. Dengan memanfaatkan enkripsi, sangat sulit bagi penegak hukum, untuk melakukan pencegahan terhadap para teroris yang memanfaatkan dunia maya.

Mengutip artikel yang dimuat Time, salah satu upaya yang bisa dilakukan perusahaan teknologi untuk ikut serta menghalau terorisme dari platform mereka adalah dengan membuat backdoor di layanan milik mereka masing-masing.

Backdoor dalam dunia teknologi, merupakan suatu portal yang tidak terdokumentasi. Gunanya, portal itu digunakan administrator untuk memasuki sistem dari layanan atau aplikasi. Baik untuk melakukan pemeliharaan layanan atau aplikasi, maupun guna memecahkan masalah tertentu. Secara sederhana, backdoor merupakan jalan pintas administrator, untuk menembus sistem yang mereka buat, tanpa perlu repot-repot meretas sistem itu.

Tentu, membuka backdoor akan menimbulkan masalah serius pada layanan atau aplikasi. Membuka backdoor artinya sama dengan membuat percuma teknologi enkripsi yang dipasang dalam sistem itu. Kasus terkenal tentang backdoor adalah kasus iPhone di San bernardino. FBI, meminta Apple membuat backdoor untuk membuka iPhone milik seorang tersangka kasus pembunuhan menggunakan sejata api yang menewaskan 14 orang di San bernardino bernama Syed Farook. FBI, dikatakan kewalahan dan menyerah terhadap enkripsi di iPhone milik tersangka. Padahal, data-data di dalam iPhone itu, akan digunakan pihak FBI membongkar kasus tersebut secara keseluruhan.

Meskipun bertujuan untuk mengungkap kejahatan, Apple dengan tegas menolak permintaan tersebut. Membuatkan backdoor pada iPhone, sama artinya dengan membongkar atap rumah saat hujan deras tiba. Enkripsi yang mempu melindungi informasi penggunanya, seketika akan percuma apabila Apple mengiyakan permintaan FBI.

Tetapi jelas, dalam konteks terorisme, tanpa kehadiran backdoor, sulit bagi pihak-pihak yang berkepentingan membasmi terorisme dengan layanan atau aplikasi yang dari ujung ke ujung, telah dilengkapi teknologi enkripsi.

Maka demikian, memang sudah sepantasnya para perusahaan-perusahaan teknologi, beserta pihak terkait, memikirkan cara-cara untuk. PT Bestprofit, Bestprofit.

Best Profit – Modus TNI Membantu Petani

Modus TNI Membantu PetaniBest Profit – Musim kemarau tahun ini yang diprediksi panjang sempat membuat Pandi ogah menanam padi pada Mei lalu. Tahun lalu saja, batinnya, ia nekat menanam tiga kali setahun sesuai anjuran pemerintah tetapi hasilnya jeblok. Ia justru banyak direpotkan dengan urusan air yang sulit dan wabah tikus. Maka, alih-alih untuk dijual, hasil panen padi itu cuma dikonsumsi sendiri.

“Capek, iya. Hasilnya sama saja,” keluh Pandi.

Namun, pada awal Mei lalu, ia dan petani lain di Kampung Karoya, Desa Bojong—tak jauh dari Stasiun Tenjo, Kabupaten Bogor—memutuskan tetap menanam padi. Ihwal keputusan ini tidak lepas dari rencana kerja sama petani setempat dengan Koramil 2119/Parung Panjang (di bawah Kodim 0621/Kab. Bogor), yang mengerahkan serdadu untuk “membantu” petani. Maka, pada 19 Mei, mereka mulai menggarap 25 hektare sawah untuk persiapan menanam padi.

Pukul enam pagi, lima belas tentara sudah tiba di rumah Pandi. Sebelum turun, para serdadu sarapan dan berbincang-bincang. Barulah, pada pukul 8 pagi mereka berangkat ke sawah. Letak sawah sekitar 1 km dari rumah Pandi. Ada dua blok, satu di sisi timur Jalan Tenjo Raya berbatasan langsung dengan Provinsi Banten, satunya di sisi barat.

Bagi petani, berangkat jam 8 pagi sebenarnya sudah terlampau siang. Biasanya mereka sudah ke sawah sejak pukul 6 pagi. Sebelum tengah hari mereka sudah pulang. Namun, karena bersama tentara, mereka sungkan.

“Enggak enaklah, mereka, kan, cuma membantu, masa iya mau jam enam juga,” ujar Pandi.

Menggarap sawah seluas 25 ha dilakukan dalam waktu dua hari. Tambahan personel dari tentara terbukti efektif dan menghemat waktu serta tenaga para petani. Begitu pula saat menanam. Lima belas tentara dari Koramil Parung Panjang kembali dikerahkan, dalam dua hari, bibit padi sudah merata di lahan sawah yang sama, tempat para petani tergabung dalam kelompok Suka Tani itu.

Pandi berkata “senang” dengan bantuan dari tentara itu. Namun, ada satu hal yang mengganjal: permintaan agar petani di Desa Bojong bisa menanam padi tiga kali dalam setahun. Anjuran itu agar ada “kelebihan produksi padi yang bisa dijual pada Badan Urusan Logistik,” sebuah perusahaan milik negara yang dibentuk pada 1967 di masa awal pemerintahan Soeharto buat mengurus tata niaga beras. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan hasil panen lebih, sehingga tidak cuma untuk konsumsi sendiri.

Proyek ‘Swasembada Pangan’ Kementerian Pertanian dan TNI

Bantuan personel TNI kepada Pandi dan petani di Bojong tidak lepas dari kerja sama yang diteken antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seorang pengusaha pertanian kelahiran Bone, dan Jendral Gatot Nurmantyo, alumnus Akmil tahun 1982, pada Januari 2015. Gatot saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, yang lantas menduduki Panglima TNI di bawah pemerintahan Joko Widodo sejak Juli 2015.

Kerja sama itu untuk mengejar apa yang disebut “target swasembada pangan tahun 2017″ yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program prioritas kedaulatan pangan dalam Nawacita. Tahun ini, pemerintah menargetkan produksi padi sebesar 77 juta ton.

Poin kerja sama itu melibatkan TNI dalam urusan percepatan swasembada pangan. Dari cetak sawah baru, pengawalan pembagian bibit dan pupuk subsidi, hingga membantu petani di sawah. Secara teknis, para prajurit TNI yang seharusnya angkat senjata dilibatkan untuk angkat cangkul hingga mengemudikan traktor guna mengejar target tersebut.

Agung Hendriadi, yang saat diwawancarai reporter Tirto beberapa waktu lau masih menjabat Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian, mengatakan salah satu alasan utama kerja bareng TNI karena “kurangnya tenaga penyuluh pertanian.” (Agung sejak 18 Juli lalu dilantik sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan)

Total penyuluh pertanian saat ini berjumlah 57 ribu, padahal jumlah potensi desa pertanian di Indonesia ada 71 ribu, ujar Agung. Kekurangan inilah yang berusaha ditutupi lewat pelibatan personel TNI yang dilatih untuk “memberikan penyuluhan kepada petani.”

“Itu masih sangat kurang. Karena itu TNI punya Babinsa, kan. Nah, Babinsa itu, kan, ada di tingkat kecamatan. Ini kenapa tidak optimalkan untuk pertanian? Kita Manfaatkan Babinsa untuk membantu pertanian,” kata Agung. Babinsa adalah tentara tingkat bintara yang bertugas “membina desa” di setiap Koramil, yang pada masa Orde Baru menjadi “mata dan telinga” penguasa di unit lapisan masyarakat bawah dalam politik teritorial. (Baca logika TNI dari situs resmi dalam proyek tersebut: Peran Babinsa dalam Swasembada Pangan)

Para serdadu Angkatan Darat ini diberi wewenang untuk “mengawasi produksi padi dari hulu ke hilir.” Pada saat memasuki masa tanam, kata Agung, para serdadu mengajak warga untuk segera turun.

“Ayo kita tanam, yuk. Sementara tenaga penyuluh yang melakukan itu jumlahnya sangat kurang,” tambah Agung, yang menyiratkan seakan-akan petani adalah subjek pemalas.

Ketika panen selesai, TNI mengawal beras untuk disalurkan ke Bulog. “Kemudian kalau panen, petani bisa dimainin sama tengkulak. Kasihan petani,” tambah Agung.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kolonel Arm Alfret Denny Tuejeh mengatakan sejauh TNI hanya diminta membantu petani sesuai kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Dalam praktiknya, TNI mengerahkan anggota Babinsa untuk melakukan “pembinaan.” Ia menganggap hal ini justru positif bagi petani. Salah satunya terkait dengan cetak sawah.

“Itu, kan, kita membantu cetak sawah, jadi unsur AD yang ada di wilayah membantu dinas pertanian, ini ada tanah, dilaporkan, baru kemudian digarap jadi sawah. Ini, kan, baik,” kata Denny, yang sebelumnya menjabat Komandan Korem 121/Alambhana Wanawai, Kalimantan Barat, lulusan Akmil 1988.

Sejak kerja sama itu diteken, proyek ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu keberhasilan yang dibanggakan oleh TNI dan Kementerian Pertanian adalah kesuksesan mereka mencetak sawah. Pemerintah mengklaim berhasil mencetak sawah baru seluas 120 ribu ha pada 2015 dan 129 ribu ha pada 2016.

Menggenjot Produktivitas Padi, Mengabaikan Daya Dukung Petani

Namun, apa yang diklaim sebagai “niat baik membantu petani” lewat proyek ini tidak selamanya berdampak positif. Dorongan pemerintah agar petani meningkatkan produksi padi dengan menggenjot tiga kali panen dalam setahun tidak semudah hitung-hitungan angka semata.

Cerita Pandi bisa menggambarkan proyek itu gagal sejak awal bila hanya berfokus menggenjot “produktivitas” padi. Sawah yang baru ditanam Pandi bersama tentara pada Mei lalu, sebagian sudah terancam gagal panen karena kekeringan. Beberapa petak padi sudah berbulir sebelum waktunya, sehingga dipastikan tidak akan banyak hasil panennya.

Kekeringan itu sudah dimaklumi oleh Pandi dan petani di Bojong. Mereka sadar, sawah di sana adalah sawah tadah hujan. Karena itu mereka tahu keberhasilan panen sangatlah tergantung pada curah hujan. Mereka tak punya irigasi. Jika kemarau panjang, gagal panen pasti sudah mengincar. Alasan itulah yang membuat Pandi enggan untuk menanam padi tiga kali dalam setahun.

Upaya menyelamatkan padi yang baru ditanam sudah dilakukan oleh Pandi sendiri. Ia menyedot air dari selokan yang dibuat petani untuk menampung hujan. Untuk mengairi empat petak sawah, ia menghabiskan lebih dari 10 liter solar untuk diesel. Itu pula yang membuat ia dan petani lain berpikir dua kali untuk mengairi sawah.

“Yang lain sudah pasrah, enggak mau nyedot air, dibiarin saja. Itu lihat sudah kering, itu pasti gagal panen,” kata Pandi menunjuk sepetak sawah kering yang digarapnya.

Pelibatan TNI untuk menggarap sektor pertanian berimplikasi juga pada kebijakan pemerintah daerah.

Salah satu kasus itu mencuat di Sumatera Barat. Gubernur Irwan Prayitno mengeluarkan surat edaran pada 6 Maret 2017 yang mengancam pengambilalihan lahan petani oleh TNI jika lahan sawah dibiarkan kosong lebih dari 30 hari pasca panen.

Selain poin pengambilalihan lahan, surat edaran itu menyebutkan pula klausul pembagian hasil 80 persen untuk TNI dan 20 persen untuk pemilik lahan.

Tujuan surat edaran ini semata-mata memenuhi target produksi padi di Sumatera Barat pada 2017, yakni 3 juta ton. Alhasil, demi mencapai angka itu, petani didorong untuk menanam padi minimal dua kali dalam setahun.

Surat edaran itu segera menuai kecaman dari petani Sumatera Barat.

Ali Padri, penggiat tani dari Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat, mengatakan surat edaran itu tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, pengambilalihan lahan adalah langkah yang sudah keliru. Jikapun memiliki dasar hukum, menanam padi usai 15 hari setelah panen tidak akan berdampak baik untuk keberlangsungan tanah yang berakibat pada menurunnya hasil panen di kemudian hari.

“Biasanya juga petani kalau sekali panen, kemudian akan ganti dengan tanaman jagung dulu, diseling seperti itu, tidak bisa langsung tanam,” ujarnya.

Di masyarakat Minang itu TNI dan petani memiliki riwayat relasi yang buruk. Menurut catatan LBH Padang, ada keterlibatan TNI dalam konflik-konflik lahan dengan petani. Di antaranya konflik tanah ulayat nagari antara masyarakat Nagari Mungo (Kabupaten Lima Puluh Kota) dan Detasemen Zeni Tempur 2, satuan organik dari Komando Daerah Militer 1/Bukit Barisan di Padang Mengatas, serta konflik tanah ulayat Nagari Kapalo Hilalang (Kabupaten Padang Pariaman) dan Korem 032/Wirabraja di bawah Kodam yang sama.

Riwayat buruk ini membuat petani makin khawatir dengan adanya surat edaran tersebut.

“Petani jelas khawatir kalau sampai lahannya diambil alih,” ujar Ali. “Sebenarnya kalau TNI mau membantu, kami tidak keberatan, tapi jangan sampai semuanya dikuasai TNI. Ini tidak benar.”

Masalah keterlibatan TNI pada konflik lahan tak hanya di Sumatera Berat, melainkan di daerah lain seperti di Lampung, Sulawesi, dan Sumatera Utara—untuk menyebut beberapa kasus.

Salah satu program dalam kerja sama antara Kementerian Pertanian dan TNI adalah Brigade Tanam. Kementerian memberikan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 180 ribu unit untuk digunakan Babinsa membantu petani. Alasannya, TNI dianggap lebih mumpuni ketimbang petani.

“Kalau tentara ada pembekalan teknisnya, mereka belajar memperbaiki mesin, merawat mesin. Ini yang kita tular ke petani dan penyuluh,” kata Agung Hendriadi dari Kementerian Pertanian.

Berbeda dari anggapan elite yang mengatur tata kelola pertanian, petani seperti Pandi yang didorong untuk mencapai target skema swasembada beras nasional tak sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan mereka.

Pandi membuat gambaran: dalam satu kali gagal panen, satu hektare sawah hanya menghasilkan satu ton padi. Ia bisa dianggap menyumbang target pemerintah. Namun, bagi petani, satu hektare sawah yang sama seharusnya bisa panen enam ton. Itu adalah kerugian. Biaya bibit, pupuk, pengairan, bensin, tenaga, dan waktu tidak terbayar dengan satu ton padi.

Bagi Pandi, dan mungkin banyak petani lain, masalah utama mereka bukanlah model yang membuat mereka terserap dalam sistem yang mendorong produksi beras nasional meningkat, tetapi yang lebih penting bagi mereka, di antara hal lain, adalah infrastruktur pertanian seperti irigasi, akses bibit berkualitas dan murah, serta menjalankan keterampilan dan pengetahuan lokal sesuai konteks setempat. Pendeknya, mengembangkan gaya bertani sendiri.

Di desanya, Pandi kini tengah mengusahakan untuk membuat embung guna keperluan mengairi sawah warga. Ia sudah mendapatkan persetujuan hibah tanah seluas 5.000 meter persegi dari pemerintah Desa Bojong. Pandi dan kelompok tani di desanya akan mewujudkan rencana tersebut pada 2018 mendatang.

“Pemerintah kalau mau bantu sebenarnya kami senang. Tentara juga kalau bantu juga kami senang,” kata Pandi. “Tetapi masalah kita itu air.”

Best Profit, PT Bestprofit.

Bestprofit – ISI Yogyakarta Cegah Pengaruh HTI ke Mahasiswa

ISI Yogyakarta Cegah Pengaruh HTI ke Mahasiswa Bestprofit – Dalam dua tahun terakhir, seiring menguat dan meluas pengaruh Hizbut Tahrir Indonesia ke kampus, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta membuat aksi kecaman terhadap HTI.

Pada 17 Juni 2016, ratusan mahasiswa dan alumni kampus ini menggelar aksi menolak keberadaan HTI di sana. Aksi di depan Rektorat ISI itu didukung oleh petinggi kampus.

Aksi serupa muncul pada 22 Mei 2017. Kelompok atas nama Kesatuan Aksi Alumni-Mahasiswa Institut Seni Indonesia mendeklarasikan petisi yang mendesak pemecatan dosen, karyawan, dan mahasiswa ISI Yogyakarta yang menjadi simpatisan, anggota, dan pengurus HTI. Aksi ini juga mendukung rencana pemerintah membubarkan HTI.

Tindakan ini sebagian didorong rasa terkejut bahwa bahkan di kampus yang didominasi komunitas seniman dan tak punya kedekatan dengan sejarah panjang tradisi gerakan Islam kampus, bisa “disusupi” oleh organisasi politik yang mengusung ide khilafah.

Meski demikian, Pembantu Rektor ISI Bidang Kemahasiswaan, Anusapati, mengatakan tipis kemungkinan Rektorat ISI menuruti desakan tersebut. Langkah itu, katanya, terlalu jauh.

“Mereka juga, kan, teman-teman kita sendiri. Kalau statusnya PNS juga jadi urusan pemerintah pusat,” ujarnya di Gedung Rektorat ISI Yogyakarta, Kamis kemarin.

Anusapati menegaskan Rektorat ISI lebih berfokus membatasi kegiatan HTI agar pengaruh pahamnya tidak meluas di kalangan mahasiswa.

“Sebenarnya, setelah ada keputusan pemerintah, langkah kami pada 2016 mendapatkan dasar lebih kuat. Tapi, sampai sekarang, kami belum membahas rencana baru terkait HTI di ISI,” katanya.

Anusapati membenarkan sejumlah dosen ISI menjadi anggota HTI. Sebagiannya menjadi pengurus lembaga seni bernama Khilafah Arts Network (KHAT), yang berdiri di Yogyakarta pada medio 2016.

Deni Junaedi, yang menolak diwawancara, adalah ketua Khilafah Arts Network. Dalam satu tulisan yang membahas retrospeksi karyanya lewat KHAT, Deni berkata ia aktif dalam organisasi politik HTI sejak 2008.

Anusapati menjelaskan, sebelum ada aksi penolakan HTI pada 2016, Rektorat ISI telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang larangan organisasi masyarakat “berpaham radikal” dan partai politik masuk ke kampus. SK Rektor itu terbit pada 16 Juni 2017.

“Kami tidak secara khusus menyebut melarang HTI, sebab tak ada dasarnya. SK Rektor itu secara umum melarang semua ormas berpaham radikal masuk ke kampus kami,” kata Anusapati.

Namun, Anusapati membenarkan sasaran SK Rektor itu mengarah pada HTI. Aturan ini muncul sebab pimpinan kampus ISI mengklaim telah menerima “banyak laporan” yang mengeluhkan aktivitas HTI.

“Mereka menjaring banyak mahasiswa baru. Kami tak mau mahasiswa baru terkena brain wash paham mereka,” ujarnya.

Anusapati menambahkan, setelah SK Rektor itu terbit, Rektorat ISI merombak kepengurusan masjid kampus. Ini lantaran mereka menerima “banyak keluhan” soal masjid kampus ISI menjadi markas kegiatan HTI.

Selain kerap menjadi lokasi penyebaran buletin dan diskusi soal gagasan HTI, para khatib Jumat di masjid kampus ISI terindikasi berafiliasi dengan organisasi politik tersebut.

“Setelah kepengurusan masjid dirombak, tak ada lagi selebaran, diskusi, dan materi khotbah berisi gagasan mereka. Kami membatasi kegiatannya saja. Kalau pemikiran, tak mungkin dibatasi,” katanya.

Anusapati mengatakan Rektorat ISI berupaya hati-hati dalam membatasi pengaruh HTI agar “tidak mengarah pada upaya memberangus kebebasan.” Karena itu, mayoritas bentuk pembatasan kegiatan disandarkan dari adanya laporan.

Misalnya, pada 2016, Rektorat ISI menyadari basis HTI di kampus berakar pada organisasi intrakampus bernama Keluarga Mahasiswa Islam (KMI) ISI. Tahun lalu, organisasi itu mengalami pergantian pengurus. Hingga sekarang, Rektorat ISI menolak mengesahkan kepengurusan baru ini.

“Soalnya ada masalah. Pemilihan kepengurusan baru itu diprotes mahasiswa lain, BEM juga menolaknya. Jadi kepengurusan baru tidak kami sahkan dulu,” kata Anusapati.

Ia menduga KMI ISI sejak lama menjadi alat HTI membangun basis simpatisan di ISI. “Sepertinya sudah mengakar, dari angkatan-angkatan sebelumnya,” tambahnya.

SK badan hukum HTI dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu lalu, 19 Juli, menyusul terbitnya Perppu Ormas 2/2017 pada pertengahan pekan lalu. Kepolisian mengatakan melarang kegiatan dakwah HTI, termasuk aktivisnya tidak boleh lagi memakai nama, lambang, bendera atau atribut HTI.

“Kalau dakwahnya jelas-jelas anti-Pancasila, anti-NKRI, akan kami tertibkan dan amankan,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto.

Pihak HTI tengah menimbang untuk melakukan gugatan hukum setelah organisasinya dibubarkan.

Menjelang dan setelah HTI dibekukan, beredar dokumen yang belum sepenuhnya terverifikasi yang memuat daftar nama pengurus, anggota, dan simpatisan HTI dari kalangan aparatur sipil negara, termasuk dari akademisi, di 34 provinsi. Dokumen itu salah satunya mencantumkan dua nama dosen dari ISI Yogyakarta. Bestprofit, PT Bestprofit.